Pengaduan Ke6 tanggal 22Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ali Akbar selaku Ketua LSMTOS;Foto copy Rincian Dana yang dikeluarkan untuk pembiayaanPembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Sukorame Desa Tegalrejo;Foto copy Surat Laporan Ke7 dan Pengaduan Ke7 tanggal 28Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Ali Akbar selaku Ketua LSMTOS;Foto copy Surat Pencabutan Perkara Praperadilan No.02/Pen.Pid/Pra/2019/PN.Ktb tanggal 30 Oktober 2019;Foto copy Surat Relaas Panggilan Sidang (Kepada Kuasa Pemohon)Nomor 02/Pid.Pra

/2019/PN.Ktb tanggal 16 Oktober 2019;Foto copy Surat Relaas Panggilan Sidang (Kepada Kuasa Pemohon)Nomor 02/Pid.Pra/2019/PN.Ktb tanggal 4 Nopember 2019;Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BJM93) Foto copy Surat Keterangan Ahli Ir.

18/Pid.Pra/2017/PN .Jkt Utr

7/Pid.Pra-LH/2024/PN Lbp

Fotocopy Peta Lokasi Tanah, diberi tanda P25;31.Fotocopy Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2015/PN. LWK, diberi tanda P26;32.Fotocopy Pencabutan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2014, diberi tandaP27;33.Fotocopy Notulen Rapat tentang Masalah Penyegelan Lokasi Tanah yang diatasnya terdapat Bangunan DVOR/DME (alat navigasi penerbangan) BandarUdara SA.

DVOR kembali difungsikan, Ahli WarisTolak Konsinyasi, diberi tanda T132;33.Fotocopy Koran dengan judul DPRD Telusuri Kebuntuan PembebasanLahan, diberi tanda T 133;34.Fotocopy Koran dengan judul Alat Navigasi Bandara Bubung disegelPenerbangan Tak Terganggu, diberi tanda 1134;35.Fotocopy Koran dengan judul Lahan di sekitar DVOR/DME Bandaraterancam disegel, diberi tanda T135;36.Fotocopy Koran dengan judul Kasus DVOR Lahan dibebaskanBerdasarkan Kuasa, diberi tanda T136;37.Fotocopy Putusan Nomor : 1/Pid.Pra

No: 122/Pid.B / 2007 / PN.KdsDemikianlah surat ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kudus dan Jaksa .Jaksa Panitera Pengganti,( ATI ARIYATI, SH) (TB ROKY SYAHLENDRA, SH.)33Model :31/ Pid / PN.Penetapan Hakim Praperadilan yangBerisi : Menolak permintaan pemeriksaanoleh Hakim Praperadilan( Pasal 82 ayat (3) KUHAP .PENETAPANNOMOR: 02/ Pid.Pra / 2005/PN.Kds.

erJenis Kelamin neKebangsaan neAgama STPekerjaan re ee eeYang menerangkan bahwa ia memohon waktu satu minggu untuk berpikir tentangputusan Pengadilan NegeriKudustanggalDemikianlah surat ini dibuat dan ditanda tangam oleh saya Panitera / Panitera PenggantiPengadilan Negeri tersebut terdakwa dan Jaksa.Terdakwa/Kuasa TerdakwaPenggantiPraperadilan yang54JaksaPaniteraModel :31/Pid/ PN.Penetapan HakimBerisi: Menolakpermintaan pemeriksaanoleh Hakim Praperadilan( Pasal 82 ayat (3)KUHAP .PENETAPANNOMOR: 02/ Pid.Pra

Maret 2012 tentang Akta PernyataanPersetujuan tentang Pelepasan Hak yang dibuat oleh serta dihadapanNotaris Mimin Rusli SH yang diberi tanda dengan bukti T 3;Fotocopy Akta No 57 tanggal 13 Maret 2012 tentang Akta PernyataanPersetujuan tentang Pelepasan Hak yang dibuat oleh serta dihadapanNotaris Mimin Rusli SH yang diberi tanda dengan bukti T 4;Fotocopy Surat Pernyataan dan Penegasan Hibah tanggal 10 Juli 2017yang diberi tanda dengan bukti T 5;Fotocopy Salinan Putusan Perkara Praperadilan Nio.39/Pid.Pra

Rapala didaerah Langkat adalah dikuasai oleh Penggugat, hal mana juga sudah jelasdikemukakan oleh Penggugat dalam keterangannya sebagai saksi Termohondalam perkara Praperadilan No.39/Pid.Pra/2018/PNMdn tanggal 13 Juli 2018dimana Penggugat ada menerangkan dibawah janji bahwa kebun yang diNamorambe dan Simalingkar B adalah bahagian Pemohon (Tergugat) sesuaidengan bukti T 6, demikian juga dengan keterangan saksi Riri HotmariaSiahaan dan Emmy Evelyn S.

