• Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

• Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
• Memerintahkan barang bukti, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Force

• Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu-shabu- 1 (satu) buah botol yang berisi urine terdakwa Septian Eka Saputra Bin Warsito- 1 (satu) buah celana pendek jeans merk XPD warna biruDirampas untuk dimusnahkan- 1 (satu) unit motor merk yamaha force Nopol H 4084 WA warna putihDikembalikan kepada saksi Nasikin Bin (Alm) KaslanMembebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah );

• seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Force1 warna hitam, batok kepala warna merah, bodi samping warna biru, nopol BM 5345 FR;
• 1 ( Satu ) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ) Sepeda motor merk Yamaha Force1 Nopol BM 5345 FR, An SURYATI;
• 1 ( satu ) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Sepeda motor merk Yamaha Force

• Put Nomor 2037 K/Pdt/2015didukung oleh faktafakta yang menyatakan bahwa saat itu ada cuaca buruk(force majeur) sementara pembuktian yang diajukan oleh Termohon Kasasiadalah bukti yang dibuatnya sendiri dan bukan berdasarkan data darimeteorologi dan geofisika; Bahwa hal yang lain yang sangat menderita kerugian adalah masyarakatpetani penerima pupuk, bahwa tanaman mereka tidak lagi subur danmengakibatkan panen tidak sesuai dengan harapan petani; Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Palu juga tidak pernahmempertimbangkan

• adalah tidakmelanggar atau tumpang tindih dengan CDH atau Area PenambanganHandini sebagaimana dimaksud dalam Prospektus yang telahdiperbaharul.Menolak seluruh permohonan lainnya.Keputusan tentang biaya ditangguhkan".Final Award (Putusan Akhir) tertanggal 6 Agustus 2009 (Bukti P4), yangdictum putusannya berbunyi :(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)DECLARES that the purported termination of the BUI CooperationAgreement is invalid and without effect.DECLARES that BUI Cooperation Agreement remains valid andfully in force

  No. 64 K/Pdt.Sus/2010NTC yang dirumuskan oleh Daewoo Securities (Pemegang Sahamterbesar Termohon), serta bertentangan dengan PKP2B dan perundangundangan RI yang berlaku, maka pastilan Putusan SIAC tersebut akanberbeda, setidaknya tidak akan menyatakan Konirak II antara Pemohondengan Termohon itu (beserta seluruh pasalpasalnya) sah dan secarapenuh berlaku (valid and fully in force) sebagaimana disebutkan dalamdictum No. 2 halaman 102 Putusan, yang berbunyi :"DECLARES that BUI Cooperation Agreement

  Tuntutantuntutan Termohon yang diajukan di SIAC untuk tetapmemberlakukan secara sah dan secara penuh berlaku (valid andfully in force) Kontrak Il serta untuk tetap melaksanakannya(sebagaimana akhirnya diputus oleh SIAC Singapore) adalahsebagian menyangkut hakhak PT.

  Bahwa Putusan SIAC tersebut telah menyatakan sah dan secara penuhberlaku (valid and fully in force) perjanjian kerjasama antara Pemohondengan Termohon (Kontrak II) padahal Kontrak Il adalah suatu perjanjianyang bertentangan dengan perundangundangan yang bersifat pemaksayang berlaku di Indonesia adalah suatu putusan yang bertentangandengan ketertiban umum, karena menurut ketertiban umum (openbareorde) yang berlaku di Indonesia, suatu perjanjian yang bertentangandengan suatu perundangundangan yang

• danperawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ;Menimbang, bahwa walaupun yurisprudensi tersebut bukan diangkat darimasyarakat Bali yang memiliki kekhususan dalam Hukum Adatnya serta asasYurisprudensi di Negara Indonesia yang sistem hukumnya berasal dari sistemhukum civil law berbeda dengan system common law yang menganut asasStare decisis,atau mutlak untuk diikuti, sedangkan dalam sistem hukumIndonesia, Hakim diberikan kebebasan untuk mengikuti Yurisprudensi atau tidakmengikuti (persuasive force

  of binding precedent), sehingga Hakim mengikutisebuah yurisprudensi didasarkan pada sifat persuasive force of precedentbukanlah sifat keharusan seperti dalam system common law yaitu sifat coersiveforce of binding Precedent.

• Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2017kekuasaan Penggugat dan bukan merupakan kesalahanPenggugat;Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKBPPN Nomor 00180/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Agustus2011 oleh Penggugat tersebut merupakan keadaan di luarkekuasaan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (3) dan ayat (4) Undangundang KUP;Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)Keadaan Di luar Kekuasaan Wajib Pajak (Force Majeur)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) besertapenjelasannya

  Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTergugat) bahwa kondisi berdasarkan faktafakta yangterungkap dalam pemeriksaan sengketa gugatan dalampersidangan gugatan ini tidak termasuk dalam kondisikeadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) (force majeur), sehingga kesimpulanMajelis Hakim telah keliru;Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/20173.7.4.

