yaitumerumahkan pekerjanya dengan kompensasi gaji sebesar 50 % darijumlah gaji sebulan, akan tetapi sebaliknya Tergugat 1 tidak maumenerima dan malahan memberi Surat Peringatan kepada Penggugatyang pada pokoknya menyatakan Pekerja yang tidak bersedia dimutasikandianggap telah mengundurkan diri;Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan apa yangdianjurkan/disarankan oleh mediasi, maka semestinya Tergugat melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap Penggugatdemngan dasar adanya keadaan yang memaksa (force

SURIATAMA MINANG LESTARI (Group)Padang, yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2008, berlaku pada tanggal13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam Bab IX, Pasal 29 ayat (4)menyatakan :" Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap karyawanyang disebabkan Perusahaan tutup karena ; Perusahaan pailit atau rugi secara terus menerus selama 2 (dua) tahunyang dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, atau dalam keadaanmemaksa (force mejeur) maka karyawan

, maka perbuatan Tergugat dimaksud adalahmerupakan tindakan sewenangwenang dan sangatbertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan sangat merugikanPenggugat.Bahwa karena Tergugat tidak bersedia untuk merumahkan Penggugatsampai bangunan tempat usaha selesai diperbaiki dengan membayarkangaji kepada Penggugat sebesar 50 % setiap bulannya, jika hal itu tidakdipenuhi Tergugat I, seharusnya Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat karena hal ini berkenaan dengan keadaan yang memaksa(force

Bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi pada Perusahaan para Tergugatbukanlah karena kesengajaan/kelalaian akan tetapi Sematamata merupakanMusibah (Force Majure) yang tidak dikehendaki para Tergugat dan telahTergugat laporkan ke Pihak Kepolisian Sektor Bukit Raya sesuai denganSurat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/675/V/2019 Tanggal 06 Mei2019;10.

Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil para Penggugat pada angka 8karena Kebakaran yang dialami oleh Kantor Tergugat tersebut bukanlahmerupakan kesengajaan/kelalaian akan tetapi merupakan suatu musibah(Force Majure) yang tidak dikehendaki para Tergugat ;11.Bahwa sekalipun Ijazah Asli para Penggugat ikut terbakar, namunkebakaran tersebut tidaklah menghanguskan ljazah Asli para Penggugatsecara keseluruhan, sehingga secara kasat mata wujud dari Ijazah Asli paraPenggugat masih terlihnat dan dapat

benar dan harus ditolak dalil Para Penggugat pada angka 14karena tidak ada satu ketentuan atau peraturan perundangundangan yangmewajibkan para Terugat untuk menyimpan ljazah para Penggugat di Bank,namun yang jelas ljazah para Penggugat telah disimpan dengan rapih danbaik oleh para Tergugat dan kemudian sejak Perusahaan PT.Arina MultiKarya beroperasi di Pekanbaru tahun 2007 tidak pernah sekalipun Ijazah aslipara Karyawan para Tergugat yang disimpan ada yang hilang atau rusak danmusibah kebakaran (Force

(tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) padahal paraPenggugat mengetahui dengan jelas bahwa rusaknya Ijazah milik paraPenggugat sematamata adalah karena musibah kebakaran (Force Majure)bukan karena kesengajaan/kelalaian para Tergugat ;31.Bahwa oleh karena itu tidak benar para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum sebagaimana dalil para Pengugat pada angka12, 13 dan 14 justru para Penggugat lah yang telah lalai karena tidak segeramengambil Ijazah asli tersebut pada saat para Penggugat habis

Majure) yang tidak dikehendaki paraTergugat dan telah Tergugat laporkan ke Pihak Kepolisian Sektor BukitRaya sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.PolSTPL/675/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019; Bahwa Kebakaran yang dialami oleh Kantor Tergugat tersebutbukanlahn merupakan kesengajaan/kelalaian akan tetapi merupakansuatu musibah (Force Majure) yang tidak dikehendaki para Tergugat; Bahwa sekalipun Ijazah Asli para Penggugat ikut terbakar, namunkebakaran tersebut tidaklahn menghanguskan lIjazah Asli

Berhubung pekerjaan tersebut tidakselesai karena force majure maka total utang sebesar Rp54.000.000,(lima puluh empat juta rupiah);4. Bahwa Tergugat tidak pungkiri hal tersebut diatas, namun pada saatpekerjaan proyek berlangsung yakni setelah dilakukan penggalian danpemasangan pondasi terjadi banjir besar awal Tahun 2019 sehinggasemua pekerjaan Tergugat tidak dapat dikerjakan lagi/batal karenabencana alam (Force Majore) tersebut (Bukti T.2);5.

