Ditemukan 6241 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 25/PID.TPK/2015/PT PAL
Tanggal 6 Juli 2015 — Pembanding/Terdakwa : LENTY ELS. MOLIN, S.pd.
Terbanding/Jaksa Penuntut : JUANDA, SH.
4816
  • Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajiban dan bertanggung jawab terhadapproses pelaksanaan dan hasil pembangunan sekolahbaik kuantitas maupun kualitas dengan tetapmengacu kepada panduan pelaksanaan danpanduan tekhnis yang disetujui pihak pertama;2.
    Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.
    Keuangan MelkiasSaeman (Masyarakat Desa Nipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan ketersampaian
    Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB~ dan PedomanPelaksanaan dan Tekhnis, maka pihak keduabertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untukdiperoses sesuai dengan peraturan dan hukum yangberlaku.Halaman 16 dari 32 halamanPutusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2015/PT PAL Bahwa guna memenuhi ketentuan pelaksanaan sebagaimana diaturdidalam Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block Grant PembangunanUSB Lanjutan Tahun 2012, terdakwa kemudian membentuk PanitiaPembangunan Sekolah (P2S
    Keuangan Melkias Saeman(Masyarakat Desa Nipa);v Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang(Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program BlockGrant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwaTerdakwa selaku Penanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukanpenandatanganan pemberian bantuan / SPPB, pernyataankesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuandan persyaratan, menandatangani kwitansi penerimaan dana sertaberkasberkas lain yang diperlukan, menyusun rekap laporanketersampaian
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — Ir. BUDIMAN EFFENDI, MP;
10968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Budiman Effendi , MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 bersamasamadengan Ir.
    BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasama dengan Ir.
    BUDIMAN EFFENDI, MP, sebagai Kepala DinasPertanian Kabupaten Maros tahun 2011 selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Padi Puso Kabupaten Maros Tahun 2011 secara bersamasamadengan Ir.
    Budiman Effendi, MP , sebagai Kepala DinasPertanianKabupaten Maros selaku Ketua Tim Tekhnis BantuanPenanggulangan Pasi Puso (BP3) Kabupaten Maros Tahun 2011 , bersamasama dengan Ir.
Putus : 31-05-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 3 / PID.Plw / 2011 / PT.BNA
Tanggal 31 Mei 2011 — AGUS NUGROHO BIN KIRWANDI
7526
  • Liyah selaku Ketua Penitia Pemeriksa Barang, saksiSabaruddin bin Adam Un selaku Sekretaris Panitia PemeriksaBarang, saksi Eka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggotaPenitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis dan saksi RiswanSyahputra bin Saifuddin selaku Kuasa Direktur PT.
    Yustiar Yuni, MM binYuniarti (Kuasa Pengguna Anggaran), saksiKhairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Mudaris, SPbin M. Liyah (Ketua Panitia Pemeriksa Barang),saksi Sabaruddin bin Adam UN (Sekretaris PanitiaPemeriksa Barang), dan saksi Eka Rifawati, SP16binti Ridwan (Anggota Panitia Pemeriksa Barangdari Unsur Tekhnis), telah memperkaya dirinyasendiri dan atau PT. ACINDO WIRA PERKASA,sementara Negara cq.
    saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana OtonomiKhusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten AcehSelatan.
    LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah(dibuktikan dengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaanpembibitan dan pengadaan bibit oleh/dari penangkarbibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP).
    31 (Ketua Panitia Pemeriksa Barang), saksiSabaruddin bin Adam UN (Sekretaris PanitiaPemeriksa Barang), dan saksi Eka Rifawati, SPbinti Ridwan (Anggota Panitia PemeriksaBarang dari Unsur Tekhnis), telahmenguntungkan dirinyasendiri dan atau PT.
