Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. HARI SUDIARTO Bin H SUBIYANTO
6721
  • WahanaMulia Bersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV.Wahana Mulia Bersama tetap dinyatakan seb agai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. Wahana MuliaBersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTO telah memesan barang berupa AlatPeraga SD kepada CV.
    WahanaMulia Bersama dinyatakan gugur pada saat evaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV.Wahana Mulia Bersamatetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang menyatakan CV. Wahana MuliaBersama akan ditunjuk sebagai Penyedia Barang, maka pada tanggal 12 Oktober 2011Terdakwa Ir. HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTO, merasa mempunyai sarana dankesempatan untuk memesan barang berupa Alat Peraga SD kepada CV.
Register : 12-12-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 22 April 2014 — AL FAKAR Bin MUA’RIF (Alm)
6715
  • Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK
    AGOESLI,e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ; Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis
Register : 10-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ANDHI GINANJAR, SH., MH.
Terdakwa:
OTNIEL LONA.
290173
  • 2017, tanggal 28 Desember 2011;
  • 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Uitao Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Uitao Kecamatan Semau TA 2017, tanggal 2 Januari 2017;
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II oleh TPK TA 2016-2017;
  • 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa Uitao Nomor: 02/KEP/DUT-KS/II/2017 tentang Pembentukan Pelaksana Tekhnis
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
10580
  • Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal 10 Oktober 2013;34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo nomor : 35/KEP/HK/2014, tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo nomor : 584/A.Pemb-NGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo nomor : 028/A.Pemb-NGK/121/09/2011, tanggal 07 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis
Register : 20-06-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NASIR
10285
  • Mahadewi nilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan harga terkoreksinilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah),lalu metode kedua metode evaluasi administrasi meliputi Surat penawaran,jaminan penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan kemudiandari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhisyarat, selanjutnya panitia melakukan evaluasi tekhnis yang meliputi darimetode, jadwal, alat, spesifikasi, dan personil
    KdiSaksi menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pengadaantersebut adalah metode pemilinan langsung pasca kualifikasi denganpenyampaian 1 (satu) file, dengan evaluasi sistem gugur LPSE (LayananPengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Konawe Kepulauan.Dokumen lelang meliputi dari : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), EE(ENGINER ESTIMATE) atau estimasi biaya, Spesifikasi Tekhnis, RKS(Rencana Kerja dan syaratsyarat kegiatan) BOQ (Bill Off Quantity) ataudaftar kuantitas harga sedangkan perolehan dokumen
Register : 12-12-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 22 April 2014 — DRS.MUSA,Q,MM
8813
  • Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK
    AGOESLI,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis
Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Terdakwa : Drs. EDDY BUDIONO, S., MM.
11130
  • mengetahui tentang RKAP;Bahwa untuk penentuan besaran volume target RKAP untuk KR KR tidakterlepas dari mekanisme RKAP;Bahwa pada sekitar bulan SeptemberOktober dari pusat Direktorat keuanganmenyuruh KRKR untuk menyampaikan RKAP tahun yang akan datang,angkaangka itu nanti akan dibahas di Raker untuk ditetapbkan mana yangdisepakati oleh KR dan Kantor Pusatdalam hal ini Direksi, nanti setelahdisepakatioleh SHS, angkaangka itu nanti akan dibawa ke pemegang saham,nanti di pemegang saham akan dilakukan rapat tekhnis
    , dirapat tekhnis nantiangkaangka itu bisa juga bergerak kalau pemegang saham menganggapangkaangka itu dikatakan kurang menantang nanti setelah rapat tekhnisdiperoleh angka yang sudah disepakati dengan SHS maka akan dilakukan PraRUPS setelah Pra RUPS dan di Pra RUPS angakanya sudah pasti lalu diRUPS dan di RUPS itulah RKAP disahkan;Bahwa penentuan volume dan varietas atas jenis subsidi diketahui oleh saksiberasal dari hasil pembahasan antara kantor pusat dan daerah, di raker itulahyang dilakukan
    SHS;Bahwa dalam oprasional saksi adalah penanggungjawab tekhnis;Bahwa tim verifikasi dibentuk untuk membentu PPK;BaalBahwa untuk pertanggungjawaban adalah Menteri dan secara fisik yangbertanggungjawab adalah PT.
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
418920
  • Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Halamani33dari219 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul.Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis
    pembayaran gajiABK Asing;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.
    PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi; Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan; Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaidengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya tersebut; Bahwa saksi menjelaskan status perusahaan
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
18097
  • Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian kerja laut bagi Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis
    pembayaran gajiABK Asing ;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.
    PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi;Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaiHalamani40dari227 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Tul.dengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya
Register : 15-12-2016 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 25 April 2017 — ERWINSYAH, S.ST Bin AMINUDDIN PULUNGAN
122167
  • Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2018 ;Bahwa untuk laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yangada hanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tanisaja sedangkanuntuk ke provinsi Saksi ada buatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi
    Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2013 ;Bahwa laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yang adahanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tani saja sedangkanuntuk ke Provinsi ada dibuatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi Desa Bandar
    Kuantan Singingi yaitu Merencanakan, MengkoordinasikanMelaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis, Membina, Mengawasi danHalaman 133 dari 220 Halaman Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrmengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Bidang TanamanPangan dan Holtikultura ;Bahwa Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) KepalaBidang, Tugas dan Tanggungjawab dari masingmasing pejabat strukturtersebut adalah sebagai berikut :> Sekretaris : Sdr. Drs.
Register : 31-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 05/PID.TK/2013/PN.TK
Tanggal 15 Mei 2013 — UMAR MUKHTAR,S.Pd. bin H. MUKHTAR
9012
  • Dan Berdasarkanhasilpemeriksaan dilapangan ternyata barang tersebut ada/ lengkap ;Bahwa dengan adanya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak serta kemahalanharga, sebelumnya terdakwa telah melakukan pemeriksaan Spesifikasi tekhnis danjumlah sesuai Permendiknas nomor 19 tahun 2010 DAK Bidang Pendidikan TA 2010untuk SMP bahwa : Agar yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis segera diperbaikisebagaimana tertuang dalam lampiran BA Pemeriksaan Pengadaan Barang DAK BidangPendidikan Pada Dinas
Putus : 28-08-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 70/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2014 — DRS. SARWO EDY
9323
  • dengan Ketua BapakJamaludin Karim, berkoordinasi dalam hal untuk penentuanharga, dengan 4 Lokasi sebagai rencana lokasi lahan TPA (tempatpembuangan akhir), lokasi 1 terletak dikampung rokem Dsbatukerbuih Kec.Pasean, Lokasi 2 di Ds.Telontorajeh,Kec.Pasean, lokasi 3 Ds.Telontorajeh Kampung Blok MursadehKec.Pasean, lokasi 4 Dsn.Kendal Ds.bindeng Kec.Pasean, danyang dipilih untuk tempat TPA adalah Lokasi 4 yang didasarkanoleh telaan staff melalui kepala BLH kepada Bupati selanjutnyadisertai pertimbangan tekhnis
    Tugas tanggung jawab selaku KPA adalah, 1menyiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah prosestranterdakwa pengadaan tanah TPA tersebut dari Pemkab kePemilik sesuai dengan UU dan aturan yg berlaku, 2. mengadakankoordinasi dengan panitia pengadaan termasuk mengadakankunjungan ke Lokasi, sebelum ditunjuk lokasi TPA.Bahwa benar Dasar hukum berupa petunjuk tehnis pelaksanaanpembebasan tanah dalam proyek Tempat Pembuangan Akhir(TPA) tahun 2009 di Desa Bindeng Kabupaten Pamekasantersebutdari petunjuk tekhnis
Register : 16-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS_TPK/2015/PT.BGL
Tanggal 16 Februari 2015 — dr. ZULMAN ZURI AMRAN BIN Z. AMRAN RANI
10353
  • olehketua Tim Pembina.Bahwa selaku Tim Pembina Manajemen Provinsi, saksi tidakpernah melaksanakan tugas selaku Tim Pembina pada RSUD M.Yunus Bengkulu.Bahwa saksi ada mengesahkan DPA BLUD untuk RSUD M.Yunus Bengkulu tahun 2012 adalah senilai Rp.59.400.000.000,0 dan sumber dana secara keseluruhan masihmerupakan APBD Propinsi Bengkulu.Bahwa tahun 2011 saksi juga menjabat selaku DewanPengawas dan pedoman saksi dalam melaksanakan tugasselaku Dewan Pengawas adalah Permendagri No. 61 Tahun2007 tentang pedoman tekhnis
    Yunus Bengkulu telahmenjadi PPK BLUD penuh, dimana pembayaran honor padapengelola Manajemen BLUD adalah tidak sah;Bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2010tanggal 31 Desember 2010 tentang petunjuk pengelolaankeuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) RSUDadalah tidak dianggap sebagai dasar pedoman untukmemberikan Remunerasi kepada pejabat atau pegawai BLUD;Bahwa mengenai Surat Keputusan Direktur RSUD BengkuluNomor : 188.4/1081.a/UM.1/2011 tentang Penetapanhonorarium pemimpin, pejabat tekhnis
    XXXVIII tahun 2009 makadengan otomatis aturan yang digunakan adalah PermendagriNomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman Tekhnis pengelolaamkeuangan BLUD, sehingga surat Keputusan Gubernur BengkuluNomor : F. 148. XXXVIII tahun 2009 tanggal 02 Juni 2009tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi;Bahwa setelah ditetapbkan BLUD penuh pada tahun 2010 pihakRSUD M. Yunus Bengkulu tidak boleh melakukan pembayaranhonor Tim Pembina Manajemen karena Surat KeputusanHal 193dari 68 hal, Put.
