Ditemukan 6225 data
MULYANTO
Termohon:
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya
121 — 81
logika asumsi salah yang jelas nantinya akan menggunakankedepan tapi kalau diatur secara implisif tidak menyebutkan restribusiharus dibayar lunas ke depan tidak, tapi kemarin Pemohon membayaryang telahdimanfaatkan; Bahwa setahu saksi secara detil tidak hapal tapi yang jelas untuk jalanDupak 220.400 itu IPT ; Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBYBahwa setahu saksi Jalan Dupak No. 34, 36, 38 dan 40 termasuk tanahIPT;Bahwa diputuskan di Jalan Dupak No. 34 terkait detilnya itu Tekhnis
542 — 394
perkebunan ;Bahwa perusahan perkebunan yang ada diwilayah Kabupaten Sarolangunada 37 (tiga puluh tujuh) perusahaan. 36 (tiga puluh enam) perusahaanbergerak dibidang perkebunan sawit dan 1 (satu) perusahaan bergerakdibidang perkebunan karet luasan izinnya dari 30.000 sampai dengan200.000 Hektare, yang dikelola oleh masyarakat kurang lebih 50.000Hektare ;Bahwa untuk kegiatan perkebunan masyarakat secata finansial tidak ada,apabila kegiatan perkebunan nantinya sudah eksis dalam artian sudahdikelola secara tekhnis
141 — 55
Dalam kasus ini,berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh SKPD Tekhnis,tidak ditemukan pelanggaran, sehingga tidak beralasan apabila dilakukanpencabutan izin.Bahwa berdasarkan dokumen permohonan izin mendirikan bangunan,ditemukan kesepakatan antara Yohanes Zakaria Tanudireja danPenggugat tentang pembangunan rapat sisi batas tanah sebesar 0 (nol)m, dan hingga saat ini Penggugat tidak pernah bisa menunjukkankesepakatan selain yang diterima BP2TPM pada saat pengajuan IzinMendirikan Bangunan
54 — 14
Memerintahkan agar barang bukti :- copy 1 (Satu) bundle Berita Acara penyerahan proses pengadaan / pelelangan dari PPK kepada Panitia nomor : PPk/APBD-26/PU/PSW/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang terdiri dari :o HPSo Gambar Kegiatano Rancangan Umum Kontrako Ringkasan Pekerjaan/spek tekhnis- Copy 1 (satu) bundle BA penjelasan pekerjaan dan addendum dokumen pekerjaan nomor : 01U/Aanwizing/ADD/B.26/PU-PSW/2012 tanggal 13 Agustus 2012.- Copy 1 (satu) bundle standard dokumen pengadaan secara elektronik
1.MUH HENDRA S, S.H
2.ANDI ARDIAMAN, S.H
4.KARTIKA KARIM, S.H
5.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
6.FINIE OPAULINE EKA PUTRI, S.H
7.AHMAD NURHUDA TRISULO S.A, S.H.
8.LITAMI APRILIA, S.H.
9.ANDI FADLAN ABUDZAR GIFARI, S.H
10.RAMA HADI, S.H
11.BUDI UTOMO, S.H
Terdakwa:
MUHRIS
67 — 60
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis
519 — 265
dibebaskan dahulu lebih banyak digunakanuntuk berkebun dan penggembalaan.Bahwa benar pembangunan jalan terakhir pada tahun 2012 yangdikerjakan pihak provinsi mulai dari SMP, itu terakhir kegiatan fisiktransmigrasi.186Bahwa setelah sismiop di tahun 2010 setau saksi sudah tidak ada lagilahan yang tidak bertuan, sasmiop merupakan sistem informasimanagement objek.Bahwa benar pada saat itu Terdakwa belum menjadi Bupati.Bahwa benar masyarakat tidak tau bahwa tanah tersebut dicadangkan,Bahwa benar secara tekhnis
sudah tidakberlaku dan SK yang baru yang mengeluarkan tidak memilikikewenangan, maka penerbitan SK baru tersebit adalah tidak sah ataubatal demi hukum.Bawah benar apabila Bupati telah memberikan tugas kepadabawahannya atau (SKPD) tertentu. sesuai dengan UU maka harusdilaksanakan sesuai dgn UU tersebut;Bahwa benar ketika bupati menandatangani suatu ijin prinsip yang telahdimintakan untuk diverifikasi atau untuk ditindak lanjuti oleh skpd yangterkait dan telah diparaf oleh para petugas atau pejabat tekhnis
maupun Setda, kemudian diajukan untukditandatangani/disetujui oleh Bupati dan setelah disetujui atauditandatangani oleh Bupati kemudian diketahui bahwa secara tekhnisadminstrasi terjadi mall adminstarsi, maka dalam hal demikian bupatitidak bersalah atau tidak dapat dipersalahkan, oleh karena secaratekhnis tanggung jawab administrasi sudah berada pada pejabattekhnis, di manadari kKewenangan tersebut dari bawah berjenjang keatas (SINTAP), sehingga apabila ada kekeliruan dalam proses padatingkatan tekhnis
84 — 21
/IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuanDAK Tahun 2010.Putusan Pidana Tipikor No.17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg Hal 9 dari 18885.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.a7.98.99.100.101.102.103.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,ReferensiDan Buku Panduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
/IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan BukuPanduan Pendidik.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
IVBA/DAK/X1V/2011 beserta lampirannya.84.Asli Laporan Keadaaan Buku perpustakaan Yang berasal dari bantuan DAKTahun 2010.85.Ceklis spesifikasi Tekhnis DAK SMP 2010 Buku Pengayaan,Referensi Dan BukuPanduan Pendidik.86.Berita Acara Serah Terima Barang Nomor.........
ROMLI bin Haji USMAN
Tergugat:
1.KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMU
2.PTSP Walikota Jakarta Timur
Intervensi:
PT. Solu Sindo Kreasi Pratama yang diwakili oleh: Herman Setya Budi (Direktur Utama)
525 — 361
Indentitas pemohon dan kalau dikuasakan jelas ada surat kuasa;e Jika Berbadan hukum /badan usaha harus melampirkan Aka Pendirian,SK Pengesahan pendirian yang dikelaurakan Badan hukum yangberwenang dan NPWP;e Kepemilikan tanah/Sewa;e Surat Keterangan tidak sengketa;e Surat Persetujuan warga;e Bukti Pembayaran PBB;e TLB Menara;e Gambar pengesahan arsitektur;e Penilai Struktur dan Instalasi;e Surat Rekomendasi dari Pangkalan Halim PK;e Persetujuan Teknis Bangunan;Sedangkan hasil penelitian secara tekhnis
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
113 — 65
Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakantugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 yaitu tunjangan KaurPembangunan sebesar Rp500.000 (lima
52 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
TerbitnyaKeputusan Presiden tersebut' dilatarbelakangi oleh pertimbanganpertimbangan sebagaimana disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri padarapat kerja tekhnis Kepala Daerah seIndonesia dalam rangka dukunganteknis pelaksanaan Pemilu 2004 di Jakarta tanggal 18 Maret 2004 ;Pertimbanganpertimbangan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negerididasarkan pada kondisi lapangan terdapat temuan antara lain : dukungananggaran operasional masih dianggap kurang, diterima terlambat, terjadiperubahan/rasionalisasi
DPK ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA PASURUAN
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
124 — 85
surat dari Menaker sebelumnyaprosesnya sudah berlanjut dari Tahun 2017 dan tahun 2018 muncul lagiseperti itu ; Bahwa saksi tahu terkait Bukti T 4 Upah minimum,saksi dapat tembusan, Apindo 3 orang yang mewakili, Apindo tidakmenyepakati ; Bahwa terkait Bukti T 3 saksi tahu ini bentukusulannya dari Bupati tapi dibawahnya ada Notakesepakatan ; Bahwa Ali Masud ini yang mewakili kedudukannyasebagai anggota ; Bahwa Apindo tidak menyepakati karena menyalahiprosedur dan karena tidakdilibatkan ; Bahwa alasan tekhnis
253 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 082K/PDT.SUS/201 111.persyaratan tekhnis. yang telah ditentukandan ditetapkan oleh Para Pemberi Kerja,khususnya melalui pertimbangan rekam jejak(track record) dari masing masing pesertatender.
