e Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, setelahmenikah mereka terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Bogangin selama 1 bulan, danbelum dikaruniai anak ;e Bahwa mengenai pertengkaran antara Penggugat denganTergugat saksi menyatakan tidak tahu, yang saksi ketahuisekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karenaTergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempatkediaman bersama sejak awal tahun 2005, sampai sekarangselama sekitar 5 tahun tanpa pernah kembalilagi force

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat)kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) force rrr4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaPemalang untuk mengirim Salinan Putusan ini kepadaPegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempatkediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada PegawaiPecatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftaryang disediakan untuk itu; ~~~~~~~~~~5.

Untuk banking hall dilakukan oleh panitia lelangBahwa ketua implementasi Cl adalah Susilo Prayitno. task force Cl adalahArizal Anas. Arianto adalah task force member untuk pengadaan furniture danmenjadi panitia lelang untuk pengadaan renovasi banking hal;Bahwa Sukoyono adalah pengurus Koperasi Swadharma;Bahwa vendor untuk pengadaan loose furniture adalah Koperasi Swadharma.Bahwa yang menunjuk Koperasi Swadharma adalah PT.

Laporan kepada rapatdireksi.Bahwa Ariyanto mengusulkan Koperasi Swadharma ke Susilo Prayitno.Bahwa Ariyanto sebagai task force member, task force coordinator adalahArizal Anas;Bahwa rapat direksi 16 Maret 2005 tidak ada rekomendasi tentangpenunjukan langsung dalam pengadaan, tidak ada penunjukan terhadapsalah satu merk.Bahwa saksi tidak tahu bahwa SK tim mendahului SK direksi.

Bank BNI(Persero) Tbk adalah Buku Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa(BPP) yang dikeluarkan oleh Divisi Umum;= Bahwa benar sebagai anggota Task Force Member Tim ImplementasiCorporate Identity BNI berdasarkan SK Direksi BNI Nomor : KP/189/DIR/R tanggal 25 April 2005.

ARIZAL ANAS, MBA dibawah sumpah, dimuka persidangan padapokoknya menerangkan:e Bahwa jabatan saksi pada tahun pada tahun 2005 adalah Wakil PimpinanDivisi Jaringan di Divisi Jaringan ada 3 kelompok yaitue Kebijakan Bisnise Peninjauan Operasie Pengembangan Jaringan.e Bahwa selain itu juga saksi sebagai Task Force Koordinatorpada saat menerima SK sekitar bulan awal Mei 2005mendapat SK dari PMO melalui Divisi Jaringan .Bahwa saksi mengetahui proyek Rebranding PT.

majeure ).

Sebuah sepeda motor merk Yamaha jelis Force I warna birupembuatan tahun 1993.Dengan berdasar uraian diatas, bersama ini Penggugat memohon kepadaPengadilan Agama Bangil menghukum Tergugat untuk mengembalikanbarangbarang milik orang tua Penggugat tersebut melalui Penggugatsebelum Tergugat menjatuhkan ikrar talaknya didepan persidanganPutusan Nomor LL1S/Pat.G/LOIL/PALB GL. ssssesssesssssssssseesssesssesseessesssesssseess halaman 10dart 47Berdasarkan uraian jawaban yang Termohon kemukakan diatas, makabersama

SAKSI IV, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggaldi Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang di bawah sumpahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksiadalah adik kandung Penggugat; Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dulu mempunyaimobil L300 warna biru dan sepeda motor force on warna biru nomorpolinya saksi tidak tahu;Putusan

tersebut sekarang sudah tidak ada dijualoleh Tergugat seharga Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli pada tahun 2005, uang orangtua Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) kekurangannyadisuruh mengangsur, tetapi saksi tidak tahu harga mobil tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut dijual tahun 2008 waktu itumereka masih rukun sebagai suami istri; Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut sekarang; Bahwa saksi tidak tahu dimana beli sepedamotor force