Putus : 14-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Maret 2012 — Ir. H. YUSTIAR YUNI, MM BIN YUNIARTI , dk
3529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009, bersama saksi Mudaris, SP Bin M.Liyah (Ketua Penitia Pemeriksa Barang), saksi Sabaruddin Bin Adam UN(Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang), Eka Rifawati,SP Binti Ridwan (anggotaPenitia Pemeriksa Barang dari Unsur Tekhnis), saksi
    Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit oleh/daripenangkar bibit yang memilikiTanda Registrasi UsahaPerbenihan Perkebunan (TRUP).
    No. 291 K/Pid.Sus/201212Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan bersama dengan saksi Mudaris,SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi SabaruddinBin Adam UN selaku Sekretaris Penitia Pemeriksa Barang, saksi EkaRifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dariUnsur Tekhnis dan saksi Riswan Syah Putra bin Saifuddin selaku KuasaDirektur PT.
    ANUGRAH PERKASA telah sesuai denganspesifikasi tekhnis sebagaimana yang disebutkan dalam kontrak. Ketikamelaksanakan tugas tersebut, Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin SarwaniJamal, saksi Mudaris, SP bin M.
    Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti selakuKuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Khairil Anwar, SE bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan bersama dengan saksiMudaris, SP bin M. Liyah selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksiSabaruddin Bin Adam UN selaku Sekretaris Penitia Pemeriksa Barang, saksiEka Rifawati, SP binti Ridwan selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dariUnsur Tekhnis dan saksi Riswan Syah Putra bin Saifuddin selaku KuasaDirektur PT.
Putus : 20-03-2014 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 63/PID/TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 20 Maret 2014 — AGUS ISKANDAR Bin ABDUL KADIR
828
  • kecamatan bersama PMT melakukan validasi DNS tersebut keBP3K mengenai Gapoktan yang bersangkutan;Kemudian PMT bersama tim Tekhnis Kabupaten melakukan verifikasi data gapoktan;Kemudian jika data tersebut sudah dinyatakan lengkap dan benar maka data tersebutdibawa ke tim Tekhnis Propinsi dibawah Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) untuk diverifikasi;Bila data tersebut telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya data tersebutdiusulkan ke Depertemen Pertanian RI.Setelah data tersebut berada
    kabupaten melalui dandiketahui tim tekhnis Kecamatan;Tim tekhnis kabupaten melakukan verifikasi kelengkapan permohonan rekomendasiberupa surat pernyataan ketua gapoktan untuk tidak melakukan KKN dan disalurkansesuai RUK, Surat Pernyataan dari Penyuluh Pendamping yang menyatakan bahwaRencana Usaha Anggota (RUA), RUK dan Rencana Usaha Bersama (RUB) telahsesual;Kemudian Kepala BP3K menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi yang dibuatoleh pengurus Gapoktan kepada Tim Tekhnis Kabupaten.Setelah diverifikasi
    oleh tim tekhnis Kabupaten dan dinyatakan lengkap selanjutnyaKetua Tim Tekhnis Kabupaten memberikan Surat Rekomendasi sesuai denganpengajuan dari Pengurus Gapoktan.Setelah keluar surat rekomendasi dari Ketua tim tekhnis Kabupaten, surat tersebutdigunakan sebagai syarat untuk mencairkan dana PUAP yang terdapat dalam rekeningGapoktan di bank Rakyat Indonesia.Selain surat rekomendasi dari ketua tim tekhnis kabupaten untuk pencairan danaPUAP di Bank Rakyat Indonesia diperlukan juga slip penarikan seyumlah
    pengajuanyang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dan Bendahara.e Setelah dana dicairkan dari BRI kemudian diterima oleh Ketua dan BendaharaGapoktan selanjutnya pengurus gapoktan menyalurkan dana tersebut kepada anggotakelompok yang meminjam .= Bahwa ahli menerangkan di dalam Juklak dan Juknis Program PUAP memangtidak diatur mengenai pencairan dana PUAP harus ada surat rekomendasi dariKetua Tim Tekhnis Kabupaten tetapi di beberapa tempat ada syarat mengenaisurat rekomendasi dari Ketua Tim Tekhnis
    Dalam pelaporan inilahdilampirkan fotokopi rekening Gapoktan terbaru. untuk mengetahuiperkembangan kegiatan usaha gapoktan tersebut.= Bahwa ahli menerangkan pengurus Gapoktan memiliki kewajiban untukmelaporkan setiap penggunaan dana PUAP setiap bulan kepada BP3KKecamatan yang kemudian diteruskan laporannya ke Tim Tekhnis Kabupatendan PMT hingga ke Propinsi sampai ke Kementerian Pertanian.
