Ditemukan 2987 data
134 — 29
bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT,setidakidaknya di tahun dua ribu dua puluh, setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Ill15 Kupang, telahmelakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untukmenguntungkan din sendin atau orang lain secara melawan hukum denganmemakai nama palsu atau martabat (hoedanighheid) palsu; dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memben
167 — 47
;Ayat 2: Dalam pemeriksaan persiapan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), Hakim:a. wajib memben nasihat kepada penggugat untukmemperbaiki gugatan dan melengkapinya dengandata yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluhhan.; Ayat 3: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakangugatan, maka hakim menyatakan dengan putusanbahwa gugatan tidak dapat diterima.
TPIa. wajib memben nasihat kepada Penggugat untukmemperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan datayang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau PejabatTata usaha Negara yang bersangkutan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamAyat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan,maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa Gugatan tidak dapat ditenma.Bahwa dalam tahap pemeriksaan persiapan PENGGUGAT tidakmampu memperbaiki Surat
53 — 19
Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memben peluangpemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agarpara Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidanadi bawah minimum khusus harus benarbenar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan.
269 — 149
Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuandalam ayat (2) ini.Bahwa Penjelasan Umum PP Nomor 24/1997 menyatakan :Dalam rangka memben kepastian hukum kepada para pemegang hak atastanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktianyang kuat oleh UUPA.
79 — 7
Menyatakan terdakwa AHMAD HAMSUD Bin HALT JAMA bersalahmelakukan tindak pidana "secara bersamasama ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapatdikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yangtelah memben izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke2 KUHPidanaJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam surat dakwaan subsidair.2.
ZAINAL EFENDI, SH., MH.
Terdakwa:
EDY SULLAH AKBAR alias EDY bin ASMANI ALM
94 — 26
Makan AlamRimba Desa Bandung Marga Kecamaan Bermani Ulu Raya Kabupaten RejangLebong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan adiri sendin atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memben
ADE SOLEHUDIN
Terdakwa:
FADLI ALIAS MUH FADLI ALIAS KHATTAB
230 — 140
Dan saal ilu Abdullah memben kam, waktu unlukberpikir ikut bergabung atau Mak hingga besok hari. Kemudian Keesokanharinya di rumah Rustan Abdullah kembali bertanya kepada kami tenlangaapaSsiapa yang jadi ikut ke Gunung Biru dan bergabung dengan KelompokMIT Ali Kalora di Poso. Dan yang setuju dan inshaalah siap bergabung adalabsaksi, Suparman, Terdakwa dan Yadin. Dan sejak saal ilu Abdullah menyuruhkami untuk mempersiapkan fisik dan mental kami.
107 — 145
(dua ribu lima ratus meter persegi),dengan Penggugat rekonvensi;Bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa fotokopi Surat pernyataan yangdibuat dan ditandatangani oleh Xxxxx, Xxxxx dan lbu Xxxxx tertanggal 15Desember 2021 tersebut merupakan akta di bawah tangan dan buktitersebut telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi:Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat pernyataan yangmerupakan pernyataan belaka darn orangorang yang memben pernyataantanpa
110 — 24
permohonan Sita Jaminan adalah ketentuan pasal 227 ayat (1)HIR yang menyatakan:Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelumdijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang adijatuhkankepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan ataumengangkut barangnya, baik yang tidak telap, baik yang tetap, denganmaksud akan menjauhkan barang itu dar penagih utang, maka ketua, atassurat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan,dapat memben
78 — 35
Hal ini diatur dalam pasal 1464KUHPerdata yang menyatakan bahwa Jikapembelian dilakukandengan memben uang panjar, maka salah satu pihak tak dapatmembatalkan pembelian itu. dengan menyuruh memiliki ataumengembalikanuang panjarnya ; Bahwa, semua bukti kepemilikan PT.
204 — 68
;Bahwa dalam pasal 3 Akta Perdamaian menyebutkan sebagaiberikut:Para pengahadap telah bersepakat dengan persetujuan keduabelah pihak untuk mengakhiri sengketa tersebut denganperdamaian (pasal 1851 KUH Perdata), maka antara penghadpyang satu terhadap yang lainnya tidak mempunyai tuntutan apapunlagi dan dengan ini saling memberikan pengesahan dan pelepasan(pembebasan) atas obyek perkara a quo.Dan pasal 5 Akta Perdamaian yang menyatakan sebagai berikut:Para pihak untuk ini saling memben kuasa untuk
134 — 59
kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidan a dilakukan dimana PengadilanNegeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini, Barang siapa denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataurangkaian kebohongan,mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memben
78 — 27
untukmenterjemahkan secara teknis aturan di dalam Peraturan Pemerintah NomorHalaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.MTR24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka aspekkewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan juga secara limitasi mengacupada ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan PemberianHak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkanbahwa:Kepala Kantor Pertanahan memben keputusan
488 — 259
Unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatuMenimbang, bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan*memben sesuatu, dan di dalam penjelasan Pasal 5 juga dinyatakan cukupjelas.Menimbang, bahwa unsur kedua inipun bersifat alternatif
114 — 41
, lalu dijawaboleh saksi RAUDATUL JAINAP, tidak ada kemudian dijawab oleh Terdakwa Il, tidak mungkin tidak=44=melakukan apa, selanjutnya Terdakwa Il memanggil saksi MUHAMMAD RIZALI Als REZA, lalu saksiMUHAMMAD RIZALI Als REZA memberitahukan kepada saksi RAUDATUL JAINAP bahwaTerdakwa , Terdakwa Ill, Terdakwa Ill, Terdakwa IV dan saksi MUHAMMAD MAKI memintabersetubuh dengan saksi RAUDATUL JAINAP, namun ditolak oleh saksi RAUDATUL JAINAP,kemudian saksi RAUDATUL JAINAP Als INAP menawarkan memben uang
110 — 44
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil, antara lainmenyatakan:selanjutnya Mahkamah Agung memben petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeridan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecualidalam halhal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewcht) dan mempunyaihubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.adanya
164 — 70
Pengertian unsurdalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaTerdapat beberapa pengertian mengenai dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya dalam hukum positif kita, antara lain :1) Menurut Undangundang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang TindakPidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi:"Barang siapa memben atau menjanjikan sesuatu kepada seseorangdengan maksud untuk membujuk
Pengertian unsurdalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaTerdapat beberapa pengertian mengenai dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya dalam hukum positif kita, antara lain :3) Menurut Undangundang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang TindakPidana Suap.Hal 228dari 304,Putusan No.58/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstPengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi:"Barang siapa memben atau menjanjikan
sesuatu kepada seseorangdengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatuatau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentinganumum dipidana karena memben suap ........ dst.Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 Undangundang RI Nomor 11Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan"kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangan dankewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yangditentukan oleh organisasi
167 — 128
Sel.justru memben gant rugi kepada tergugat karena telah mencemarkan namabaik dan mengganggu ketentraman Tergugat , llBerdasarkan dail dalil yang kami Kemukakan diatas, maka Tergugat , II mohon kepadaMajelis Hakim untuk memutuskan hal hal sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMengabukan Eksepsi Tergugat Tergugat ll untuk seluruhnya. MenyatakanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini.DALAM POKOK PERKARA1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
158 — 50
Head and Branch Manager Bank Muamalat Indonesia, TBkCabang Jakarta Main Branch adalah cacat hukum danharuslahdibatalkan karena tidak memiliki kedudukan hukum/legal standingberdasarkan Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,sehingga Penetapan Aquo adalah cacat hukum dan harus dibatalkanadalah tidak berdasar hukum sangat kontradiktif karena Pasal 103Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenentukan : Direksi dapat memben
183 — 82
Bahwa hutang, suatu Perseroan (Badan Hukum) telah diaturdalam UU Nomor 37 Tahun 2004, BAB (Ketentuan Umum) Pasal1 angka (6) yang menyatakan Hutang dalah Kewajiban yangdinyatakan/ atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalammata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secaralangsung maupun yang akan timbul dikemudian han atau kontijen,yang timbul karena perjanjian atau undangundang dan yang wayibdipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memben kah kepadaKreditor untuk mendapat pemenuhannya