Ditemukan 5171 data
114 — 31
Dalam Pasal 121 ayat 1 HIR/Pasal 145 ayat 4 RBg,dinyatakan bahwa setelah didaftarkannya permohonan eksekusi olehPemohon melalui Panitera, maka Pemohon wajib membayar panjarbiaya eksekusi.b) Prosedur Eksekusi Riil Peringatan (Aanmaning), diatur dalam Pasal 196 ayat 2 HIR/Pasal207 ayat 2 RBg.
1.NURAINI
2.KHAIDIR
3.MUSTIKA
4.AMRAN
5.KASMIYATI
Tergugat:
1.M.YUSUP ALIAS YUSUP
2.Kepala Desa Tanjung Raden
108 — 35
Menyatakan sah dan berharga Slta Jaminan (Consevatoir Beslag) yang telahyang telah diletakkan Majelis Hakim atas Objek Sengketa;Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000/hari (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secaralangsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan inisemenjak Aanmaning Pertama;Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalamperkara ini;.
251 — 129
Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Nomor:74/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 29 Nopember 2000, tentang Tegoran(Aanmaning) kepada Erry Mohammad Syofryady, diberi tanda bukti P28;Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P6, P7, P10, P13, P14, P15, P6, P17, P18, P21, P22,P24, P27 dan P28 sesuai dengan aslinyaselebihnya tanpa disertai aslinya;Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat jugamengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masingmasing dibawah sumpah telahmemberikan keterangannya
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
219 — 147
dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 48;Halaman 217 dari 289 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.Fotokopi sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T. 49;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Aanmaning
Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 19 Oktober 2017,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T. 50;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Aanmaning II Nomor2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Bu jo. Nomor9/Pdt/2016/PT.Tjk jo. Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 09 November 2017,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T. 51;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Aanmaning Ill Nomor2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu) jo. Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Bu jo.
76 — 13
Seseorang dianggap ingkar memenuhi putusanpengadilan secara sukarela terhitung sejak masa peringatan dilampaui, ataudengan kata lain bahwa seorang Tergugat secara hukum dinayatakan telahingkar atau lalai dalam memenuhi putusan pengadilan apabila (hukuman pokok)secara sukarela terhitung sejak dilampauinya tanggal peringatan (aanmaning)yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
1.Binner Sianipar,S.H.
2.Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar
3.Rudiman Pitua Raja S
Tergugat:
1.H.Baharuddin
2.Hj. Darmawati
Turut Tergugat:
PT.Bank Syariah Mandiri CQ PT. Bank Syariah Mandiri
155 — 60
Mulia Jaya tentangpemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan dari Bank Syariah Mandiri, tanggal 11September 2019;T.L & T.ll3 : Surat Permohonan eksekusi dari DADY HENDRAWAN,SH.MH dan rekan Pengacara Bank SyariahMandiri kepada Ketua Pengadilan AgamaBontang, tanggal 12 September 2019;T.l & T.1l4 : Surat relaas Panggilan Aanmaning dari Kantor PengadilanAgama Bontang;Fotocopy bukti Suratsurat tersebut diatas telah diberi materai secukupnyadan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali
Pembanding/Tergugat II : Sinar Poltak Munthe
Pembanding/Tergugat III : Tongam Pandapotan Munthe
Pembanding/Tergugat IV : Juliana Br Munthe
Pembanding/Tergugat V : Manap G. Parulian Hutagalung
Terbanding/Penggugat I : Ir. Maria Doriamah Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Maria D. Munthe
Terbanding/Penggugat II : Mala Rhodearni E. M, atau ditulis dan disebut juga Malah Rhodearni Estumihi Munthe
Terbanding/Penggugat III : Maida A. K. Munthe, SH atau ditulis dan disebut juga Maida Angelina Kennedyana Munthe
Terbanding/Penggugat IV : Madawesi N. T. Munthe atau ditulis dan disebut juga Ir. Madawesi Napaulihon Tunggung Munthe
Terbanding/Penggugat V : Shienda Makaraja Muhaga Munthe
Terbanding/Turut Tergugat : Adi Pinem, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
146 — 162
., Tanggal 30 Juli 2013telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan untuk itu Ketua Pengadilan NegeriMedan telah melakukan pemanggilan untuk ditegur (aanmaning) kepadaGustinaBr Purba dan Penggugat s/d Penggugat IV selaku Termohon Eksekusinamun tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehinggaakhirnya Pengadilan Negeri Medan melaksanakan eksekusi pengembaliansertifikat pada tanggal 11 Mei 2018, namun Termohon Eksekusi tetap tidakbersedia mengembalikan sertifikat dimaksud sebagaimana
272 — 227
,tanggal 29 Nopember 2000, tentangTegoran (Aanmaning) kepada Erry Mohammad Syofryady, diberi tandabukti P28;Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P6, P7,P9, P10, P13,P14, P15, P6, P17, P18, P21, P22,P24, P27 dan P28 sesuai denganaslinya selebihnya tanpa disertai aslinya;Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat jugamengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masingmasing dibawah sumpahtelah memberikan keterangan yaitu:Saksi 1, Ketut Adnyana.Bahwa saksi tahu tanah sengketa yaitu terletak
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
261 — 124
Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, perihal : Permohonan Aanmaning, Sita EksekusiJaminan dan Lelang Hak Tanggungan, ;Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. 81 Partners nomor :018/020/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth. KetuaPengadilan Negeri Tangerang, perihal : PermohonanAanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang HakTanggungan,Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. & Partners nomor :018/022/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth.
KetuaPengadilan Negeri Bekasi, perihal : Permohonan Aanmaning,Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan;DAFTAR BUKTI DOKUMEN PERUNPANG UNDANGANUndang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962tentang Perusahaan Daerah tambahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2387),Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank PembangunanDaerah yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Februari 1998Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999tentang
Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan, perihal : Permohonan Aanmaning, Sita EksekusiJaminan dan Lelang Hak Tanggungan,;Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. 81 Partners nomor :018/020/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth. KetuaPengadilan Negeri Tangerang, perihal : PermohonanAanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang HakTanggungan,Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. & Partners nomor :018/022/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth.
KetuaPengadilan Negeri Bekasi, perihal : Permohonan Aanmaning,Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan;DAFTAR BUKTI DOKUMEN PERUNPANG UNDANGANUndang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962tentang Perusahaan Daerah tambahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2387),Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank PembangunanDaerah yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Februari 1998Halaman 432 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIL129L130L
68 — 25
Biaya Aanmaning Rp. 500.000.6. Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 2.000.000,7. Biaya Redaksi Rp 5.000,gs. Biaya meterei Rp 6.000, Jumlah Rp 6.471.000,( enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).
123 — 26
Ketua Pengadilan Negeri telah memanggil pihak yang kalah (termohoneksekusi) untuk menghadap dan memberi tegoran (aanmaning) agardalam tenggang waktu yang ditentukan paling lama 8 hari , termohonmenjalankan putusan secara sukarela .4.
