Ditemukan 3183 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terbuat tergugat terkait terkupas tekat terguat termuat teruat terkiat ternuat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
113 — 61
  • pendapat diatasmajelis hakim berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolakuntuk seluruhnya;Bahwa PARA PEMBANDING merupakan Para Ahli Waris dari AlmarhumRudy Wahyudi yang telah melakukan proses pemecahan Sertipikat Hakatas Tanah pada TURUT TERBANDING sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, di mana Sertipikat Hak Miliktersebut telah terbit pada tanggal 21 Juni 1997 dan merupakan buktikepemilikan terkuat
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 111
  • konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN SEKAYU
Putus : 23-06-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky
Tanggal 23 Juni 2016 —
72 — 9
  • dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;7018.19.20.21.22.Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT XXI dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
    lainsebagainya terkait dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT 57 dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 102/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Fuadri, S.Si, M.Si Diwakili Oleh : Fuadri, S.Si, M.Si
Terbanding/Tergugat I : Arifin Nafi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Faniah
Terbanding/Turut Tergugat II : Hamidah
Terbanding/Turut Tergugat III : Nuraida
Terbanding/Turut Tergugat IV : Emmaliana
Terbanding/Turut Tergugat V : Muzakkir
Terbanding/Turut Tergugat VI : Azhar, S.H. selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat VII : Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
155 — 95
  • Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanC.Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah hakyang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.Bahwa merujuk pada PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 17 angka (2) Dalam penetapan batas bidang tanah padaHalaman 61 dari 109 Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT BNApendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 05-08-2010 — Upload : 23-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 196/Pdt.Plw/2010/PN.Sby
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT. TAMAN PERMAI INDAH VS 1. PT SINAR FONTANA RAYA 2. PT TRIDJAYA KARTIKA 3. BUDI SAID
95 — 29
  • Taman Permai Indah (Pelawan) ;Menimbang, bahwa Sertifikat adalah merupakan alat bukti akte autentik dansebagai tanda bukti hak yang terkuat,sehingga memiliki kKekuatan sebagaialat bukti yang mengikat dan sempurna kecuali dapat dibuktikansebaliknya ;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh Terlawan tidakterdapat bukti yang dapat melumpuhkan bukti surat Plw9 sampai denganPlw168 tersebut diatas,oahkan dalam jawabannya ternyata sejak awalTerlawan telah mengetahui bahwa Tanah yang disita atas
Pengadilan PT JAMBI Perdata Tanah
Register : 24-02-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PT JAMBI Nomor 14/PDT/2014/PT.JBI
Tanggal 14 Mei 2014 — PETROCHINA INTERNASIONAL JABUNG LTD., berkedudukan di Desa Pandan Jaya Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat ; Dalam perkara ini Pembanding/Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. Ahmad Balya, S.H., MH., 2. Putri Ratna Peruchka, S.H., M.Kn., 3. Rizky Muhammad Ichsan, S.H., LLM., 4. Gionardo Maecel B. Sitompul, S.H., MH, 5. Fajar Wisnu Brata, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 ; M e l a w a n : AHMAD ACIL, beralamat di Jalan Suak Kandis Rt. 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat ; Dalam perkara ini Terbanding/Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. Dody Sasmanda, S.H. 2. Muridi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2013 ;
109 — 46
  • disengketakan ;Menimbang, bahwa Koneksitas atau saling persesuaian yang penting dibenarkanhukum bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 307 RBg / Pasal 170 HIR, Pasal 1908KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tanah /lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah milikPenggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun, terkuat
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
156 — 88
  • Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) sendiritelah diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 16-08-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 30-08-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2010/PTUN.BJM
Tanggal 28 Desember 2010 — HABIB H.IDRUS AL HABSYI DKK vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, PT. BUANA KARYA BHAKTI
202 — 132
  • quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986, karena Para Penggugatsesungguhnya sudah mengetahui adanya obyekobyek sengketa setidaktidaknya tahun1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada asasnya peraturan perundangundangan di bidangpertanahan di negara Indonesia adalam menganut sistem berstelsel negatif ke arahpositif, dalam arti sertifikat atas hak tanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
331 — 285
  • mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat; Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangHalaman 72 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Padt.Bth/2019/PN Skmbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
280 — 173
  • danterdakwa melakukan kerjasama dengan ahli waris dari Harun Kalagison dansimson kalagison untuk penggalian c sejak tahun 2008, dan untuk meyakinkanterdakwa, terdakwa menanyakan kepada Kantor Kelurahan malanu dan DisitrikMalanu mengklarifikasi kepemilikan adat milik kalagison, untuk kebutuhanpembangunan Kota Sorong yang sangat diharapkan dari penggalian C tersebut,maka sesuai Pasal 20 ayat 1 UndangUndang No. 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Hak milik adalah hak turuntemurun,terkuat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 12-10-2011 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 20-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 551/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 2 Oktober 2012 — PURWANTO RAHARDJO, MULJO HARDJO RAHARDJO, JUNIUS P RAHARDJO, M E L A W A N TIM LIKUIDASI PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL CQ PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL, IRAWAN SALIM, LISA EVIJANTI IMAM SANTOSO,
155 — 92
  • Pendataran Tanah, yang mengatur tentangPemindahan Hak.Bahwa selain itu, suatu transaksi JualBeli harus dilakukan Pendaftaransebagaimana diatur oleh Pasal 23 (duapuluh tiga) Undangundang No. 5 TahunPUTUSAN No. 551/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Selhalaman 79 dari 1181960 tentang Peraturan Dasardasar Pokok Agraria, hal mana apabila ketentuantersebut tidak dipenuhi, maka memiliki konsekwensi yuridis yaitu Kepemilikannyabelum beralih, meskipun Perjanjian JualBelinya adalah sah.Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang terkuat
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 22-10-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 762/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
1.Hendrick Johnny
2.Ny. Wadayati Lukas
3.Harry Soon
4.Tjen A Kwet
5.Tjen Khin Hon
6.Stella Oeij
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Bidang Pengawasan Bangunan
3.PT. Bank NISP OCBC, Tbk.,
201 — 36
  • hukum adat (terang dan tunai dilakukandihadapan kepala desa) , maka surat bukti P4 ini menurut hukum juga tidakmempunyai nilai pembuktian sah sehingga karenanya juga harus ditolak dandikesampingkan ;Menimbang bahwa pertimbangan surat bukti P 3 dan P4 di atas menuruthukum tidak mempunyai nilai pembuktian sah oleh karena Majelis mendasarkanpertimbangannya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyebutkan bahwa Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK 2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK 3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK 4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK 5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK 6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK 7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK lawan 1.KODIRUN KARYA 2.SRI INDAHWATI 3.AGUNG SRI SADHONO SH 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
125 — 8
  • persengketaan ini;Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No. 121/Pdt.G/2015/PN.PTKBahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening Air sertaRekening Listrik atas objek perkara masih tercatat atas nama PAINO MKmaupun IMB adalah atas nama PAINO MK, hal ini tidak mutlakmembuktikan bahwa objek perkara masih status harta warisan atau hartapeninggalan dari almarhum Paino MK, tetapi yang mutlak membuktikankepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan rumah adalah SertifikatHak Milik yang merupakan hak terkuat
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
88 — 9
  • , RT 003, RW 001,Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dan bukti P15 yangberupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 244/Mujing, tertanggal 31 Januari 2002,Seluas 11 m2, atas nama SURATNO, yang terletak di Krajan, RT 003, RW 001,Desa Mujing, yang menurut Majelis Hakim, kedua Sertifikat tersebut berhubungansecara langsung dengan diri Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Pokok AgrariaNomor. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN AMBON Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HUSNI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.KASIM SILAWANE
2.LA JINA
3.AMURIA
4.LA JUNI
5.LA ARIFIN
6.WA ODE DJU U
7.LA DIMAN
8.LA ATIRI
9.LA ODE SARIU
10.ASWAN
11.LA ODE DAHARI
12.LA REY
13.LA RUDI
14.WA ATIAH
15.LA YUSRON
16.LA MACA
17.LA YANI
18.LA YAMIN
19.WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU
20.WA JU U selaku ahli waris dari LA RIJALI
21.LA EMI
22.WA MIMI
23.LA MANE
24.RASNA
25.LA ODE JAKARA
26.LA MESA alias LA HALIM
27.LA RAMLI
28.LA AMO
29.LA YAFFER
30.WA AMRIA
31.LA JUUI
32.LA ODE YAMIRA
33.WA SAIMA
34.YUSRAN
35.WA ODE AFIA
36.ISNA PARI
37.ABIDIN DOA ENDE
38.Pemerintah Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
39.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
236 — 105
  • Sehingga Sertipikatsertipikat yang diterbitkanoleh Tergugat XXXIX kepada Para Tergugat tersebut, memilikikekuatan mengikat secara hukum dan dilindungi oleh hukum sesualUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Bagian III HakHalaman 44 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN AmbMilik Pasal 20 (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6.
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
374 — 344
  • mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat;Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatHalaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 7/Pat.Bth/2019/PN Skmdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
326 — 193
  • 1997 tentang Pendaftaran Tanah) telahmembuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa TanahSengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, dan bukan ParaPenggugat.Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang ParaPenggugat untuk mensertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videHalaman 232 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps42.pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
154 — 105
  • konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP, Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP, Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor “DRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKAN” berkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB) Dalam hal ini diwakili oleh: - H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB, - Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB, - Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. H.M. SOEHARTO, Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO, - Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ; - SIGIT HARDJOJUDANTO, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ; - BAMBANG TRIHATMODJO, Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ; - SITI HEDIATI HARIYADI, SH., Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ; - HUTOMO MANDALA PUTRA, Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ; - Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ; 3. MANSYUR bin SIMIN, Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. SAIMIN bin AIP, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. MOHAMMAD DAUD, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ; 6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ; 8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ; 9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ; 10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk., Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ; Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ; 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; 12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta, Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ; 13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN. Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
782 — 143
  • Sel.78(UU No. 5 tahun 1960) Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penggelapan
Upload : 13-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 2575/Pid.B/2017/PN.Sby
HENRY JOCOSITY GUNAWAN
235 — 96
  • opzet adalah sikap batin yaitu mens rea kemudian ditujukan di dalamperbuatan (actus reus), jadi jika seseorang mempunyai mens rea kemudian tidakditujukan dalam perbuatan maka tidak bisa dihnukum ;Bahwa tidak ada hukum tanpa kesalahan namun orang yang bersalah bisa tidakdihukum karena ada alasan pemaaf dan pembenar ;Bahwa tidak semua benda menjadi obyek penggelapan ;Bahwa yang dapat digelapkan adalah benda bergerak ;Bahwa hak atas sebidang tanah diatur dalam UU NO. 5 Tahun 1960 yangmenyatakan bukti terkuat