Mirabilis Tunggal Tualang di Besitangsesuai bukti P 8 tentunya jauh lebih luas jika dibandingkan dengan objek tanahterperkara yang bukan atas nama Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)melainkan atas nama pribadi perseorangan;Menimbang, bahwa juga dalam bukti T 6 dimana Penggugat juga sudahmengakui dan membenarkan dalam keterangannya sewaktu bertindak selakusaksi dalam perkara Praperdilan No. 39/Pid.Pra/2018/PNMdn ada mengatakanbahwa dianya bahagiannya adalah kebun yang ada di daerah Stabat yangdikeloka

(BuktiT5);Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 177/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Januari 2019. (Bukti T6);Foto kopi Surat Elektronik dari Erlina Hartawan kepada Safiantotembusan kepada Samir Abbes, tertanggal 26 Mei 2010. (Bukti T7);Foto kopi Surat Elektronik dari Erlina Hartawan kepada Safiantotembusan kepada Samir Abbes, tertanggal 26 Mei 2010.

TRI HARWANTOSOEWONDO) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor:S.Tap/2279/X/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 Oktober 2018,berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:177/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Januari 2019, amar putusannyamenyatakan: Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untukselurunnya.

TRI HARWANTOSOEWONDO Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi) di PengadilanNegeri Jakarta Selatan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) Nomor : S.Tap/2279/X/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 19Oktober 2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 177/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Januari 2019, amarputusannya menyatakan: Menolak Permohonan Pemohon Praperadilanuntuk seluruhnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat bertanda T20,bahwa Tergugat Rekonpensi

Menyatakan Sah dan Berlaku Secara Hukum Putusan PraperadilanPengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tlk dengansegala akibat hukum yang ditimbulkannya;. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDS07/L.4.18/Ft.1/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 dengan NomorPerkara No. 43/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr Batal Demi Hukum dan/atausetidaktidaknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.

Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melaluiTim Penasihat Hukumnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkanputusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.24.Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa INDRAAGUS LUKMAN,AP., M.Si Bin LUKMAN;Menyatakan Sah dan Berlaku secara Hukum Putusan PraperadilanPengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.TIk ;Menyatakan

adalahGugur apabila perkara pokok sudah diperiksa pada sidang pertama icperkara pokok ditetapkan sidang pertama pada tanggal 28 Oktober 2021,namun oleh karena pada tanggal tersebut Majelis Hakim tidak lengkapsehingga pemeriksaan ditunda pada persidangan yang akan datangsedangkan permohonan Praperadilan telah diputus pada tanggal 28 Oktober2021, dengan demikian permohonan Praperadilan tersebut tidak menjadigugur,;Bahwa Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan denganPutusan Nomor 2/Pid.Pra

SP.Kap/181/XII/2018/Res Narkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dumai Kasat Reserse Narkoba pada tanggal 4 Desember 2018, Berita Acara Penangkapan Nomor: Sprin Gas/76/XII/2018/Res Narkoba tanggal 3 Desember 2018;

SP.Kap/181/XII/2018/Res Narkoba, yang dikeluarkanoleh Kepala Kepolisian Resor Dumai Kasat Reserse Narkoba pada tanggal4 Desember 2018, Berita Acara Penangkapan Nomor: = SprinGas/76/XII/2018/Res Narkoba tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya diberitanda bukti T1;Fotocopy Surat Penetapan Nomor. 3/Pid.Pra/2018/PN Dum tanggal 11Desember tentang Permohonan Prapradilan, diberi tanda bukti T2;Fotocopy Surat Klarifikasi Pengaduan Nomor: B/21/I/2019/Propam tanggal15 Januari 2019, Surat Pemberitahuan Perkembangan

SP.Kap/181/XII/2018/Res Narkoba, yang dikeluarkanoleh Kepala Kepolisian Resor Dumai Kasat Reserse Narkoba pada tanggal4 Desember 2018, Berita Acara Penangkapan Nomor: SprinGas/76/XII/2018/Res Narkoba tanggal 3 Desember 2018;2 Fotocopy Surat Penetapan Nomor. 3/Pid.Pra/2018/PN Dum tanggal 11Desember tentang Permohonan Prapradilan;3 Fotocopy Surat Klarifikasi Pengaduan Nomor: B/21/I/2019/Propam tanggal15 Januari 2019, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PemeriksaanPropam (SP2HP21) tanggal 21 Maret

SP.Kap/181/XII/2018/Res Narkoba, yangdikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Dumai Kasat Reserse Narkobapada tanggal 4 Desember 2018, Berita Acara Penangkapan Nomor: SprinGas/76/XII/2018/Res Narkoba tanggal 3 Desember 2018; Fotocopy Surat Penetapan Nomor. 3/Pid.Pra/2018/PN Dum tanggal 11Desember tentang Permohonan Prapradilan; Fotocopy Surat Klarifikasi Pengaduan Nomor: B/21/Il/2019/Propam tanggal15 Januari 2019, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PemeriksaanPropam (SP2HP21) tanggal 21 Maret

Yang mana dariPenyitaan tersebut terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakudan telah diputus oleh Hakim Tunggal Praperadilan dengan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel,Halaman 90 dari 176 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr 36.Si:tanggal 13 Mei 2020 dengan amar yang intinya menyatakan penyitaanalatalat berat milik TERGUGAT IX yang dilaksanakan oleh PenyidikDitreskrimum Polda Metro Jaya dan segala keputusan atau penetapanyang dikeluarkan

Yang manadari Penyitaan tersebut terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan telah diputus oleh Hakim Tunggal Praperadilan denganPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:24/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel, tanggal 13 Mei 2020 dengan amar yangintinya menyatakan penyitaan alatalat berat milik TERGUGAT IX yangdilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan segalakeputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh instansiterkait yang berkaitan dengan Penyitaan terhadap

Tanggal 18 Desember2019 dengan Terdakwah Sugiarto Tjiptohartono.Foto copy bukti T86, berupa : Salinan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor : 24/Pid.Pra/2020/PN,Jkt.Sel tanggal 13 Mei 2020Foto copy T87,bukti berupa : Surat Pernyataan Rochmat (Petugas UkurBPN) tanggal 05 Desember 2019 yang Telah di WaarmerkingFoto copy bukti T88berupa : Berita Acara Penelitian / PengukuranNo.4/II/INV/2004 tanggal 24 Februari 2004 Untuk SHM 512/Pusaka Rakyat(Berdasarkan Surat tugas Kepala Kntor Pertahanan

Foto copy Bukti T9 1 berupa : Salinan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 24/Pid.Pra/2020/PN. Jkt. Sel;2. Foto copy Bukti T9 2.berupa : Daftar Bukti Asset Tergugat 9 ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dandicocokan aslinya ;Menimbang, bahwa setelah Para pihak mengajukan bukti selanjutnyadidengar pula keterangan saksi 4 (empat) orang saksi dari Tergugat yang padapokoknya sebagai berikut :1.

Foto copy Bukti T9 1 berupa : Salinan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 24/Pid.Pra/2020/PN. Jkt. Sel;Menimbang, bahwa bukti ini telah diajukan Tergugat VIII, sehingga nilaipembutiannya sebagaimana di pertimbnagkan sebelumnnya2.

Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 27 Nopember 2019 tersebut adalahpenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, bukantuntutan atau tuntutan pidana (requisitoir) sebagaimana dimaksud dalamPasal 182 ayat (1) KUHAP;Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU1X/2011 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP telahmenghapus upaya hukum terhadap praperadilan, sehingga PengadilanTinggi tidak berwenang untuk mempertimbangkan/menilai terhadap PutusanPraperadilan Nomor 2/Pid.Pra

Penuntut Umum;

No. 28 PK/Pid.Sus/2017Juns dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas Bengkulu Nomor 81/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl tanggal 3 Mei 2016 dan menyatakan dakwaan jaksa penuntutumum batal demi hukum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidakdapat diterima, membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;NOVUM 5 : Putusan Praperadilan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgltanggal 1 Desember 2015; Sebelum diketahui adanya kerugian Negara yang pastiberdasarkan hasil audit yang berwenang dari

Bengkulu atas keterangan termohon dan keterangan paraSaksisaksi yang didukung oleh Bukti Surat penetapan tidakmemiliki 2 alat bukti yang sah; Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili gugatantersebut dengan segala pertimbanganpertimbangannya dandidukung oleh fakta pembuktian yang memuat dalam putusanPraperadilan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :MANGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;2.