Putus : 17-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Nopember 2014 — SUHARNO, ST Bin HARJO PAWIRO
7829
  • Beringin Kota Magelang;Bahwa pembuatan spesifikasi tekhnis tersebut termasuk, jumlah barang,kualitas barang ataupun ukuran barang tidak ada karena kelupaan. Dalamspesifikasi tekhnis tidak saksi masukkan kerena sudah saksi masukkandalam gambar kerja. Dalam gambar kerja juga dimasukkan termasukukuran besinya.
    Spesifikasi barang ada di dalam spesifikasi tekhnis yang beradadi dalam perjanjian kontrak. Untuk spesifikasi tekhnis ada tetapi tidakmenyebutkan ketebalan besi;Bahwa yang digunakan sebagai acuan menentukan HPS adalah: a.Harga pasar; b. Perkiraan perhitungan biaya (engineers estimate) yangdikeluarkan oleh konsultan perencana ; c.
    Saksi menerima dalam bentuk hard copy padatanggal 11 April 2012 sedangkan soft copy saksi tidak menerima karenaditerima oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Arif Pribadi,ST danYetti Setianingsih, SP;Bahwa spesifikasi tekhnis dan gambar tekhnis yang telah diterimatersebut ada dilakukan revisi masalah ukurannya;Bahwa yang digunakan untuk acuan adalah gambar yang ada di dalamkontrak yang tanpa spesifikasi ketebalan besi yaitu gambar yang adadalam kontrak tersebut;Bahwa untuk spesifikasi tekhnis
    dan gambar tekhnis yang sudah direvisidiserahkan kepada Yetty Setianingsih, SP tetapi waktunya kapan saksitidak ingat.
    Saksi belum pernah melihat ataupun mengoreksi spesifikasitekhnis dan gambar tekhnis yang telah direvisi dan saksi melihatnyasebelum ada revisi. Gambar tekhnis yang sudah direvisi belummencantumkan ketebalan besi untuk pembuatan pergola.
Register : 22-03-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.B/TPK/2012/PN.Pdg
Tanggal 23 Juli 2012 — Drs. SYAFRIADI ; BAKRI, S.Ag ; AGUSMAR, ST
7614
  • 4 November 2009 (B444) tentangpenunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PP TK)Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas dan Perpustakaan SD Tahun Anggaran2009 di dalam lampiran keputusan tersebut dinyatakan :1.
    Lainlain biaya umum sejenis diluar ketentuan dalam petunjuk tekhnis ini.C.
    Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 tanggal 29Januari 2009 diatur beberapa hal antara lain :A.
Register : 31-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 24 Juli 2018 — BAMBANG GUNARTO
158151
  • Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Teknis Spek yang KeteranganMinimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.
    Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.
    Huruf (b): Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK,memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya tekhnis,serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuaidengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.Ill.
    Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2.
    Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT. Multi SistemKomunikasi;Bahwa tanggal 15 Oktober 2015 MUHAMMAD EFFENDI, SE menunjukterdakwa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan paketHal 32 Puts.
Register : 01-04-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 15/PID.TPK/2014/PT SBY
Tanggal 21 April 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : MULYONO,SH.
Terbanding/Terdakwa : Drs. H.M. MUKHSIN, M.Mpd.
5931
  • Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruanbersamasama dengan Drs. HERI PURNOMO, MM.
    MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan seKabupaten Pasuruan dan ada juga yang diberikan kepada Drs. HERIPURNOMO, MM.
    MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagaiberikut :Menginformasikan........
    Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selakuKetua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruandan juga kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.
    Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan........Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan dan ada jugayang diberikan kepada Drs. HERI PURNOMO, MM.
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 32/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SORTA APRIANI T., SH.
Terbanding/Terdakwa : Agus Sudiarso
19792
  • SayokoSetyowibi agar format spesifikasi Tekhnis genset PT. Rutandigunakan sebagai FormatSpesifikasi Tekhnis Genset padadokumen pengadaan, kemudian hasil survey tersebutdilakukan pembahasan dalam penetapan HPS bersamadengan Panitia Pengadaan, saat pembahasan tersebut Alm.Sayoko Setyowibi selaku Ketua Panitia Pengadaanmembawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT.
    Rutan danmemerintahkan saksi Muhammad Sodigqg agar membuatrange spesifikasi tekhnis genset didasarkan kepadaSpesifikasi Tekhnis milik PT.
    Dwika Herdikiawan, M.M sebagaispesifikasi tekhnis barang dalam pengadaan genset untukDEMFAR Tahun Anggaran 2013;Il. TAHAP PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN. Bahwa setelah HPS ditetapkan oleh Ir.
    Sayoko Setyowibi agar formatspesifikasi Tekhnis genset PT. Rutan digunakan sebagaiFormatSpesifikasi Tekhnis Genset pada dokumen pengadaan,kemudian hasil survey tersebut dilakukan pembahasan dalampenetapan HPS bersama dengan Panitia Pengadaan, saatpembahasan tersebut Alm. Sayoko Setyowibi selaku Ketua PanitiaPengadaan membawa spesifikasi Tekhnis Genset milik PT. Rutandan memerintahkan saksi Muhammad Sodiq agar membuat rangespesifikasi tekhnis genset didasarkan kepada Spesifikasi Tekhnismilik PT.
Register : 05-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN PALU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 31 Mei 2018 — Drs. SUARDI, A.pt.,M.Si, dk
1119
  • Indi Gita Persada, dalam Pekerjaan Pengawasan Tekhnis Pembuatan saluran depan dan samping RSUD Wakai, APBD TA. 2014, Nilai Pekerjaan Rp. 16. 765.000, dengan masa kontrak 16 Juni 2014 s/d 12 November 2014;12. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Touna No.: 800 / 01.11 / DINKES tanggal 2 Januari 2014 Tentang Penetapan Asisten Tehnis pada Dinkes Kab. Touna TA. 2014;13. Foto Copy SK. Kepala Dinas Kesehatan Kab.
    Foto Copy Spesifikasi Tekhnis;16. Foto Copy Gambar Rencana Pembangunan;17. Laporan Bulanan I s/d V Konsultan Pengawas CV. Indy Gita Persada;18. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Penyedia Jasa CV. Prisma;19. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2014, Belanja Langsung No. DPPA SKPD : 1.02 01 01 25 07 5 2;20. Foto Copy SK.
    Mengenai detail CCO terlampir;Bahwa CCO sudah sesuai dengan ketentuannya karena nilaiCCO tidak menambah atau mengurangi dari nilai kontrakpekerjaan;Bahwa untuk kapasitas saksi selaku KetuaPHO/FHO,pemeriksaan secara tekhnis saksi telahmempercayakan kepada Sekretaris PHO/FHO yang merangkapAsisten Tekhnis atas nama ANADDARAH SHOPIAH, ST.Namun pada dasarnya saksi tidak memeriksa secara tekhnisnyaatau kualitas bangunannya dilapangan karena saksi selakuKetua PHO/FHO tidak pernah memohon kepada KPA melaluiPPK
    Mengenai detail CCO terlampir;Bahwa untuk kapasitas saksi selaku Anggota Panitia PHO,pemeriksaan secara tekhnis kami telah mempercayakan kepadaSekretaris PHO/FHO yang merangkap Asisten Tekhnis atasnama ANADDARAH SHOPIAH, ST.
    adalah padapokoknya membantu tugas PPK dalam hal tekhnis pekerjaan, mulaidari perencanaan, pekerjaan fisik berlangsung, dan melakukanproses pengawasan dilapangan.
