Ditemukan 3577 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumi hukumm
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2016 — PT. ERA SISTEM INFORMASINDO ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
181 — 112
  • Aspek Legalitas Subyek Hukuma. Keabsahan subyek hukum perusahaan : verifikasi kKeabsahanformil dan materiil subyek hukum perusahaan/pemilik kapal;b. Kelengkapan' perizinan usaha perikanan : verifikasikeabsahan perusahaan untuk melakukan usaha perikananserta kelengkapan kewajibankewajiban perizinan yangmelekat pada subyek hukum pemilik usaha perikanan;2. Aspek Perizinan dan Kewajiban Terkait Operasional Kapala. Keabsahan status kapal;b. Kelengkapan dan kepatuhan terhadap Ketentuan SIPVSIKPI;c.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Klk
Tanggal 13 September 2017 — Abdul Haris Bin Luran bin Harun Bin Hamit, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Satui Timur, 21-08-1969, Alamat Desa Dandang RT 001 Kecamatan Pandih Batu memilih domisili di kantor kuasanya dalam hal ini juga bertindak untuk : 1. Diri sendiri, (Bukti P-1) 2. Selaku dari ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dan karenanya untuk mewakili para ahli waris almarhum Luran Bin Harun Bin Hamit dalam hal ini memilih berdomisili hukum di tempat kuasanya tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. JUNAIDI AKIK, SH. MM. M.Si dan M. NAWAWI HASBY MAHBARA, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum MZ.Akik & Associates, beralamat di Jl. RTA.Milono KM.5,8 Nomor 105 Palangka Raya dan Kantor Perwakilan di Jalan Darung Bawan RT.02.Pulang Pisau Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 02/2017/SK/PN Klk tanggal 18 Januari 2017; MELAWAN 1. Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (SRI RAHAYU,SE) beralamat di Jalan Pembangunan RT 01 Pangkoh sebagai .....................................TERGUGAT I; Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/III/DKA/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 11/2017/SK/PN Klk; 2. Sekretaris Damang Kepala Adat Dayak Kec. Pandih Batu (MARDARIUS, S.Pd) beralamat di Jalan Sangkalemu RT 03 Pangkoh Hulu sebagai ............TERGUGAT II; Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/IV/DKA/2017 tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 13/2017/SK/PN Klk; 3. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Bupati Pulang Pisau Cq. Camat Pandih Batu Cq.Kepala Desa Dandang (SYARPANI) beralamat di Jalan Patih Rumbih RT 02 Desa Dandang untuk selanjutnya disebut ....................................TERGUGAT III; Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MARYADI IDHAM KHALID, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yang beralamat kantor di Jalan W.A.D Duha Komplek Perkantoran Desa Mantaren I Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DD/III/2017 tertanggal 31 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 April 2017 Nomor 10/2012; 4. ABDUL HASAN BIN JALIL beralamat di Jalan Malijo Gang Alvokat RT 11 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan saat ini berada di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IV; 5. NIRWAN PURBA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT V; 6. HADI KUSUMA Bin SALMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT VI; 7. SURIADI SY Bin SYARKAWI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ...............................................TERGUGAT VII; 8. ABAS Bin MUKMIN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII; 9. BENNY MURDANI/ELBI Bin HASAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT IX; 10. KAMSIAH Binti SUKMAN beralamat di Desa Dandang RT.01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................TERGUGAT X; 11. KAMRANI Bin ALI beralamat di Desa Dandang RT. 01 Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk selanjutnya disebut sebagai ................................................TERGUGAT XI; Dalam hal ini Tergugat V, VI, VII, X dan XI memberikan kuasa khusus kepada ISMAIL, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum ISMAIL SH & REKAN yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 16 Maret 2017 Nomor 07/2017/SK/PN Klk;
104 — 23
  • FAKTA HUKUMa. Bahwa Penggugat memiliki bidang tanah dengan ukuran Panjang kuranglebih 10.200 depa (17.340 meter) lebar sayap kanan kurang lebih 250depa (425 meter) dan sayap kiri kurang lebih 150 depa (255 meter) danluas keseluruhan kurang lebih.11.791.200 meter kwadrat atau 1.179,12Hektar yang terletak di Desa Dandang Kecamatan Pandih BatuKabupaten Pulang Pisau merupakan tanah warisan dari almarhum LuranBin Harun bin Hamit berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Hak(Bukti P.2);b.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
526 — 303
  • Para Penggugat pada Romawi VI angka 04 halaman 17 s/d 19 yangmenyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asastertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asasproporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas bertindak cermat, asaskebijaksanaan, asas penyelenggaraan kepentingan umum, adalah dalil yang tidakberdasar hukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 PK/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — I. BUPATI HALMAHERA TENGAH., II. PT. MINERAL TROBOS VS PT. FAJAR BHAKTI LINTAS NUSANTARA;
302 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat/Terbanding, justru telahmenguatkan pertimbangan hukum tersebut, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasarberpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamayang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada tanggal 02 Desember 2015 haruslah dikuatkanditingkat banding ini (halaman 23 alinea 1);Bahwa Pertimbangan Hukum (legal reasoning) seperti itu sesualdengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesiayang harus secara jelas dan terang dan pertimbangan Hukuma
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 26-08-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2050/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 22 Juli 2020 — Suraya Bibi, SH. binti H. M. Yunus Naru, SH MELAWAN Melawan Syamsuddin, SH. MH. bin Drs. Kamaruddin P BANK BRI Cabang Somba Opu BANK BTN Jalan Kajaolalido
120 — 130
  • kesimpulan tertanggal 24 Juni 2020, demikian pulaTergugat Konpensi/Penggugat ReKonpensi mengajukan kesimpulantertanggal 24 Juni 2020 dengan tetap mempertahankan dalilnya masingmasing baik dalam Konpensi maupun dalam reKonpensi dan memohonputusan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal24 Juni 2020 ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhalyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2006 — Putus : 23-08-2007 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1080/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel.
Tanggal 23 Agustus 2007 — PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA Lawan 1. MUNIAH binti MUSA bin TOJIB 2. MARALI bin MUSA bin TOJIB 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOJIB 4. PEMERINTAH RI. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA PEMERINTAH RI. eq. BADAN PERTANAHAN NASiONAL KANWIL PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 6. LBH FBR 7. Dr. DELHIANA THALIB 8. AHLI WARIS ENTONG BAHRUM bin BANI 9. ASMAH binti BANI 10. SITI binti BANI 11. H.A. AZIZ 12. PT. INDONESIA SALES ORGANIZATION (PT. ISO)
298 — 197
  • Surat Ukur cacad hukuma. Keadaan tanah tidak kosongBahwa keadaan tanah yang disebutkan dalam 2 Surat Ukur yaitu Surat Ukuryang diterbitkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor422/S/2000 tanggai 23 Nopember 2000 dan Surat Ukur yang diterbitkanKantor Pertanahan Jakarta Selatan Nomor 00307/2000 tanggai 30Nopember 2000 tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada.Dalam kedua Surat Ukur tersebut disebutkan keadaan tanah adalahsebidang tanah pekarangan kosong.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 27-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 293/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat:
Vigor Agung Waluya Yoshuara
Tergugat:
1.Ni Ketut Merti, S.Sos
2.I Ketut Reden
3.I Nyoman Tege.A
4.I Nyoman Miste
Turut Tergugat:
1.Ulce Iritherina Sudjateruna, SH
2.Gede Pasek Suardika, SH.MH
3.Ni Nyoman Ayu Trisnawati
4.Ir. I Wayan Adnyana, SH.M.Kn
5.Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Badung
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
89 — 65
  • Oktober 2019, yang hasil selengkapnyasebagaimana termuat dan lIterlampir dalam berita acara perkara ini;Menimbang, bahwa Para Pihak masingmasing telah mengajukankesimpulan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 26-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 634/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 26 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. Asrul Masir Harahap, M.Pd. Diwakili Oleh : DANIEL OCTAVIANUS, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT.Putra Pandawa Asli dahulu PT.PPA Consultans
762 — 657
  • menjadi negatif atauapabila perseroan merugi sehingga bahkan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tidak dapat serta merta mengklaim ataumeminta pengembalian ganti rugi quod non kalaupun memangbenar, sebesar nilai yang ia dalilkan yakni sebesar 3% (tiga prosen),karena bahkan ia seharusnya ikut menanggung kerugian;Bahwa berdasarkan uraian diatas mengenai gugatan obscuur libel tersebutmaka nyatalan bahwa gugatan Penggugat Konvensi / TergugatRekonvensi dalam perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukuma
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1301 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — H. SUDENDI, S.E., M.M
89 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • FAKULTAS HUKUMA. Laboratorium Hukum351 PC 20 UnitMerek/Type : HP/Slimline 5389D352 Printer 10 UnitMerek/Type : epson/t1 1353 Printer Laserjet 2 UnitMerek/Type : Canon/LBP3050354 Mesin Tik Manual 1 Unit Merek/Type :BROTHER/MT2000Hal. 73 dari 178 hal. Put.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 23-11-2020 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Tergugat:
1.Notaris/PPAT Singgih Kurniawan, SH., MKn
2.PT. Aldy Wijaya
3.Vita Oktavia Ningsih
4.Bank Perkreditan Rakyat Delta Arya
5.Koperasi Serba Usaha CU Sang Timur
6.Koperasi Simpan Pinjam Tinara (Multi Dana Sejahtera)
7.Koperasi Serba Usaha Gajah
343 — 58
  • Eksepsi Penggugat Bukanlah Pihak Yang Benar Dalam KapasitasnyaMenggugat (Exceptio Legal Standi In Officio)Bahwa Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum yang benar dalamkapasitasnya untuk menggugat Tergugat VI karena Penggugat tidakmenjelaskan kedudukannya masingmasing baik secara jelas dalamhubungan hukum yang terjadi secara langsung antara kedua belah pihak,sehingga atas tidak terangnya kedudukan masingmasing subyek hukuma quo membawa konsekuensi menjadi kaburnya kedudukan hukum (legalstanding)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-11-2016 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 779/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Agustus 2017 — YAYASAN SUPERSEMAR Lawan 1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2.Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia Turut Tergugat: 1.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. 3.PT. Bank Yudha Bhakti. Tbk 4.PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari 5.PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra Seribu Sembilan Ratus Dua Belas 6.PT. Samuel International
280 — 352
  • Maka berdasarkan hukuma cara yang berlaku,secaraabsolutMajelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta SelatanHal 64 dari 120 hal Putusan No. 779/Pdt.G/2016/PN.Jkt.seldalamperkarainisepatutnyamenyatakantidakberwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini.4. Karena eksepsi ini mengenai kKewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelumpemeriksaan atas pokok perkara.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
592 — 671
  • Keputusan TUN Objek Sengketa II tidak bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Objek Sengketa II tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kepastian Hukum,Asas Kecermatan, Asas Larangan SewenangWenang dan Asas TertibPenyelenggaraan Negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarhukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 30 Tahun
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 35/PDT/2018/PT MND
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. Coca Cola Indonesia
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
183 — 203
  • Oleh karena itu, sudahsepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormatmembatalkan Putusan Provisi tersebut.Putusan Provisi Sudah Sepatutnya Dibatalkan Karena PengadilanNegeri Manado Keliru dalam Membuat Pertimbangan HukumA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3468 K/PDT/2012
Tanggal 23 Juni 2014 — SOENARJONO, DKK VS AFEN SISWOYO, DKK
405 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari pertimbangan hukuma quo terungkap bukti yang merupakan fakta hukummembuktikan kepemilikan Pemohon Kasasi/Pembanding IV/Tergugat IV atas tanah sengketa;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Judex Facti halaman164 alinea ke3 selengkapnya Menimbang, bahwaberdasarkan bukti T.IV/PR.1.9 berupa Surat Kepala KantorAgraria Nomor 1023/sub.dit/Agr/I976 tanggal 23 Februari 1976dihubungkan dengan bukti T.IV/PR.1.10 Salinan Girik Nomor718 dan dihubungkan dengan bukti T.IV/PR.1.11 berupa SuratKeterangan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
108 — 27
  • PARA PENGGUGAT MENDAPATKAN HAK GUNA BANGUNAN SECARASAH BERDASARKAN HUKUMa. Pembeli yang Beritikad Baik dilindungi oleh Undangundang1) Melalui Jual Beli di hadapan Notaris / PPATBahwa PARA PENGGUGAT mendapatkan Hak Guna Bangunansecara sah di hadapan hukum yang dilakukan berdasarkan Akta JualBeli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT sehingga PARAPENGGUGAT merupakan pemilik atas Hak Guna Bangunan yangsah dan dilindungi oleh Peraturan Perundangundangan yangberlaku.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 211/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 14 Maret 2017 — 1. COKORDA GEDE NARA JENANA; 2. COKORDA GEDE NARA KRISNANDA sebagai: PARA PEMBANDING L a w a n: 1. KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING sebagai TERBANDING I 2. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, QQ, KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING II ; 3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA QQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA sebagai: TERBANDING III; 4. GUBERNUR BALI sebagai: TURUT TERBANDING I; 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR sebagai:TURUT TERBANDING II
86 — 52
  • Bahwa Tergugat III tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukuma.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 500/Pdt.G/2015/PAJP
Tanggal 12 Mei 2016 — Aida Abdullah binti Abdullah; Jihan binti Agies Hamidi; Anisah binti Muhammad Mahdi; Samirah binti Ageis A. Hamid; Manal binti Ageis A. Hamid; Sami bin Ageis A. Hamid; Sausana binti Ageis A. Hamid;
133 — 102
  • Kuasa Hukumnya telah pula mengajukankesimpulan secara tertulis tertanggal 07 April 2016 yang pada pokok isinya Tergugat tetappada dalildalil jawaban dan tututannya baik dalam dalam konvensi maupun dalamrekonvensi;Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masingmasing melaluiKuasa Hukumnya mohon putusan;Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidangperkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Waris
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk melawan Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
219 — 52
  • MENCAMPURADUKAN ANTARA PEMBAGIAN HARTA WARISDENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 1360 K/Sip/1973 tanggal 14 juli 1976, berikutkami kutip: "Gugatan tidak dapat diterima atas alasan terdapatpertentangan antara posita dengan petitum, yakni petitummeminta penggugat disahkan sebagai pemilik sedang positagugatan adalah HGU".b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-07-2013 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 410/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 21 Juli 2014 — SUMATRA PARTNERS LLC, Lawan 1. MARDJONO REKSODIPUTRO, 2. RICKY S NAZIR, 3. FERRY P.MADIAN. 4. EMIR NURMANSYAH, 5. NAFIS ADWANI, 6. RITA TYASTUTI TAUFIK, 7. AGUS AHADI DERADJAT, 8. WOODY PANANTO, 9. CHANDRAWATI DEWI, 10. LUKY I WALALANGI, 11. SAHAT M.SIAHAAN, 12. HERRY NURYANTO KURNIAWAN, 13. NURDIN ADIWIBOWO, 14. FREDDY KARYADI, 15. KEVIN OMAR DIDHARTA, 16. OENE J. MARSELLE, 17. GIFFY PARDEDE, 18. ELSIE FRIESKA HAKIM, 19. FIESTA VICTORIA, 20. MICHELLE PUTRIE MANUHUTU, 21. CHRISTINE HAKIM, 22. EVA FATIMAH FAUZIAH,
1132 — 1389
  • BAHKAN jikapun TURUTTERGUGAT II memiliki pengetahuan hukum Indonesia, TURUT TERGUGAT IIdilarang untuk memberikan pendapatnya tentang hukum Indonesia.PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUMA.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-12-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1266/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KARNO WIDJAJA
2.INGEWATI PUGUH
Tergugat:
LENNY RANOEWIDJOJO
118 — 31
  • PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERWENANG MEMERIKSA DANMEMUTUS PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUMA QUO14.Bahwa berdasarkan tempat kedudukan/tempat tinggalTERGUGAT yang telah diketahui secara pasti oleh PARAPENGGUGAT, maka dalam perkara perdata a quo berada dalamwilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudahtepat apabila PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan a quokepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR: yang menentukan bahwayang berwenang