• untuk kemudian bersama sama dengan saksi HARIYONOberangkat ke rumah saksi ERNI RUSDIANA mengambil pita cukai yang telahdipesan oleh saksi HARIYONO dari saksi ERNI RUSDIANA;Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa prosedur pemesanan danpengambilan pita cukai harus di Kantor Bea dan Cukai;Bahwa berdasarkan Berita Acara Identifikasi Keaslian Pita Cukai HasilTembakau TA 2016 Nomor 09/PNPHLG/BA.IPC/VII/2016 tanggal 19 Juli2016 yang ditandatangani oleh CLAMET AZAGAF selaku Penguji Anggota TimTask Force

• kerja tersebut haruslah Tergugat dibebani untuk membayarsecara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas uang pesangon,uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai denganketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut;Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force

  ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yangtelah diaudit oleh akuntan publik;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

• AMAT ~ denganmengendarai sepeda motor Yamaha Force One bertemu dengan KORBANdiTeluk Paku Desa Ujung Kecamatan BatiBati Kabupaten Tanah Laut, lalusetelah bertemu dengan Sdr. AMAT pulang menuju rumah dijalan MurungRt.11 Nomor 8 Desa BatiBati Kecamatan BatiBati Kabupaten Tanah Laut,selanjutnya Sdr. BASID (DPO) dengan mengendarai sepeda motor JupiterMX menyusul terdakwa di Teluk Paku Desa Ujung Kecamatan BatiBatiKabupaten Tanah Laut, selanjutnya ketika terdakwa dan Sdri.

  oleh korban itu darah haid, namun saksiterus mendesak karena darah tersebut bukan darah kotor tapi darahsegar, setelah ditanya berkalikali kKemudian korban menceritakanbahwa telah disetubuhi secara paksa oleh terdakwa pada pagi harinya ;e Bahwa setelah kejadian adik saksi mengalami pendarahan pada alatkelaminnya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pelaihari ;e Bahwa saksi berteman denan terdakwa dan atas permintaan terdakwasaksi ada mengantar terdakwa ketempat kejadian menggunakansepeda motor Yamaha Force

• BelaBahana Ternate), sehingga Tergugat tidak ada penghasilan keuangan yangtetap mengakibatkan Tergugat belum dapat melunasi pinjaman/utangutangkepada Penggugat sebagaimana penggugat mendalilkan pada Posita/Primair angka 5 dan Petitum angka 3, hal ini adalah suatu bukti nyata timbulsuatu Resiko ialah Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karenasuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak (Overmacht/Force major):Bahwa Penggugat mendalilkan kwitansi jual beli jaminan sertifikat rumah hakmilik

  hukum Perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjiansebagaimana yang diuraikan pada Pasal 1321 & Pasal 1325 KUHPerdatatersebut di atas:Bahwa Tergugat meminjam uang untuk kebutuhankebutuhan pribadi danTergugat tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman uang/utangutang tersebut sampai kapanpun, asalkan tidak ditentukan/membatasibatas waktu dan jumlah nilai tertentu, Karena kondisi kKeuangan Tergugatsaat ini masih sangat kritis karena belum ada pendapatan yang tetap/telahterjadi Overmacht/Force

• Menyatakan Barang Bukti berupa :
• 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force tanpa plat, tahun 2013, warna Merah, nomer rangka MH31FD001DJ018631, Nomor Mesin 1FD018637, beserta STNK nya atasnama ARIF BUDIYANTO Alamat Ling Krajan Rt.2/02 Wujil Bergas Kab. Semarang ;
• Dikembalikan kepada terdakwa Sdr. ARIF BUDIYANTO

6.

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force 1 warna hijau tanpa platDirampas untuk Negara ;- 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi tangkai kayu- 1 (satu) buah gergaji kayu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;- 2 (dua) batang kayu ukuran panjang 120 cm diameter 16 cm ;- 2 (dua) batang kayu jati ukuran panjang 120 cm diameter 13 cm ;Dikembalikan kepada Perhutani Jombang ;6.

dirusak hingga tidak dapat digunakan;

• 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Force One ZR tanpa Plat Nomor Polisi dengan No Rangka : MH3-4NS001-RK032575, No. Mesin: S-027364;