    Terdakwa tidak pernahmemeriksa secara tekhnis atau kualitas bangunannya hanya secarakasat mata saja melakukan pengukuran tidak melakukanpenggalian.
    ;Bahwa Asisten Tekhnis bersama Panitia PHO, tidak melakukan pemeriksaansecara tekhnis atau kualitas bangunan pekerjaan (saat melakukan pengujiandilapangan yaitu tidak mengambil sampel beton dan tidak melakukanpenggalian pada fisik pekerjaan,hanya memeriksa secara kasat mata atausecara visual) karena telah mempercayakan sepenuhnya kepada KonsultanPengawas yang menurut keterangannya bahwa hasil pekerjaan dilapangansudah sesuai kontrak tanpa ada penyimpangan.
Register : 16-10-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 2 Maret 2016 — Pidana Korupsi - WIWIT AYU WULANDARI
10535
  • Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;34Bahwa PT.
    ;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.
    Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.
    Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;44Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhi syaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.
    ;Dalam tahap evaluasi tekhnis yang dievaluasi adalah spesifikasi, HPS,daftar kuantitas dan harga, brosurbrosur, TKDN dan lainlain;Setelah dilakukan evaluasi maka yang menjadi dasar penentuan PT.Rajawali Nusindo sebagai pemenang adalah memenuhisyaratadministrasi, tekhnis dan harga terendah;Bahwa PT.
Register : 31-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 24 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : Donna R Sitorus, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG GUNARTO
15951
  • Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut: No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 27TB Kurang dari 2 TB2.
    Multi Sistem Komunikasi kalah karena tidak memenuhispesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.
    Multi Sistem Komunikasitidak memenuhi syarat tekhnis, yaitu pada spesifikasi tekhnis denganrincian sebagai berikut : No Nama Alat dan Spesifikasi Spek yang KeteranganTeknis Minimal ditawarkan1. Kapasitas Hard disk > 2TB 2TB Kurang dari 2 TB2. Integrated Cinema Media Tidak Jelas DCI Up Tekhnologi Hal 34 Puts. No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI Processor 2K dimiliki oleh DCP yang3. DCI Up To 4K ditawarkan2D support tekhnologi 4K4.
    Indotech Global yang penawarannya memenuhi spesifikasi, makaAbdul Kholik dan terdakwa melakukan negosiasi tekhnis pekerjaanPengadaan Digital Cinema Projector (DCP) Portable yang dituangkandalam Berita Acara Negosiasi Tekhnis Nomor.10/ULP.SETJEN/LSF/DCPP/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015, dengan hasil yaitu CV.Indotech Global bersedia menambahkan masa garansi dari item SoundSystem Digital Cinema Projector yang semula hanya 1 (satu) tahunmenjadi 2 (dua) tahun.
    No. 15/PID.SUS/TPK/2018/PT.DKI spesifikasi tekhnis yang dipersyaratkan. Tim Tekhnis melalui TimKelompok Kerja menjawab sanggahan dari PT.
Register : 20-03-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 5 Juli 2017 — EDION INDRA Bin INDRA MANAF
6221
  • ,M.Kn bersamasama saksi UNTUNG, S.T. bin DURANIDI (didakwa dalam berkas perkaraterpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK 954157Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor :SK 954067 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok diLingkungan Bina Marga Dinas Pekerjaan
    Perkara No.7/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa secara melawan hukum tetap membuat laporan kemajuan fisik pekerjaanseolaholah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu,dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasaruntuk melakukan pencairan
    STRUKTUR 7,9Pasangan Batu m3 95,00 98,00 98,00 0,00 Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 2013 tidakdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak.Bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jalanMuara Sahung Air Tembok (batas SumSel) Kabupaten Kaur T.A. 20 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa
    pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.
    dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yangada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untukmelakukan pencairan antara lain sebagai berikut :1.