Mengenai tuntutan terhadap perhiasan dan mobil serta sepeda motor:Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam posita 5 danposita 6 adalah harta dari pemberian orang tua Penggugat berupa: 1 (satu)kalung berat 8 gram, Liontin berat 4 gram, Anting berat 2 gram, Gelang berat 7gram, 2 buah cincin berat 8 gram dan pemberian nenek Penggugat berupagelang berat 10 gram dan sebuah mobil merk Mitsubisi, jenis L 300, warna biru,pembuatan tahun 1984 dan sebuar sepeda motor merk Yamaha jenis force ,warna

Dan terhadap sepeda motor force one tidak tahu belidimana, namun setahu saksi sepeda motor tersebut dibeli pada sekitar tahun19931995, saksi tidak tahu nomor polisinya dan sekarang sepeda motortersebut dijual ketika mereka masih rukun sebagai suami isiri;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi lagi selainsaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa 1 orang saksiPenggugat adalah unus testis nullus testis (Satu saksi bukan saksi) sesuaidengan pasal 169 HIR;Menimbang

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (8) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Tergugat tidak dapat menguatkan dalildalil bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015 , tanggal 29

tidak beraktifitas lagi yaitu ketentuan stop beraktifitas dari PT.MPPsebagai Owner (Turut Tergugat);Bahwa dalam keadaan sekarang Tergugat menolak perhitunganpesangon yang dimaksud oleh Penggugat, karna bagi kami posisi Tergugatsaat ini masuk dalam ketentuan pasal 164 ayat (I) yang bcrbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan huhungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusuhaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

majeur), dengan ketentuan pekerja buruh berhakHalaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2020/PN Smratas uang pesangon sebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa dalam Frasa keadaan memaksa (force majeur)" itulahkondisi yang sebenarnya terjadi pada PT.

diatas terhadap Pemutusan Hubungan Kerja antaraTergugat dengan para Penggugat Majelis Hakim menyatakan sah semenjakdiputuskan oleh Tergugat yaitu senmenjak 25 Oktober 2019, dan hakhakakibat dari pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesusi pasal 164 ayat 3UndangUndang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu,Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Dengan alasan Force Majeur ;4.Hasil pertemuan bipartit yang semestinya bisa dipahami oleh perusahaan dan parastafstaf yang baik, namun hasilnya para staf dan pengusaha tetap bertahan danbangga dengan kesalahan penafsiran mengimplementasikan UndangUndang No. 13tahun 2003 Pasal 164 ayat 3 ;5.Anjuran Disnaker Kabupaten Bintan No. 567/TK.IN/053 tanggal 20 Februari 2007.Tergugat diwajibkan membayar pesangon dua kali Pasal 156 ayat 2, uangpenghargaan masa kerja satu kali Pasal 156 ayat 3, penggantian perumahan

Penetapan No. 0056/Pdt.P/2018/PA.Tgt bebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu Hebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam a@ikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasiad)wim (no legal force);Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sepertihalnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Malah sudah menetapkan sebagaiPandemik Global, sehingga cukup beralasan Apabila MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkanbahwa TERGUGAT TERGUGAT II tidak dipenuhinya Perjanjiaanini bukan Karena Wanprestasi tetapi dalam keadaan Overmacht/Force Maejure.Berdasarkan hal hal tersebut diatas, TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakimyang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untukmemeriksa gugatan PENGGUGAT aquo haruslah demi hukumditolak untuk seluruhnya

TERGUGAT I, Il dan TERGUGAT III tidak pernah melakukanPerbuatan Wanprestasi Hukum terhadap PENGGUGAT, karenahal itu terjadi diluar dugaan TERGUGAT 1.II1 DAN Ill karenasifatnya keadaan memaksa/Force Maujure, yang dialamiseluruh dunia dan bujan saja Indonesia. sehinggaPENGGUGAT tidak dapat membuktikan membuktikan unsur unsur Perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan olehTERGUGAT I, Il DAN III.maka:a.

Il, III bukan karena Wanpretasi tetapi dalamkeadaan Overmacht/ Force Majure.3.

Cempaka Putih Jakarta Pusat, terdakwa masuk kedalam Wartegdengan cara memanjat melalui enternit kamar Mandi Warnet Tri Force, lalumengambil uang tunai sebesar Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah) setelahterdawa berhasil mengambil uang tersebut lansung keluar melalui jalan yangsama;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sahdan meyakinkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baikketerangan saksisaksi. keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwabenarterdakwa

Smart, Tbk;

• 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force-One tanpa plat kendaraan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa PHK yang dijatuhnkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikanlaporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntanpublik dan juga bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka PHK ini dikategorikan sebagai perusahaan yang maumelakukan efisiensi, maka PARA PENGGUGAT berhakHalaman 3 dari 35 Putusan PHI Nomor 23/Pdt.SusPHI/2015/PNKpgmemperoleh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan

Bahwa PHK yang dijatuhkan kepada PARA PENGGUGAT ini adalahdengan alasan perusahaan (PARA TERGUGAT) mengalami kerugian,namun PARA TERGUGAT tidak dapat menunjukan/membuktikan laporankeuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik danjuga bukan karena keadaan memaksa (force majeur) maka PHK inidikategorikan sebagai perusahaan yang mau melakukan efisiensi, makaPARA PENGGUGAT berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 kaliketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar

yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan maupun peraturanperaturan yang diatur oleh Kupang BeachHotel ;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU No.13 Tahun 2003 telah mengaturhakhak ketenagakerjaan pekerja / buruh yang timbul karena perusahaan tutup,yang pada pokoknya menyatakan :1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan public;3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerima laporandari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mana nahkodaMV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksi perompakan dikapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T di sekitar wilayah /perairan selat Philip kemudian laporan tersebut oleh saksi Let.Kol. Laut(P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepada saksi Mayor Laut (P)MARVILL MARFELL F. E.

Laut (P) BINA IRAWANMARPAUNG selaku Internasional Liaison Officer (ILO) menerima laporandari Maritime security task force (MSTF) singapura yang mana nahkodaMV. DIAMOND STAR melaporkan telah terjadi aksi perompakan dikapalnya pada Posisi 01 03 00 U 103 37 80T di sekitar wilayah /perairan selat Philip Kemudian laporan tersebut oleh saksi Let.Kol. Laut(P) BINA IRAWAN MARPAUNG diteruskan kepada saksi Mayor Laut (P)MARVILL MARFELL F. E.

Tokterhadap MV Diamond Star dari Maritime Security Task Force(MSTF) Singapura yang mana Nakhoda Kapal MV Diamond Starmelaporkan telah terjadi aksi perompakan di kapalnya yangdilakukan oleh beberapa orang yang tak dikenal bersenjataGolok/parang. Para pelaku' melarikan diri setelah kapalmembunyikan Distress Signal (alarm tanda bahaya).> Bahwa setelah saksi menerima informasi dari kapten MV.

Diamond Star berbenderaPanama di selat Philip. pukul 03.27 WIB ILO (Indonesia LeasonOfficer) Singapura menerima laporan dari MSTF(Maritime ScurityTask Force) Singapura adanya insiden perompakan terhadapMV. Diamond Star berbendera Panama, bahwa pada posisi 01 0307 LU 103 37 80 BT tepatnya di daerah perairan Selat Philipadanya laporan bahwa 5 (lima) orang tidak dikenal denganmenggunakan pisau besar dilaporkan terlihat di ruang mesinbeberapa Sparepart generator dan 1 buah handphone milik ABKMV.

Karena adanya keadaan memaksa (overmacht / force majure),yang unsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang! perbuatan debitur untuk berprestasi;c.

Dan dalam jawabannya tergugatmenyatakan mempunyai pinjaman di BRI Unit Mendenrejo tersebutkegunaannya untuk modal pertanian dan modal kerja akan tetapi dalamOperasionalnya selalu gagal serta banyak digunakan untuk biaya pengobatantergugat dan anaknya sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannyamengembalikan hutang kepada BRI Unit Mendenrejo sehingga keadaanwanprestasi Tergugat sejak tahun 2019 bukanlah disebabkan adanya keadaanmemaksa (overmacht/force majure), sehingga sebagaimana pertimbangandiatas

Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atau;Halaman 11 dari 15, Putusan No.39/PDT/2018/PT YYK12.13.14.1.k.