No. 28 PK/Pid.Sus/2017Dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum adalahberkas Perkara yang menggunakan Surat Perintah PenyidikanKejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Sprint Nomor Print14/N7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2013, adalah berkas Perkara Sprindiknya telahdibatalkan Hakim Praperadilan melalui Keputusan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalamamar Putusan di atas.

Oleh karenanya Pemohon Kasasi sebagai Warga NegaraAsing mengalami ketidakpastian atas penerapan keadilan hukum olehlembaga Peradilan di Indonesia; (vide Putusan Praperadilan Nomor 06 dan07/PID.PRA/2012/PN.MMR);Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diupayakan oleh PemohonKasasi terhadap Termohon Kasasi adalah memohon kepada Judex FactiPengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Negeri Maumere untukmemutuskan agar proses pendetensian illegal yang dilakukan olehTermohon Kasasi dinyatakan sebagai perbuatan

tanggal 22 Oktober 2015 yang amarputusannya menyatakan surat perintah penyidikan KajariKefamenanu Nomor : Print02/P.3.12/Fd.1/01/2014, tanggal 6Januari 2014 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, maka segala proses ikutannya termasuk suratperintah penahanan Nomor : Print02/P.3.12/Fd.1/06/2015, tanggal29 Juni 2015 adalah tidak sah menurut humum ;Bahwa tindakan Terlawan mengembalikan benda sitaan kepadaPelawan melaksanakan putusan praperadilan Pengadilan NegeriKefamenanu Nomor : 5/Pid.Pra

Bahwa terhadap perkara tuntutan ganti rugi serupa, Pengadilan NegeriJakarta Selatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SELdalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa hak menuntutganti kerugian Para Pemohon gugur karena daluarsa dan menolakpermohonan para pemohon seluruhnya;.

Bahwa adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL halaman107 alenia 7 dan halaman 108 alenia 1 berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikanputusan tersebut, yaitu tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggalpermohonan ganti kerugian ini diajukan oleh Para Pemohon tanggal21 Juni 2019 sudah melebihi 3 (tiga) tahun, berarti telah melebihijJangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam

Bahwa terdapat juga putusan Perkara Praperadilan di PengadilanNegeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknyamenolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Fotokopi Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor76/Pid.Pra/2019/PN. Jkt. Sel. tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda TT2a;3. Fotokopi Informasi Detail Perkara Nomor 190/Pid.B/2017/PN Smg, dariSistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang,diberi tanda TT2b;4. Fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Batam Nomor78/Pdt.G/2018/PN Btm tanggal 8 Februari 2019, diberi tanda TT3a;5.

Fotokopi Putusan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor1/Pid.Pra/2019/PN Lsk tanggal 4 Maret 2019, diberi tanda TT7;Semua buktibukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata bukti surat TT2a, TT3a,TT3b dan TT6 adalah sesuai dengan salinannya, dan bukti surat TT2badalah sesuai dengan screenshoot, serta bukti surat TT1, TT4 maupun TT5Hal. 95 dari 124 Hal, Putusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Skt.adalah sesuai dengan download, sedangkan bukti surat

Bahwa Penggugat ditetapkansebagai tersangka dalam perkara tipikor, selanjutnya Penggugat(sebagai Pemohon) telah mengajukan Gugatan Pra Peradilanterhadap Kejaksaan Negeri Siak (sebagai Termohon) dan telahdiputus oleh Hakim PN Siak Sri Indrapura sebagaimana dimaksuddalam Putusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017, dengan amarputusan sebagai berikut:MENGADILI:1. Menolak permohonan Pemohon untukseluruhnya;2.

Bahwa sesuai dengan Putusan Perkara Pidana Pra PeradilanNomor 3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017,Penggugat mengetahui penetapan tersangkanya oleh KejaksaanNegeri Siak berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor1196a/N.4.14.8/Fd.1/08/2017 Tanggal 18 Agustus 2017.

Selain itu,Halaman 103 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBRTergugat juga telah mengetahui penetapan tersangkanyaberdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perkara PDS01/SAIK/08/2017 atas nama terdakwa Abdul Razak Bin AhmadDinar yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12September 2017 di Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru(videPutusan perkara Pidana Pra Peradilan Nomor3/Pid.Pra/2017/PN Sak tanggal 9 November 2017 halaman 2, danhalaman 46);7.

:Pontianak Nomor :Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:197K/TUN/2017 tanggal 9 Mei 2017 (Sesuai dengansalinan asili).Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor571PK/PDT/2012 tanggal 26 November 2013 (Sesuaidengan salinan asli).Fotocopi Peraturan Presiden RI Nomor : 192 Tahun2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan (sesuai dengan fotocopi).Fotocopi Putusan Nomor : 54/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pbr( Sesuai dengan salinan aslli).Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri IndrapuraNomor 03/PID.PRA

tersangka sebagai objek Praperadilan;Dasar Permohonan Praperadilan tersebut keliru dan tidak berdasarmengingat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Hal 27 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.SelPid.Prap/2015/PN.JktSel yang mengabulkan penetapan tersangkasebagai objek praperadilan, tidak pernah diakui atau dinyatakan secararesmi oleh Mahkamah Agung sebagai Yurisprudensi, bahkan dalamperkara yang serupa beberapa putusan WHakim Praperadilansetelahnyayaitu Perkara Nomor: 02/Pid.Pra

PWT tanggal 10Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN.Smdtanggal 24 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 14 April 2015,Putusan PraperadilanNomor: 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015 dan PutusanPraperadilan Nomor: 27/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2015justru memutuskan sebaliknya, yakni menyatakan bahwa penetapantersangka bukan merupakan kewenangan

Bukti P1:Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No :04/Pid.Pra/2015/PN.JKT Sel. tanggal 10 Februari 2015 atas nama KomjenBudi Gunawan. (ada aslinya)2. Bukti P=2 :Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.21/PUUXII/2014 atasNamaPemohon Bahtiar Abdul Fatah. (ada aslinya)3. Bukti P3 :Surat Panggilan KPK Nomor : R1380/22/11/2012, tanggal 7 November2012, perihal permintaan keterangan yang ditujukan kepada Sdr HamsahAhmad SE M.SA.AK Dirut PDAM Kota Makasar. (tidak ada aslinya)4.

Bukti T1:Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015. (Print out tidak adaaslinya)2. Bukti T2 :Putusan Praperadilan pada Pengadilan Selatan No. 19/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015 atas nama Pemohon Suryadharma Ali. (adaaslinya)3. Bukti T3 :Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin. Lidik45/01/06/2012 tanggal29 Juni 2012. (ada aslinya)4. Bukti T4 :Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.

PWT tanggal10 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggalHal 203 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel24 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal17 Maret 2015; Putusan Praperadilan Nomor: 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Seltanggal 14 April 2015,Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 8 April 2015 dan Putusan Praperadilan Nomor: 27/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 28 April 2015 justru memutuskan sebaliknya,yakni

Nomor 33 PK/Pid.Sus/2017hukum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima,membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;5) NOVUM 5 : Putusan Praperadilan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgltanggal 1 Desember 2015.Sebelum diketahui adanya kerugian negara yang pasti berdasarkanhasil audit yang berwenang dari ahlinya, Kejati Bengkulu telahmenetapkan 4 orang tersangka yang bertentangan dengan Undangundang ;Fakta ini terungkap dan terang pada saat sidang Praperadilan padaPN.

Bengkulu atas keterangan termohon dan keterangan para saksisaksi yang didukung oleh bukti surat penetapan tidak memiliki 2 alatbukti yang sah ;Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebutdengan segala pertimbanganpertimbangannya dan didukung olehfakta pembuktian yang memuat dalam Putusan Praperadilan Nomor11/PID.PRA/2015/PN.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MANGADILI1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;2.

Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Salinan Putusan terlampir pada lampiran (T.7)Dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berkasPerkara yang menggunakan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan TinggiBengkulu dengan Sprint Nomor: Print14/N7/Fd.1/01/2013 tanggal 15Januari 2013, adalah berkas perkara Sprindiknya telah dibatalkan HakimPraperadilan melalui Keputusan Nomor 11/PID.PRA/2015/PN.Bgl tanggalHal. 75 dari 78 hal. Put.

JAWAHIR THONTOWI,SH, Ph.D pada Tahun 2014.1 (satu) bundel copy Putusan Pengadilan Negeri MataramNomor: 2/PID.PRA/2014/PN.MTR tanggal 16 April 2015,Permohonan Praperadilan antara Ir. ICHSAN SUAIDImelawan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq.Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.1 (satu) bundel fotokopi Tanggapan Pemohon terhadap BuktiSurat Termohon dalam Perkara Praperadilan Nomor: 02 /PID.PRA /2014/PN.MTR pada Pengadilan Negeri Mataram NusaTenggara Barat atas nama Pemohon: Ir.