Register : 04-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 22 Oktober 2014 — Syafri M, S.Pt. MM
10318
  • /PN.Pdg(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan persyaratan kelompok sebanyak 6 item tanoa mengikutsertakan anggota TimTekhnis yang lainnya, namun khususnya mengenai
    dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku ketua Tim Tekhnis harus meyakini baik formal dan substansi atas laporankemajuan pekerjaan dan penggunaan dana yang disampaikan kelompok tani,namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa
    Bersamasama dengan kelompok menyusun rencana usaha kelompok Melakukan pembinaan tekhnis Melakukan pembinaan manajemen dan pengembangan Menghadiri berbagai pertemuan pengembangan usaha peternakan Menyampaikan laporan kegiatan ke Dinas Peternakan Prop.
    Asosiasi/swasta danmasyarakat sekitarnya.(4) Mempunyai pengalaman untuk usaha peternakan sesuai yanhg diusulkandiproposal.(5) Kelompok sapi perah yang bersangkutan tidak/sedang bermasalah denganprogram lainnya.(6) Kelompok sapi perah pemeliharaannya secara berkoloni.yang selanjutnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar yakniterdakwa selaku ketua Tim Tekhnis menyusun sendiri Petunjuk Tekhnis (Juknis)Pengembangan Budidaya Sapi perah sesuai dengan Juklak Propinsi termasuk kriteriadan
    /PN.PdgSumarna tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan SapiPerah sebagaimana yang dilampirkan ;Bahwa sesuai dengan tugas dari terdakwa selaku Ketua Tim Tekhnis dalam halMengawasi pencairan dan penyaluran dana penguatan modal usaha kelompok sapiperah untuk pengembangan usaha produktif, seharusnya terdakwa selaku KetuaTim Tekhnis meneliti dan memverifikasi terhadap laporan kemajuan pekerjaan danpenggunaan dana yang diajukan oleh kelompok tani atau dengan kata lain terdakwaselaku
Putus : 06-07-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PT PALU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 6 Juli 2015 — LENTY ELS MOLIN, SPd;
3616
  • (seratus dua puluh) hari kalender,terhitung semenjak dana bantuan diterima oleh sekolah; Pasal 4Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajibandan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan danhasil pembangunan sekolah baik kuantitas maupunkualitas dengan tetap mengacu kepada panduanpelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujui pihakpertama;1.
    Jika =pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya danbersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturandan hukum yang berlaku.
    Keuangan : Melkias Saeman (Masyarakat DesaNipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan
    Pihak Kedua ( Kepala Sekolah / Terdakwa )berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap prosespelaksanaan dan hasil pembangunan sekolah baikkuantitas maupun kualitas dengan tetap mengacu kepadapanduan pelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujuipihak pertama;2.
    Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis, maka pihak kedua bertanggungjawabsepenuhnya dan bersedia untuk diperoses sesuaidengan peraturan dan hukum yang berlaku.
Register : 28-12-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 22 Desember 2014 — ELDIS, SP BIN DARMAWI
544
  • Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdgperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporanbersifat tekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudianterdakwa Eldis, S.P melaporkan secara lisan kepada saksi Yulinazra, SP.
    tentang kewenangan untuk Rencana Lima Tahun,bagian dari Rencana Tahunan RAL untuk tahunan yang paling penting dalamKegiatan Penghijauan Pantai adalah Rencana Tekhnis Kegiatan (base tech)bukanlah KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Rencana Tekhnis Kegiatan(base tech) mengatur Kegiatan yang lebih detail tentang semua kegiatan perkegiatan dan lokasi kegiatan, semuanya wajib dibuat sepanjang kegiatantersebut memakai anggaran RHL mulai dari perencanaan sampai denganpemeliharaan.e Bahwa selanjutnya terdakwa
    23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporanbersifat tekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudianterdakwa Eldis, S.P melaporkan secara lisan kepada saksi Yulinazra, SP.