Bahwa masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp54.000.000, Rp14.000.000, = Rp40.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang belumterselesaikan mengingat keadaan sekarang Tergugat masih belummendapatkan pekerjaan dan disertai adanya Covid 19 yang melandaseluruh dunia serta terjadinya force majore, maka tergugat akanberusaha sesegera mungkin menyelesaikannya dengan caramencicil/mengangsur;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepadaKetua /Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara

Bahwaperundingan dengan PENGGUGAT merupakan suatu hal yang wajib dilakukanTERGUGAT dan apabila tidak dicapai kesepakatan, wajib meminta Penetapandari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal mana tidakdilakukan oleh TERGUGAT .Pasal 164Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh

berhak atas uang pesangon sebesar (satu) kali ketentuan.Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan denganlaporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon

uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayatBahwa dari ketentuan di atas, tidak satupun menyebutkan bahwa penerapanTehnologi Informatika dan rasionalisasi dapat dijadikan alasan pemberhentian,bahkan berdasarkan pasal 164 UU No 13 tahun 2003 pemutusan hubungan kerja(pemberhentian sebagai karyawan) hanya dapat disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara berturutturut selama 2 (dua) tahun atau keadaanmemaksa (force

PIHAK PERTAMA selanjut nya menjamin PIHAK KEDUAbahwa PIHAK KEDUA dapatmenjalankanhakhaknyasebagai penyewa dari Obyek Sewa termasuk selurusfasilitas yang berhak dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUAsebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PERJANJIAN inidengan tidak mendapat gangguan dari pihak lain selamaJangka Waktu Sewa berakhir dan segala kerugian yangdiderita oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari gangguangangguan itu, jika ada, menjadi tanggungan PIHAKPERTAMA, kecuali halhal yang teradi karena KeadaanKahar (Force

Majeure);4.

menjalankan hak haknyasebagai penyewa dari Obyek Sewa termasuk selurusHalaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bgl8.10.fasilitas yang berhak dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUAsebagaimana tercantum dalam Pasal 1 PERJANJIAN inidengan tidak mendapat gangguan dari pihak lain selamaJangka Waktu Sewa berakhir dan segala kerugian yangdiderita oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari gangguangangguan itu, jika ada, menjadi tanggungan PIHAKPERTAMA, kecuali halhal yang ternadi karena KeadaanKahar (Force

-(lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi Testi Bazarni Zebua; 3.1(satu) unit Handphone merk XIOMI type RED Mi Note 3 warna Gold; 4.1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasi ungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH 31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD-008261; Dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

(lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada korban TESTI BAZARNI ZEBUA dan RUTHSILINA HAREFA1(satu) unit Handphone merk Xiomi type REd Mi Note 3 warna Gold.1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasiungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261Dikembalikan kepada Terdakwa JANUARI SITOMPUL4.Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp.2.000.

(lima puluh ribu rupiah);1(satu) unit Handphone merk Xiomi type REd Mi Note 3 warna Gold;1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasiungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 14.00.WIB,Terdakwa disuruh mengantar anak saksi Testi Bazarnia Zebua kesekolah SMP santa

(lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Testi Bazarni Zebua;3. 1(satu) unit Handphone merk Xiomi type REd Mi Note 3 warna Gold;4. 1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putih kombinasiungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG Nomor Rangka MH31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN TrtAdalah barang bukti yang tidak terkait langsung dengan tindak pidanayang dilakukan oleh Terdakwa,sehingga dikembalikan kepada TerdakwaMenimbang, bahwa untuk

(lima pulun riburupiah);Dikembalikan kepada saksi Testi Bazarni Zebua;Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 135/Pid.B/2017/PN Trt3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi tyoe REd Mi Note 3 warnaGold;4. 1(satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Force warna putihkombinasi ungu dengan Nomor Polisi BB 5502 BG NomorRangka MH 31FDJ008255 dan Nomor Mesin 1FD008261Dikembalikan kepada Terdakwa6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.

gudang selanjutnya kedua terdakwa tersebutmendekati kendaraankendaraan truck yang terparkir didalam gudang, setelah ituterdakwa I IMAM BAIHAKI berperan melepaskan accuaccu yang menempel padakendaraankendaraan Truck dengan menggunakan kunci pas nomor 10 dan nomor12 yang dibawanya sedangkan terdakwa II berperan mengawasi situasi didalamgudang, setelah terdakwa I berhasil melepas accuaccu sebanyak 20 buah denganberbagai merk antara lain 10 buah merk GS, 5 buah merk YUASA, 4 buah merk QSdan buah merk Q Force

laporan dari anak buah Saksi yakniBakhrudin yang mengatakan Truk Hino yang diparkir di gudang belakangaccunya telah hilang;Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap semuakendaraan jenis truck Hino yang diparkir di gudang belakang danditemukan 10 (sepuluh) unit truk Hino yang accunya hilang, yangmasingmasing 1 (satu) unit truk ada 2 (dua) accu yang hilang sehinggajumlah keseluruhan accu yang hilang sejumlah 20 (dua puluh) buahdengan berbagai merek diantaranya merek GS, YUASA, QS dan merekQ FORCE

milik Saksi Nurhalimin yang dipakai oleh ParaTerdakwa dan Muhamad Soleh untuk membawa accuaccu tersebut;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksiyang meringankan (a de charge);Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa : 20 (dua puluh) buah accu dengan rincian : 10 (Sepuluh) buah accuHalaman 23 dari 40 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN Slw.merk GS, 5 (lima) buah accu merk YUASA, 4 (empat) buah accu merk QS, 1(satu) buah accu merk Q Force

bukti yaitu keterangan SaksiSaksi danPara Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang salingbersesuaian diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :e Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WibPara Terdakwa bersamasama dengan Muhamad Soleh Bin Warsono(berkas terpisah) saling bekerjasama mengambil 20 (dua puluh) buahdengan rincian : 10 (sepuluh) buah accu merek GS, 5 (lima) buah accumerek YUASA, 4 (empat) buah accu merek QS, 1 (satu) buah accu merekQ Force

";2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;5 Menetapkan barang bukti berupa :e =.20 (dua puluh) buah accu dengan rincian : 10 (Sepuluh) buah accu merkGS, 5 (lima) buah accu merk YUASA, 4 (empat) buah accu merk QS, 1(satu) buah accu merk Q Force

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force I warna hijau hitam tanpa plat nomor polisi (tidak ada Stnk),

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

diduga sabu dibungkus plastik direkatkan (dengan cara dibakar)dalam plastik klip, berat isi masingmasing paket 0,024 gram, 0,142 gram,0,096 gram dan 0,062 gram atau jumlah berat isi keselur'uhan keempatpaket 0,324 gramb) 1 (satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca.Barang bukti huruf a dan huruf b dirampas untuk dimusnahkan.c) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522, dirampas untuk negara.d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

PN Bbs.Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekasrokok Gudang Baru Premium berisi 4 (empat) paket diduga sabu dibungkusplastik direkatkan (dengan cara dibakar) dalam plastik klip, dan 1 (satu)buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134 dengannomor handphone 0895339767522, disaku kanan celana Terdakwasedangkan 1 (satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca ditemukandi saku celana kiri Terdakwa; Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Force

Premium berisi 4 (empat)paket diduga sabu dibungkus plastik direkatkan (dengan cara dibakar)Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Bbs.dalam plastik klip, berat isi masingmasing paket 0,024 gram, 0,142gram, 0,096 gram dan 0,062 gram atau jumlah berat isi keseluruhankeempat paket 0,324 gram.b) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522.c) 1 (Satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca.d) 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Dikarenakanmerupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka dirampasuntuk dimusnahkan. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522, dikarenakan merupakanalat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun masihmemiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna hijau hitam tanpa platnomor polisi (tidak ada Stnk), Dikarenakan diakui merupakan milikdari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

dibungkus plastik direkatkan (dengan cara dibakar) dalamplastik klip, berat isi masingmasing paket 0,024 gram, 0,142 gram, 0,096Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2018/PN Bbs.gram dan 0,062 gram atau jumlah berat isi keseluruhan keempat paket0,324 gram 1 (Satu) set alat hisap sabu / bong terbuat dari kaca.Dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru hitam model RM1134dengan nomor handphone 0895339767522,Dirampas untuk Negara. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Mengetahui surat itu, Terdakwa II juga menandatanganinya selakuKetua Tim Teknis.Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2008, Terdakwa dan saksi EkaSyahputra selaku PPK, menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 525.24/1721/DIPA05/2008, tanggal 1 Agustus 2008, tentang pemanfaatan dana PUMK.Pada perjanjian tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan, lingkup pekerjaan,sumber dan jumlah dana, pembayaran, sanksi, perselisihan, hak dan kewajiban,Hal 3 dari 36 hal, Putusan Nomor 95 PK/PID.SUS/2017force majeure

Pada perjanjian tersebut diatur mengenai dasar pelaksanaan, lingkuppekerjaan, sumber dan jumlah dana, pembayaran, sanksi, perselisihan, hak dankewajiban, force majeure, dan lainlainnya.

halaman 5 putusan Pengadilan Banding bagian pertimbanganhukumnya yang mana Majelis Hakim Pengadilan Banding telahmenyimpulkan bahwa keberatankeberatan para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang harus diuji Kembali dalam tingkat banding adalah:a. benarkah Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan kelalaian ataukecerobohan sehingga dapat dinyatakan sebagai telah melakukanperbuatan melawan hukum;b. benarkah peristiwa tanggal 13 Desember 2006 sebagai bencana alamyang dapat dikategorikan sebagai force

Para Pemohon Bandingdalam upaya bandingnya mengajukan keteranganketerangan saksiyang dinyatakan di depan pejabat notaris seharusnyalah terhadapperistiwa ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta membuka sidang kembalidan kemudian mendengarkan keterangan saksiaksi yang di antaranyaadalah merupakan saksi ahli tersebut, yang dalam keterangan didepan notaris menyatakan bahwa tidak ada force majeur, tidak adabencana, dengan demikian yang terjadi adalah kelalaian dari paraTergugat/Terbanding sekarang para Termohon

Kasasi, terutamaTergugat VTerbanding sekarang para Termohon Kasasi, terutamaTergugat /Terbanding atau sekarang Termohon Kasasi l.Sebaliknya, jika Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Keduamenyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di rumah para Penggugat/para Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi adalah bencanaalam sehingga robohnya bangunan Abiyasa Galery milik paraPenggugat merupakan force majeur harus mempunyai dasaranggapan itu.

Dalam kenyataan di depan sidang tidak ada saksi ahliyang menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah bencana alamsehingga menimbulkan force majeur. Saksisaksi yang dihadirkan olehpara Pemohon Kasasi, justru orangorang yang ahli di bidangpembangunan menyatakan tidak ada bencana alam, tidak ada forcemajeur karena semuanya dapat diantisipasi dengan perhitungan tehnikpembangunan.

buktidalam jawaban serta duplik dari para Terbanding saja tanoa didukungbukti yuridis dan argumentatif atau ilmiah, karena hal tersebut telahmengabikan fakta hukum dari bukti yang terungkap di persidangan ataskondisi kelalaian dan kecerobohan atau ketidakprofesionalan paraTerbanding dalam mengantisipasi keadaan saluran parit di sebelahbarat bangunan Abiyasa Gallery yang ada yang sudah patuh, dansemata dialihnkan tanggungjawab yang ada tersebut oleh paraTerbanding dilarikan pada dalih bencana alam atau force

Mengacu kepada Dokumen Kontrak Nomor 18432274/SP/PDKSD/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 pada Pasal 15 Keadaan Memaksa(Force Majeure), tidak diperlukan perubahan kontrak, diberikan waktu 14(empat belas) hari kalendar sejak diberitahukan terjadinya keadaan kahar.9.

