Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-03-2012 — Putus : 16-07-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 16 Juli 2012 — PT. Intitirta Primasakti;Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
134 — 98
134 — 98
.; 23 Bahwa dalam keadaan apapun juga, Pemerintah seharusnya menghargai danmenjaga kredibilitasnya sebagai aparatur Negara dengan memperhatikan keadaanforce majeure (keadaan memaksa) sebagaimana disebut dalam Pasal 24 ayat (1)Work Agreement For Coal Mining Enterprises yang berbunyi demikian Setiap kegagalan Pemerintah atau Kontraktor, untuk melaksanakan setiapkewajibannya berdasaran Perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai suatupelanggaran kontrak ataupun kelalaian jika kegagalan tersebut disebabkan
Register : 31-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 178/Pdt.G/2017/PN SDA Tanggal 7 Agustus 2018 — PT SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk. melawan TANTO GUMANTA Dkk
73 — 21
73 — 21
Bersama yang menyatakan:Jika PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan salah satuatau keseluruhan proyek tersebut dan pembayaran termindari PIHAK PERTAMA tidak ada keterlambatan, juga tidakada pekeraan tambah kurang dan atau bongkar pasang,maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak secarasepihak seketika itu juga dengan diopname total dan jikaada kelebihan uang, maka PIHAK KEDUA wajibmengembalikan dan jika ada kekurangan pembayaran makaPIHAK PERTAMA wajib membayar (kecuali akibat kejadianyang bersifat FORCE
IV/15 tertanggal 27 April 2015, Penggugat secara licik dansengaja tidak mau melakukan opname atas kedua item pekerjaantersebut padahal pekerjaan tersebut sudah selesai sebelum 30November 2016 sehingga Para Tergugat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan yang lain.Dan bahkan berita acara mengenai kondisi cuaca (hujan) diCiteureup waktu mengerjakan pengurugan juga tidak mau ditandatangani oleh Pak hadi karena katanya ada instruksi lewattelekonferen yang melarang untuk menanda tanganinya sehinggafaktor force
Register : 29-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 04-02-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Januari 2014 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI
226 — 149
226 — 149
Lebih lanjut akan diuraikan lebih rinci mengenaialasan kenapa Pengadilan TUN sesungguhnya tidak berwenang secara absolut untukmengadili perkara ini.Pasal 18.1 Perjanjian Aliansi (Vide Bukti TI1) yang mengatur mengenai hukum yangberlaku terhadap Perjanjian Aliansi menyebutkan:This document is governed by the law in force in the State of Queensland, AustraliaTerjemahan:Dokumen ini dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Negara BagianQueensland, Australia7878Sementara ketentuan Pasal 15.3 (a) Perjanjian
This Notice of Dispute isgoverned by the law in force in Queensland, Australia, and is subject to thearbitration agreement contained in clause 15 of the Alliance Agreement andclause 22 of the JV Shareholders AgreementTerjemahan:Menunggu pertemuan dan menunggu penjelasan dari IMN dan InvestorIndonesia. dan konfirmasi bahwa mereka akan mematuhi kewajibankewajibannya, Emperor mencadangkan seluruh haknya.
Register : 15-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1489/Pid.B/2018/PN Tjk Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDRIE WAHYU SETIAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SUDARYANTO als SUDAR bin TARYO
161 — 29
ANDRIE WAHYU SETIAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
SUDARYANTO als SUDAR bin TARYO
161 — 29
Bahwa AHLI juga menjadi tim Task Force identifikasi pita cukai sesuaidengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pura Nusapersada Nomor:001/PDIR/PNP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pembentukan TimTask Force dan Pengangkatan Saksi Ahli Hologram pada Pita Cukaisebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Bersama Anggota KonsorsiumPerum Peruri, PT. Pura Nusapersada, dan PT.
