Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur maserre majenne mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus PHI
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/PHI/2014/PN Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — 1. BUDI DARMAWAN 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
221 — 149
  • )Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan PelanggaranPerjanjian Kerja, Perjanjian KerjaBersama, atau Peraturan Perusahaan1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karenapelanggaran pengusaha2 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diaturoleh perusahaan )1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugiatau force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264/C/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 08-03-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 4 Maret 2013 —
117 — 52
  • melewati/ lebihdari Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah)/e Minggu keI dibulan berikutnya membayarkekurangan sisa tagihan dari ongkos kirim yang telahlewat dari poit A atau yang lebih/ melewati darijumlah total ongkos kiriman sebesar Rp. 180.000.000(seratus delapan puluh juta Rupiah).e Apabila tagihan invoice terdapat beberapa tagihanongkos kirim yang ada diantara ongkos kirim tersebutlewat dari kesepakatan Lead Time yang telahditentukan karena sesuatu) hal yang terjadidilapangan (Force
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 24-06-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN MALANG Nomor 98/Pdt.Plw/2015/PN.Mlg.
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.Ny JENY SETIJOWATI, 2.PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk CQ, Cabang Malang, 3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG, 4.PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN
515 — 214
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.
Pengadilan PN MEULABOH Perdata
Register : 23-05-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MEULABOH Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbo
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat:
Miswar
Tergugat:
1.PT. DARUSSALAM BERLIAN MOTOR
2.Nurida
122 — 44
  • Darussalam BerlianMotor preode 01/01/2017 31/01/2017;Bukti T7: fotocopy Kartu Nama dengan Logo/lambang TigaBerlian atas nama NURIDA/Sales Force yang dikeluarkan PT. DarussalamBerlian Motor JIn.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 08-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 42/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
368 — 200
  • Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaru terkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 18-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte
Tanggal 20 April 2021 — - Dr. Jarot Digdo Ismoyo, S.H.,M.H 1.Yayasan Perguruan Kristen Halmahera 2.Universitas Halmahera
377 — 493
  • tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 1/Padt.SusPHI/2021/PN TteJanuari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
DENY KURNIAWAN, S.Kom.,SH
Terdakwa:
SUYANTO
101 — 45
  • Palpekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force majeur;dan 8) Sanksi, termasuk denda keterlambatan.;5) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata CaraPengadaan Barang/Jasa Desa dikabupaten Banggai pada Pasal 12ayat (4) Point (a) dan (b) a).
    Rencana Anggaran Biaya;4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 tahun 2015 Tentang Tata CaraPengadaan Barang/ Jasa Desa Di Kabupaten Banggai, disebutkandalam Pasal 12 ayat (4) point g: Berita acara hasil negosiasidituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyediabarang/ jasa yang berisi paling sedikit: 1) tanggal dan tempat dibuatnyaSurat perjanjian; 2) Para pihak; 3) Rung lingkup pekerjaan; 4) NilaiPekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6) Jangka waktupelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 160/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
IMAM MUGHNI
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PACEWETAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
2.TIM PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK
3.BUPATI NGANJUK
Intervensi:
FAJAR NUSANTORO
303 — 142
  • disampaikankepada Bupati.Pasal 16 ayat (6) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang : a. memberikanpertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahan danpengangkatan calon kepala desa terpilih ; b. memberikan petunjuk danpengarahan kepada panitia pemilihan yang berkaitan dengan teknispelaksanaan pemilihan kepala desa ; c. dihapus ; dan d. menunda ataumenghentikan pelaksanaan tahapan pemilihnan kepala desa apabila terjadikeadaan luar biasa (force
    untuk disampaikan kepada Bupati.Pasal 16 ayat (6) :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) TimPengawas mempunyai wewenang :a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengesahandan pengangkatan calon kepala desa terpilih ;b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada panitia pemilihan yangberkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa ;c. dihapus ; dand. menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan kepaladesa apabila teyadi keadaan luar biasa (force
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Tanah
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gdt
Tanggal 27 April 2021 — PENGGUGAT : ENDRAWATI TERGUGAT : - M. ALI - PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung karang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
184 — 76
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-11-2018 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 855/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Oktober 2019 — A. ASRIANI AMINAH lawan DIREKTUR UTAMA PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA
392 — 377
  • Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
151 — 60
  • Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakanperbaikan (corrective actions) yang telah dilaksanakan ataspengadaan tanah dan/ atau bangunan gedung kantor Bankbjb sesuai petunjuk dari OJK, yang pokoknya mengaturperihnal Kecukupan Komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Pertimbangan Pembentukan GugusTugas (Task Force) Yang Secara Khusus MelaksanakanPengawasan Terhadap Penyelesaian Proses PengadaanGedung Kantor.2.
    Terkait dengan tindakan perbaikan (corrective actions) ataskecukupan komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atauHalaman 37 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUNJKT38Bangunan serta pertimbangan untuk pembentukan GugusTugas (Task Force) yang secara khusus melaksanakanpengawasan terhadap penyelesaian proses pengadaangedung kantor sebagaimana dinyatakan dalam surat BankIndonesia Nomor : 15/91/DPKP/Bd/Rahasia, tertanggal 30Desember 2013, bahwa pada saat ini sedang dilakukanpengkajian mengenai hal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARIEF RATE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
141 — 71
  • denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
    Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : M. AHCMAD
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
109 — 60
  • Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
    Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lala, ataupun karena force majeur.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-03-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 25 Juli 2017 — IRAWATI HERMAWAN, S.H., C.N., M.H., dkk MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
263 — 265
  • Paku Indonesia); APBALSI (Asosiasi Pemotong Baja Lembaran Seluruh Indonesia); APBALI (Asosiasi Pengusaha Plat Indonesia);Bahwa peran IISIA dalam pembangunan yaitu menyusun standar kompetensiserta memberikan masukan kepada pemerintah terkait besi dan baja;Bahwa setahu saksi baru dalam perkara ini IISIA melakukan upaya hukumyang dilakukan IISIA terkait adanya aspirasi dari anggotanya;Bahwa saksi mengetahui istilah UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota);Bahwa benar IISIA pernah membentuk sebuah Tim Task Force
    yang ada diCilegon;Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen IISIA Kota Cilegon namun saksidapat informasi dalam rapat informal bahwa IISIA sudah didaftarkan di DinasTenaga Kerja Kota Cilegon;Bahwa objek sengketa perkara ini yaitu tentang penetapan UMSK yangdibuat oleh Pemprov Banten;Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan UMSK;Bahwa sikap IISIA setelah terbit SK UMSK setelah ditandatangani akanHalaman 76 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRGmelakukan uji di PTUN;Bahwa Tim Task Force
Pengadilan PN AMBON Perdata Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Amb
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Hendra Faeni
2.Said.
3.Husen Aloahiit.
4.Sardan Nussy.
5.Rifai Maruapey.
6.Yusuf Mukadar.
7.Cecep Adriyana.
8.Ajan Ipaenin.
9.La Ode Armin.
10.La Sarman.
11.Kabir Renwarin.
12.Samsul Walalayo.
13.Abdullah Rumatomia.
14.Rajulan Malueka.
15.Abdul Jalil Mukadar.
16.Asnayu Louhatumawa.
17.Kamarudin Musiin.
18.La Juman Kaimudin.
19.Muhammad Daud Nussy.
20.Alimudin Elwuar.
21.Noho Sanaky.
22.Djuhais Nussy.
23.Jufri Tomia.
24.Irwan Makatita.
25.Abdul Halik Renhoran.
26.La Ode Tamsir.
27.Alai Wahid.
28.Abdul Wahid.
29.Awaludin Ipaenin.
30.Abdul Latif Ipaenin.
31.Abdul Gifari Sutrisno.
32.Sutrisno A.
33.Hasan Basri.
34.Muksin Djumadilail.
35.Arifin Bakri.
36.Insye Sangadji.
37.Idrus Sani Mewar.
38.Imam Muhammad Surito.
39.Wa Sumiyai.
40.Ahmad Tuharea.
41.Balgia Ipaenin.
42.Roni Lessy.
43.Ibrahim Mausara.

Tergugat:
PT. Wahana Lestari Investama
176 — 77
  • berkenaan dengan jumlahpesangon yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugatdimana Tergugat beralasan tutup karena mengalami kerugian dua tahun terusmenerus sedang Para Penggugat menyanggahnya dengan alasan effisiensi;Menimbang, bahwa Pasal 164 UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
    2020/PN Ambpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik;(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Btm
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
82 — 62
  • BPHTBmerupakan bagian dari penerimaan Negara.Menurut definisi, yang dimaksud Kerugian Negaraadalah kekurangan aset/kekayaan Negara karenaSuatu. perbuatan melanggar/melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur. Kekuranganaset/kekayaan ini dapat terjadi disebabkan karenaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN. Btm.uang yang seharusnya masuk ke kas negaranamun tidak masuk ke kas negara.
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-09-2005 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 81/PID.B/2005/PN.SKG
Tanggal 9 September 2005 — Drs. FATAHUDDIN Bin ABD. LATIEF
86 — 12
  • dana pengadaan pangan peruntukannya Gabahberas selain itu dilarang.bahwa hampir semua koperasi di wilayah Sulawesi selatan mengalami kemacetankarena adanya keadaan dimana ada S.E Menteri Keuangan No.60 tahun 2000 ituyang menghentikan L.C di dolog, dan Karena adanya kebijaksanaan pemerintahmenerima beras impor dari luar seperti beras dari Thailand yang harganya hanyasekitar Rp.1770 perkilo gram dan kualitas bagus sehingga harga beras petanianjlok menurut kami itu termasuk kedalam keadaan / istilah Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 16-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/PDT.SUS/2010
PT. DAELIM INDONESIA; AHIDIN HIDAYAT, DKK.
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Vide Pasal 163 Ayat (2) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).20.2 Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan keadaan memaksa (Force Majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 285/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendrik Hartono
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
54 — 28
  • Pasal 31 PMK 27/2016 menyebutkan:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanoleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang;Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 mengatur:Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan;Bahwa, selurun fundamentum petendi (posita) gugatanPENGGUGAT a quo dalam perkara ini