TENDI RAHMAT
Tergugat:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
147 — 74
dengan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tanggal 23April 2010, yang Pasal 12 nya menyatakan :Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolakpermohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formalsubjek dan objek lelang;Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan di dalam Repliknya angka6halaman 12 yang intinya menyatakan untuk mengeksekusi AktaGrosse melalui aanmaning
153 — 221 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara Jakarta, produk P12 (huruf tebal, miring dan garis bawah tambahan Para Penggugat);Bahwa penyerahan SHM Nomor 116/Pasar Baru oleh Tergugat kepadaTergugat II seperti yang Para Penggugat tuntut akan sangat tergantungpada Tergugat , maka oleh karena itu demi menjamin putusan sehubungandengan gugatan Para Penggugat ini dapat dilaksanakan, cukup beralasanapabila Para Penggugat mengajukan tuntutan, yaitu apabila dalam tenggangwaktu selambatlambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak menerima teguran(aanmaning
128 — 45
Putusan Mahkamah Agung Nomor2859 K/PDT/2012 Tanggal 30 Juli 2013 mempunyai kekuatanhukum tetap (in kracht van gewjsde), Penggugat tidak jugamengindahkan putusan a quo dan tetap melakukan semuakegiatan usaha rumah duka tersebut ;Bahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga telahmelakukan aanmaning/ teguran kepada Penggugat agarmemenuhi amar putusan a quo, tetapi hingga Pengadilan NegeriJakarta Utara menetapkan dan meletakkan sita eksekusiterhadap ke2 bidang tanah a quo, Penggugat tetap sajamelakukan
PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Tergugat:
1.PT. BANK IBK INDONESIA
2.ALFORT CAPITAL LIMITED
Turut Tergugat:
MUHAMAT HATTA, SH
220 — 68
Bahwa sehubungan dengan terbitnya Penetapan Aanmaning Nomor:14/PDT.HT/1998/PN.DPS, dan Penetapan Eksekusi Nomor: 14/PDT.HT/1998/PN.DPS, serta adanya Sita Eksekusi berdasarkan Berita AcaraEksekusi Nomor: 14/PDT.HT/1998/PN.DPS serta Pengumuman Lelangatas Asset Jaminan PENGGUGAT tertanggal 9 April 1998, makaPENGGUGAT melakukan upaya hukum, yaitu :7.1. Perlawanan terhadap Bank Sindikasi, yaitu PT. Bank PDFCI, PT.Bank Dharmala, PT. Multicor Bank, PT. Bank Rama, PT. IndovestBank, PT.
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
342 — 797
Prinsipdari dwangsom adalah agar putusan dapat dilakukan secara sukarela olehpihak yang kalah dan tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihakyang kalah baru diketahui setelah pihak tersebut tidak memenuhi teguran(aanmaning);Menimbang, bahwa ternyata Pasal 87 Ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup mengatur, Pengadilan dapat menetapkanpembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaanputusan
379 — 2003
Barang bukti yang diketemukan waktu OperasiTangkap Tangan adalah uang Rp 400 juta.Hal 31 dari 108 Putusan No.169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.17)18)19)20)21)22)23)Operasi Tangkap Tangan Edy Nasution terkait terkaitpenundaan aanmaning (peringatan eksekusi) Putusan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
mengatur bahwa ketentuan pemberian irahirah demiKeadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnyamempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi hapus.Perlu dipahami bahwa hakekat titel eksekutorial adalah kekuatan untukdilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alatalat negara.Mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial sendiri dilakukan denganmeminta ijin Ketua Pengadilan, yang kemudian dilanjutkan denganmekanisme aanmaning
110 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun, padakenyataannya sampai keluar Putusan Hakim berkekuatan HukumTetap belum juga terlaksana atas Pelaksanaan Eksekusi tersebutyang mengakibatkan terhadap kasus ini belum mendapatkeadilan dan kepastian hukum (heb niet de rechtvaardigheid enrechtszekerheld di masa Menkumham Yusril hza Mahendra;Tentang Tegoran/peringatan (aanmaning) Ketua PengadilanNegeri Jakarta Pusat kepada Kementrian Kehutanan RI;Bahwa, dalam kaitannya dengan kasus ini, PT.
62 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat Rekonvensl VI) dan Yayasan Tanjung Manggopoh (TergugatRekonvensi VIl) serta siapapun yang rnendapatkan hak daripadanya untukmenyerahkan kembali kKepada KUD Manggopoh Il dalam keadaan baik sertabebas dari beban apapun 631 Sertifikat Hak Milik atas nama para AnggotaKUD Manggopoh Il, termasuk di dalamnya 36 Sertifikat Hak Milik obyeksengketa dalam gugatan Konvensi, dimana 31 Sertifikat Hak Milikdiantaranya atas nama Para Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan,apabila setelah dilakukan teguran (aanmaning