munculpenyakit Covid19 yang mengakibatkan adanya Pembatasan Sosial BerskalaBesar (PSBB) yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun PemerintahDaerah;Bahwa dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)mengakibatkan lesunya atau turunnya perekonomian, hal mana jugamengganggu dari segi pendapatan ekonomi dari Penggugat, sehinggasecara otomatis terkendala pada penyetoran biaya angsuran Penggugatkepada Tergugat, hal mana musibah Covid19 tersebut dapat dikategorikansebagai keadaan terpaksa (force

majeure), yang bukan hanya dirasakansecara pribadi oleh Penggugat namun secara keselurunan masyarakat yangterdampak Covid19;Bahwa, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya (Somasi) kepada Penggugat,pada hari Rabu tanggal 9 bulan September 2020, Tergugat denganmenggunakan dan/atau bukan pihak ketiga (Debt Collector) datang kerumahPenggugat dan langsung mengajak Penggugat untuk datang ke KantorTergugat;Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat dengan salah satu karyawan PTToyota Financial Services (Tergugat

Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, yangterjadi di luar Kemampuan debitur.11. Bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalahdalam melakukan wakprestasi, perlu ditentukan dalam keadaanbagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasiyaitu sebagai berikut:a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);Cc. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dand.

K/ Sip/1972 yang kaedah hukumnya berbunyi bahwa dengan tidak memenuhikewajibannya untuk melaksanakan perikatan maka Debitur telah wanprestasi sehinggaberkewajiban untuk penggantian biaya kerugiankerugian dan bunga, dengan demikianrelevan untuk mempertimbangkan tentang pembayaran ganti kerugian (schaden) dan bunga (enenteressen) dari timbulnya wanprestasi tersebut ; Menimbang,bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan,MajelisHakim tidak ada menemukan adanya fakta yuridis keadaan force

majeure pada pihak ParaTergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gantikerugian sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakanbahwa atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uangkontan sebesar Rp. 169.000.000, ( Seratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan fakta yuridisterungkap dipersidangan bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa AKTA PENGAKUAN UTANGNomor: 49 tanggal 18 September 2009 Penggugat

dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;4. 3 (tiga) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;5. 2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;6. 5 (lima) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;Dikembalikan kepada saksi Baiq Suciani ;7. 2 (dua) lembar uang Indonesia pecahan lima puluh ribu rupiah ;8. 1 (satu) lembar uang Indonesiapecahan dua puluh ribu rupiah ;Dirampas untuk Negara ;9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

kosong2 (2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong3 (2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosongon PF & DN( )( )tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong);( )( )5 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (KosongDikembalikan kepada saksi Baiq Suciani ;7. 2(dua) lembar uang Indonesia pecahan lima puluh ribu rupiah;8. 1 (satu) lembar uang Indonesia pecahan dua puluh ribu rupiah.Dirampas untuk Negara ;9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa adanya barang buktiberupa ;e 1 (satu) buah jerigen plastic warna biru ukuran 30 liter tanpa isi(kosong) ;2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;3 (tiga) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;5 (lima) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

;3. 2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;4. 3 (tiga) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (Kosong) ;5. 2 (dua) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;6. 5 (lima) buah tanbung gas elpiji ukuran 3 kg tanpa isi (kosong) ;Dikembalikan kepada saksi Baiq Suciani ;7. 2 (dua) lembar uang Indonesia pecahan lima puluh ribu rupiah ;8. 1 (satu) lembar uang Indonesiapecahan dua puluh ribu rupiah ;Dirampas untuk Negara ;9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

tahun berjalan (Rp.2.399.107.617)Jumlah penerimaan hasil penjualan ekspor Rp.3.911.862.883Bahwa dari perhitungan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa tidakterdapat penjualan lokal seperti yang diyakini/diasumsikan olehTerbanding, Terbanding mengasumsikan disebabkan tidak dapatnyadiserahkan buktibukti pendukung pembukuan Pemohon Banding makajumlah Rp. 3.301.170.000,00 dianggap sebagai penjualan lokal.Sedangkan sebagian kecil bukti pembukuannya sudah dilaporkan olehPemohon Banding terbawa banjir (force

Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang PengadilanPajak.Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 8Januari 2008 dan dilampirkan dalam ikhtisar Pembahasan Akhir terdapattemuan pemeriksa yang tetap dipertahankan yakni penjualan lokalsebesar Rp. 3.301.179.900,00.Bahwa hasil temuan termaksud dalam angka (2) tidak didasarkan atasbuktibukti yang akurat, sedangkan datadata yang seharusnya menjadipijakan bagi pemeriksa adalah bukti dokumen ekspor dan buku kas yangdalam keadaan darurat (force

Ada kerugian ;Bahwa dicermati dan dikaji dalil gugatan Para Penggugat yang menuntutTergugat gantirugi karena bencana Gempa, Tsunami dan Likuifaksi yangterjadi di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi maka unsurunsur perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdatasama sekali tidak terpenuhi atau terbukti karena menurut hukumbencana alam adalah peristiwa yang tergolong Force Majeure atausuatu Peristiwa yang berada diluar kuasa manusia.

