Mitra Austral Sejahtera agar bisa diolahkarena terlanjur dipanen.bahwa tidak ada tujuan Pemohon Banding untuk secara khusus menjual TBS,hal tersebut sematamata dilakukan karena adanya kerusakan jalan tersebutyang merupakan faktor force majeur yang bukan merupakan faktorkesengajaan, sehingga untuk mempertahankan nilai ekonomisnya PemohonBanding menjual kepada pihak lain.bahwa perincian penjualan Pemohon Banding untuk periode Januari Juni2009 adalah sebagai berikut :CPO Rp120.857.497.244,00Palm Kernel

(iv) Penafsiran fiksi tidak terdapat dalamUndang undang PPN, sehingga tidak dibenarkansecara hukum bahwa jika penerima jasamempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesiamaka penyerahan yang nyata nyata dilakukan diluar negeri (Cross border transaction)dianggap atau seolah olah merupakanpenyerahan di dalam negeri dan dikenakan PPN.Begitu. pula dengan force of = attractionprinciple tidak dianut dalam Undang undangPPN.Bahwa akan tetapi, sebagaimana terlihat jelasdalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan

SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996menganut dua macam konsep, yaitu fiksi hukumdan force of attraction principle (prinsipkekuatan tarikan) dengan penjelasan sebagaiberikuta. Fiksi Hukumberdasarkan fiksi hukum.

Force of attraction principle.Prinsip ini dianut dalam Undangundang PajakPenghasilan sebagaimana yang tercantum dalamPasal 5 ayat (1) huruf Undang undang PajakPenghasilan yang menyatakan bahwa:Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetapadalahPenghasilan dari usaha atau kegiatan bentukusaha tetap tersebut dan dari harta yangdimiliki atau dikuasai;Penghasilan kantor pusat dari usaha kegiatan,penjualan barang, atau pemberian jasa diIndonesia yang sejenis dengan yangdijalankan atau yanag dilakukan olehbentuk

(Huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali) .Akan tetapi, prinsip force of attractiontidak berlaku dalam pemungutan PajakPertambahan Nilai karena tidak tercantumdalam Undang undang PPN.17.

Begitu) pula dengan"force of attraction principle" tidak dianut dalamUndang Undang PPN;12. Bahwa akan tetapi sebagaimana terlihat jelas dalamputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekalitelah tidak mempertimbangkan surat Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding tertanggal 29 Juni 2005Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.28/B/PK/PJK/200613.tersebut, serta alasan alasan Pemohon PeninjauanKembal i semula Pemohon Banding yang tercantum didalamnya tanpa menyebutkan sebab sebabnya;Il.

SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 menganut dua24macam konsep, yaitu "fiksi hukum dan force ofattraction principle (prinsip kekuatan tarikan) denganpenjelasan sebagai berikuta.

Force of attraction principle;Prinsip ini dianut dalam Undang Undang PajakPenghasilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5ayat (1) huruf b UndangUndang Pajak Penghasilan,yang menyatakan bahwa :Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalaha. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentukusaha tetap tersebut dan dari harta yang dimilikiatau dikuasai;b.

No.28/B/PK/PJK/2006Akan tetapi, prinsip force of attraction tidakberlaku dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, karenatidak tercantum dalam Undang Undang PPN;22.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol BN 6442 CH;Dikembalikan kepada saksi LA LUDI Bin LA TARA;- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Force One warna hitam tanpa Nopol (BN);Dikembalikan kepada saksi HERMAN Als CAU SION;- 1 (satu) helai jaket warna merah;- 1 (satu) helai celana training warna hijau lis kuning bertuliskan SMANSA P BARU;Dikembalikan kepada Terdakwa NURIS PUJIMOTO Als NURIS Bin SUHOR;5.

Vonek melalui saksi DANI WIJAYA CHOI;- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran + 30 Cm berikut sarung golok;- 1 (satu) buah Jacket Parasit warna hitam ukuran XXL merk VS AIR FORCE;Dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Vonek melalui saksi DANI WIJAYACHOI, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran + 30 Cmberikut sarung golok dan 1 (satu) buah Jacket Parasit warna hitam ukuran XXLmerk VS AIR FORCE yang disita dari tangan Terdakwa dan sebagai elemenagau alat dilakukannya tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan,sehingga mengenai status barang bukti tersebut selengkapnya akan ditetapkandalam amar Putusan ini (sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP);Halaman 69 dari 65 Putusan Nomor

Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun atau keadaan memaksa (force majeur)berdasarkan Hasil Audit dan Laporan Auditor Independen Nomor:077/LA/VB/ VII/2008 tanggal 26 Juli 2008;Hal.5 dari 15 hal.Put.No. 557 K/Pdt.Sus/20093.

