Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 18 Oktober 2012 — - Drs. ISWAN, M.Sp (TERDAKWA 1) - SYAMSUDDIN, SH. Als AGAM (TERDAWKA 2)
7427
  • ISWAN, M.Sp. tanoa melalui Pengumuman melaluiMedia massa sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam LampiranKeputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 16/PDN/KEP/3/2008,tanggal 5 Maret 2008 Tentang Petunjuk tekhnis Penyaluran Subsidi MinyakPutusan Nomor : 36 /Pid.Sus K/2012/PN. Mdn.
Register : 26-07-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Desember 2015 — ASEP HERDIANA, ST., M.Si BIN M. TARMEDI
12410
  • dengan Terdakwa yang telah pula mengambil alih fungsi PPTK, karenaPPTK tidak dilibatkan oleh Terdakwa dan terhadap alat Multimedia tersebut angota PPHPtidak memeriksa kwalitas dan Quantitas barang, melainkan hanya menghitung jumlahnyasaja, karena semua anggota PPHP tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki sertifikasisebagai anggota PPHP, dan anggota PPHP juga telah menanda tangani Berita Acara serahterima barang yang dibuat oleh Yanheri padahal Berita acara tersebut merupakan tugas dariPelaksana Tekhnis
Register : 01-04-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/ Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 21 Agustus 2014 — Ir. ALAN SULAEMAN Bin H. IMAM SAFARI
6313
  • Ahli Tekhnis H.
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — AMRU, S.Sos, MSi ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
11944
  • BAWASLUPROV/JTM/I/2013, tanggal 2 Januari 2013dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu Prov Jatim yang manasejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYMenyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    5.415.752.400 5.192.153.165 223.599.235 246.694.000 37.430.46996% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung(PL) yaitu :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis
    person adalahsaksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan Meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.2 Pada tanggal 4 September 2013 s/d 6 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh);3 Pada tanggal 25 September 2013 s/d 28 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatane Kegiatan adalah bimbingan tekhnis
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
660619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujun) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalHal. 147 dari 377 hal. Put.
    Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT. KeangNam Development Indonesia disahkan oleh Panitera PengadilanNegeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani olehSUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:922.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.
    Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
4781205
  • PN.JKT.PST.Bahwa Atas keterangan saksi dalam BAP tersebut, kemudian Saksimenjelaskan bahwa memang daerah yang diminta tersebut dilihat petanyamemang lebih banyak rawanya sehingga dari segi internis menurut kamitidak dimungkinkan untuk ditanami Kelapa Sawit, sehingga apabila lahandibagi menjadi 3 bagian maka tidak akan mencukupi membangun pabrikkepala sawit yang biasanya dibutuhkan lahan sebesar 6000 hektar, dan halini bisa menyebabkan kerugian bagi investor.Bahwa Saksi menjelaskan ketentuan secara tekhnis
    buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan 302.) 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK Halaman 183 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST. 09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
    Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016301. 4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan302. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis
Putus : 13-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — dr.ASAL MELIALA
16128
  • pada tanggal 25 Juni2010;Bahwa dalam proses aanwidzjing dilakukan addendum tentangspesifikasi Barang (beberapa item barang) terhadap 6 (enam) itembarang dan karena addendum tersebut Pit kepala dinas KesehatanLabuhanbatu Utara memanggil terdakwa dan menanyakan kenapadi addendum dan terdakwa menjelaskan agar spesifikasi baranglebih lengkap;Halaman 237 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN MdnBahwa tahap selanjutnya panitia menerima sampul dari tiapperusahaan yang berisi data dan spesifikasi tekhnis
    Hubban Siagian selaku ketua dan Suhaibah selakusekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayati masingmasing selaku anggota, mempunyai tugas: membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis
    sekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayatimasingmasing selaku anggota, mempunyai tugas:Halaman 286 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketntuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksnaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
22068
  • Bahwa kalaupun permohonan RKTIUPHHKHT yang dilengkapi dengandokumendokumennya tersebut sampai ke meja terdakwa, Terdakwa tidaksempat membacanya dan juga tidak mengerti masalah tekhnis sehingganyaitu menjadi tupoksi pejabat tekhnis dalam hal ini Wakil Kepala Dinas Kehutanan, Kasubdin dan Kasi yang menanganinya.Bahwa lampiran pendukung atau dokumendokumen tersebut sampai keWakil Kepala Dinas, kemudian yang bersangkutan akan mendisposisikan keKasubdin untuk dipelajari dan diproses sesuai aturan yang
    Bahwa Terdakwa meyakini Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Kasubdinadalah orangorang tekhnis, dimana yang bersangkutan sudah menanganipermasalahan ini sebelumnya, dimana RKTIUPHHKHT bukan hal yangbaru, bawahan terdakwa sudah pernah memproses sebelumnya.