Dikembalikan kepada terdakwa;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Katimun Keluarahan balaro, kabupaten palu Barat,Sulaeseitengah dengan batasbatas; Utara dengan Hj.Suriah Timur dengan Udin/Sahrul Selatan dengan Jalanraya Barat dengan Bu NansaMotor Yamaha force,warna putin paduan kuning,keluaran tahun 2013 hargaperkiraan Rp.10.000.000 (sepuluh juta ruiah)Uang gadai senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terhadap sebuahmobil Rush yang sekarang dalam Pengawasan Polisi;Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Padt.G/2019/PA.Wsph.

  sengketa tersebut sudah dijual kepadaorang yang bernama H.Agus untukmenebus utang dari sertifikat tanah tersebut danini sepengetahuan penggugat dan malah sisa dari penjualan tersebut sejumlah Rp.25 juta sudah diambil sendiri oleh Penggugat;Bahwa posita angka (2.e), mengenai show room yang ada di jl.ketimun,sekarang dalam pengawasan pihak Bank karena tanah tersebut sertifikatnya ada diBank cabang Palu karena utang belum lunas sejumlah Rp.1,5 Milyar, demikian jugaposita angka (2f), mengenai motof Force

  Agus, benar Penggugat menerima Rp25 juta, yangseharusnya nilai jual secara keseluruhan dibagi dua dengan penggugat namunTergugat secara diamdiam berbicara dengan H.Agus untuk menerima uangtersebut tidak melalui Penggugat;Bahwa obyek sengketa dalam posita angka (2e) dan (2.f), berupa tanahperumahan yang ditempati Showroom yang terletak di jln katimun KelurahanBalaro,Kecamatan Palu barat Kabupaten Palu Sulawesi Tengah, telah dijaminkanke Bank dan mengenai motor yamaha force, tidak mengerti jawaban

• Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) UUK Nomor 13Tahun 2003, dengan demikian Tergugat harus membayar kekurangan upahkepada Penggugat II sebagaimana dalil gugatan butir 12 tersebut di atas;Bahwa tindakan Tergugat nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 164ayat (3) UUK Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa "Pengusahadapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan' sehingga sudahsepantasnya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan;Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat juga Telah Keliru Atau Salah Menerapkan Atau MelanggarHukum Yang Berlaku dalam pertimbangannya pada halaman 37 alinea ke3;Bahwa oleh karena ditutupnya outlet Termohon Kasasi/Tergugat bukankarena mengalami kerugian terus menerus atau karena keadaan memaksa(force

  Nomor 1029 K/Pdt.SusPHI/2016kerja dalam perkara a quo harus didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yangberbunyi: "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan

• Anugerah BinaKarya tanggal 01/08/2015 Pasal 10 tentang Force Majeur disebutkan sebagaiberikut :1.

  Force majeur adalah kejadiankejadian diluar kekuasaan Para Pihakyang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaanPerjanjian yang tidak dapat dituntut, seperti gempa bumi, dan seterusnyadan kebijakan moneter dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat maupunDaerah yang mengakibatkan pembatalan izin dan/atau Lokasi Parkirtidak dapat dikelola sebagaimana mestinya ;Bahwa berdasarkan klausula Force Majeur tersebut maka hubungan hukumantara para pihak berakhir dengan sendirinya dengan segala akibathukumnya

• SusPHI/2020keadaan memaksa (force majeur), maka tepat putusan Judex Facti denganalasan efisiensi sehingga Penggugat berhak atas kompensasi PHK dengan 2(dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan UangPenggantian Hak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3),(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri

• No. 413 K/Pdt.SusPHI/20148 Bahwa pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal.dikatakan:Menimbang, bahwa meskipun Tergugat, dalam surat pengakhiranhubungan kerja, sudah mengutarakan secara jelas alasan melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, namun dalamjawabannya Tergugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja tersebutdilakukan karena keadaan memaksa (force majeur)";9 Bahwa pada pertimbangan Putusan Majelis Hakim hal.dikatakan"Menimbang, bahwa kaitannya dengan keadaan memaksa, Tergugatmendalilkan

  Dalam hal ini apabila atas tidak beroperasinyapesawat PKYGR, benarbenar telah mengakibatkan penurunan drastiskondisi keuangan Tergugat, Pasal 164 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun2003. memberikan kemungkinan kepada Tergugat untuk membayarkompensasi kepada Para Penggugat dengan formula kompensasi PHKdalam keadaan memaksa (force majeur), dengan syarat mengajukan buktiyang berupa laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik.

• nikah pada saat pernikahan keduanya tidak berhakuntuk menjadi wali nikah karena tidak termasuk orang yang berhakmenjadi wali nasab/ wali hakim;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasiseseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalampernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehinggacacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagaiketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikanpernikahan tersebut tidak sah (no legal force