Register : 26-05-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN AMBON Nomor 189/Pid.B/LH/2020/PN Amb
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
NUR ABIDIN Alias BIDIN
38258
  • Teknik Pertambangan dan saksi ahli mengetahuimenyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahlisebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi danpenjualan mineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis
Register : 27-04-2011 — Putus : 02-12-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 2 Desember 2011 — Drg. Titi Asmaryatimurni;1.1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang IV,2.2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,DKK
8159
  • Nomor :59/G/2010/PTUN JKTUniversitas Yarsi dan mengetahui obyek sengketa iniadalah peralihan hak atas tanah ; Bahwa perolehan hak atas tanah prinsipnya adalah tunaidan terang, jelas subyek dan obyeknya, jelasidentitasnya, letaknya dan batasnya ; Bahwa perolehan hak atas tanah diperoleh antara laindari hibah, wasiat, jual beli ;Bahwa bila ada kesalahan batas atau kesalahan subyeknyamaka dapat dibatalkan sedangkan bila adakesalahandiobyeknya dapat diperbaiki, unsur unsurnya dapat dilihat di Petunjuk Tekhnis
Putus : 12-01-2009 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SABANG Nomor 21/Pid.B/2008/PN-SAB
Tanggal 12 Januari 2009 — T. UBIT, SE BIN T. SYAMSUDDIN
12429
  • membuatrencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untukpedoman pelaksanaan kegiatan ;Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masingmasing agar memahami tugasnya ;Memberi petunjuk dan bimbingan pada bawahan berdasarkanpembagian tugas dan mengecek hasil secara langsung ataumelalui laporan untuk mengetahui kelancaran sertahambatan yang terjadi;Membina dan memotifasi bawahan dalam upaya peningkatanproduktifitas kerja dan pengembangan karirnya ;Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tekhnis
Register : 27-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — ABU HASAN AZHARI,SPi Bin H. ABDUL RONI
103310
  • Bahwa pada tanggal 28 Desember dilakukan rapat untuk menentukan kondisi riilkemajuan fisik pekerjaan dilapangan dan sempat dilakukan pemeriksaan langsungkelapangan dengan melibatkan terdakwa JAYA MAULANA, HASAN BASRIselakutim tekhnis, pengelola tekhnis dari Dinas PU dan juga DEDI ROSADI selakuKonsultan Pengawas.
Register : 26-01-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 5/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Juni 2016 — Pidana Korupsi - WIRATMOKO SETIADJI
12838
  • Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis yang padaintinya merupakan kebijakan dari Kementerian ESDM dalam rangka menyikapikondisi permasalaha yang terkait dengan target penyerapan anggaranj. Pada tanggal 14 Nopember 2011 Kementerian ESDM mengirim surat kepadaKementerian Keuangan mengenai permohonan izin khusus multi years terkaitpembayaran 20 % uang mukak.
    ; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;> Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronikdan/atau pengumuman resmi untuk penerangan umum = sertamenyampaikan ke LPSE (layanan pengadaan secara elekronik) untukdiumumkan dalam portal pengadaan nasional;> Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa;> Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis
Putus : 15-09-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 141/PID.SUS/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — PIDANA - R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos - HENDRIK SAGIO, SH - Drs. ABDUL HAVID
213359
  • Pelanggaran atau kekeliruan yang dimaksud dapat dianggapsebagai critical error (kesalahan pengetikan) atau procedural error171(kesalahan prosedur) yang dapat diluruskan dengan jalan, Hakim dalampersidangan merubah susunan dakwaan sesuai dengan prinsip yang digariskan(Tuada Pidum tinjauan berbagai permasalahan tekhnis bidang pidanadiberikan dalam bimbingan tekhnis bidang pembinaan dan pengawasanpada Mahkamah Agung RI di Bogor tanggal 18 Oktober 1998.
Putus : 12-06-2012 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 12 Juni 2012 — Ir. HERU DJATMIKO, MM Bin KANTJONO
23058
  • Suyatno KepalaCabang PT Adhi Karya Semarang, kemudianterdakwa menyuruh staf bernama Agung Subgyo83untuk mencari informasi ke Dinas PU PwmkabKendal:Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan daristaf tersebut, kemudian memerintahkan untukmengikuti persyaratannya;Bahwa sebelum lelang dilakukan pernah ketemudengan Pak Suyatno, yang mengatakan jika nantimenang lelang maka Hutama Karya akandibebani untuk membayar pinjaman Pemkab;Bahwa Hutama Karya menang lelang karenatelah memenuhi tekhnis dan administrasi