Ditemukan 5536 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perkarangan perbauangan perbaungan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
I PUTU TIKA ARI UTAMA
306 — 590
  • SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul ASASASAS HUKUMPIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA Penerbit AhaemPetehaemJakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387388:Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungansedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.Ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjut ialah:1.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN PALU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 23 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Hakmianto, S.H., M.H.
2.Hakmianto, S.H., M.H.
3.Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.
Terdakwa:
BUDIMAN ALIAS PAPA EGI
74 — 40

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN alias PAPA EGI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN alias PAPA EGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 14 Mei 2014 — ROCHMAN, S.Sos
56 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang danPengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kKeuangannegara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 04-09-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 29-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NOMOR : 1400/PID.B /2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 23 Januari 2013 — terdakwa KOMARUDIN alias MAYOR alias SI DIN Bin AMIN
205 — 109
  • ., maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa,mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukandengan sengaja dan dengan rencana terlebin dahulu merampas nyawa orang lain dandalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa sebagai berikut :Bahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013/PN.PTK.
Tanggal 14 Nopember 2013 — GUSTI CHUDZAIFAH bin GUSTI L.A.MUHAMMAD MASRIE
117 — 82
  • FAHMI juga menambahkan susunanuang dengan menggunakan uang pribadi dari terdakwa sebesarRp.6.000.000.00 (enam juta rupiah).Dengan demikian Unsur Unsur perbarengan beberapa perbuatan tindak pidana yang dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri ini telah terpenuhi;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur turutserta melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat(1) ke1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 20-08-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
KASIM, S.H. Bin H. ABDUL RASID
159 — 124
  • Begitu pula dengan kejahatan perbarengan atauTindak Pidana Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 (1) ke1e KUHP.Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan TerdakwaKASIM, SH Bin H. ABDUL RASID, di persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)Kab. Buton tahun 2018 terdakwa selaku Wakil Ketua / Ketua Harian KONIKab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2011 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN ;
4364 — 2727 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangharusnya menjadi abdi Negara, pelayan masyarakat justru secara rakusmenggerogoti uang rakyat yang sudah sangat melarat, tak ada rasamenyesal, bahkan sebaliknya melakukan kejahatan kejahatan lain sementaraperkaranya sedang berperoses di Pengadilan ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan perbuatanTerdakwa melakukan tindak pidana Korupsi merupakan Concursus(perbarengan
Pengadilan PN SENGETI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 03-06-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snt
Tanggal 26 Januari 2017 — Pidana - Munadhi Bin M. Nurdin
681 — 316
  • ., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1989sampai sekarang pada Fakultas Hukum Universitas sebagai Dosen ;Bahwa keahlian Ahli mencangkup beberapa bidang hukum pidanakarena Ahli mengajar mahasiswa S1, S2 dan S3 dalam bidang studiPengantar limu Hukum, Hukum Pidana, P3TP (Percobaan,Perbarengan, Poging Tindak Pidana), Tindak Pidana didalam KitabUndangUndang Hukum Pidana, Tindak Pidana diluar Kitab Undangundang Hukum Pidana
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 31-08-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 03-10-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 21/PID.TPK/2023/PT DPS
Tanggal 3 Oktober 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : GADHIS ARIZA, SH
Terbanding/Terdakwa : I PUTU GEDE ANGGA WIDYA SARA, S.KM
245 — 102
  • ., tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara perbarengan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
  • Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE WIDYA SARA, S.K.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 07-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN MALANG Nomor 369/Pid.B/2023/PN Mlg
Tanggal 27 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA, S.E.
137 — 101

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa FITRA ARDHITA NURULLISHA PUTRA, SE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERBARENGAN PERBUATAN PENIPUAN
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 06-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN PALU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 23 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Hakmianto, S.H., M.H.
2.Hakmianto, S.H., M.H.
3.Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.
Terdakwa:
MOH. RIBON
61 — 31

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MOH.RIBON alias RUMPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
    3. Menyatakan Terdakwa MOH.RIBON alias RUMPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 13-01-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.B/2022/PN Sby
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
NANIK PRIHANDINI, SH
Terdakwa:
YOHANES DENI KRISTIANTO, S.Pd
155 — 13