    MT (KPA/PPK) tersebutmencantumkan tentang Kegiatan Pemeliharaan sebagaiberikut :1 Penyiraman ;2 Penyulaman ;3 Penyiangan ;4 Pemupukan ;5 Pengendalian hama/gulma.Berdasarkan BAB II tentang Perencanaan dalam Peraturan Menteri KehutananNomor : P70 / MenhutII / 2008 tentang Pedoman Tekhnis Rehabilitasi Hutandan Lahan :Setiap Kegiatan RHL di awali dengan perencanaan, pengorganisasian danPengawasan, perencanaan disusun dari RTKRHL (Rencana Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan) disusun untuk Rencana Lima
    Tahun, RPLRHL (RencanaPengelolaan) lebih mengatur tentang kewenangan untuk Rencana Lima Tahun,bagian dari Rencana Tahunan RAL untuk tahunan yang paling penting dalamKegiatan Penghijauan Pantai adalah Rencana Tekhnis Kegiatan (base tech)bukanlah KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Rencana Tekhnis Kegiatan(base tech) mengatur Kegiatan yang lebih detail tentang semua kegiatan perkegiatan dan lokasi kegiatan, semuanya wajib dibuat sepanjang kegiatantersebut memakai anggaran RHL mulai dari perencanaan
Register : 08-06-2011 — Putus : 11-07-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 04/PID.TPK/2011/PT.KT.SMDA
Tanggal 11 Juli 2011 —
13038
  • Dan disahkan olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yaitu) saksi H.MARSYAD.SE. Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasatersebut antara lain mengatur tentang Metode EvaluasiPenawaran yang menggunakan penawaran terendah,Spesifikasi barang yang terdiri dari1,. Jaket pemadam tahan api sebanyak 100 buah denganspesifikasi warna merah 80 buah dan warna putih 20buah2. Selang Pemadam Rubber (karet merah) ukuran 1,5x30m sebanyak 60 roll dan ukuran 2,5x30m sebanyak 40roll3.
    danevaluasi harga (dengan harga penawaran terendah), akantetapi pada saat melakukan evaluasi penawarandigunakan sistem nilai (merit point system) yangunsur unsur penilaiannya mencakup : evaluasiadministrasi maupun evaluasi tekhnis dan harga.
    ' yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan Lampiran KeputusanPresiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakanmemenuhi persyaratan administrasi dengan memberikanpenilaian (skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan /atau harga penawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran
    yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan ~~ Lampiran KeputusanPresiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan' barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi dengan memberikan penilaian(skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan / atau hargapenawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran
Register : 04-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PADANG Nomor 233/Pid.B/2016/PN.PDG
Tanggal 23 Juni 2016 — YOSMAN TELAUMBANUA Pgl.YOSMAN
11615
  • Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANTI V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BPSIP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..
    Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.
    (UPT) Diklat Laut salahsatunya adalah termasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklatlaut hanya sebagai penyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unitpenyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikatke direktorat Jendral Perhubungan laut dan setelah itu barulah DirektoratJendral Perhubungan Laut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihatsertifikat ANT V atas nama Terdakwa Yosman Telau Mbanua berdasarkankode number yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211 adanya
    Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.
Putus : 26-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1206 K/PID.SUS/2013
Tanggal 26 Agustus 2013 — FIRMANSYAH, ST
5930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan KabupatenSumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program danrencana fisik perencanaan Tekhnis
    DED (Detail Engineering Design) diDinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran danasebesar Rp. 166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) untukmelaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type Cuntuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminaltype C untuk terminal Plampang ;Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan
    Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunanprogram) sebagai sekretaris ;3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagaianggota ;5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagaianggota ;Hal. 3 dari 36 hal. Put.
    No. 1206 K/Pid.Sus/2013Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secaratertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itutanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yangterdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syaratsyarat /spesifikasi tekhnis yang sah ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telahdilakukannya pembayaran kepada CV.