padahal berdasarkan Penggugat Konvensi yang diberi tanda P2dan P3 telah menunjukkan fakta otentik kalau Penggugat Konvensi telahmerugi dan tidak memiliki kKemampuan secara finansial, itu terjadi karenakondisi resesi ekonomi global yang dialami seluruh masyarakatinternasional;Bahwa fakta kondisi resesi ekonomi global adalah sudah diketahui olehmasyarakat luas dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya yang jugaberpengaruh secara signifikan kepada dunia usaha, fakta itu harusdianggap sebagai kondisi force

Tergugat karena alasan efisiensi dari alat bukti surat yang diajukan olehPenggugat melalui bukti P1 s/d P18 ternyata tidak ada bukti yang dapatmendukung dalil gugatannya tentang Perselisihan Hubungan Industrial yang berupaPemutusan Hubungan Kerja mendasar kepada UndangUndang No. 13 Tahun 2003Pasal 164 ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

sangat jelas terjadi kerancuan hukumdalam penerapan putusan a quo ;IV Putusan Judex Facti bertentangan dengan hukum dan perundangundangan yang berlaku, diantaranya :Putusan Judex Facti sangat jelas bertentangan dengan pasal 164 ayat(3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana dengan tegas dijelaskanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

kerja terhadap diri Penggugat dengan niat tidak bersediamembayarkan hakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

berdasarkan hukum apabila memang Tergugat sudah tidak bersediamenerima Penggugat untuk bekerja dengan melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

dengan niat agar Termohon Kasasi tidak membayarkanhakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PemohonKasasi sebagaimanaketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Nomor : 219/PHI.G/2012/P27Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2018/PT YYKi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.

Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.

Karena adanya keadaan memaksa (overmacht / force majure),yang unsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang! perbuatan debitur untuk berprestasi;c.

Blamengkhawatirkan kita Semua sehingga kami semua sulit untuk mencaripekerjaan pada saat musim seperti ini dan sekeluarga akan tetap membayarhutang kepada bank BRI unit Doplang dengan cara mengangsur setiap bulandengan nominal Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) per bulan kalau ada rejekilebin akan saya tambah biar cepat lunas maka dari itu para tergugat mohonkeringanan seringan mungkin sehingga keadaan wanprestasi Para Tergugatsejak tahun 2019 bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa(overmacht/force

DpkPenggugat melainkan atas nama Suami Penggugat, sehingga apabilaPenggugat mendalilkan bahwa Tergugat "membujuk rayu Penggugatadalah dalil yang tidak benar alias eror, dikarenakan Tergugat tidakmemiliki hubungan hukum dengan Penggugat terkait permasalahan aquo.Bahwa adapun rumah yang dipesan suami Penggugat yang sampaidengan saat ini belum dibangun oleh Tergugat diluar kemampuanTergugat (Force Majeur), dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yangmelanda dunia, dan lesuhnya ekonomi dunia yang berdampak

usaha Tergguat, dan hal ini tidak sematamata dialami olehTergugat, dimana hampir sebagian besar pengusaha dibidang propertymengalami atau kena dampak seperti yang dialami Tergugat ;Adanya pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia saat ini,sebagaimana Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional, maka terlambatnyapembangunan 2 (dua) unit milik suami Penggugat dapat dikatakansebagai kedaan Force

;Pasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeHal 11 dari 67 Hal.Putusan SelaInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force, whichrules are deemed to be incorporated by reference to this clause."

Distribusiharus. diselesaikan: Melalul Ar bitrase. jncesasannnmcemnsne nen nsnenesnenennnmmenasenennnnesHal 17 dari 67 Hal.Putusan SelaPasal XX, paragraf kedua, Perjanjian Distribusi"Any disputes or differences arising out of or in connection withthis contract, including any question regarding its existence, validity ortermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance with the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force

Bahwa RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal initelah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebutyang banyak memakan waktu karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin karenabanyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringantersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu Topan Mangkhut diCina dengan

Bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) telah melaksanakan kewajibansebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta stafteknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian KerjaSama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu untuk kesepakatan Orderan,perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu TopanMangkhut

tidak pernah di perjanjikan dan disebutkan dalam jangka waktuberapa lama harus selesai mengirim mesinmesin oleh Pihak Tiongkok, akan tetapi PihakTiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) tetao berkomitmen melaksanakanperjanjian dengan segera mengirimkan MesinMesin atau Teknis PeralatanProduksi beserta Staf Teknis dan karena kesepakatan Orderan, perakitan mesinyang jumlahnya banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut dan disamping itu juga adanya Faktor FORCE

hubungan kerja tersebut;Bahwa menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan hak hakpekerja karena telah berakhirnya hubungan kerja tersebut;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka hak pekerja atasberakhirnya hubungan kerja tersebut adalah sesuai Pasal 164 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 2003,Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekenja /buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force

wabah covid 19 ini kondisi perusahaanmakin memburuk pembayaran hutang Bank macet ,namun demikianTergugat berusaha tetap membayar gaji karyawan dan mencicil THRtahun 2020 sampai lunas ;Bahwa dengan wabah Covid 19 semua masyarakat mengetahuiekonomi mengalami keterpurukan bukan hanya Tergugat sajamelainkan semua sektor usaha baik di Indonesia maupun di Negaranegara lainnya;Bahwa tidak ada satupun orang (perusahaan) menghendaki wabahCovid 19 ini akan tetapi wabah adalah keadaan yang betul betulmemaksa (Force

matangdengan musyawarah kedua belah pihak ;Dengan demikian tuntutan Para Penggugat tidak masuk akal sehatdengan kondisi wabah Covid19 ini semakin hari semakin bertambah;Bahwa didalam UU ketenagkeraan juga tidak mengatur wabah Covid19 hal tersebut diluar Kemampuan akal manusia sehat wabah adalahkekuasaan Tuhan dan tidak ada satupun manusia yang bisamengusir wabah covid 19;Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukanpemutusan hubungan terhadap para PenggugatBahwa dengan kondisi force

Hal manaberdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPidana krisis moneter tersebutdikategorikan sebagai force majeur, yaitu Suatu keadaan yang tidak terduga danberada di luar tanggung jawab debitur, padahal Penggugat tidak memiliki itikadburuk untuk menghentikan angsurannya.

Penggugat terkejut karena sisa kredit yangmenggelembung tersebut ditetapkan dengan tidak memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan koreksikoreksi dalam waktu tertentu;Bahwa tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum dan rasa keadilankarena macetnya kredit Penggugat lebih disebabkan oleh adanya krisismoneter yang masuk dalam kategori force majeur.

Selain itu, rasa keadilan jugatidak dimiliki oleh Tergugat ketika Penggugat mengalami kesulitan keuanganuntuk membayar angsuran kreditnya karena alasan yang dapat diterima menuruthukum dan dalam posisi yang dilemahkan ternyata Tergugat menaikan tingkatsuku bunga untuk seluruh kredit terutang menjadi 39% per tahun;Bahwa perbuatan Tergugat itu telah melanggar ketentuan Pasal12441245 KUHPerdata, terkait dengan soal pembebanan biayabiaya danbunga dalam situasi Force majeur sebagai akibat dari munculnya

Adalah sebagai berikut:a Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangdigunakan untuk membangun rumah tersebut yang sampai sekarangbelum dibayar oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;b Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat Nomor PolisiXXXX atas nama anaknya Anak Kandung I Pemohon dan Termohonyang sekarang dipakai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensidengan nilai harga Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);c Sebuah sepeda motor Force One tahun 2007, dengan merk Yamahaatas

masih diberi nafkah Pemohon sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah), ketika masih rukun gaji Pemohon diberikan semua kepadaTermohon;Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pensiun dari TNI dan sekarangpekerjaannya saksi tidak mengetahui;Bahwa pangkat terakhir Pemohon PELDA;Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Termohon adalah pemberian kakeknenek dari Pemohon terus dibangun Pemohon, Termohon dan saksi ikutmenyumbang;Bahwa saksi tahu Sepeda motor Yamaha Force

Termohon., sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuhpuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:a Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumah tersebutyang sampai sekarang belum dibayar oleh TergugatRekonvensi;b Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat Nomor PolisiXXXX atas nama anaknya Anak Kandung I Pemohon danTermohon yang sekarang dipakai Tergugat Rekonvensi dengannilai harga Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);c Sebuah sepeda motor Force

Termohon., sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:e Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumahtersebut yang sampai sekarang belum dibayar olehTergugat Rekonvensi;e Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat NomorPolisi XXXX atas nama anaknya Anak KandungI Pemohon dan Termohon yang sekarang dipakaiTergugat Rekonvensi dengan nilai harga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);e Sebuah sepeda motor Force

danTermohon., sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengansebagai berikut:e Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumahtersebut yang sampai sekarang belum dibayar olehTergugat Rekonvensi;e Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat NomorPolisi XXXX atas nama anaknya Anak KandungI Pemohon dan Termohon yang sekarang dipakaiTergugat Rekonvensi dengan nilai harga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);e Sebuah sepeda motor Force

DD 7895 C yang di kemudikan terdakwamenabrak Motor Yamaha Force One Nomor Pol. 3473 Ep yang di kemudikan olehsaksi ;Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi keluar dari pekarangan rumah saksi denganmengendarai sepeda motor dan berboncengan dengan Kakak saksi yaitu Ahmadbersama dengan Rivaldi menuju pangkep ;Bahwa tibatiba dari arah belakang motor yang di kemudikan saksi datang mobil bisfalitah yang pada saat itu melambung lewat kiri sebuah mobil truck yang ada didepannya kemudian menyerempet Ahmad pada

DD 7895 yang di kemudikan terdakwamenyerempet sepeda motor force one ;Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa berangkat dari terminal daya Makasarmenuju Palopo dan ketika berada di Pangkep tepatnya di Kampung soreang mobilbus yang di kemudikan terdakwa melambung kiri mobil truck yang ada di depannyatibatiba muncul dari pekarangan rumah pengendara sepeda motor sehingga terdakwamenyerempet motor tersebut dan mengakibatkan pengendara sepeda motor besertaboncengannya jatuh ke jalan aspal ;Bahwa kecepatan

Padahal nyata diketahui oleh Tergugat bahwa keadaan tersebut sama sekalibukan kesalahan Penggugat dan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat (Force Major)., sehinggatidak cukup alasan bagi Tergugat untuk memberikan penalty/saksi kepada Penggugat. Karena kejadiantersebut adalah akibat perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill selaku dealer, yang sebelumnya telahmenyatakan kesanggupannya, namun ternyata tidak dapat dipenuhinya;14.

setelah diubah menjadi Isuzu D Max) dari 31 maret 2005 (darisebelumnya 11 Maret 2005) menjadi 5 April 2005, menurut hemat Tergugat sama sekali tidakmenunjukkan itikad baik dan usaha maksimal dari Penggugat;Bahwa dalam korespondensinya dengan Tergugat sebagaimana ditegaskan kembali padahalaman 3 angka 13 posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa seolaholah ketidak berhasilannyamemenuhi nkewajibannya bukan merupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luarkemampuan Penggugat (Force

Karena kejadian tersebut adalah akibat perobuatan Tergugat II danTergugat Ill yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya namun ternyata tidak dapat dipenuhinya ;7.Mungkin Penggugat perlu menggali lebih teliti pengertian dari force majeur itu sendiri.

Bahwasuatu keadaan dapat dikatagorikan sebagai suatu Force majeur dalam hal keadaan itu tidak dapatdicegah oleh pihak , diakibatkan oleh sesuatu yang datangnya dari luar sehingga menjadi di luarkekuasaan atau kehendak para pihak , dan keadaan tersebut menyebabkan salah satu atau parapihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Dikarenakan Tergugat II dan/atau Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannyaterhadap Penggugat secara tepat waktu maka sebagai akibatnya Penggugat juga tidak dapatmemenuhi kewajibannya terhadap Tergugat . sehingga jelaslah, bahwa alas an Penggugat yangmendalilkan ketidakberhasilannya memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat bukanmerupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat(Force majeur) karena kejadian tersebut adalah akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, terjadilan Force Major/ keadaandiluar kehendak manusia yaitu meninggalnya Supriyadi (Ayah KandungTergugat Il, Ill, IV); dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:a. Tutik, (istri)b. Tergugat Il, (putri kandung)c. Tergugat Ill, (putri kKandung)d.

Bahwa pada tanggal 25 April 2020, kembali terjadi Force Major/Kejadian diluar kehendak manusia dengan meninggalnya Tutik (Janda almSupriyadi bin Yatimin); sehingga Para Ahli Waris alm Supriyadi bin Yatimintinggal 3 (tiga) orang Putri Kandungnya: yaitu Tergugat Il, Tergugat III,Tergugat IV;20: Bahwa dengan berubahnya Para Ahli Waris alm Supriyadi binYatimin menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana terurai dalam Posita angka 22diatas, maka Para Ahli Waris Yatimin juga berubah menjadi 4 (empat)orang, yaitu

This Policy shall be construed in accordance with Indonesia Law and anydispute or difference between the Insured and the Insurers shall be submitted toarbitration in Jakarta in accordance with the Statutory provision for arbitrationfor the time being in force"(vide Bukti T1)Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.373/Pdt.G/2013/PN.Jkt.

This Policy shall be construed in accordance with Indonesia Law and any disputeor difference between the Insured and the Insurers shall be submitted to arbitrationin Jakarta in accordance with the Statutory provision for arbitration for the timebeing in force";Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketapara pihak yang