39 — 15
Saksi SYAIFUDIN, A.Ptnh.51Bahwa dengan adanya proyek ajudikasi tahun 2006, Jabatan saksi sebagaiwakil ketua bidang tekhnis dan tugasnya membantu Ketua Tim ajudikasidalam rangka mengoreksi peta bidang tanah dari hasil pengukuran.
119 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Judex Factietersebut diatas tidak mencerminkan rasa keadilan dan menyesatkanmengingat yang dipertimbangkan lebih mengarah kepada tekhnis danHal. 54 dari 77 hal.Put.No. 514 K/Pdt/2012structural Kejaksaan dan bukan pada kewenangan Kejaksaan padamasingmasing tingkat dalam konteks mewakili Negara.2 Pendapat dan pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi bantahanPembantah obscuut libel:Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Judex Facti dalam memeriksa,memberi pendapat dan pertimbangan tentang
Terbanding/Terdakwa : WAGIRAN MARTONO
67 — 42
2009berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan PemeriksaPengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola diLingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009,bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas LapanganWilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ZAINAL Alias BAPA ONA
441 — 103
dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahli sebagaiHalaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN AmbKepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi dan penjualanmineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis
836 — 476
Kalista Alam,mrembuktikan bahwa hasil kajian secara tekhnis dari DinasKehutanan dan Perkebunan Aceh terhadap pemberian Izin UsahaPerkebunan Budidaya (IUPB) yang menjadi objeck sengketa tidakbertentangan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 10 tahun 2011tentang penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan TataKelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil sanggahannya, pihakTergugat II Intervensi dalam persidangan pada tanggal 15 Februari 2012 telahmenyerahkan
232 — 89
Nusantara Bersatu. tidak mampumemenuhi persyaratan Tekhnis yaitu tidak memiliki lokasi untukpenempatan ATM yang telah ditetapkan oleh PT. Bank DKI.Tanggapan Terdakwa tidak keberatan terhadap Keterangan saksi,1.
Koperasi Nusantara tidak mampumemenuhi persyaratan Tekhnis yaitu tidak memiliki lokasi untukpenempatan ATM yang telah ditetapkan oleh PT. Bank DKI.Terdakwa tidak keberatab terhadap Keterangan saksi,1. Saksi Winny Erwindia dibacakane Bahwa benar saksi sejak bulan Januari 2006sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 sebagaiDirektur Utama PT.
67 — 21
WahanaMulia Bersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV.Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakan seb agai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. Wahana MuliaBersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTO telah memesan barang berupa AlatPeraga SD kepada CV.
WahanaMulia Bersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV.Wahana Mulia Bersamatetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. Wahana MuliaBersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dankesempatan untuk memesan barang berupa Alat Peraga SD kepada CV.
61 — 10
Dan Berdasarkan hasilpemeriksaan dilapangan ternyata barang tersebut ada/ lengkap ;Bahwa dengan adanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta kemahalanharga, sebelumnya terdakwa telah melakukan pemeriksaan Spesifikasi tekhnis danjumlah sesuai Permendiknas nomor 19 tahun 2010 DAK Bidang Pendidikan TA 2010untuk SMP bahwa : Agar yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis segera diperbaikisebagaimana tertuang dalam lampiran BA Pemeriksaan Pengadaan Barang DAK BidangPendidikan Pada Dinas