Ditemukan 5171 data
254 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
Terbanding/Penggugat : PT. Sinar Baru Wijaya Perkasa
Terbanding/Tergugat I : ANGRAYANI DHARMATANA
Terbanding/Tergugat II : YOSEA ANDREA
Terbanding/Tergugat III : LUKMAN HIDAYAT
Terbanding/Tergugat IV : SUSTRITINI BETY
Terbanding/Tergugat V : LIA SUHERMAN
Terbanding/Tergugat VI : Ir. ASMIYARNI
Terbanding/Tergugat VII : TJOE OHING
Terbanding/Tergugat VIII : HERIYANSYAH
Terbanding/Tergugat IX : RICKY MASTONI
Terbanding/Tergugat X : JACOB MARANATHA
Terbanding/Tergugat XI : DEDI NOPIANDI
Terbanding/Tergugat XII : DAHMAN
Terbanding/Tergugat XIII : Insinyur SENI RAMALA
Terbanding/Tergugat XIV : NANANG SUHERMAN
Terbanding/Tergugat XV : MUKTI MUKSIN
Terbanding/Tergugat XVI : SARI FEBRIANI
Terbanding/Tergugat XVII : NAYU
Terbanding/Tergugat XVIII : MEDIANSYAH
Terbanding/Tergugat XIX : SEMA BT SAMSI
Terbanding/Tergugat XX : BAYUDIN
Terbanding/Tergugat XXI : BAYUDIN BIN SAMSI
Terba
114 — 52
secaranyata tanahtanah tersebut;Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat hakim perdata berwenangmenilai ketidak benaran data yang diberikan untuk penerbitan sertifikat danberwenang menilai ketiadaan itikad baik dalam memperoleh sertifikattersebut tanpa memerlukan adanya putusan pidana yang berkekuatanhukum tetap, hal mana telah dilakukan dengan baik dan benar oleh MajelisHakim Tingkat Pertama;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melampaui wewenang atautidak memutus melebihi apa yang dituntut (ultra petita
1.Berlin Sitanggang
2.Sitor Sitanggang
3.Ny. C. Sitanggang boru Sinurat
4.Udut Manotar Sitanggang
Tergugat:
4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II
5.Sotar Naibaho
6.Guntur Naibaho
7.Saut Maringan Naibaho
8.Seria boru Naibaho
9.Saur boru Naibaho
10.Pemerintah R.I. cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kanwil BPN Sumut cq Kepala Kantor BPN Kabupaten Samosir
132 — 93
Penggugat asal tidak ada menyertakan buktibukti pemilikannya atasbangunan rumah permanen, bangunan gudang dan tempat usaha maupuntanam tanaman tersebut yang justru Tergugat asal (Sekarang Terlawan V)lah sebagai pemilik satu unit bangunan rumah permanen, bangunan gudangdan tempat usaha serta seluruh tanamtanaman yang telah terdaftar padadan akan diganti rugikan oleh Terlawan VI dan VII kepada Terlawan V;Pertentangan dalildalil gugatan dalam posita penggugat dan Il asal(sekarang Terlawan dan II) dengan petita
86 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014, didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entitytidak pernah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Oleh
189 — 316
Tergugat mengenai obscuur libel/gugatankabur karena letak/lokasi tanah yang tidak jelas/berbeda, sehinggamemperlihatkan Majelis Hakim terkesan AKTIF hanyamempertimbangkan pemeriksaan setempat (yang tidak sesualdengan fakta hukum) dan tidak didukung dengan buktibukti lainnya,Halaman 75 dari 141 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2021/PT SMRsehingga terbukti Majelis Hakim telah memutus halhal yang tidakdidalikan oleh Para Tergugat, yang dalam hal ini membuktikanbahwa Putusan No. 236 ULTRA VIRES/ULTRA PETITA
62 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), didalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kewenangannya (ultra petita), iahanya bisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksa PenuntutUmum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim incasu Majelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikanpertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya,yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidakpernah diajukan oleh jaksa Penuntut
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanyabisa menerima, memeriksa dan memutusmengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidakpernah memberikan pertinbangan hukum yangmenjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernahdiajukan oleh jaksa Penuntut
241 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agungtelah memutus diluar kKewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksaPenuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casu Majelis HakimKasasi tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasarputusannya, yang in case ke14 perusahaan sebagai legal entity tidak pernah Halaman 27 dari 108
Terbanding/Penggugat : PT. Maybank Indonesia Finance
Terbanding/Turut Tergugat I : ABDUL KARIM
Terbanding/Turut Tergugat II : KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
91 — 54
Hal inilah yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim.
Terbanding/Penggugat : TEGUH KOOSLARTO
103 — 68
menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/ Terbanding semulaTergugat tertanggal 31 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut: Bahwa Pembanding/ Terbanding pada prinsipnya kurang sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta karena pertimbanganhukum dan amar putusannya kurang mencerminkan rasa keadilanmelampoi apa yang diminta (ultra petita
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukanoleh jaksa Penuntut Umum. Halaman 52 dari 126 halaman.
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
145 — 66
Hal inilan yang dikenaldengan asas ultra Petita dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukansebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI 1.)Cq.Kejaksaan Agung RI Cq.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq KepalaKejaksaan Negeri Depok selanjutnya disebut sebagai Terlawan/Pembading ,2.) Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat JendralKekayaan Negara cq.
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melalui PendapatHukumnya tertanggal 13 Januari 2014 (BuktiP06), di dalamhalaman 3 bahwa Putusan Mahkamah Agung telah memutusdiluar kewenangannya (ultra petita), ia hanya bisa menerima,memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan olehjaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakim in casuMajelis Hakim Kasasi tidak pernah memberikan pertimbanganhukum yang menjadi dasar putusannya, yang in case ke14perusahaan sebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
144 — 53
didasarkan pada adanya syarat kerja yang jelasyang diatur dalam perjanjan kerja, peraturan perusahaan atauperjanjian kerja bersama maka demi hukum gugatan Para Penggugatdemi hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaiperselisihan kepentingan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 2 tahun 2004sehingga harus ditolak atau sekurangkurangnya dinyatakan tidakdapat diterima karena bukan merupakan perselisihan kepentingan.Bahwa posita gugatan Para Penggugat selanjutnya pada Halaman 81s/d 84 Butir 5 s/d 13 serta petita
111 — 56
kelayakan dankepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwapetitum primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung denganobyek yang disengketakan;Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkanKelimahibah selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian warisan, demikianhalnya menghukum ahli waris yang melakukan perbuatan melawanhukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah menguasaiyang bukan haknya, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalamkategori ultra petita
668 — 375
sejakPemohon Pembatalan menerima salinan putusan tersebut;Padahal faktanya, Termohon Pembatalan hanya mempersoalkandan menuntut penggantian dana talangan yang diklaim telahdibayarkan kepada Investor GBF Seri 8 sampai dengan Seri 47 quod non (tidak termasuk Investor GBF Seri 7 dan Seri 48), lantasapa dasar hukumnya Termohon Pembatalan II menghukumPemohon Pembatalan membayarkan kepada TermohonPembatalan dana yang tidak dituntut oleh Termohon Pembatalanl, amar putusan yang demikian bersifat berlebihan (ultra petita
1.Amaq Suriani alias Martawan bin Amaq Marpin
2.Suriani binti Guru Asir
3.Har alias Harnawti alias Harsanah binti Amaq Harsanah
Tergugat:
1.Amaq Junaidi bin Amaq Marpin
2.Arsad bin Amaq Marpin
3.H. Muzakki
4.Hj. Nurhasanah alias Hj. Nur
159 — 85
Nurbayyinah) untuk mengembalikan tanahseluas 20.825 M2 dengan cara mengosongkan, menyerahkan dan meninggalkansecara sukarela dan mengembalikan stau sobyek kepada para ahli waris yangberhak demikian halnya tanah seluas 10.000 M2 yang dikuasai Tergugat 2ditetapkan sebagai hak dan bagian Tergugat 2 tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan
56 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.S melaluiPendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari 2014(BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwa PutusanMahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenai halhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakala hakimin casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai legal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut
156 — 120
fakta keadaannya Atiah/ Herawati diketahuimasih hidup, memiliki hubungan hukum dengan Amaq Ruminep dan AmaqRumejam, serta memiliki hak kewarisan berdasarkan sebab hubungan darah (Nasab),maka selanjutnya dalam perkara aquo Atiah/ Herawati juga nantinya akanditetapkan sebagai ahli waris dan memperoleh bagian waris dari pewaris AmaqRumejam atas peninggalan Amaq Ruminep maka penetapan bagian waris kepadaAtiah/ Herawati tidaklah menjadikan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangmelebihi tuntutan (ultra petita
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
;S.H;S.Smelalui Pendapat Hukumnya tertanggal 13 Januari2014 (BuktiP06), di dalam halaman 3 bahwaPutusan Mahkamah Agung telah memutus diluarkewenangannya (ultra petita), ia hanya bisamenerima, memeriksa dan memutus mengenaihalhal yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum.Bahwa di halaman 4 bahwa apalagi, manakalahakim in casu Majelis Hakim Kasasi tidak pernahmemberikan pertimbangan hukum yang menjadidasar putusannya, yang in case ke14 perusahaansebagai /egal entity tidak pernah diajukan olehjaksa Penuntut