Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-02-2014 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 11 September 2014 — PT. WIRE & WIRE PRIMA INTERNASIONAL;KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK, DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
107 — 45
  • Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa tidak menyebutkan alasanPenolakan Reekport yang jelas, tidak diberitahukan rencana Penolakan Reekportdan tidak diberikan kesempatan membela diri tersebut bertentangan denganUndangundang Dasar, Peraturan PerundangUndangan , Asas PenyelenggaraPemerintah yang baik, dan tidak didasrkan pada prinsipprinsip profesionalismeyaitu MELANGAR : ==a.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 620/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 29 Nopember 2010 — Drs. H HAMKA HALEK M.Si
99 — 8
  • terletak di Keluarahan Pulau Atas KecamatanSamarinda Ilir Kota Samarinda ;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangandengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagaiberikutPrimair : melangar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20tahun 2001 tentang Pemberantasan
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-12-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MUARO Nomor 101/Pid.B/2014/PN Mrj
Tanggal 5 Maret 2015 — YANA MAYA SARI Pgl YANA
261 — 56
  • karena menurut Terdakwa akan terganjal pengurusanSKCK terkait perkara ini;e Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan telah dibenarkanoleh SaksiSaksi dan juga Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN BATUSANGKAR Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bsk
Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat:
1.ADI WARNIS Alias GADIH
2.MAIDARLIS Alias GADIH
Tergugat:
1.SYAFRIDA
2.ROSNA
3.YUSMANIDAR
4.MAIDARNIS
5.AMIR
6.MUKHLIS
7.SYAHRIAL
8.YASNIMAR
9.SYAFRIANDI
10.ALMI CHANDRA Panggilan UJANG
11.AFRIDA
12.ROMA DEFITRA Pgl DEPIT
13.DESRINI ARI
14.NURLITA
15.NELI ROSWITA Pgl WIWIT
16.Hj RAHMA BUDI SH
17.PEMERINTAH RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tanah datar
154 — 47
  • tidak dapatditerima, karena ternyata tidak memenuhi syarat formil yaitu dengan telahmenggugat para tergugat A dan Gtanpa ada perselisinan hukum/sengketayang merupakan syarat mutlak suatu gugatan, para tergugat A dan G samasekali tidak ada namanya tercantum sertifikat hak Milik No.168/Gambar situasitanggal 4 Maret 1982 No.118/1982 dan tidak ada pula menguasai sertamelanggar hak penggugat dan dalam gugatan juga tidak terang (gelap) apakwalifikasi perouatan tergugat A dan G atas objek perkara yang melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 32/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
ROHIMIN, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
140 — 60
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur ;b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan; c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak ;d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak ;efg Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas ;Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah ;. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atau ;h.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Dugar Candra Siahaan
2.Evendi Siahaan
3.Dugar Candra Siahaan Ahli Waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan
4.Evendi Siahaan Ahli Waris Ompu Pagar Saendam Siahaan
Tergugat:
1.Linda Heriaty Siahaan
2.Betty Rospita Siahaan
3.Dolores T. Br Siahaan
4.Adriana Tonggo Siahaan
5.Frangky Oloan Siahaan
6.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara
83 — 92
  • Frengky OloanSiahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14 Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige1/2002 tanggal 11 Oktober 2001;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 78//Balige atas nama TiogustaNapitupulu, Linda Heriati Siahaan, Betty Rospita Siahaan, Dolores Tumiar Siahaan,Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 118/Padt.G/2019/PN Big15.Tonggo Adriana Siahaan dan Frengky Oloan Siahaan seluas 6.995 M2 tanggal 14Agustus 2002, Surat Ukur No. 3/Balige 1/2002 tanggal 11 Oktober 2001 tersebuttelah dilakukan telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2014 — Upload : 10-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 25 Maret 2014 — Ir. EDY KARYOSO, MM Bin H. KUSRO
175 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 55ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan keduasubsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dan dakwaan kedua subsidair melangar
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 04-10-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 46/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
SAUT MARUBA SIHOMBING
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
1.PONIMAN
2.ASNIMAR
166 — 542
  • asaskecermatan, asasketelitian, asas proporsionalitas dan asasprofesionalitas dalam menerbitkan kedua Sertifikat Hak Miliktersebut, dengan alasan sebagai berikut:a) Bahwa Tergugat telah melanggar asaskepastian hukum, , karena Tergugat telah tidak melaksanakanprosedur atau tata cara yang benar dan patut sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dalam menerbitkan keduaSertipikat Hak Milik (objek perkara) tersebut, hal ini sebagaimanatelah diuraikan pada dalil angka 6 diatas.b) Bahwa Tergugat telah melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98_PDT_G_2016_PN JKT.SEL
