Ditemukan 2749 data
118 — 46
dilaksanakan karena perikatan, sedangkanperbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban juga dilahirkan karena Undangundang, dan dari pemeriksaan dipersidangan baru dapat diketahui peristiwa atau fakta yangsebenarnya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kasusin casu sehingga menentukan sempurna tidaknya gugatan penggugat tersebut, yang berartitelah memasuki materi/pokok perkara sehingga tidak tepat dikemukakan sebagai suatueksepsi ;Menimbang bahwa, hakekat suatau
126 — 41
Selanjutnya padaPasal 1 menyatakan bahwa yang dimaksud tanah ancol meliputi (utara: titikpertemuan terusan pelabuhan pasar ikan dengan garis pantai ke timurmengikuti garis pantai hingga suatau titik yang letaknya pada perpanjangantepi barat pelabuhan dalam yang tepi barat dari pelabuhan tanjung priok)(timur: tepi barat pelabuhan dalam hingga tepi selatan terusan ancol)(selatan: mengikuti tepi selatan terusan ancol ini hingga kali ciliwungmenyeberang terusan ini ke tepi utaranya pada jalan lodan mengikuti
69 — 49
Bahwa lebih lanjut Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat masyarakat hukumadat dianggap masih ada apabila :e terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukumadatnya sebagai warga bersama suatau persekutuan hukum tertentu, yangmengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan tersebut dalamkehidupannya seharihari. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para wargapersekutuan hukum tersebut
104 — 25
Agus Manurung yang disimpannya, namun membantahdalildalil adanya suatau perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannyasebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Dalam Perkara Pokokkarena tindakannya tidak mencairkan dan menyerahkan tabungan dan depositoAlmarhum SGT.
143 — 30
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan,dikaitkan dengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannyaselaku pegawai negeri dengan jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmendalam kegiatan pengadaan 1(satu) unit mesin genset di RSUD Talang Ubi;Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Komitmen
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO, SH
2.Beni Yarbert, SH
3.RULLIF YUGANITRA, SH
4.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
ALEXANDER alias ALEX bin alm HASAN PETRUS
115 — 20
Maka undangundang ini dalam menentukan tindak pidana menganut azas kriminilitas ganda.Dalam pembuktian unsur ini menurut pasal 3 harta kKekayaan yang diduga hasilmasingmasing tindak pidana ini, tidak perlu lebih dulu tindak pidana asalnya,didalam memulai pemeriksaan, pengertian pemeriksaan disini, dapat berupapenyelidikan atau penyidikan tindak pidana ini;Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud menyembunyikan ataumenyamarkan asalusul harta kekayaan diartikan sebagai niat atau oogmerkmerupakan suatau
53 — 55
ditetapkan dalam perubahan APB Desadan saksi tidak pernah tahu karena semua keuangan ADDdibawa terdakwa dan pelaksanaannya langsung ditangani dandikendalikan sendiri oleh terdakwa;Bahwa semua kegiatan yang tertera dalam RABK dan DPAKdibuatkan oleh Pak SUWARJI Staf Kecamatan Karangrejo,selanjutnya saksi selaku bendahara ADD dan SUTIKNOsebagai Ketua Pelaksana tahun 20082010 sudah tahu jaditinggal, tandatangan dalam RABK, DPAK maupun dalam SPJatas perintah terdakwa; Bahwa yang membelanjakan kebutuhan untuk suatau
67 — 11
2008sebanyak satu kali yang jumlahnya Rp. 198.990.000 (seratus sembilan puluhdelapan juta sembilan puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak 11,5 % (limabelas persen) menjadi Rp.178.186.500,(seratus tujuh puluh delapan juta seratusdelapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan masuk ke dalam rekening CV.Indo Raga yang merupakan kepunyaan terdakwa3jMenimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka unsur secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatau
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUNARDI bin alm SUHARTO Diwakili Oleh : SUNARDI bin alm SUHARTO
261 — 148
Bahwa untuk mengetahui apakah suatau perjanjian adalahsah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji denganbeberapa syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian,yaitu:1) Sepakat mereka mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang diperkenankan.Melainkan terhadap ke empat syarat diatas tidak dipertimbangkansama sekali oleh Judex Factie Tingkat Pertama untuk di Sesuaikandan
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.JONI HERLIAN BIN AGUSALIM
2.HAMDANI BIN ZAINAL
118 — 83
:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 tanggal Kosong Bulan Oktober 2015,bersamasama dengan Ridwan Nurazi, S.Sos, Budi Kurniadi, STP, M.Si,Agus Afriyansyah, ST, Fahrul Razi, ST dan Mashuri, SE (terdakwa dalamberkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai denganbulan Februari 2016, atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentupada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lebong jalan raya dua jalur komplekperkantoran Tubei atau setidaktidaknya pada suatau
