Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne maserre mannure
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1800 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.SI
77 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal 30, 34 sebagai berikut:Tentang Kerugian Negara;Kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan olehsesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian seseorang dan/atau disebabkansuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).Tentang Besarnya Jumlah Kerugian Negara;Dalam masalah kerugian negara pertamatama perlu diteliti dan dikumpulkanbahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara.Dalam penelitian ini perlu diperhatikan bahwa
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
M HABI HENDARSO SH MH
Terdakwa:
UJANG SUPRIADI Bin NASIHIN
136 — 26
  • terutama untukkegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 571.050.500,00 dan SistemInformasi Desa Melalui Koran Desa sebesar Rp. 17.500.000,00;Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan diantaranya : 1) adanya penyimpangan dariketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam bidang keuangannegara/daerah, 2) kelalaian seseorang dan/atau 3) disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
    majeure);Bahwa Dalam konteks ini, jumlan uang sebesar Rp122.612.500,00merupakan kerugian keuangan Negara atas Pelaksanaan atau PengelolaanDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 di Desa Taman Negeri KecamatanWay Bungur Kabupaten Lampung Timur karena nilai yangdipertanggungjawabkan dalam kegiatan Bidang Pembangunan (pembeliansemen, batu belah, pasir pasang ongkos tukang dan alat kerja) dankegiatan Bidang Pemberdayaan (Sistem Informasi melalui Koran) tidaksesuai dengan realisasinya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 114/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 Desember 2013 — LAZUAR IDEANDI.
120 — 21
  • Senada dengan Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tersebut,dalam buku petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan memberi definisi mengenaikerugian negara yaitu berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan olehsuatu keadaan di luar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure).Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Keuangan danPembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : SE32/D6/2002 tanggal 21Januari 2003 tentang Persepsi Kerugian Keuangan Negara menyatakan bahwaKerugian Keuangan Negara adalah pengurangan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perjanjian
Putus : 01-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 239/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 1 Agustus 2017 — GUNAWAN HALIM lawan PT. ISS FACILITY SERVICES
695 — 251
  • TngArbitration Board (BANI and the Rules) for the conduct ofinternational arbitrations for the time being in force, which rules aredeemed to be incorporated by reference in this Article.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3700 K/PDT/2016
Tanggal 13 Februari 2017 — HALIM SUSANTO VS SOEGIANTO alias ANDI SOEGIANTO, dkk. ;
53 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Goey SwanTiong dan Almarhum Tony Wirawan (Oei Thing Hian), tidak dapatdilakukan perubahan dengan segala cara baik yang sah maupuntidak sah maupun melalui berbagai lembaga atau peradilan.Bahwa hal demikian sebagai akibat dari asas hukum dari suatuputusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde/res judicata) yaitu the binding force of precedent(putusan Hakim sebelumnya mengikat HakimHakim lain dalamperkara yang sama) dan resjudicata prover tate habetur (setiapputusan Hakim atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT. METROPOLITAN TELEVISINDO VS YOSSI ADITYAWARMAN
193 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hubungan kerja terhadap diri Penggugat dengan niattidak bersedia membayarkan hakhak serta kompensasi pemutusanhubungan kerja sebagaimana ketentuan Undangundang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:" Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — RIDWAN VS PT KALTIM PRIMA COAL
58 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/ourun berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : BOBBY SATYA KIFANA, S.STP
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : WAHYU BUDI WIYONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
257 — 339
  • Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :1)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
    timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi); Bahwa,berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2021/PT PBR1)2)3)Bahwa, kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negarakarena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
Drs. Syaukani Dkk
Tergugat:
1.PT. SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SATU
2.PT. HOKKAN DELTAPACK INDUSTRI dulu bernama DELTAPECK LAMPUNG INDUSTRI
174 — 48
  • Tergugat Konvensi meminta Majelis Hakim yang memutus perkara ini untukmenyatakan penghentian hubungan kerja waktu tertentu antara PenggugatRekonvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang berbunyi sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut turut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lelang
Register : 02-06-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 06/G/2014/PTUN.YK
Tanggal 16 Desember 2014 — SINTIA ANDRIANI sebagai PENGGUGAT MELAWAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT DAN PT. Bank Mega Tbk. sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
196 — 92
  • tereksekusi yang terkait kepemilikan objekd Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sitaeksekusi/sita pidana, khusus Lelang NonEksekusi;e Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanPenjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan aslidokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimanadimaksud dalam PasalPengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidakdilaksanakan sesual peraturan perudangundangan;Keadaan memaksa (force
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Gin
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
I KETUT ALIT ARDANA, SH., M.Kn
Tergugat:
1.GWIE PETER WINARSO
2.Ir. LIE YANSEN WIYONO
127 — 261
  • UntukHalaman 8 dari 62 HalamanPutusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Ginmenghindarinya yang lazim disebut keadaan kahar atau Force Majeureseperti bencana alam, huruhara, pemberontakan, pemogokan dan perangyang pada akhirnya Para Tergugat akan membebankan tanggung jawabnyakepada Penggugat;23.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 14-08-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
NOVIANNA IRWANI
Tergugat:
PT. WAHYU KARTUMASINDO INTERNATIONAL
126 — 20
  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibatterjadinya EFESIENSI di perusahaan Tergugat sebagamana Pasal 164ayat 3 (tiga) Undangundang nomor 13 tahun 2003;Bahwa dalam ketentuan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 pasal164 ayat 3 (tiga) tentang pemutusan hubungan kerja akibat EFES/ENSIyang isinya kami kutip:Pasal 164 Ayat (3):Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (Force
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 29-10-2015 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 30 Juni 2016 —
278 — 109
  • dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan dihukum untuk membayardenda keterlambatan pengiriman batubara tersebut kepada Penggugat;Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugatdengan mendalilkan bahwa seluruh pengiriman batubara oleh Tergugat kepadaPenggugat telah dipenuhi sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan adanyaketerlambatan pengiriman adalah karena Penggugat tidak segera melakukanpembayaran tahap dua secara tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan dankarena keadaan kahar (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-11-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — II. SUHARTO NOE
123 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian ataukeseluruhan barang dipesan, selain force majure, maka Pihak Kedua dikenaidenda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1%.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-03-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — PT SHELL INDONESIA VS FLORENTINA DYAH WIDHIASTUTI
158 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburuh berhak atas pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (4);17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (38) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas diatur bahwaPengusaha bisa melakukan PHK karena perusahaan tutup yang disebabkanbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN VS IR. BIEN SUBIANTORO, MM., MBA;
250 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terkait tuduhan Tidak menindaklanjuti komitmen perbaikan atastemuan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Konfirmasi HasilPemeriksaan Khusus tanggal 2 Mei 2013 :1.Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakan perbaikan(corrective actions) yang telah dilaksanakan atas pengadaantanah dan / atau bangunan gedung kantor Bank BJB sesuaipetunjuk dari OJK, yang pokoknya mengatur perihal KecukupanKomposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan sertaPertimbangan Pembentukan Gugus Tugas (Task Force
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 24-08-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 27/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 24 Januari 2018 — 1. EV. SEMUEL KREUTA, S.Pak 2. WILLEM KREUTA 3. KLEMEN NUKUBOY MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA 2. GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
168 — 64
  • Putusan yang telahberkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (bindende kracht,binding force).;2. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alatbukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untukHalaman 72 dari 137 halaman Putusan Nomor : 27/G/2017/PTUN JPR.keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 4 Mei 2015 — TJIKONG; DENI SUPRIYADI; LAWAN; PT. ILUVA GRAVURE INDUSTRY;
107 — 13
  • Iluva Gravure Industry.Bahwa tindakan dari pihak pekerja yang telah mematikan mesin yang sedangberoperasi dan berproduksi adalah KESALAHAN BERAT KARENA TELAHMENIMBULKAN KERUGIAN YANG CUKUP BESAR TERHADAP PERUSAHAAN,karena sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan telah diketahui oleh ParaPenggugat selama mesin berproduksi tidak ada seorangpun ditempat untukmematikan mesin apalagi secara mendadak kecuali alasan khusus kebakaran,banjir dan kejadian bersifat Force Majure atau karena perintah pimpinanperusahaan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 96/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
1.ZAINAL ABIDIN
2.M HASAN
3.BAHARI
Tergugat:
1.BUSTAMI
2.JASMAN
3.WALIKOTA BANDA ACEH
168 — 28
  • tahun terhitung sejak keluarnya surat izin mendirikanbangunan sampai finishing 100 % (seratus persen) ;Apabila jangka waktu tersebut tidak dapat diselesaikan 100 % (Seratus persen), pihakpertama demi kelancaran dan kelonggaran kepada pihak kedua yaitu dispensasi 3(tiga) bulan terhitung sejak jatuh tempo pasal diatas ;Pasal 5Apabila pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pembangunan ruko tersebut sesuaiyang diperjanjikan dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 diatas oleh sebab keadaan diluarkemampuannya sendiri (force
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 19-06-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 04-03-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2020
Tanggal 7 Oktober 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Ari Prabowo
77 — 29
  • dilakukan olehTerdakwa, menurut hemat kami adalah perbuatan hukum yangberkarakter keperdataan, karena perbuatan hukum tersebutdidahului dengan perjanjian sewamenyewa yang meskipun tidakdibuat dalam bentuk tertulis tetapi unsur perjanjian yang dibuatoleh para pihak tersebut sudah sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yang mengatur syaratsah perjanjian yakni, sepakat, cakap, hal tertentu dan causayang halal.Adapun mengenai alasan Terdakwa melakukan wanprestasikarena adanya keadaan Force