    Bahwa Terdakwa tidak membaca aturan peraturan berkaitan RKTIUPHHkHT, alasan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak berlatar belakangtekhnis dan terdakwa meyakini bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan,Kasubdin, Kasi adalah orangorang tekhnis yang mengetahui aturanHalaman 388 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRperaturan terkait RK TIUP HHKHT.Bahwa Terdakwa tidak pernah sharing dengan Wakil Kepala Dinas Kehutanan terkait RKTIUPHHKHT, mengingat tidak ada permasalahanterkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa
    Bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan salah satu tugasnya adalah membantu Kepala Dinas Kehutanan.Bahwa Terdakwa tidak melihat pertimbangan tekhnis terkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melihat kualifikasi perusahaan yang mengajukanRKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian Permohonan RKTUPHHKHT, dimana penilaian dilakukan staf/oawahan terdakwa yang berkaitan tekhnis. Bahwa pada saat terdakwa tidak berada di kantor maka yang mewakili tugasterdakwa adalah Wakil Kepala Dinas kehutanan.
Register : 21-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 42/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 18 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : Bambang Mustaqim
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
7361260
  • Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilEvaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT. Adhi Karya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.
    Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilHal. 25 dari 237 halaman Put. No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.22.23.24.Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT.
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr
Tanggal 5 September 2017 — ARIE KURNIA ARNOLD, SSTP.,M.Sc
253116
  • LK3P);Bahwa kegiatan Pelatinan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan padatanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 diHotel Cavinton Yogyakarta, sedangkan BIMTEK untuk BPD yangdilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28November 2015 di Hotel Gideon Batam;Bahwa awalnya Saksi FAISAL UMAR selaku pihak LK3P datang ke kantorBPMPD Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa surat undangan mengikutikegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan PelaksanaanBimbingan Tekhnis
    untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatinan bagi aparatur desadi Yogjakarta dan BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 secara khusus tugaspokok dan fungsi Terdakwa yang terkait dalam hal itu tertuang pada Pasal 12Ayat (2) huruf k, yaitu memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalamkegiatan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD; Bahwa Terdakwa menerima surat penawaran dari Saksi Faisal Umar tersebutsecara langsung karena tekhnis
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
ANDI FADLI IRFANSYAH, ST BIN ARSYAD.
11661
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.