:824/558/610/KPTS/AIR/X/2015 tanggal Kosong Bulan Oktober 2015,bersamasama dengan Ridwan Nurazi, S.Sos, Budi Kurniadi, STP, M.Si,Agus Afriyansyah, ST, Fahrul Razi, ST dan Mashuri, SE (terdakwa dalamberkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2015 sampai dengan bulanFebruari 2016, atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu padatahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di kantor DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lebong jalan raya dua jalur komplekperkantoran Tubei atau setidaktidaknya pada suatau
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendapat tersebutdidasarkan pada suatau argument bahwa pejabat atau Pegawai Negerimerupakan addresat dari wewenang (public). Disamping itu tidak akanterjadi penyalangunaan wewenag dilakukan oleh suatu korporasi;Bahwa menurut saksi ahli cara memperoleh kewenangan adalah dengan 3(tiga) Sumber ;1. Atribusi 2. Delegasi (subdelegasi), 3.
75 — 21
Dari pertimbangan tersebut dengan demikian makaunsur ini telah terpenuhi ;Unsur: Menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa maksud dari menyalahgunakan kewenanganadalah adanya pejabat yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaanitu melakukan suatau perobuatan yang bertentangan dengan hukum.Sedangkan maksud dari Kesempatan adalah adanya peluang ataukeadaan untuk melakukannya.
194 — 101
daripenjualan tahun 2013 sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah),memang PENGGUGAT pernah memberikan sebesar uang Rp. 75.000.000,(tujunh puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT Il, dan pembagian ituadalah atas inisiatif TERGUGAT Ill karena sejak berdirinya TERGUGAT belum ada pembagian keuntungan sama sekali.Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8halaman 4 yang menyatakan bahwa ia (PENGGUGAT) seakanakanmenjalankan perusahaan sendiri tanoa bantuan dari TERGUGAT Il dan Illadalah suatau
81 — 66
Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dikaitkandengan kewenangan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kuasa Direktur PT. MurfaSurya Mahardika berdasarkan akta Notaris Aswendi Kamuli, S.H.
776 — 641
dengan iasendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihatatau susunan dusta;Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalahperbuatanperbuatan yang dilakukan sedemikian rupa,sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan ataukeyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.Jika tipu muslihatini bukanlah ucapan melainkan perbuatanatau tindakan;Martabat) keadaan Palsu, pemakaian martabat ataukeadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikanpernyataan bahwaia berada dalam suatau
125 — 47
logische spesialiteit atau suatu kekhususan secara logis;Menimbang bahwa menurut pandangan secara yuridis atau secara sistematis,suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuanyang bersifat umum,ia tetap dapat dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifatkhusus,yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui,bahwa pembentuk undangundangmemang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatuketentuan pidana yang bersifat khusus, kekhususan suatau
137 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keuangan berbunyi Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perobuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Dengan demikian, adanya pertimbangan hukum menimbang, bahwa kerugiankeuangan negara akibat perbuatan Terdakwa jumlahnya tidak perlu secara pasti/mutlak, berapa besarnya kerugian uang negara tersebut sudah cukup bilamanaada kecenderungan akan timbulnya kerugian yang diderita oleh negara karenaperbuatan Terdakwa adalah suatau
76 — 21
Orang itu masingmasing ikut melakukan suatau perbuatan.3.
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
R. FERDI MARDIAN SARI, SS Bin ARIYO SARI
146 — 72
2015 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran DanBendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2016 tanggal 22 September 2016 (para terdakwadalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 10Oktober 2016 atau atau setidak tidaknya terjadi pada waktu lain dalam tahun2016, bertempat diKantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan diJalan Lubuk DurianLubuk Sini (Lubuk Sini Simpang Klindang) KabupatenBengkulu Tengah atau setidaktidaknya pada suatau
91 — 33
Denganmaksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain,berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/ orang laintersebut adalah suatau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hakorang lain.Menimbang, bahwa berdasarkan Faktafakta Hukum yang terungkap selama prosespersidangan yang berasal dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkandengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan , bahwa benar PT.