Ditemukan 5678 data
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
111 — 73
Akta RUPS Luar Biasa No 40tahun 2021 yang memuatpemberhentian direksi dandirektur berdasarkan Akta RUPSNo 68 Tahun 2015 sertamengangkat kembali direksi barudan menetapkan AndrianSulaiman Daud sebagai Direkturdi PT KAGUM SINARHOTELINDO.Bukti P5 Foto copy dari copy Surat Restrukturisasi denganlampiran dari Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI)Pimpinan Daerah Provinsi Balidan Consulate General Of India,Bali, bahwa PT KAGUM SINARHOTELINDO untuk memohonGrace Periode selama 3 Tahundikarenakan Force
1.YOSAFAT SUGENG
2.BANDAN
3.ANATASIA AMOY
4.L.K. RAMIN
5.BUDIYANTI
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
82 — 18
Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernahmelakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun ataukarena alasan force majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat(1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan alasan tersebut maka petitum butir 2(dua) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta;31. Bahwa petitum nomor 3 haruslah ditolak karena sesuai faktanya Tergugattidak pernah melakukan PHK.
84 — 28
dikantor Tergugat oleh DwiPramono pada tanggal 24 November 2015 jam 09.45 wib, perihal SOMASIuntuk menyelesaikan permasalahan sekaligus menuntut pembayaran hakPenggugat sebagai akibat PHK sepihak sesuai hasil pertemuan Penggugatdengan pihak perusahaan pada tanggal 13 November 2015, berdasarkan pasal164 ayat (3) jo pasal 156 UU No. 13/2003 sebagai hak Penggugat, Karena PHKyang dilakukan Tergugat bukan karena perusahaan mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut turut ataubukan Karena keadaan memaksa (force
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Dari pertimbangan PengadilanTinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti halhal apa yang dalam keputusan Pengadilan yang dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi ;Bahwa walaupun sistem Peradilan kita tidak menganut azas TheBinding Force of Precedent dimana Hakim terikat pada yurisprudensi,akan tetapi yurisprudensi merupakan suatu pedoman yangpenerapannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dandapat dipakai sebagai dasar / pedoman dalam mempertimbangkanputusan ;.
1.ARIE PURNOMO, S.H.
2.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Husen Als Husen Bin Ahmad Zaenudin
2.Iwan Septianto Als Iwan Bin Lukman Harun
3.Sedyo Cahyo Utomo Als Sedi Bin Trimo
25 — 9
W. 10515, yang menyatakan secara terbuka ialah vispublica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasan terbuka). Prof.
52 — 5
diatasnya yang terletak di jalan Babussalam 2 no.14 KelurahanParopo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan sertfikat Hak Milik No. 20947seluas 386 m2 atas nama pemegang hak Suryati, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara inidisebut objek sengketa.Bahwa pada mulanya pembayaran Penggugat terhadap Tergugat I berjalan sebagaimanamestinya karena kondisi usaha Penggugat berjalan dengan lancar, namun pada akhir tahun2013 usaha Penggugat berupa kioskios di pasar sentral Makassar mengalami kebakaran(force
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
364 — 223
BNI (Persero) Tbk Tim RosilawatiTask Force ManagemenAset Kredit Konsumer , SPNomor : REN/12.3/95tanggal O/7 November2016 perihal KeputusanNilai Limit Lelang ObyekHak Tanggungan 3.g.
Surat DivisB (tiga) lembar AjisahPemrosesan dan Penagihan RosilawatiKredit Konsumer (CLN)Nomor : CLN/01/3373 SPtanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit KewenanganMemutus Collection TimTask Force Managemen AsetSL, Foto copy legalisifdsatu) bendel Ajisahsurat Kantor Jasa Penilai RosilawatiPublik Guntur, Eki, Andri &Rekan Nomor : SRG.0527/L SPHP.GEAR/2017 tanggal 20Novmber 2017 perihalLaporan Penilaian berikutlampiran hasil penilaiannya52.
67 — 31
Pihak kedua berkewajiban dan bertanggungjawabatas penggunaan dan pertangeungjawabankeuangan pembangunan sesuai dengan tata carapengelolaan keuangan Negara;Perubahan Pekerjaan yang menyebabkan penambahandan atau pengurangan sasaran, harus dituangkandalam BA Perubahan / Revisi yang disetujui pihakpertama dan dibuat addendumMengatur mengenai peritiswaperistiwa yangdikategorikan sebagai suatu keadaan yang memaksa(Force Majure) dalam pelaksanaan kontrak kerjatersebut1.
Pihak kedua berkewajiban dan bertanggungjawabatas penggunaan dan pertanggungjawabankeuangan pembangunan sesuai dengan tata carapengelolaan keuangan Negara;17> Pasal7 : Perubahan Pekerjaan yang menyebabkan penambahandan atau pengurangan sasaran, harus dituangkandalam BA Perubahan / Revisi yang disetujui pihakpertama dan dibuat addendum> Pasal8 : Mengatur mengenai peritiswaperistiwa yangdikategorikan sebagai suatu keadaan yang memaksa(Force Majure) dalam pelaksanaan kontrak kerjatersebut> Pasal9 :
208 — 57
Faktor yangpenyebab wanprestasi ada dua, yaitu :Halaman 15 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 1/Pdt.G/20 15/PN.Met1 Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karenakelalaian;2 Karena keadaan memaksa (evermacht), force majeure, jadi diluar kemampuan debitur.
