Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Januari 2022 — Penggugat:
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
595 — 340
  • Dengandemikian sama sekali tidak melangar asas rechmategheid;Bahwa terbutnya Objek Sengketa aquo tidak mengandung cacat yuridisdari aspek wewenang, aspek prosedur formal dan aspek substansimateriil dan oleh karena itu beralasan jika Gugatan PENGGUGATditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT.43.Bahwa perkenankan TERGUGAT II INTERVENSI menurunkanJurisprudensi MA sebagai serikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — P.T. BANK OCBC NISP. Tbk VS CUCU DJUHANA, DKK
142 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/oburuh dan pengurus serikat pekerja/ouruh selamadan sesudah melakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal 71ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-08-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 06-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 13 Nopember 2014 — Dr. H. CHRISTEA FRISDIANTARA vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG dan SULIK LESTYOWATI, SH. M.Hum
183 — 120
  • dilihat dari undangundang yangdipakai untuk mendakwa, kalau dalam putusan mereka terbuktimalakukan pelanggaran yang didakwa dengan undangundang pemilumaka akan terkena tindak pidana pemilu, kalau mereka tidak terbuktiatas dakwaan tersebut maka putusannya NO atau tidak dapat diterima;Bahwa kalau ahli melihat sepintas bahwa terdakwa telah melakukanpelanggaran undangundang nomor 8 Tahun 2012, undangundang ituadalah undangundang pemilu maka kalau terbukti maka pelanggaranpemilu, kalau terbukti telah melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 777/PDT/2018/PTDKI
Tanggal 31 Januari 2019 — HARIYATI WIDJAJA (DIRUT PT.JAYA NUR SUKSES) >< KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)JAKARTA IV CS
253 — 170
  • Jaya Nur Sukses (Dalam Pailit), berikut segala apa yangberada diatasnya, termasuk namun tidak terbatas pada bangunanbangunan, pohonpohon, pagar, perkerasan, dan segala benda lain yangHalaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 777/Pdt/2018/PT.DKI52.53.54.55.56.Diberada di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 KUHPerdata) dengan tidak menghilangkan/melangar hak orang lain;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan fakta hukum tersebut, terang danjelas dalil Penggugat adalah suatu dalil yang tidak mempunyai
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 25-09-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN SDA
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
SUNARTO, S.H
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan R.I cq. Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia cq. Direktor Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
264 — 136
  • Sudarto, S.H. dan Zainal Abidin Farid,sebagai berikut:Bahwa suatu perbuatan dianggap telah melangar hukum dandapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaituadanya unsur actus reus (physical element) dan unsur mensrea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkanunsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukanperbuatan.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 14-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 28/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
Damsi Asmara
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
IBNU YURIN, SE
260 — 164
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensitelah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya secara eCourt tertanggal 3Agusus 2021 yang berisi sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSIA. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara A quo adalah SertifikatHak Milik Nomor 11618/Se.M Surat Ukur Tanggal 9012009Nomor 14/Se.M/2009 Luas +800 m?
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 11-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 10/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 11 Mei 2020 — Penggugat:
PT. GRIYA LESTARI JAYA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
293 — 309
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).; 4.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum Penggelapan
Register : 10-11-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 370/Pid.B/2016/PN Pbu
Tanggal 31 Januari 2017 — YULIANTO Bin TARISO
53 — 4
  • KERTODIMEJO, saksi RUBIANTO AlsTOGOK Bin KAMIRIN, Saksi LASIDI Bin KASFI dan saksi LANGGENGBin KATEMUN pernah menyewa alat berat melalui Terdakwa namuntidak mengetahui alat berat tersebut milik siapa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu yang ke1 adalah melangar
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama
Register : 18-12-2020 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 0830/Pdt.G/2020/PA.Sglt
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 58
  • Tergugat Rekonvensi yang telah melangar janji yangdibuat sendiri bersedia meninggalkan semua haknya sebagaimanadimaksud dalam isi perjanjian, siap ditalak 3 (tiga) meninggalkan rumahtanopa membawa apapun, apakah ini salah Penggugat Rekonvensiapakah ini pelanggaran hukum yang dilakuan oleh PenggugatRekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri, mengulangiperbuatannya yang selingkuh sehingga terpenuhinya surat perjanjianyang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-09-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.K.Kp
Tanggal 10 Juli 2014 — dr. H.M. ROSIHAN ANWAR :Direktur CV. INSAN CIPTA KARYA, alamat Jalan Seroja No. 10 Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai.... PEMBANDING lawan PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS, dkk. Alamat Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : AJI BASKORO, SH, dkk Pekerjaan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat PT. BANK BNI Wilayah 09 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Oktober 2013, semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai ……..................... .................................. PARA TERBANDING
299 — 68
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar pasal 480 KUHP di ancamdengan pidana penjara selama empat tahun.Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV. Tiga Saudara cab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-08-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 28 Nopember 2017 — HUSTOM HALIM ; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
199 — 105
  • Putusan Nomor : 162/G/2017/PTUNJKT.Komisaris Periode 22 September 2005 sampai dengan 24Oktober 2015 dan sekaligus Pemegang Saham Pengendali PT.Bank Perkreditan Rakyat Lumbung Mekar Sentosa yangditerbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memiliki dampak yangsangat merugikan penggugat, melanggar hak hak individuyang dilindungi oleh konstiusi dan melanggar hak hak asasimanusia Penggugat yaitu melanggar hak Penggugat untukmenanam saham didunia perbankan atau dewan komisarissera melangar hak Penggugat untuk
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 617/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. AWAL HATMADI, MM
87 — 10
  • terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal18 Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 31-01-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 01-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 26 Juni 2013 — Penggugat: HAIDIR HAMDANI DKK Terguggat: 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 2. Ir. Yosep Ibrahim
132 — 44
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu:a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak;d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak;e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yunidis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;h.
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Umum
Register : 12-02-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN BAUBAU Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau
Tanggal 8 April 2020 — Penuntut Umum:
MUSRIHI, SH.
Terdakwa:
ERWIN RAMADAN Alias EMING BIN BASO
265 — 96
  • Jika dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melangar pasal 340 KUHP dalamdakwaan Kesatu Primair, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Unsur Barang Siapa.2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.Ad.1.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 30-09-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 September 2014 — PT. SEA WORLD INDONESIA (d/h PT. LARAS TROPIKA NUSANTARA) Melawan 1. PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
697 — 494
  • Kaidah hukumnya menyatakan:Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Juris dalam membatalkanputusan judex facti dengan dasar tidak terpenuhinya ketentuan Pasal70 Undangundang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitatifHalaman 34 dari 81 Putusan Nomor 305/Padt.G/BANI/2014/PN ukt.Utrsecara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum di manapermohonan peninjauan kembali sebagai pemohon pengajuanpermohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusanBANI telah melangar salah satu ketentuan Pasal
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat:
1.Bani Safari, selaku Direktur CV. Lafasa Agrochem
2.Bani Safari, selaku Direktur PT. BYP Technologi Utama
3.Charlie Kosasi, selaku Direktur PT. Tugumas Karyasukses
4.Lily Sujadi, selaku Direktur CV. Citra Pratama
5.Hendry Heng, selaku Direktur PT. Trio Reka Krida
Tergugat:
1.PT Naval Overseas
2.Asep Suryadi
3.Soleman
4.PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero
398 — 472
  • Syaratsyarat yang harus dipenuhi yakni:1) Lokasi harus tertutup di dalam bangunan dengan standardindustri, tidak dipinggir jalan raya yang melangar hak penggunafasilitas umum;2) Menggunakan alat industri sesuai peruntukkannya.
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
132 — 77
  • Menyatakan TERGUGAT telah melangar ketentuan hukumyaituPeraturan Kapolri Nomor ; 8 Tahun 2009 dan Peraturan KAPOLRI Nomor:6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan MahkamahKonstitusi RI Nomor 130 / PUU XIlIl / tahun 2015, sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum mengikatHalaman 11 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm5.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 10-12-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
170 — 40
  • mandiri, tidak berpihak, danmenjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatanhukum;Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalamUndang undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(11), pelanggaran472terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) dapat menjadi alasan bagipihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantianbiaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM KUHAPERDATA HALPasal 1365 Tiap perbuatan yang melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 162/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg.
Tanggal 4 Januari 2016 — ANENG RUSKANDI Bin APIN
67 — 29
  • Perobuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bukansaja melangar Standar Operasional Prosedur UPK, tetapi merupakan perbuatan yangtidak patut dan bertentangan dengan kewajiban Terdakwa yang semestinyamelakukan pengelolaan kegiatan simpan pinjam itu dengan sebaikbaiknya;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur utama yakni unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 10-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1259/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DAVID RICARDO, SH
Terdakwa:
SUJUD GUNAWAN Bin SUKAMTO
63 — 17
  • Quantity) yang tidak terpasang, danitem/bahanmaterialtersebut juga tidak ada di lokasi rumah yang direnovasi,yang bila dijumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 95.925.860, (Sembilanpuluh lima juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu Delapan ratus enampuluh rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kombinasi (campuran) yaitu terdiri dari dakwaan alternative dan dakwaansubsidaritas dimana dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas yaitu Primair melangar