Putus : 26-02-2015 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 201/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby Tanggal 26 Februari 2015 —
45 — 10
45 — 10
Madiun No. 9 tahun 2007 tentang keuangan desa );e Bahwa Kepala desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecualihalhalyang bersifat darurat ( force majure) Kades dengan persetujuan BPD dapatmengeluarkan anggaran yang akan dituangkan dalam perubahan atauperhitungan APBDes (Pasal 21 Perda Kab.
perencanaandirapatkan dengan BPD selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan desa (Perdes)kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi setelahevaluasi disetujui maka Rancangan Peraturan desa tersebut dapat ditetapkanmenjadi peraturan desa ( Perdes)Bahwa APBDes maupun perubahan APBDes ditetapkan di Peraturan Desa(Perdes )Bahwa kepala desa tidak dapat melakukan pengeluaran atau belanja atas bebanAPBdes untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam ABPDes kecuali halhal yang bersifat darurat ( force
Putus : 21-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 21 Desember 2011 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI). dk Vs PT. MEGA MITRA SEJATI
278 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.641 K/Pdt.Sus/2011"Any dispute arising out of or in connection with his agrrement, including anyquestion regarding its existence, breach, validity or termination, shall bereferred to and finally resolvwved by arbitration in Jakarta (BANI), in accordancewith the rules of arbitration of the international chamber of commerce (ICCrules) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated byreference to this article.
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN PALU Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal Tanggal 27 April 2017 — DORCE BUNGA ALLO, bertempat tinggal di: Jl. Veteran Lrg. Taipalosi No. 121 C palu, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi âÂÂAnuta Puraâ Palu, Jabatan: Staf penagihan piutang usaha Kopegtel âÂÂAnuta Puraâ Palu, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H., M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H., M.H., dan AFANDI, S.E., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan
Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI âÂÂANUTA PURAâ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI âÂÂANUTA PURAâÂÂ, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum âÂÂARIF, DATU, MAHFUD & Associattesâ beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
139 — 10
139 — 10
yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Putus : 26-10-2015 — Upload : 30-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 26 Oktober 2015 — JUDITH JUBILINA NAVARRO DIPODIPUTRA VS TOTAL E & P INDONESIE
140 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
2012 (vide buktiP7) dan 29 Mei 2012 (vide bukti P8), adalah Tergugat yang mengundangPenggugat untuk melakukan perundingan bipartite;Penggugat memutuskan untuk melakukan PHK terhadap Tergugat berdasarkanPasal 164 ayat (83) UU Nomor 13 Tahun 2003:10.11.12.Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa:"(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Register : 20-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN PALU Nomor 52_Pdt_Sus_PHI_2016_PN_Pal Tanggal 27 April 2017 — SRIWATI, bertempat tinggal di: Jl. Palu â Binangga RT 01 RW 01, Pekerjaan: Karyawan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi âÂÂAnuta Puraâ Palu, Jabatan: Petugas Unit Toko Mini, Kewaranegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARISANTO PADIDI, S.H.,M.H., EFRAIM JIMMY P, S.H.,M.H. dan AFANDI, S.E., Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan
Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNIKASI âÂÂANUTA PURAâ berkedudukan di: Jalan K.H Ahmad Dahlan No. 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh IRFAN DG. MAPATTO selaku Ketua Koperasi Pegawai PT. TELEKOMUNNIKASI âÂÂANUTA PURAâÂÂ, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARIF SULAEMAN, S.H., SYAFRUDIN A. DATU, S.H., M.H., MAHFUD MASUARA, S.H., MUHTAR, S.H., BUHARI, S.H., RIWANDI, S.H., MARNI MASYITA, S.H., dan NASRUDDIN, S.H., para Advokat pada kantor Hukum âÂÂARIF, DATU, MAHFUD & Associattesâ beralamat dijalan Letjend. Ahmad Yani No. 07 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
101 — 6
101 — 6
yaitu sebesar Rp. 6.079.593,00 sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Putus : 23-03-2015 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 58/Pdt.G/2014/PN Gpr Tanggal 23 Maret 2015 — MAâÃÂÃÂANAZ,Dkk
MELAWAN
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk,Dkk
59 — 21
MELAWAN
PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk,Dkk
59 — 21
subjek dan objek lelang karena terdapatperbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.Gpr22Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang yang dilakukanmelalui internet; Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuaiperaturan perundangundangan,; Keadaan memaksa (force
Register : 09-07-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PA TEGAL Nomor 342/Pdt.G/2019/PA.Tg Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
106 — 26
106 — 26
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk.
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn Tanggal 10 Februari 2016 — - KAMSIR ARITONANG,SE
176 — 41
176 — 41
ARPEN ASNAWI. 1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yang ditandatangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT Surgika Alkesindo) menunjukPT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subs distributor untuk wilayahPropinsi Sumatera Utara atas barang Camera System+PCNL merek Richardwolf Germany dan Electro Couter+ligasure (force triad) merek valeylabAmerika. 5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
Inti Medika.Disita dari : KAMSIR ARITONANG, SE, AkTe1 (satu) lembar fotokopi leges asli Surat penunjukan dari PT SurgikaAlkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermateraiRp6000 yang ditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaHalaman 65Putusan No: 89/Pid.SusTPK/2015/PN Mdn.Alkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan Electro Couter+ligasure(force
Bahwa jika dalam pengadaan barang, ternyata barang tersebut ada dan barangtersebut berada diluar negeri akan tetapi tidak bisa masuk ke Indonesia karenaalasan dari negara tersebut, maka hal tersebut adalah merupakan force majeur. Bahwa didalam Perpres tidak ada diatur mengenai jika barang tersebut adadiluar negeri dan tidak bisa masuk ke Indonesia karena alasan negara tersebut,dan untuk itu ahli tidak bisa memberikan pendapat.
ARPEN ASNAWI)1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XI/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yangditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT Surgika Alkesindo)menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subs distributoruntuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang Camera System+PCNLmerek Richard wolf Germany dan Electro Couter+ligasure (force triad)merek valeylab Amerika5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
ARPEN ASNAWI)1 (satu) lembar asli Surat penunjukan dari PT Surgika Alkesindo nomor:021/SKMDN/XV/12 tanggal 2 Januari 2012 bermaterai Rp6000 yangditanda tangani ANDRI PRINGADI (Area Manager PT SurgikaAlkesindo) menunjuk PT Graha Agung Lestari menjadi salah satu Subsdistributor untuk wilayah Propinsi Sumatera Utara atas barang CameraSystem+PCNL merek Richard wolf Germany dan ElectroCouter+ligasure (force triad) merek valeylab Amerika5 (lima) lembar (1 eksemplar) asli surat perjanjian jual beli alat
Register : 15-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1488/Pid.B/2018/PN Tjk Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDRIE WAHYU SETIAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
RUZINIAT als AJI bin ABU HANIFAH
177 — 36
ANDRIE WAHYU SETIAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
RUZINIAT als AJI bin ABU HANIFAH
177 — 36
Bahwa AHLI juga menjadi tim Task Force identifikasi pita cukai sesuaidengan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pura Nusapersada Nomor:001/PDIR/PNP/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pembentukan TimTask Force dan Pengangkatan Saksi Ahli Hologram pada Pita Cukaisebagai kelanjutan dari Surat Keputusan Bersama Anggota KonsorsiumPerum Peruri, PT. Pura Nusapersada, dan PT.
Register : 01-01-1970 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 77PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 12 April 2017 — UZWAR HIDAYAT, SP. Bin Bidayadi (Alm).
113 — 60
113 — 60
Seluma TA. 2013 Nomor521/437B/DPPP/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang mana hasilevaluasinya adalah karena curah hujan tinggi sehingga sulit untuk tercapainyakerja sesuai dengan Kontrak sehingga hal tersebut tidak sesuai denganSurat Perjanjian Kerjasama Nomor : 61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) :Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force majeure adalahsuatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaanpekerjaan yang tidak dapat
tersebut dan ada Berita AcaraHasil Evaluasi dan Penelitian Perpanjangan Waktu dari para terdakwa selakuTim Teknis Kabupaten Nomor : 521/437B/DPPP/XII/2013 tanggal 24Desember 2013 yang mana hasil evaluasinya adalah karena curah hujan tinggisehingga sulit untuk tercapainya kerja sesuai dengan Kontrak sehingga haltersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :61/SPK/PSP/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalamPasal 8 ayat (1) :Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force
majeure adalahsuatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaanpekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupunPIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan/atau diluarkewenangannya, misalnya :a.
Register : 29-11-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1390/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
DWI HADI PURNOMO
Terdakwa:
KURNIAWAN Alias KURNIA Alias NIA Alias LOW PROFILE
161 — 273
DWI HADI PURNOMO
Terdakwa:
KURNIAWAN Alias KURNIA Alias NIA Alias LOW PROFILE
161 — 273
Bali Nusra Densus 88 AT Polri, KepalaHalaman 45 dari 83 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2017/PN .Jkt UtrSatuan Tugas Wilayah DKI dan Banten Densus 88 AT Polri dan KepalaSatuan Tugas Wilayah Jawa Barat Densus 88 AT Polri, Kasatgas Wil JawaTengah dan Kasat Gas Wil Sulawesi Densus 88 At Polri;Bahwa benar Ahli mengikuti rapat tersebut karena Ahli tergabung dalam timpenindak (striking force) yang melakukan operasi penangkapan terhadappelaku terorisme yang ikut menjadi target Operasi salah satunya terdakwaatas
Pukul 16.00 kami (striking force) berkumpul dikesatuan dan mengecek kembali peralatan unit yang akan dibawa Bimadalam rangka ops dimaksud; Keesokan harinnya Pada pukul 14.00 Wib tim Gegana korps Brimob Polrisalah satunya Ahli sendiri bersama dengan sekitar 14 (empat belas)anggota lainnya termasuk anggota wilayah Bima melakukan pengarahanapel persiapan ops dimaksud; Pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 wib kami menujuTKP penangkapan terdakwa KURNIAWAN di Jalan Lintas perbatasan
Register : 12-01-2022 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 10/PDT/2022/PT BTN Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT Amosys Indonesia Diwakili Oleh : PT Amosys Indonesia
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Romeo Galvez Jardiel JR
Terbanding/Tergugat III : RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc
Terbanding/Tergugat IV : PT Dwi Mitra Artha
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Badan POM
247 — 134
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Romeo Galvez Jardiel JR
Terbanding/Tergugat III : RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc
Terbanding/Tergugat IV : PT Dwi Mitra Artha
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Badan POM
247 — 134
., agreed toconfirm the Letter of Appointment and Authorization to PTAmosys Indonesia in force for Five (5) years and effect from SEP24 2016 ...TERJEMAHAN BEBASNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:Sebagal distributor, PT Amosys Indonesia (in casu Penggugat)berwenang mengajukan atau merubah permohonan untukmemperoleh dan memiliki registrasi Produk Perawatan KulitRDL (dan/atau izin lainnya, sertifikat lisensi yang diperlukanuntuk mengimpor dan menjual produkproduk tersebut) dariBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Register : 26-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN LABUHA Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Lbh Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 47
116 — 47
menegaskan bahwa Tidakada penggantain biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Marginjika dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadisecara kebetulan, debitur dan/atau nasabah terhalang untukmemberikan atau berbuat sesuatu yang di wajibkan, ataumelaksanakan sesuatu perbuatan yang terlarang baginya;g) Halhal yang tidak terduga sehingga menyebabkanterjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atauakad, hal tersebut bukan termasuk kategori dalam Wan prestasimelainkan termasuk dalam kategori force
Register : 09-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 361/Pdt.G/2020/PA.YK Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
216 — 82
216 — 82
Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;I. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesualdengan surat penetapan Nilai Limit;k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang akandilelang.6. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat alasan yang dibenarkan secarahukum, untuk menunda atau membatalkan rencana pelelangan atas objeklelang;7.
Upload : 10-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 81/PDT/2016/PT-MDN DRS. SAHAT SIMBOLON, SE. MSI. X UNIV. SANTO THOMAS
41 — 31
41 — 31
Hal ini dikarenakan adanya Hal Hal atau KeadaanKeadaan yang sangat mendesak (Force majure), yaitu : adanya biayarutinitas untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup sehari hari di dalamkelangsungan hidup Keluarga dan Biaya Pendidikan dari anak anakPENGGUGAT ;10.
Register : 01-09-2010 — Putus : 06-06-2011 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn Tanggal 6 Juni 2011 — SULTAN DELI
LAWAN
PT KERETA API, dkk
271 — 115
271 — 115
Deli spoowegMaatschappij, yang berkedudukani Negeri Belanda dengan perwakilan di Medan. hwa menurut saksi tindakan nasionalisasi itu bukan tindakan yuridisetapi tindakan politis bahwa suatu kontrak merupakan tindakanAN nasionalisasi masuk kedalam force mayer maka demi hukum tanahtanahitu jatuh kembali kepada sipemilik bukan kepada tindakan politiskenegaraan.