./2015mengerti UndangUndang yang bersifat khusus yaitu UndangUndangNomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;Bahwa, berdasarkan Pasal 22 UndangUndang Nomor 18 Tahun1999 yang mengatur Kontrak Kerja Konstruksi pada ayat (2) huruf jmenyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi sekurangkurangnya memuatkeadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentangkejadian yang timbul di luar Kemauan dan kKemampuan para pihak, yangmenimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;Bahwa, kemudian pada penjelasannya

terjadi mutlak diakibatkan oleh kelalaian dankesalahan Tergugat dan karyawan Tergugat yaitu Tergugat II;Bahwa Tergugat tidak berkenan untuk menghindari klaim ganti kerugiansebagaimana yang dimaksud yang disebabkan oleh peristiwa hukumhilangnya, dicurinya, dan atau tidak diketahuinya keberadaaan barangpengiriman , karena Penggugat menganggap hal itumerupakanperistiwa atau kejadian yang berada di luar kekuasaan dankemampuanHalaman 9 dari 18 putusan Nomor 763/PDT/2020/PT SBY.26.27.28.29.30.SBY.Tergugat (force

majeur);Bahwa pengertian force majeur adalah, apabila peristiwa atau kerugianyang terjadi disebabkan oleh gempa bumi, banjir, letusan gunungberapi,petir, pemogokan, peperangan, dan kerusuhan.

Dalam hal iniperistiwa hukum hilangnya, dicurinya, dan atau tidak diketahuinyakeberadaaan barang pengiriman tersebut tidak termasukatau tidakdisebabkan oleh kondisi force majeur, tetapi kejadian atau peristiwayang dimaksuddisebabkan oleh kesalahan dan kelalaian mutlakTergugat dan karyawan Tergugat II yangjuga merupakan tanggungjawab mutlak Tergugat sebagai atasan danmajikannya;Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan menjamin pelaksanaanputusan perkara ini Penggugat mohon agar yang terhormat MajelisHakim

Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan substansimateri pokok perkara ini sebagai berikut :Dalam Pokok Perkara :Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknyamendalilkan halhal sebagai berikut : Bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat II;Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Padt.G/2021/PN Dps.Bahwa perjanjian hutang tersebut memberatkan Penggugat dan Penggugatmengalami force

majeure karena gunung meletus dan pandemi covid;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il melakukan perbuatan melawan hukummelelang obyek jaminan;Bahwa demikian pula Tergugat II sebagai pelaksana lelang telah melakukanperbuatan melawan hukum dan Tergugat Ill sebagai pemenang lelang tidaksah dan harus dibatalkan juga Tergugat IV telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat denganmenyatakan :Bahwa dengan pencabutan ijin Tergugat II dan menjadi wewenang Tergugat mengurus

erupsi gunung agung, Saksitahu sertifikat jaminan dan perjanjian utang juga protes dan keberatanPenggugat kepada Para Tergugat;Menimbang, bahwa bahwa dari seluruh pembuktian Para Penggugatbaik dari bukti Surat maupun saksisaksinya tidak dapat menunjukkan adanyafaktafakta: Hubungan hukum utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat II yangditagin oleh Tergugat sampai dilelang yang berawal dari wanprestasiPenggugat bisa menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat; Adanya keadaan force

majeure yang membebaskan Penggugat darikewajibannya untuk melunasi utangnya; Adanya cacat hukum dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ; Perbuatan Tergugat dan Tergugat II melakukan penagihan sampaipengajuan pelelangan yang diluar prosedur; begitu juga perbuatan masingmasing Turut Tergugat;Sehingga dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan WHukum yangmengakibatkan lelang tersebut dinyatakan batal, sebagaimana yang didalilkanPenggugat;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan