Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-02-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 27 Februari 2012 — MUDARIS,SP bin M.LIYAH dk
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.
    SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.
    ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.
    Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.
    SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.
Putus : 13-08-2014 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — Drs. SYAFRIADI, Dkk
10775 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.
    No. 74 PK/Pid.Sus/2014Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29 Januari2009 pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009tanggal 29 Januari 2009 Pada halaman 14 huruf A menjelaskan, DAK bidangpendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatankegiatan sebagai berikut :Administrasi
    /2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.
    /2009 tanggal 4 November 2009 (B444) tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran 2009 didalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.
Register : 26-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Juli 2016 — Pidana Korupsi - YUNI ESTIANA, A.Md
15956
  • sesuai denganBerita Acara Evaluasi Administrasi dan Tekhnis (Sampul ) PengadaanJasa Konsultansi Pekerjaan Pengembangan Databased PerbatasanAntar Negara dan Kawasan Perbatasan Nomor 81/BAESVSEKRBNPP/IIV2012 tanggal 19 Maret 2012.Bahwa dalam hasil evaluasi administrasi dari keenam perusahaan yangmemasukan dokumen penawaran, peserta yang dinyatakan lulus di atasambang batas nilai tekhnis (70) yaitu PT HEXSA INDOTECHCONSULTANT (78,80), PT.
    REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Keterangan. Nilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.
    REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No. Nama Perusahaan Total KeteranganNilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.
    Bahwa tahapan yang tidak diikuti oleh saksi yaitu :PersiapanEvaluasi Penawaran sampul 1 (Administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya.Penetapan Pengumuman pemenang. Klarifikasi dan negosiasitekhnis dan biaya.Hal 88 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PST Bahwa tahapan yang tidak dihadiri oleh saksi yaitu :1. Persiapan2. Evaluasi Penawaran sampul 1 (administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya3. Penetapan pengumuman pemenang.
Register : 28-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 07-12-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS
Tanggal 23 Oktober 2017 — H. PATTALLASANG
10850
  • ., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwa membawa 3 (tiga) perusahaanyaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
    Selayar sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) kemudian SYAHRUDDIN, B.Sc., menunjuk Panitia Pengadaan danPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan proses pelelanganmaka ditentukan pemenang tender adalah CV.
    Selayar, selanjutnyva SYAHRUDDIN, B.Sc., mengangkat PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan, setelah itu terdakwamembawa 3 (tiga) perusahaan yaitu: CV. Maiwa, CV. Bimantara, dan CV.
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 3 April 2014 — MAHIRAMSYAH, SE Bin M. SALEH JS
9422
  • Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaanbarang dan jasa.
    Inhu Nomor : Kep.01/DKPS/II/2011 tanggal22 Maret 2011 tentang pembentukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan pemerintah Kab.
    realisasi fisik saja, disamping itu juga kami tidak mengerti denganspesifikasi tekhnis pekerjaan karena kami tidak memiliki kualifikasi tekhnis terhadap pekerjaan diamksud;Bahwa pemeriksaan serentak tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap proses pencairan anggaran dalam kegiatan dimaksud;13.
    Inhu untuk disahkan; Bahwa saksi menerangkan Jenis pekerjaan, itemitem pekerjaan yangdilaksanakan pada tahun 2010 sama persis dengan jenis pekerjaan yangHalaman 102 dari 239 halaman Putusan No : 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRdilaksanakan di tahun 2011, hanya server induk saja yang tidak diadakan untukpekerjaan ditahun 2011, akan tetapi spesifikasi tekhnis ditahun 2010 dengan spesifikasi tekhnis di tahun 2011 tidak sama;Bahwa saksi menerangkan Untuk spesifikasi tekhnis di tahun 2010 adamenggunakan
    Memiliki kualifikasi tekhnis. Menandatangani pakta integritas.
Putus : 14-03-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1167 K/PID.SUS/2015
Tanggal 14 Maret 2016 — MUHAMAD FADHLIH, S.T
5332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota
    Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi TahunAnggaran 2010 berdasarkan
    Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
    Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHal. 6 dari 18 hal.
    ;Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlinatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
Putus : 14-07-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 14 Juli 2012 — YOHANES FERNANDEZ;
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 133/U/2003tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian bantuan Block Grant danPetunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK.Pembina Kecamatan Tahun 2006Nomor: 902/ 119/PK/2006 tanggal 6 April 2006 mengatur bahwa padaprinsipnya pengelolaan dana bantuan tersebut secara Swakelola, sehinggaDrs.
    (Terdakwa) sebagai Staf Tekhnis; danDrs. BERNARD TUKAN sebagai Anggota;Adapun tugas panitia tersebut adalah :a. Membuat proposal pelaksanaan pembangunan dengan dilampiri gambarrencana pembangunan, rencana alokasi biaya (RAB) dan jadwalpelaksanaan pekerjaan;b.
    Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;4.
    Petunjuk Tekhnis Pemberian Subsidi TK Pembina Tahun 2006 dari DinasPendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT kepada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Flores Timur melalui surat Nomor: 902/1199/PK/206 tanggal 06 April 2006;.
Register : 19-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PDG
Tanggal 19 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Hernowo Anung Wibowo,A.Md Diwakili Oleh : MEVRIZAL, S.H.,M.H. Dkk.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : VANANDA PUTRA, SH
19776
  • tahanan;

    - Menetapkan barang bukti berupa:

    1. 1(satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2011nomor:365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;

    2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;

    3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis

    PUTRA BALAK MANDIRI;

    5.1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

    PASIBU JAYA;

    6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;

    7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;

    8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;

    9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;

    10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;

    11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;

    12

    Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

    36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen

    PUTRA BALAKMANDIRI;1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.
    PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVLIMA SEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.
    PUTRA BALAKMANDIRI;5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis DanHarga PT.
    PUTRA BALAK MANDIRI;5.1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.
    PASIBU JAYA;6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.1 (Satu) buah Buku I Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.
Register : 20-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 5 Juli 2017 — BUYUNG MUTAHAN, S.T Bin MUSLIM
9937
  • STRUKTUR 7,9Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Hal 10 dari 72 Halaman.
    Perkara No. 5/Pid.Sus.TPK/2017/PN.BglBahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRAMANAF tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak, namun terdakwa bersamasama saksi UNTUNG bin DURANIDIsecara melawan hukum tetap menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaanyang dibuat oleh saksi EDION INDRA bin INDRA MANAF seolaholah pekerjaanyang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak dimana laporan
    STRUKTUR 7,9 Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Bahwa meskipun terdakwa mengetahui pekerjaan saksi EDION INDRA bin INDRAMANAF tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak, namun terdakwa bersamasama saksi UNTUNG, S.T. binDURANIDI
    MUSLIM AZHARI, menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi merupakan Ketua tim PHO sekaligus anggota timjustifikasi tekhnis pada kegiatan pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok (Batas Sumsel) T.A. 2013. Bahwa benar saksi sebagai tim PHO mendapatkan SK dari KepalaDinas PU Provinsi dan saksi dalam menjalankan tugas sebagai timPHO bertanggung jawab kepada KPA yaitu terdakwa BUYUNGMUTAHAN.
    pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.
Register : 06-09-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 33/PID.TPK/2013/PT BNA
Tanggal 28 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
Terbanding/Terdakwa : Ir.H.Yustian Yuni,MM Bin Yuniarti
Terbanding/Terdakwa : Khairil Anwar,SE Bin Sarwani Jamal
8928
  • Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
    Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.
    Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.
    Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku
    Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.
Register : 21-10-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 39/ Pdt.G / 2013 / PN.SBB
Tanggal 3 April 2014 — 1. WAHIDIN LAWAN 1. NURDIN HS 2. SUKARDI 3. DAHLAN 4. HADLI 5. AHMAD YANI 6. SUHARDI 7. FUAD
5222
  • Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Para Tergugat terkaitdengan Pemohonan
Putus : 09-06-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 9 Juni 2011 —
308
  • Kabupaten Madiun dan diterima oleh TERDAKWA ;Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 800/748/402.113/Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007tentang Penetapan lokasi dan Kelompok sasaran kegiatan penguatan modalusaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Agribisnis TahunAnggaran 2007 (dan lampirannya) ;i Surat Perjanjian Kerja Pengakuan Hutang Antara Kepala Dinas Peternakandengan Ketua Kelompok Nomor : 524/789/402.113/2007 tanggal 27Agustus 2007 ;1 (satu) buku Perencanaan tekhnis
    Herbono selaku Ketua Tim Tekhnis dan penandatangan Surat Perintah Membayar(SPM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli tahun 2007 sampai denganbulan Juli Tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan
    usaha ; Menggulirkan dana PMUK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan caramenyetorkan kembali modal awal ke kas kelompok, kemudian kelompok menyetorkandana tersebut ke kas daerah Kabupaten Madiun sebagai dana transitory (dana titipan) ;Memberdayakan Kelompok Tani dengan cara setiap peternak penerima bantuan wajibmenyetorkan bunga kepada kelompok Tani dengan jumlah sesuai dengan kesepakatanANG ZOta ; $= =n = nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn neeMengikuti petunjuk, bimbingan tekhnis
    /1 1 028 RIBUT 1.25 1.25 029 ADI SUTIKNO 1.25 12s 030 HERI 1.25 125 031 YUDIANTO 1.25 1.25 032 JUMADI 1.25 12s 0JUMLAH 45.5 21D 18 Dengan demikian terdapat kepemilikan lahan yang fiktif seluas 18 (delapan belas)I Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan Hijauan Makanan ternak(HMT) sejumlah 70 (tujuh puluh) orang ;e Bahwa guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan kebun HMT senilaiRp. 211.500.000, (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas bimbingan dari23IVKetua Tim Tekhnis
    karena dari keteranganbeberapa saksi yang terdaftar sebagai penerima honor/upah tersebut sama sekali tidakpenah menerima honor/upah dan tidak pernah tanda tangan dalam daftar penerimahonor/ upah tersebut, karena yang bersangkutan tidak ikut bekerja dalam pembuatankebun HMT ;Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan embung sejumlah 20 (duapuluh) orang ;Guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan embung senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas bimbingan dari Ketua Tim Tekhnis
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 06/ PID/TPK/ 2014 / PT BBL
Tanggal 25 Agustus 2014 — H. ABDUL GANI Bin ASNAWI
9642
  • kemudian secara bertahap uang tersebutdicairkan secara tunai untuk keperluan pembangunankandang sapi berikut peralatannya dan untuk pengolahan,penanaman dan pembelian pupuk, serta untuk pengadaansapil.Bahwa mekanisme penggunaan dana penguatan modal LM3tersebut secara lebih lanjut diatur dalam BAB II JUKLAK LM3Dirjen Peternakan Departemen R.I. tahun 2007, yang antaralain menentukan bahwa pengadaan sarana dan prasaranaproduksi berupa bibit ternak harus sesuai spesifikasi tekhnisBahwa untuk Spesifikasi tekhnis
    Standar mutuUntuk menjamin mutu produk yang sesuai dengan permintaankonsumen, diperlukan bibit ternak yang bermutu, sesuaidengan persyaratan tekhnis minimal setiap bibit sapi potongsbb:a.
    fisikseperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang,lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapatkelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.Semua sapi betina harus bebas dari cacat alat reproduksi,abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejalakemandulan.Hal.5 dari 26 hal.Put.No.06/PID/TPK/2013/PT.BBLSapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidakmenderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis
    Sapi bibit jantan harus siap sebagai pejantan sertatidak menderita cacat pada alat kelaminnya.Bahwa sebelum melakukan pembelian bibit sapi potong,terdakwa tidak pernah membuat spesifikasi tekhnis atas sapisapi yang nantinya akan dimanfaatkan oleh LM3 bersamapara petani peternak sesuai JUKLAKBahwa untuk pengadaan bibit sapi tersebut, Terdakwakemudian menentukan akan membeli 30 (tiga puluh) ekorsapi betina jenis Madura dan 6 (enam) ekor sapi jantan jenisMadura.
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
10717
  • Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/Jasa, Pejabat Pengadaan,Pengawas lapangan, Panitia Penerima hasil pekerjaan Fisik dan Non Fisik dan Tim Pelaksanaan kegiatan perencanaan tekhnis Biaya umum dana bantuan Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada Badan penanggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten
    Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 537/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan pemantau perkembangan pelaksanaan Kegiatan perencanaan tekhnis dan belanja operasional dana bantuan Sosial berpoal Hibah kegiaatan Rehabilitasi Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada badan penaggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lahat tahun 20104.
    Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat46. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat47. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi Kecamatan Lahat48. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara Siban Kecamatan Lahat.49. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat50.
    Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.51. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat52. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat53. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Selawi Kecamatan Lahat54. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Muara Siban Kecamatan Lahat55. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat56.
    Paket Kegiatan Bencana Alam Desa TanjungPayang Kecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa SelawiKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati KecamatanLahat.Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung
    Cholil Mansyur, MBAsebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaan sebagaiKonsultan Perencana (Tekhnis), lalu oleh saksi Kristiana dibuatlah berkasPerencanaan yang seolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditandatangani oleh saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku PejabatPembuat Komitmen dan yang diketahui oleh terdakw Drs. A.
    Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung
    Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.495051523254a556575859606162636465Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa
Register : 09-08-2018 — Putus : 21-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 21 September 2018 — LIE ENG JUN BIN LIE SING KIAT
16094
  • (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016
    pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 02 Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 03 Periode 01 Juli s/d 31 Juli 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku
    Invoice 04 Periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni KayuApuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA1 (satu) buku Invoice 05 Periode 01 september s/d 3 september 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni KayuApuh (Pulau Enggano) yang dilaksanakan oleh PT REKAPRIMASELANTIGA1 (satu) buku Invoice 06 Periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2016 2016pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni KayuApuh (Pulau
    02 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 03 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 04 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 05 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni
    Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 06 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Bulanan 07 pekerjaan Pengawasan Tekhnis Jalanbanjarsari Malakoni Kayu Apuh (Pulau Enggano) yangdilaksanakan oleh PT REKAPRIMA SELANTIGA1 (satu) buku Invoice 01 Periode 02 Mei s/d 31 Mei 2016 pekerjaanPengawasan Tekhnis Jalan banjarsari Malakoni Kayu Apuh (PulauEnggano
Putus : 28-05-2015 — Upload : 25-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — H. ZAKARIA H. AHMAD VS PEMERINTAH KABUPATEN BIMA, DK
3036 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada waktu Penggugat menjabat sebagai Ketua KUD Sumber Jaya,Penggugat ditunjuk sebagai koordinator pelaksana Pengadaan PanganGabah Beras oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusannya Nomor 98Tahun 2003, dan Nomor 133 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis ProgramPenguatan Modal Usaha Koperasi dan PKM untuk Pengadaan PanganGabah Beras dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 134 Tahun 2005,tanggal 18 April 2005 tentang Penunjukan KUD Sumber Jaya KecamatanBolo sebagai koordinator pelaksana Pengadaan Pangan
    Koperasi danPKM Kabupaten Bima dengan KUD Sumber Jaya sebagai koordinatorpelaksana dalam rangka pengadaan pangan gabah beras Nomor518/115/DiskopPKM, Nomor 11/KUDSJ/IV/2003 tanggal 3 April 2003 danNaskah Kesepakatan Bersama antara Dinas Koperasi dan PKM KabupatenBima dengan KUD Sumber Jaya sebagai koordinator pelaksana dalamrangka pengadaan pangan gabah beras Nomor 518/79/DiskopPKM, Nomor17/KUDSJ/IV/2005 tanggal 18 April 2005;Adapun isi surat Keputusan Tergugat Nomor 133 Tahun 2005 tentangPetunjuk Tekhnis
    Selain memfasilitasi pelaksanaan program penguatan modal usahaKoperasi dan PKM untuk pengadaan pangan gabah beras sebagaimanadimaksud Pasal 6, Dinas Koperasi dan PKM lebih lanjut memfasilitasipembentukan Tim Tekhnis dan Penunjukan Kordinator Pelaksana;Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 387 K/Pdt/20152. Pembentukan Tim Teknis dan Penunjukan Kordinator Pelaksanasebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, ditetapbkan dengan keputusanBupati;3.
    ;Menjaga kualitas beras PNS melalui pemilihan varietas dan mutugabah/beras yang baik dan selanjutnya diproses secara khusus baikdengan sarana sendiri maupun sarana milik orang lain;Melakukan pengemasan beras yang dijual khususnya kepadaPegawai Negeri Sipil dengan plastik yang berkualitas dengan labeldan harga Rp2.800,00/kg sesuai dengan petunjuk tekhnis;Membayar dana kontribusi PAD kepada Pihak Pertama sebesar12% per tahun dari besarnya dana yang diterima;Hal. 5 dari 21 hal.
    Melaksanakan petunjuk tekhnis dan kebijakan yang ditetapkan olehBupati Bima dalam rangka penyaluran dan pemanfaatandana/modal usaha untuk pengadaan pangan gabah beras;h. Menyampaikan laporan realisasi kKeuangan dan fisik pengadaanpangan selambatlambatnya tanggal 5 bulan berikutnya kepadaPihak Pertama secara rutin tiap bulan;4.
Register : 21-10-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 174/Pdt.P/2015/PA.Sit
Tanggal 2 Desember 2015 — PEMOHON I dan PEMOHON II
120
  • mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal26 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis
    administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap padapermohonannya, namun ternyata dipersidangan Pemohon dan Pemohon Iltidak dapat membuktikan permohonannya;Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis perlu menampilkan dalil syarlsebagai pendukung pendapat Majelis tersebut sebagai
Register : 24-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 22 Maret 2017 — RUSTAM EFFENDY Bin MUHDAR (Alm)
6942
  • WIJAYA CIPTA KARYA dengan besaran penawaran Rp.121.495.000, dengan hasil lulus evaluasi administrasi.Kemudian evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi tekhnis dengan materikelengkapan tenaga ahli dan metodologi pelaksanaan dengan hasilevaluasi tekhnis yaitu :1.
    Bahwa selaku pengawas tekhnis saksi mengetahui bahwa kontraktor yangmelaksanakan pekerjaan seluruhnya dilapangan adalah sdr. H.
    Kotim apabiladikaitkan dengan spesifikasi tekhnis tanah timbunan pilihan yang disampaikanpenyedia jasa PT. Endek di dokumen Kontrak PT.
Register : 11-02-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs.EDDY MACHMUDI EFFENDI, MA.
16791
  • Yul Andriono ; Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; @ Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita ;Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah
    No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI1414Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita :Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani
    Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalamkenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI,sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run(pertama kali tayang) ;Hal 27 dari 135 hal Put.
    No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI2828= Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga ProgramSiap Siar yakni : Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, dimana penawaran hargayang diajukan H.
    ViandraProduction bukan sebagai distributor satusatunya dan tidak memiliki izin edardari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oeh saksi H.Mandra bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuata Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ; b Waktu pelaksanaan yang diperlukan ; Spesifikasi tekhnis barang/jasa yang akan diadakan ; d Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan ; = Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012
Putus : 15-09-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 September 2014 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil >< Drs. HERI PURNOMO, M.M
5839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • M.Pd. selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, masingmasing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasiruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebutmenyisinkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan dikoordinir melaluiKoordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masingmasing Kecamatandana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepadaTerdakwa Drs.
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM maupun oleh Drs H.
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;8.
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H.