128 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oven Force Air Condition 1 Unit Hal. 59 dari 172 hal. Put. No. 1292 K/Pid.Sus/2013 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.
Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.
Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL SLI400 Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANNGERMANY/939 20 50 934 50 00 Microscope Merk/Type : CARTON JAPAN/MODEL CST 10 M92601 Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500 Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W Freeze Dryer Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN Homogenizer Merk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT /7700 PW 254 Bottle Crown Capper Merk/Type : EXCHINA/TYPE
303 — 248
TPI10.11.Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID19), dimana Covid19 secara hukumdikategorikan sebagai keadaanmemaksa (force majeure) yaitupenundaan kewajiban membangun yang sifatnya sementara, berlakusampai keadaan halangan pulih kembali;Oleh karena objek sengketa diterbitkan tanpa melalui adanya suratperingatan dan dilakukan pada saat bencana yang sifatnya overmachtmakaterbukti penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturanperundangundangan
120 — 24
Hal senada juga disampaikan oleh AhliJhon Andariasta Barus, SE di muka persidangan ini, yang menerangkan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 addendum dalam kontrak dimungkinkanapabila barang yang dimaksud sudah tidak berproduksi lagi, atau terjadinya suatukeadaan force majeure. Dalam kontrak lumpsum tidak diperkenankan adanyatambah kurang atas pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam kontrak,Hal89 dari 104 Pts. No.27/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.
91 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan;Pasal 3 mengenai Kewajiban Pihak Pertama;Pasal 4 mengenai Kewajiban Pihak Kedua;Pasal 5 mengenai Bagi Hasil Dan Cara Pembagian;Pasal 6 mengenai Peraturan Mengenai Penjualan;Pasal 7 mengenai Cara Pembayaran Kembali;Pasal 8 mengenai Jangka Waktu Pembangunan;Pasal 9 mengenai Jangka Waktu DimulainyaPembangunan;Pasal 10 mengenai Kuasa;Pasal 11 mengenai Pajak dan Biaya Atas PenyerahanRumah;Pasal 12 mengenai Jaminan;Pasal 13 mengenai Wanprestas;Pasal 14 mengenai PerubahanPerubahan;Pasal 15 mengenai Force
PT.PETROSEA Tbk
Tergugat:
Ronny Rudin
70 — 6
empat puluh enam rupiah)Rp 56.198.016,Rp 12.488.448,Rp 10.302.969,Rp 1.123.960,Rp 374.653,+Rp 80.488.046,Menimbang, bahwa masa kerja Tergugat terhitung 10 tahun 4 bulanmaka Tergugat berhak atas uang pesangon berdasarkan pasal 164 ayat(4)undang undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa (force
133 — 52
DKI4)Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang telahjatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2015.Bahwa berdasarkan Surat Tergugat No. 0225/JU/SN/IV2015, PerihalJustification of Indonesian Air Force (TNIAU) ProjectEngine Test Standbased on Firm Contract, tertanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknyamenegaskan :4.1.4.2.4.3.Tergugat menegaskan, bahwa transaksi Penggugat dengan Tergugatsebagai perusahaan yang diberikan untuk menjalankan ProyekAngkatan Udara Indonesia berdasarkan Kontrak No.KJB
128 — 28
Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengansepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.Bahwa terlebin lagi Penggugat tidak melakukan pembayaran angsurantersebut kepada Tergugat terjadi bukan karena keadaan memaksa(overmacht atau force
107 — 8
UU Nomor50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas UUNomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dandikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor: 1398 K/Pdt/2009, tanggal 07 Juli 2010 (demiterciptanya kepastian hukum, walaupun systemperadilan di Indonesia tidak menganut asas thebinding force of precedent/ stare decisise), oleh karenapara pihak dalam perkara a quo beragama Islam dangugatan Penggugat dalam surat gugatannyadinyatakan secara tegas perihal : Gugatan tentangWaris, maka Pengadilan
418 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari keterangan ahli yang telahdikutip oleh Termohon didalam pertimbangan hukum putusannyatersebut jelas disebutkan: Dalam perjanjian asuransi transportrasi,apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pengangkut,kecuali kerugian itu diluar batas atau diluar kemampuan pengangkut,yang disebabkan karena keadaan force majeur atau tanggungjawabpengangkut sudah diserahkan kepada penanggung karena sudah adaperjanjian asuransi.
13 — 4
Hal ini tentu dapatmencederai rasa keadilan pihak istri, Karena apa yang menjadi haknya sesuaiputusan pengadilan, tidak serta merta bisa diperolehnya, sedangkan suamiyang sudah mengikrarkan talaknya dapat dengan mudah melupakankewajibannya dengan berbagai macam alasan, seperti ketidak sanggupan ataumenunggu upaya paksa dari pengadilan (execution force), sementara istri harusberfikir panjang untuk mengajukan permohonan eksekusi dengan biaya yangbiasanya lebih banyak daripada hak yang akan diperolehnya
146 — 34
Sdr.Andreas Nandus Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) danSdr.Daniel Hadi Purwanto Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah), sedangkan Sdri.Hermin THR tahun 2010 sudah diberikan olehTergugat ;21.Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 164 :Ayat 3 : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan