Ditemukan 3049 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satya sarwa satia satra salwa
Penelusuran terkait : Satwa. Satwa;langka
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TILAMUTA Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tmt
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Sri Zainal Arifin, SH
4.Alim Bahri, SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
1.Kadir Musa Alias Kadi
2.Moh. Ikbal Nur Musa
127 — 61
  • 41 Tahun 1999, Kawasan hutanterbagi atas:Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tmt KM HA AA > e Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutan;e Hutan lindung yaitu hutan untuk penyangga sistem kehidupandan melindungi suatu wilayah dari bencana alam seperti banjir,kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya;e Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri tertentu,yang mempunyai tugas pokok pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-04-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2018
Tanggal 5 Juli 2018 — TEGUH BOEDIYANA., DKK VS PRESIDEN RI;
161 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 27 P/HUM/2018BAB I Ketentuan UmumPasal 1:Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian darisiklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yangdipelihara maupun yang di habitatnya;Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukansebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasilikutannya yang terkait dengan pertanian;Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yangmasih
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Pidana Umum
Register : 25-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Sbw
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H.
Terdakwa:
1.MUHADI als GENTO
2.SYUKRAN als SUKUR als AMAQ OPI
389 — 41
  • Rp.275.840(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah); Bahwa bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melakukanHalaman 39 dari 61 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Sbwpenebangan pohon dalam kawasan hutan tentu tidak dapatdibenarkan dan bententangan dengan ketentuan dalam UU Nomor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakanHutan; Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhandan satwa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 17-03-2017 — Putus : 14-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 157/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 14 Juli 2017 — Tn.EFENDI DKK >< MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CS
720 — 535
  • Koridor satwa Naca le Jeurneh dengan luas 200 Ha, terletak diKabupaten Aceh Selatan;c. Kawasan bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih,terletak di Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya; dand.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — BAHRI, DKK vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DK
155 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan untuk bersamasama menjaga kelestarian Daerah AliranSungai (DAS) sebagai penghasil air bersih dan air untuk pertanianpersawahan, situssitus budaya, satwa yang dilindungi terdapat digunung Rajabasa;6. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Para Penggugat yang mewakilimasyarakat yang tinggal disekitar gunung Rajabasa tidak dirugikan, bahkanmendukung keberadaan PT.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 08-07-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 24
  • Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Son Bahwa Siapa yang menentukan kawasan hutan diwilayah sungai harusdilindungi Yang menentukan menjadi kawasan hutan lindung adalahberdasarkan kesepakatan pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat; Bahwa ada criteria sungai yang harus dilindungi Kalau menurut teorisaya semua yang ada jaringan sungai apalagi berada di bagian hulu wajibdilindungi; Bahwa Menurut ahli yang dilindungi itu apa saja Yang dilindungi adalahsemua ekosistem yang berada di atas kawasan sungai termasuk satwa
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 08-08-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 80 / PDT / 2016 / PT.SMR
Tanggal 8 Agustus 2016 — MANSYAH, S.H., selaku ahli waris dan kuasa ahli waris almarhum M. IDRIS MADUN, bertempat tinggal di Jalan Kasimudin, RT. 1, Tanjung Palas Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum., MOSES ADIL OMPU SUNGGU, S.H., BENY P. LUMBANTORUAN, S.H. dan AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., Para Advokat pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan P. Antasari, RT. 2, Nomor 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/AD-P/TOS/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PELAWAN; M E L A W A N : CV. ALAM INDAH yang diwakili oleh Direkturnya yaitu HARTANTO, berkedudukan di Jalan Berantas Nomor 48, Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I WAYAN SUPARMIN, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm I WAYAN SUPARMIN & PARTNERS yang berkantor di Jalan Merdeka, Nomor 139 C, Tangerang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2015 dan juga memberikan Kuasa Khusus kepada AZIZAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Sungkai, RT. 35, Nomor 39, Kelurahan Selili, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERLAWAN; D A N 1. ADJI RACHMADSYAH Bin DATU MAHARADJA DINDA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Cina, Gang 5, RT. 5, Kecamatan Teluk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I; 2. Ahli Waris AJI RADEN MUHAMMAD HUSIN Bin SULTAN MOHAMAD SIRANUDIN yaitu ADJI PAUJIAH, ADJI PAULINA, ADJI ASLINDA, bertempat tinggal di RT. 6, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II; 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Cq. Bupati Berau, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Nomor 1, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Drs. H. JONIE MARHANSYAH, Drs. H. ANWAR, Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., MM., MUHAMMAD SAID, S.H., M.H., RENNY IRAWATI, S.H., M.H. dan PURWO SUTOPO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/47/HK/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERLAWAN III; 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan RI sekarang Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada AGUS PRABOWO, S.H., M.Si. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ks.2/IV-SET/2015 tertanggal 16 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERLAWAN IV; 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada KRISNA RYA, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ks.9/Menlhk-II/2015 tertanggal 19 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TURUT TERLAWAN V; 6. Puskopad A DAM VI Tanjung Pura sekarang Puskopad A DAM VI Mulawarman, berkedudukan di Jalan Tanjung Pura IV, Nomor 1, RT. 18, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERLAWAN VI; Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan VI untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERLAWAN;
171 — 56
  • Berantas No.48, Samarinda,sesuai Surat Ijin Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri(SATSDN) No : 522/331Ek.I/2008 tanggal 30 April 2008 yangdiberikan Pemerintah Kab.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Tjt
Tanggal 28 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.SAJIMIN SH
2.MHD.FAJRIN, SH
Terdakwa:
1.ACHMAD SALEH Bin UMAR ERMULAN
2.MULIADI SIRAIT Bin NURDIN SIRAIT Alm
83 — 38
  • cukup untuk membuat keseluruhanunsur ini terpenuhi;Menimbang, bahwa unsur ini memiliki subunsur yang mandiri yaitu ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan dimana yang dimaksud dengan kan pada subjekkalimat tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 4 UURI Nomor 45 Tahun 2009adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di dalam lingkungan perairan sedangkan lobster telah menjadipengetahuan umum merupakan satwa
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 81/Pid.B/LH/2020/PN KLT
Tanggal 7 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SEFRI HENDRA
Terdakwa:
NOERMAN WIDODO BIN WIBOWO
394 — 34
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan TerdakwaNOERMAN WIDODO Bin WIBOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengangkut satwa
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-08-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 14-01-2017
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 287/Pid.Sus/2016/PN.Sak
Tanggal 19 Oktober 2016 — -Terdakwa DADI BIN Alm TRISNORJO
88 — 37
  • Riau Nomor: 22.05/Planhut/242 tanggal 18 Mei 2016;Bahwa adapun fungsi kawasan hutan diatur dalam peraturanpemerintah No. 66 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan adalahsebagai berikut:a) Hutan konversi yang terdiri atase Cagar alam dan marga satwa;e Hutan pelestarian alam yang terdiri taman nasional taman hutanraya dan hutan wisata alam;e Hutan buru;b) Hutan lindungc) Hutan produksi yang terdiri dari:e Hutan produksi terbatas;e Hutan produksi biasa;e Hutan produksi yang dapat dikonversi;Bahwa
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 12-05-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 26-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 113/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 11 Nopember 2015 — LARDIS A. LAZARUS MANULLANG;1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. NUSA WANA RAYA
512 — 116
  • Hal iniditegaskan pula didalam pasal 17.Bahwa didalam penjelasan pasal 17 disebut : Selain hukumperundangundangan, di beberapa tempat di Indonesia masihberlaku Hukum Adat, antara lain tentang pembukaan hutanpenggembalaan ternak, pemburuan satwa liar dan pemungutanhasil hutan.
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN TILAMUTA Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tmt
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Sri Zainal Arifin, SH
4.Alim Bahri, SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
1.Kadir Musa Alias Kadi
2.Moh. Ikbal Nur Musa
108 — 45
  • 41 Tahun 1999, Kawasan hutanterbagi atas:Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Tmt KM HA AA > e Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutan;e Hutan lindung yaitu hutan untuk penyangga sistem kehidupandan melindungi suatu wilayah dari bencana alam seperti banjir,kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya;e Hutan konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri tertentu,yang mempunyai tugas pokok pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa
Pengadilan PN Kaimana Pidana Khusus
Register : 06-09-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN Kaimana Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Kmn
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ASENLY LEFRAN KAMBUAYA, S.H.
Terdakwa:
PT. ANEKAWOOD PROFILINDAH dalam hal ini diwakili olehDAVID INDRA PRIYATNA, S.E
592 — 520
  • Hutan konservasi, untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan,satwa dan ekosistemnya;c. Hutan produksi, untuk memproduksi hasil hutan;Dasarnya Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan; Ahli menerangkan bahwa prosedur pemamfaatan kayu dalam kawasanhutan produksi seseorang atau badan hukum harus mengajukanpermohonan pemamfaatan/ pemunggutan dan memperoleh jjin daripejabat yang berwenang.
    melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutanuntuk jangka waktu dan volume tertentu;c. ljin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistemdalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHKRE adalah ijinusaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutanalam pada hutan produksi yang memilikiekosistem penting,sehingga,dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilanya melaluikegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistemhutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan,penangkaran' satwa
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
266 — 810
  • Bahwa Kegiatan yang dapat diizinkan untuk dilakukan dalam kawasanhutan lindung yaitu : Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 TentangTata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan SertaPemanfaatan Hutan Pasal 24 sampai Pasal 26 disebutkan antara lain :Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son Pemanfaatan Kawasan : dilakukan melalui kegiatan usahabudidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur,budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa danbudidaya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 19-07-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 125/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Desember 2013 — PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
149 — 102
  • 2013/PTUNJKT124semuanya ada, kita ambil contoh ada nilai yang terkait aspek karimetik itu sangatberkaitan pula dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 terkait erat dengan PPNo. 7 tahun 1999 tentang Perlidungan Flora dan Fauna termasuk juga terkait jugadengan Keppres terkait dengan Keppres, sertifikasi konvensi maupun langsamkonvensikonvensi Saicklas yang merupakan Konvensi Internasional yang telahdiratifikasi Pemerintah RI yang intinya harus melindungi sebuah ekosistem yangterancam, harus dilindungi satwa
    atau binatang dan tumbuhan yang langka danterancam yang kedua jasa lingkungan terkait mata air itu terkait dengan PP 30 tahun2011 yaitu tentang sungai dan sepadannya lalu terkait juga dengan mata airterkait dengan Keppres 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lingkungan Hidup, lalukita lihat lagi tentang SO diatas 40%, terkait dengan Keppres No. 32 Tahun 1990tentang Kawasan Lingkungan Hidup, maupun juga perlindungan fauna dan daerahperlindungan satwa, jadi kalau kita lihat nilai HCV berkaitan erat denganperundangundangan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 20-03-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 81/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
389 — 234
  • Membiayai upaya penyelamatan satwa dan flora langkayang berasal atau mempunyai habitat di areal yangdilepaskan.b. Menangani konflik yang terjadi antara satwaliar danmasyarakat atau gangguan satwa terhadap kegiatanbudidaya berdasarkan prinsipprinsip konservasi.c. Mencadangkan sebagian areal untuk koridor satwa tempatpenyelamatan (refugee) dan habitat sementara terutama dilokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.;Bahwa setalah mendapatkan Kep.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-04-2011 — Upload : 25-07-2012
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 690/Pid/B/2010/PN.SIM
Tanggal 21 April 2011 — SAIDA BR PURBA
33 — 4
  • Putusan No.690/Pid.B/2010/PN.SIMe Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pengamanandan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan KabupatenSimalungun yaitue Melaksanakan monitoring lokasilokasi pencuriankayu dari kawasan hutan di Kabupaten Simalungun;e Mendata Jlokasilokasi rawan terhadap pencuriankayu, perambahan hutan, pembakaran hutan danpencurian satwa yang dilindungi;e Melaksanakan pembinaan terhadap polisi kehutanan diKab.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 30-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.Irwan Said, S.H.
3.GDE ANCANA, SH
Terdakwa:
1.Rahman Als Ciu Bin Daeng Eci
2.Sultan Als Sul Bin Lariando
373 — 138
  • 2UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehpemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinyaPemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:e Hutan Konservasi (HK) yaitu kKawasan hutan dengan ciri khas tertentu,yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhandan satwa
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 26-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bls
Tanggal 22 Januari 2015 — Ir. E R W I N
364 — 188
  • Areal yang berupa kawasan lindung seluas 2000 (dua ribu) hektarberupa areal yang wajib dialokasikan sebesar 10 % dari luasankonsesi yang diperuntukkan sebagai hutan penyangga, kawasanpelindung satwa dan flora, areal ini tidak ada yang terbakar..
    Areal yang berupa kawasan lindung seluas 2000 (dua ribu)hektar berupa areal yang wajib dialokasikan sebesar 10 % dariluasan konsesi yang diperuntukkan sebagai hutan penyangga,kawasan pelindung satwa dan flora, areal ini tidak ada yangterbakar..
    Areal yang berupa kawasan lindung seluas 2000 (dua ribu) hektarberupa areal yang wajib dialokasikan sebesar 10 % dari luasankonsesi yang diperuntukkan sebagai hutan penyangga, kawasanpelindung satwa dan flora..
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8386 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Namun, dalam kontrak sewamenyewa, kontrakpenangkaran satwa primata, dan kontrak pengangkutan hasil hutan, peristiwademikian jarang sekali dicantumkan sebagai bentuk atau peristiwa force majeure.Berikut ruang lingkup force majeure yang diatur dalam beberapa peraturanperundangundangan.106 Lihat Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, Pasal 29 ayat (1) Angka 10 Keppres No.80 Tahun 2003,Peraturan Perbankan, dan Kontrak Pengeboran di Darat.107 Lihat Pasal 22 ayat (2) huruf J UU No.18 Tahun 1999 juncto
    Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 82 pemogokan, embargo, huruhara, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, dan gempa bumi.Kontrak Sewamenyewa Rumah, ruang lingkup force majeure antara lain:bencana alam, banjir, gempa bumi, atau keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah.Kontrak Kerja Sama Pengolahan Kayu Jati dan Mahoni, ruang lingkup forcemajeure antara lain: banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.Kontrak Kerja Sama Penangkaran Satwa
    Kontrak diperoleh dari R.Soeroso, 2007, ContohContoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalamPraktik, Sinar Grafika.Perjanjian Kerja Sama Penangkaran Satwa Primata. Kontrak diperoleh dari R. Soeroso,2007, ContohContoh Perjanjian yang Banyak Dipergunakan dalam Praktik, SinarGrafika.Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Corporate Plan. Kontrak diperoleh dari R.