Ditemukan 5171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perata perita penita petitaã pegita petika petiga pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
82 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiPO6), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 17-11-2020 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 3225/Pdt.G/2020/PA.Ckr
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
178 — 161
  • ., tertanggal 21 September 2020;Hal. 139 dari 155 Putusan No. 3225/Padt.G/2020/PA.Ckr.Menimbang, bahwa selain 3 (tiga) alasan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa salah satu syarat formil sebuah gugatan, baik itugugatan biasa, provisi, intervensi, rekonvensi, dan lain sebagainya adalahadanya relevansi antara posita dengan petita dan Majelis Hakim menilai bahwadalam konteks kriteria tersebut, formulasi eksepsi Tergugat tidak memenuhinya,maka termasuk kategori tidak jelas (obscuur);Menimbang
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Pemeriksaan Gugatan KTUN Bundel Beschikking
Kata Kunci : Pemeriksaan Gugatan KTUN; Bundel Beschikking;
TATA USAHA NEGARA/G.6/SEMA 7 2012
2635 — 0
  • Gugatan terhadap bundel beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap KTUN dalam bundel beschikking yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat. Dalam hal ini yang ... [Selengkapnya]
  • Apabila keseluruhan KTUN dalam bundel beschikking yang dibatalkan, maka hakim telah bertindak secara ultra petita dalam putusannya, hal ini dapat merugikan kepentingan B, C dan D yang tidak ikut menggugat.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
175 — 83
  • , sementara Terbandingdalam gugatannya hanya meminta alas hak Para Terbanding agarbatal demi hukum, ini membuktikan bahwa Majelis Hakim TingkatPertama telah melanggar asas ultra petita, yang pada intinyamenerangkan : Jika Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkaratidak dituntut atau meluluskan lebih dari yang dimintakan, makaputusan tersebut merupakan putusan yang ultra vires dan harusdinyatakan cacat meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikadbaik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum.Pada
    , sementara Terbanding dalamgugatannya hanya meminta alas hak Para Terbanding agar batal demihukum, ini membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmelanggar asas ultra petita, yang pada intinya menerangkan : JikaHakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tidak dituntut ataumeluluskan lebin dari yang dimintakan, maka putusan tersebutmerupakan putusan yang ultra vires dan harus dinyatakan cacatmeskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telahsesuai dengan kepentingan umum.Pada
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 22-06-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 556/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Rinaldi Ansori, S.H., Nur Adythia Pradipta, S.H., Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H., Laksana Narendra Putra, S.H., LL.M. , Elio Christian Ginting, S.H. dan Rubian Ariviani, S.H.., Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .…………..………..………... PEMOHON ; M E L A W A N : 1. PT BOUSTEAD MAXITHERM INDUSTRIES, beralamat di Gedung Graham Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………....…. TERMOHON ; 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai …………. TURUT TERMOHON ;
1431 — 1142
  • diambil ditemukan dokumen yang bersifatmenentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan olehsalah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.Namun demikian, Pemohon pada faktanya dengan sangat berani telahmelakukan asumsi sedemikian jauh tanpa disertai dasar hukum yang jelasdengan menganggap pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan di luaralasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 UUAAPS ini (vide alasanPutusan BANI mengandung ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13Januari 2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3bahwa Putusan Mahkamah Agung telahmemutus diluar kKewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum;Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan oleh jaksaPenuntut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
209 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 19-03-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 475/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 17 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
154 — 129
  • jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyekyang disengketakan;Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimajual beli, demikian halnya menghukum ahli waris yang melakukanpenjualan secara melawan hukum telah melakukan perbuatanmelawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam sertamenghukum memperhitungkan dan mengurangi hakhak bagianwaris atas obyek yang telah dijual secara sepihak, Menurut Majelishakim tidaklah termasuk dalam kategori ultra petita
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
543 — 605
  • IIsebagai Justice Collaborator dan memberikan penghargaan berupa PutusanUltra Petita, telah mengabaikan faktafakta persidangan dan melanggarketentuanketentuan yaitu :Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban : seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidakdapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikanHal 292 dari 449 hal.
    dan pidana dendasejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 6 (enam) bulanSehubungan dengan vonis Majelis Hakim perkara a quo,Penasehat Hukum keberatan dan tidak sependapat dengan MajelisHakim tingkat pertama, sebagaimana telah kami uraikan di atas,karena pertimbangan Majelis Hakim terkait penolakan Pembanding /Terdakwa Il sebagai Justice Collaborator dan memberikanpenghargaan serupa putusan Ultra Petita
    Bahwa penghargaan atas tindakan KADAR SLAMET dalammembongkar kasus korupsi yang juga melibatkan dirinyatersebut, kenyataannya Majelis Hakim tingkat pertama justrumenjatuhkan putusan terhadap Pembanding (Terdakwa Il)KADAR SLAMET lebih dari pada yang diminta JPU atau KADARSLAMET (Pembanding) dengan kata lain malah diberikanpenghargaan berupa Putusan Ultra Petita.8.
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama Waris Islam
Register : 23-06-2020 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 24-06-2021
Putusan PA TENGGARONG Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr
Tanggal 24 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
229 — 152
  • ., M.H. dalam buku: TeknikPemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta,Ull Press, Tahun 2020, halaman 224, yang selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, bukanlah ultra petita dan dapatdibenarkan sepanjang hal itu Sesuai dengan posita dan petitum atau masihsesuai dengan kejadian materiil.
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 07-07-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 16/PDT.G/2015/PN TGR
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.HUSIN 2.NANANG 3.ASNAN Alias ASNAN N 4.JUM 5.SYAMSIAR Alias SAMSIR 6.JAMRAN/LON 7.A.W. CUNIANSYAH 8.YUSNI 9.SAHIRUDIN 10.ASNAH 11.SYAHRUL 12.ISNAWATI 13.RUKAYAH 14.SAIMI 15.MAHLAN X 1.PT. BERINGIN JAYA ABADI
137 — 15
  • No. 16/Pdt.G/2015/PN.Trg, Hal. 146 dari 152 Halamantanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang ditentukandalam amar putusan ini;wonnnee Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas denganmemperhatikan asas ultra petita.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
172 — 791 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim/Majelis Makim dalam pertimbangan hukumnyamengabulkan melebihi apa yang diminta (ultra petita).Sebagaimana telah diuraikan diatas, Dakwaan Jaksa penuntutUmum sama sekali tidak menyebutkan Undangundang dan Pasalyang dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan tidak pulamenjelaskan dan menguraikan unsurunsur pidana dari Pasalyang diduga telah telah dilanggar oleh Pemohon PeninjauanKembali:Demikian pula bentuk dakwaan yang dipilin oleh Jaksa/PenuntutUmum tidak jelas sehingga membuat dakwaan
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 383/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
244 — 224
  • Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjual secara melawanhukum tanah yang bukan haknya seluas 6.002 M2 serta penetapanstatus tanah seluas 56.100 M2 menjadi kepemilikan para ahli warissesuai hak dan bagian masingmasing atas peninggalan Tramin aliasAmag Ope demikian halnya penghukuman kepada para Tergugat untukmengosongkan saling membagi dan saling menyerahkan danmeninggalkan obyek sengketa tanah seluas 56.100 M2 kepada para ahliwaris yang berhak, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalamkategori ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PT. PERKEBUNAN IX) vs R O K A N I, Dkk
268 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.39 K/Pdt/2013SEDANGKAN YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NEGERILUBUK PAKAM YANG DIKUATKAN OLEH PENGADILAN TINGGI DIMEDAN ADALAH SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG);Bahwa Puutsan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Putusan PengadilanTinggi di Medan tersebut di atas DIKUALIFISIR TELAH MELAMPAUIBATAS WEWENANG (Azas hukum Ultra Petitum Partium /Ultra Petita)sedangkan berdasarkan keentuan Pasal 189 Rbg ayat (3) dinyatakandengan tegas bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas halhalyang tidak diminta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WIRA PRIMA ENERGI, dk vs PT DA FEN INDONUSA, dkk
455 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian Putusan 467/PDT/2016/PT BDG. yangmenguatkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang pertimbanganhukumnya mengatakan bahwa jual beli saham dalam perkara a quo tidakdilalui dengan adanya RUPS terlebih dahulu adalah suatu putusan yangmelebihi dari yang diminta (ultra petita) dan telah melanggar hukum acarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
406 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim Praperadilan telah melakukan~ kekeliruan denganmemerintahkan KPK untuk mengentikan penyidikan (Ultra Petita)1. Bahwa Putusan praperadilan a quo bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi, karena menyatakan bahwa:Hal. 189 dari 193 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PTP IX) vs ROKANI, dkk
269 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan putusan PengadilanTinggi di Medan/Judex Facti tersebut di atas dikualifisir telah melampauibatas wewenang (melanggar azas hukum ultra petitum partium/ultra petita)sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 189 Rbg ayat (3) dinyatakandengan tegas bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas halhal yangtidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 10 Oktober 2017 — . Pidana - MAROLLAH,SH (Penuntut Umum). - Drs. H. RUSYDI, M.Si. ( Terdakwa )
93 — 40
  • jawab Terdakwa yang telah menguntungkan orang lain dalam hal iniMuhamad Yasin;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutus perkara tidak hanya ansihberdasarkan surat dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim memperhatikan secaraseksama faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa tujuan berlakunya hukum bukan sematamata untukkepastian hukum namun juga demi tercapainya suatu keadilan dankemanfaatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka Majelis Hakim menerapkan azas ultra petita
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 52
  • gugatanPenggugat, yakni objek yang disebutkan dalam bukti tersebut merupakan hartabersama ALMARHUM dengan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Bukti T30 dan T31.Sebenarnya kedua objek tersebut, ditinjau dari segi tahun perolehannya jugaPutusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.213Halamanadalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak dituangkan kedalam amar putusan, karena asas peradilan menentukan Hakim tidak dibolehkanmengabulkan lebih dari yang dituntut (u/tra petita