Tanggal 17 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran dlm Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep, Meranti, Riau lawan 1.PT. ASURANSI MEGA PRATAMA 2.PT. GELINDINGMAS WAHANA NUSA
127 — 69
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PL0O1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-09-2011 — Upload : 05-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/Pdt/2011
Tanggal 8 September 2011 — HERIYANTO, DKK Vs. NJOO SlOE KIEP, SH. alias SOEDJONO NJOTOWIDJOJO, SH., DKK
101 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya".Pada angka 19 tentang Pengugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan Penggugat yang telah menempati tanah a quo tanpajin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukumPada angka 20 tentang Penggugat Intervensi (halaman 6). bahwa perbuatan melawan hukum tersebut (angka 19) telahmenimbulkan kerugian yaitu:"Sehingga aleh karenanya gugatan Intervenient dapat disimpulkankurang pihak. para Penggugat yang telah disebut secara terang danberulang kali melakukan perbuatan Melangar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. ABDULLAH SALEH, MS., M.Eng. Diwakili Oleh : Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
153 — 428
  • Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakantelah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yangmemiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yangdidirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSIsehingga melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwaYayasan
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 04-05-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MADIUN Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Mn
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
231 — 48
  • Bahwa, berdasarkan fakta dan surat pengakuan yangdibuat oleh PARA PELAWANsebagaimana bukti yang diajukan olehPARA PELAWAN tertanggal 24 September 2020, terbukti obyekjaminan pada akad nomor 36 tanggal 22 Februari 2013 telahdialihkan oleh TERLAWAN TERSITA secara melangar aturan dandengan itikad tidak baik pada saat akad perjanjian nomor 36 tanggal22 Februari 2013 masih sah dan berlaku obyek jaminan tersebutantara lain;1.
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 154/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI ALIAS EDI BIN AJI HANI
2.MANSUR BIN PENDI
3.SUDIR ALIAS DIR BIN AJI SOLEH ALM
99 — 446
  • Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1974, Subsidair melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 16-02-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep. Meranti, Prov. Riau, dengan alamat Komplek perkantoran Pemerintah Kab. Kep. Meranti Jl. Dorak, Selat Panjang, Prov. Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016 memberikan kuasa kepada WAHYU AWALUDIN RAHMAN, S.H. M.H, YUPEN HADI, S.H, LEYANSON MT SIAGIAN, S.H, MR. PAHLEVI, S.H. Advokat dan/atau Penasehat Hukum pada LAW OFFICE WAHYU AWALUDIN R, SH MH AND PARTNERS, alamat ; Jl. Sepakat, Komplek Perum Green Gading Asri, Rukan No. 1 A-B, Tengkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru - Riau selanjutnya disebut sebagai ; PENGGUGAT
122 — 46
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PLO1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Perceraian
Upload : 06-01-2017
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 196/Pdt.G/2011/PA.Skh
41 — 3
  • . : Suami (Tergugat) melangar Taklik Talak dan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor Tahun1061974 Tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaituantara suami isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Penggugat
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
345 — 371
  • Putusan No. 1/G/2018/PTUN.SMG11.12.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 10 yangmenyatakan bahwa Tergugat telah menghilangkan hak atas tanahmilik Penggugat sehingga melangar asas kecermatan dan asaskepastian hukum.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
45 — 5
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 290/PID/2020/PT BDG
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SONNY PRIADI Diwakili Oleh : AHMAD SYAUGHI AKBARI, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BAYU IKA PERDANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DWINANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ANITA DIAN WARDHANI,SH
116 — 65
  • PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan TingkatPertama, yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwaTerdakwa SONNY PRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana MembuatSurat Palsu, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan AlternatifKedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY VS 1. ABDURROHIM AHSAN, DKK
99 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Ketenagakerjaan29.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumJudex Facti hal. 132 Paragraf 2 baris ke11 sampai dengan 19 putusana quo karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlakuyang mengancam dibatalkannya Putusan a quo;st , lergugat telah melakukan perpanjangan kontrak denganjangka waktu kepada para Penggugat sampai dengan kuranglebin 6 kali perpanjangan karena perpanjangan kontrak kerjahanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali dengan demikian terbuktiTergugat melangar