Putus : 31-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Juli 2012 —
405
  • .; 2 2922292 Bahwa saksi tahu dana UPK tahun 2007 adalah 1,5 Milyard yaitu dana dari APBN dantahun 2008 sebesar 2 Milyard dana dari APBN dan tahun 2009, 2010, 2011 masingmasing dapat dana 3 milyard dari APBN untuk Kecamatan Sumbermalang ; Bahwa sasaran PNPMMP adalah untuk menanggulangi kemiskinan ; Bahwa saksi sudah bekerja sesuai petunjuk tekhnis ; Bahwa Kabupaten hanya memfasilitasi saja ; Bahwa desa yang mengatur tentang pelaksanaannya ; Bahwa ada laporan tentang penetapan pinjaman ; Bahwa untuk
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
173101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis
Putus : 24-01-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2422 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Oktofianus J. Selan Alias Okto
9092 Berkekuatan Hukum Tetap
  • satu) jepit Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 28 Tahun 2013, tanggal10 Oktober 2013:34) 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Nagekeo Nomor 35/KEP/HK/2014,tanggal 28 Januari 2014;35) 1 (satu) jepit surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor584/A.PembNGK/129/09/2011, tanggal 28 September 2011;36) 1 (satu) lembar Surat Bupati Nagekeo Nomor 028/A.PembNGK/121/09/2011, tanggal 7 September 2011;37) 1 (satu) jilid dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral RI Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tekhnis
Register : 29-09-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2016/PTUN.SMD
Tanggal 18 Mei 2017 — BONI FASIUS, SE.; melawan 1.BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU; 2.PASKALIA UUT, S.Kep., dkk (Tergugat II Intervensi);
176293
  • wewenangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia baik ditingkat pusat, Propinsi maupun ditingkatKabupaten adalah wewenang absolut dari Pemerintah Negara RepublikIndonesia yang mutlak dan harus berdasarkan dan didasarkan pada aturanhukum/regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengadaan danpengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut aturanaturan tekhnislainnya yang secara resmi diakui dan dikeluarkan oleh lembaga negaraselaku pelaksana dan penyelenggara tekhnis
Putus : 21-06-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. LIMAN JAYA ANUGERAH VS 1. SUPRIYONO, DKK
91149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada perusahaandan harusnya Tergugat sekarang Termohon Kasasi menerima danmengakui bahwa pekerjannya tersebut merupakan pekerja Tetap PT.Liman jaya Anugerah (PKWTT); Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPUXII/2014 yangmenyatakan bahwa setelah Nota Dinas Yang dikeluarkan oleh bagianPengawasan Disnaker Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yangseharusnya diteruskan atau dicatatkan/ditetapkan di Pengadilan olehPengawasan Disnaker, tetapi sampai saat ini masih belum adapetunjuk tekhnis
Register : 23-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 50/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : NY. MANGAJI SIBUEA BR. GULTOM Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
14054
  • memperhatikan dalil gugatan aquo sebagaimanadikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, yangmengajukan gugatan ini adalah dengan dasar tuntutan ganti rugikarenaPerbuatan Melawan Hukum tersebut, dengan pihak pihak, yakni para Tergugat selaku diri sendiri ( in persoon )tidak mewakili siapapun, selaku para Tergugat maka seharusnyadalam konteks 1365 KUHPdt tersebut, Amar Putusan Aquo adalahMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa, disamping itu sungguh sangat memprihatikan, akankemampuan tekhnis
Register : 05-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 05/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — Drs. SRI SADONO DARMOSUDIBYO Bin (Alm) PROJOSASTRO PERWOTO
8925
  • tanggal 19 Maret 2010 menjabat sebagai Kepala seksipengembangan atraksi budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor :188/525/SK.Dinas 2010, tanggal 01 April 2010, tentang Perubahan Surat KeputusanHalaman 30 dari212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor YkKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Nomor : 188/003/SK.Dinas2010 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan PejabatPelaksana Tekhnis
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
4471342
  • .;1(satu) bundel konsep Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SKO8/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang PersetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara Tentang Pedoman Tekhnis Kegiatan TahunJamak (Multi Years) Tahun 20112014;1 (Satu) bundel konsep Telaahan staf tanggal 25 Januari 2011Nomor 600 Perihal Usulan Paket Kegiatan Multiyears Tahun20112014 dimana terdapat paraf Drs.Edi Damansyah, M.Sidan Ir.
Register : 01-12-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terdakwa:
Hj. IRMA IBRAHIM BINTI H. IBRAHIM.
10223
  • 1 (satu) Ekseplar Foto Copy Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 68 Tahun 2014, tentang Pembentukan Tim Tekhnis Kabupaten/ Kota Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2014 Kepala satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swaadaya.