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.

Saatitu BAGONG mengendarai sepeda motor YamahaForce One ;Bahwa saat itu saksi melihat BAGONG menerimatelepon dari seseorang dan kemudian pergi darihadapan saksi sedangkan sepeda motor force onedititipkan dirumah kos saksi. Sore harinya saksidiberitahu oleh bapak kost bahwa BAGONG telahmengembalikan helm dan sepeda motor force onetelah diambil lagi oleh BAGONG.

Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalamurutan kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi sSeseorangmenjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan,maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya walidalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali,ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahantersebut tidak sah (No Legal Force

hubungan kerja tersebut haruslah Tergugat dibebaniuntuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atasuang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:1)Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

secaratunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai dengan ketentuanHal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 301 K/Pdt.SusPHI/2016Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagai berikut :(1).(2)(3)Pasal 164Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik;Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Peralatan Utama1 Kepyok Api 38 816 1640 >40 22 Kapak Dua 14 48 820 >20 2Fungsi3 Garu Tajam 26 412 1224 >24 44 Garu 23 36 69 >9 2Cangkul5 Sekop 16 212 1224 >24 26 Pompa 210 1020 2030 >30 TidakPunggung Ada7 Gergaji 2 4 12 30 TidakAda8 Suntikan 2 4 6 30 TidakGambut AdaPompa AirBertekananTinggi1 Pompa Air 1 2 4 15 4induk 445,6KW + ToolBox2 Selang 6 12 24 90 TidakPompa AdaInduk 2,5 panjang 100Feet3 Selang 1,5 6 12 24 90 TidakPanjang Ada100 Feet4 Selang 1,5 4 8 20 60 TidakTask Force AdaTips5 Cabang Y 2

deteksidini sebelum kebakaran menjadi besar dapat suatu perusahaan lakukandengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap, jika dari awalsudah tahu akan ada kebakaran seharusnya lapor, tapi jika tidak adatindakan maka bisa disebut pembiaran dengan kata lain pembiaranterjadi jika sudah tahu ada kebakaran tetapi tidak melakukan apaapa;Bahwa dapat Ahli katakan misalnya dalam suatu perusahaan terjadikebakaran lahan dan anginnya kencang tidak bisa diatasi lagi denganalat dan sumber daya yang ada itu namanya force

majeure tetapi bedaapabila sipenerima delegasi sudah melapor dan si pemberi delegasidiam saja itu yang bertanggung jawab adalah si pemberi delegasi begituHalaman 54 dari 130 Putusan Nomor 55/Pid.Sus.LH/2016/PN Snit.sebaliknya dan yang penting apabila sipemberi delegasi dan penerimadelegasi apabila terjadi kebakaran lahan diam saja maka keduanyadapat dikenakan pertanggung jawaban pidana; Bahwa dapat Ahli jelaskan kalau perusahaan sudah melengkapi saranadan prasarana tetapi masih juga terjadi kebakaran

lahan dan dilahansudah ada satgas pemadam kebakaran tetapi masih terjadi juga itunamanya asas keadaan darurat ( force majeure); Terhadap' keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Prof.

Ahli menjelaskan kalau perusahaan sudahmelengkapi sarana dan prasarana tetapi mas ih juga terjadi kebakaran lahandan dilahan sudah ada satgas pemadam kebakaran tetapi masih terjadi jugaitu namanya asas keadaan darurat ( force majeure). Berdasarkan faktadipersidangan, pemadaman kebakaran tersebut bekerja sama dengan pihakPolda dan juga Manggala Agni. Berdasarkan hal tersebut terbukti pihak PTRKK telah pula berkordinasi dengan pihak yang berwajib;.