Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema samu semi semy semua setu sempu seru
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 455/Pid.SUS/2015/PN Llg.
Tanggal 10 Desember 2015 — (TERDAKWA) Nama : MOHENDRA EVRIANSYAH Als HENDRA Bin H. ABDUL AZIZ ;
162 — 29
  • AJIB Lubuklinggau yang dipimpin oleh Ade Okta Saputra(DPO) selaku Avalist dengan jaminan/ agunan berupa kebun milik dari masingmasingnasabah dengan nilai jaminan minimal 120 % dari pinjaman dan semu anya dibawah Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah) ;Menimbang, bahwa benar terhadap proses pembiayaan kredit terhadap 18(delapan belas) nasabah tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP BSM diantarayaitu :> Saksi Kiki Januarta, SE Bin Antung Baihaqi tidak melakukan survey On TheSpot terhadap 18 (delapan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-07-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 232/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 1 Agustus 2018 — PT BANK BTPN DKK VS JONNY GULTOM
104 — 60
  • kewenangan oleh undangundang untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme pelelangan umum apabilaDebitur dikemudian hari terbukti wanprestasi;Bahwa petitum poin (9) Penggugat menyatakan kerugiannya yang meliputi morildan materil dengan nilai uang yang sangat besar dengan hanya didasari atasimajinasi atau anganangan dan sangat menyimpangi fungsi dari lembaga peradilanitu sendiri yaitu lembaga untuk mencari keadilan atau kebenaran materiil bukanlahsebagai alat Penggugat untuk mencari keuntungan yang semu
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 5 Januari 2022 — Pembanding/Terdakwa I : PRIYADI KARDONO. Diwakili Oleh : PRIYADI KARDONO.
Pembanding/Terdakwa : MUCHAMAD MUCHLIS
Terbanding/Penuntut Umum : PUTRA ISKANDAR
515 — 195
  • Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkan adalahtuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang Saksiyang menyudutkan Pembanding/Terdakwa I.5. Dan tuduhantuduhan lainnya juga yang telah disangkal bersama denganbuktibukti pendukung yang telah disampaikan di atas.halaman 224 dari 315 halaman, Putusan No. 42/Pid.
    Perbuatan melawan hukum yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umumterkait dengan dugaan perbuatan mempengaruhi, memerintahkanadalah tuduhan semu dan tendensius dan asal sebut dikarenakan TIDAKBERDASAR dan hanya berdasarkan cerita/katanya 12 orang saksi yangmenyudutkan Pembanding/Terdakwa Il.4.
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum
Register : 27-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wgp
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
MUHAMAD SYAFA, SH
Terdakwa:
1.GABRIEL MANEK UN, SVD Alias GABRIEL
2.drh. OCTOVINUS SAMUEL UMBU BARA ROENDI Alias SAMUEL
3.DARIUS HAWU DJOH Alias DARIUS
91 — 43
  • Darius Hawu Djoh Alias Darius dilaporkan ke pihakkepolisian dan dilakukan penyidikan diketahui ternyata usaha dari KSUAMANDA dan KSP AMANDA adalah semu / bohong atau tidak sesuai yangawalnya diterangkan kepada para anggota / saksi korban oleh karena;> Profit sharing / nilai keuntungan/bonus bukan diperoleh dari hasilkeuntungan usaha KSU AMANDA sebagaimana tertuang dalam AD/ARTmelainkan Profit sharing / nilai keuntungan / bonus diambilkan daripenyisihan uang anggota itu sendiri atau dengan cara anggota
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 328/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 22 Desember 2015 — KUSUMAH PERIATNA Lawan 1. PONI MADJUKIE, 2. YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, 3. Ir.SIANNA SUSANTI SAPUTRA, 4. NOTARIS SHELLA FALIANTI, S.H.,
316 — 1431
  • Kaedah Hukum sbb :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris , dimana seseorangmemberi kuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketa kepadapihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah, namunmengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnyabermula dari surat pengakuan hutang, dengan menjaminkan rumahsengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya, dirubahmenjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjian demikiansebenarnya merupakan perjanjian semu
Restatement Cessie
Author : Rahmad Setiawan; J. Satrio;
Cessie
7539 — 13660
  • Beberapa segi lembaga hukum cessie perlu mendapat perhatian, yaitu1. pengertian tentang cessie perlu diseragamkan agar dalam pelaksanaannya bisa  menghasilkan keputusan yang baik;2. bahwa penyerahan benda-benda tak bertubuh yang bukan berupa ... [Selengkapnya]
  • Cessie dalam praktik perbankan digunakan sebagai salah satu lembagajaminan sebagai agunan tambahan, di mana cessie piutang atas namadikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (oneigelijkePenjelasan Hukum Tentang Cessie 45 isi3ok.indd 45 42/13/2010 11:55:53 Ppandrecht), posisinya sama dengan penyerahan dengan constitutumpossessorium, tetapi pada cessie tagihan sebagai jaminan tidak adaconstitutum possessorium. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai duasisi.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 22-07-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 30/PDT.G/2015/PN.Bkn
Tanggal 1 Desember 2015 — ASMANIDA, S.Ag MELAWAN PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk DKK
104 — 48
  • Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II adalah mengadaada dan tidak benar sama sekali hal mana setelah Tergugat II cermati point demipoint dari surat gugatan Penggugat hanya mengemukakan sikap keegoisan danfaktafakta yang semu;. Bahwa terhadap kerugiankerugian yang didalilkan Penggugat didalam positamaupun petitum surat gugatannya adalah mengadaada dan tidak berdasarkanhukum yang berlaku;5410.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2011 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR Smg
Tanggal 6 Juli 2011 — IR. SUFIYANTO, MM.,BIN SUKISNO (TERDAKWA)
123 — 21
  • Kuasa Pengguna Anggaranmasih ditindaklanjuii dengan pembayaran yang menjadi wewenang PenggunaAnggaran;Bahwa ahli tidak mengetahui/tidak pernah membaca tentang Pasal 6 UndangundangNomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK;Bahwa mengenai perbuatan maiteriill Pengguna Anggaran adalah penanggungjawabtertinggi anggaran dalam SKPD, yang mana hanya sebagian kewenangannya dapatdilimpahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa PenggunaAnggaran merupakan delegasi semu
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-11-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 9 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT KASIH INDUSTRI INDONESIA
Pembanding/Penggugat II : PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat I : PT PANN PERSERO
Terbanding/Tergugat II : PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
252 — 151
  • Putusan Kaidah Hukum1. 275/K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Perjanjian JualBeli atas tanah milikAgustus 2005 Para Tergugat yang dijaminkankepada Penggugat atas dasarhubungan utangpiutangPara Pihak: merupakan perjanjian semu yangD. br.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1311/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. KIMBERLY CLARK INDONESIA
37 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka sesuai Per01/PJ.7/2008tanggal 8 Oktober 2008 dan SE02/PJ.7/2008 tanggal8 Oktober 2008 telah dilakukan halhal berikut: Telah dibuat Berita Acara tidak memberikanpenjelasan dan atau pembuktian Nomor : BA688/WPJ.07/BD.0503/2008 tanggal 29 Agustus2008 Terdapat Surat Undangan Pembahasan Sengketaperpajakan Nomor S4744/WPJ.07/BD.0503/2008tanggal 2 September 2008, tetapi TermohonPeninjauan Kembali (Semu/a Pemohon Banding)tidak hadir memenuhi undangan pembahasansengketa tersebut.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
134 — 99
  • Dan para pendamping sama sekali tidakkeberatan atas perbuatan penyerahan uang yang dilakukan tersebut, semuanya sematamata atas inisiatif dankeikhlasan para pendamping sendiri, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamhalini hanyalahkehilapan semu atau Dwaling semu yang sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi siapapunMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 28 November 2011, yang pada pokoknya tetap dengan
    pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dimaksud dalamdakwaan ketiga ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ketiga atas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikandi atas, maka terhadap nota pembelaan ( pledoi ) yang telah disampaikan oleh p enasihathukum terdakwa yangmenyatakan perbuatan terdakwa menerima uang hanyalah kehilapan ( dwaling ) semu
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-03-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 78/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 19 Juni 2017 — PEMERINTAH RI CQ. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN VS KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUIT HARAPAN
289 — 147
  • Jikalaupun disebut bahwa suratsurat demikian Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 78/PDT/2017/PT.MDNsebagai Keputusan Pemerintahan, tetapi tidak memenuhisyarat sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang dimaksud dalam UU No.30 Tahun 2014 dan UUPeradilan Tata Usaha Negara, melainkan keputusanPemerintahan yang bersifat regulasi yang disebutbeleids' regel, dan dikenal sebagai peraturanperundangundangan semu, yang bukan menjadikewenangan PTUN;.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2399 — 1026
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
  • Pengadilan pajak adalah pengadilan khusus di lingkungan PengadilanTata Usaha Negara.Pengadilan pajak sederajat dengan pengadilan tinggi umum danpengadilan tinggi agama pada umumnya dan pengadilan tinggi TUN padakhususnya.Hakim Pengadilan pajak adalah hakim pengadilan bukan hakimpengadilan semu ataupun hakimhakim yang lain.Hakim pengadilan pajak adalah pejabat negara pelaksana kekuasaankehakiman di bidang sengketa pajak bukan pegawai negeri sipil atauPNS, atau ASN biasa.Hakim Pengadilan pajak bukan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-05-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 399/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 20 Januari 2016 — Marihot Sihombing, dk. Melawan Harry Suganda, dkk.
108 — 512
  • tanggal 20 Maret 1989, Nomor 381 PK/Pdt/1986, dimanamenurut putusan tersebut perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diaturdalam Pasal 1519 KUHPerdata adalah tidak diperbolehkan karena beberapa hal yaitupertama mengandung unsure riba yang diartikan pembeli menggunakan perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebagai sarana memanfaatkan penjual dengan carameningkatkan jual beli; Kedua, perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalahperjajian utang piutang yang terselubung (semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
325 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terlarang karena mengakibatkan persaingan tidak sehat yaitutidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Patut dicatat disini suatu definisi mengenai apa yang dimaksuddengan persekongkolan dalam menentukan pemenang tender, yakniapabila pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain, baikpenyelenggara tender yang dilakukan pemerintah/swasta atau pelakuusaha yang turut terlibat dalam tender itu bertindak seolaholahsebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelakuusaha semu
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PEMALANG Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Pml
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.KASIR
2.MUJI RAHARJO
Tergugat:
2.NURIAH binti ABDUL LATIF
3.KHAERUSIFA
4.SLAMET ARUDI bin HARDJO
5.RIGUNANTO bin HARDJO
6.SLAMET FADLOL
7.PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG, Cq. KEPALA DESA KLAREAN
8.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PEMALANG
161 — 14
  • kembali merupakan perjanjian hutangpiutang yangterselubung dan bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan, halmana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2020/PN Pml Nomor 1729 PK/Pdt/2004 dalam kaidah hukumnya menegaskan:jJual beli dengan hak membeli kembali dalam Pasal 1519KUHPerdata, adalah tidak diperbolehkan, karena Perjanjian jual belidengan hak membeli kembali adalah peranjian hutangpiutang yangterselubung (semu
Pengadilan PN PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-08-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.G/2014/PN.Pdg
Tanggal 5 Maret 2015 — CHANDRA, Dkk melawan KSOP (Kepala Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) Teluk Bayur Padang, Dkk
140 — 46
  • utamarusaknya sistim tata kelola dan kerja sebagaimana diatur dan diamanatkanoleh peratuaran yang ada untuk dijaga, dihormati dan dilaksanakan didilingkungan Pelabuhan Teluk Bayur Padang; belum lagi anggota buruhPenggugat yang sebahagian besar hidup keluarganya bergantung atas nafkabagi kehidupan yang jika dinilai dengan uang sebesar yaitusebesar Rp.5.00.000.000 (Lima Ratus Juat Rupiah);12.Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 105/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. Indo Karya Perdana PT. IKP. Diwakili oleh Awang Puji Wahyono
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
1796 — 3556
  • ., kembali ke persoalan upaya administrative ini sejatinya, adalahperadilan semu yang ada dilingkungan internal pemerintah, artinya apasatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau badan hukum yangmerasa tidak puas terhadap. satu keputusan atau tindakan pejabat tatausaha negara itu ada di lingkungan administrative pemerintahan bentuknyaada dua yakni keberatan dan banding administrative, memang kalau kitamerefer pada norma yang ada, tidak disebut secara pasti bahwa kalau kitamaju keberatan itu harus
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 13 Juli 2017 — Penggugat vs Tergugat
99 — 14
  • Tapi yang ingin saya tegaskan disini adalah bahwa saya sudahsangat yakin kebenaran sejati itu hanya milik Allah dan kebenaranmanusia itu hanyalah kebenaran semu.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-11-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 37/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 11 April 2017 — ARMIN DIDIN Melawan 1.BUPATI KATINGAN 2.CAMAT TEWANG SANGALANG GARING 3.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARYA UNGGANG 4.KETUA PANITIA PEMILIHAN ULANG KEPALA DESA, DESA KARYA UNGGANG
113 — 66
  • PLKPertama, penggugat mengetahui dimana keputusan tersebut bersifatnyata, tidak semu atau konkrit ini terlinat pada produkproduk setiapkeputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh panitia pemilihankepala desa, tim verifikasi maupun tindakan yang dilakukan oleh BPDvide pasal 9 jo pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014, dimana dalam ketentuan tersebutmengatur tugas pilkades dan tugas BPD adalah membuat sebuahtindakan yang konkrit berdasarkan tugas yang diatur