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa YOHANES GUNTUR SAPUTRO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dengan perbarengan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
    3. Menetapkan barang bukti berupa :
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-11-2013 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 36/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 28 Nopember 2013 — MASHUDI, SE BIN ABDUL RONI
201 — 49
  • Pasal 4 KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07Februarai 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secaramelawanhukum,melakukan perbuatan memperkaya diri
    Pasa 4 KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07Februarai 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, Melakukanperbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2013 — Upload : 25-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Oktober 2013 — DHANA WIDYATMIKA
275 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haryono Kay. 22 Jakarta Timur atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan perbarengan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlahRp2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sebagai pegawai
    HaryonoKav. 22 Jakarta Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp2.750.000.000,00 (dua milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,padahal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 926 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 28 September 2016 — HERMINTA SEMBIRING, SKM
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 926 K/Pid.Sus/2016perekonomian Negara, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengancaracara sebagai berikut :PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMANTAUAN KUALITASUDARA DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PADA BADANLINGKUNGAN HIDUP KAB.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 11 Nopember 2015 — I KETUT WIRTEN
64 — 30
  • ratus dua puluh ribu rupiah ) yang merupakan sisa danaPRONA tahun 2011;Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terjadi penarikan danatambahan biaya prona kepada masyarakat peserta prona sebanyak dua kali yaitupada tahun 2008 dan 20011, dan terdakwa juga telah menerima uang dari hasilbiaya pengurusan sertifikat program prona masingmasing pada tahun 2008 dantahun 2011; dengan demikian terdapat adanya beberapa perbuatan yang dilakukanterdakwa, sehingga oleh karenanya telah terbukti adanya perbarengan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 127/Pid.B/2019/PN SDA
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GUNTUR ARIEF WITJAKSONO, SH
Terdakwa:
HERMIN WIDIYASTUTI, SE.
256 — 233
  • Ciriciri perbarengan tindakanberlanjut :1.Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;O wren nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nner Delik yang terjadi itu sejenis;Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN SDA3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakantindakan tersebut tidakterlampau lama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum terurai diatas telahterungkap bahwa penerbitan faktur pajak oleh PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1150 — 546 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
  • Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum atau diterapkantidak sebagaimana mestinya terhadap Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:(1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapakejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis makadijatunkan hanya satu pidana(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yangdiancam terhadap perbuatan itu tetapi boleh
    Bahwa Tim Penerjemah Wetboek van Strafrecht dari Badan PembinaanHukum Nasional Departemen Kehakiman telah menerjemahkan rumusanPasal 65 ayat (1) KUHP sehingga berbunyi sebagai berikut:Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidanapokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.c. Bahwa menurut pendapat Simmons yang terdapat pada halaman 674 didalam buku P.A.F.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1817 — 1639 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Pasal 65 ayat (1) tentang Perbarengan Perbuatan(Concursus Realis)Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannyahalaman 1040 s.d 1042 menyatakan pada intinya antara lain yaitu :e Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengaturtentang perbarengan atau gabungan beberapa perbuatanyang disebut meerdaadsche samenloop atau concursusrealis, yang rumusan pasalnya berbunyi : "Dalamgabungan dari beberapa perbuatan, yang masingmasingharus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri
    Hukumanitu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberatditambah sepertiganya".Bahwa berdasarkan pengertian perbarengan perbuatan sebagaimanabunyi ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan teori hukum yangdikemukakan oleh R.
    Ratu Samagat ke rekeningpribadi Terdakwa memenuhi unsurunsur dalam dakwaan keempat yaitu Pasal11 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001;Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 22 Oktober 2010 sampaidengan tanggal 2 Oktober 2013 telah melakukan perbarengan perbuatan pidanaterkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan cara menempatkan,membelanjakan atau membayarkan, menukarkan mata uang asing danmelakukan perbuatan lain atas harta kekayaan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks
Tanggal 28 April 2015 — - Ir. Efendi Patintingan VS. - JPU
62 — 11
  • Bahwa dengan demikian unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pasal 65 ayat (1) KUHPidanaberbunyi sebagai berikut :Dalam gabungan dari beberapa perobuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendirisendiri dan yang masingmasing menjadi kejahatanyang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yangdijatuhkan ;Bahwa maksud pasal 65 ayat (1) KUHPidana adalah jika terjadi perbarengan