Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-01-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 3/PDT.G/2013/PN.DPK Tanggal 29 Agustus 2013 — SUNANTO SANTOSO
melawan
dr. ALFIBEN, Sp.OG
316 — 184
316 — 184
pembangunan, makakontraktor tidak dapat mendalilkan adanya pekerjaan tambah sebagai penyebabketerlambatan, teriebih dalam kontrak lump sum, karena dalam kontrak lump sumsegala resiko adalah tanggung jawab kontraktor,Bahwa segala resiko dalam kontrak lump sum adalah resiko kontraktor, makakontraktor harus memperhitungkan adanya segala resiko tersebut sebelummenyepakati kontrak perjanjian pembangunan gedung,Bahwa resikoresiko tersebut antara lain : keterlambalan bayar dari owner, hujan,macet, dil kKecuali force
Register : 23-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.PLK Tanggal 5 Nopember 2015 — FATKHUROHMAN LAWAN CARE International Indonesia
183 — 35
183 — 35
tanggal 12 Juli 2006 danberakhirmalaksanakan tugas (PHK) sampai dengan 20 Maret 2012, sehingga masakerja penggugat adalah 5 tahun 9 bulan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanhakhak normatif Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat(3) yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Putus : 26-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 26 Juni 2013 — Drs. H. RIYANTO, MSi ; JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSA
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 539 K/Pid.Sus/2013Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Pasal 1244 KUHPerdatabahwa :debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga,bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannyaperikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatanitu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapatdipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad burukpadanya.Berbeda halnya jika terjadi force majeur yaitu dalam keadaanmemaksa atau halhal yang secara kebetulan
Register : 12-10-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby Tanggal 22 April 2019 — Penggugat:
Supriyono
Tergugat:
PT. Liman Jaya Anugrah
72 — 11
Supriyono
Tergugat:
PT. Liman Jaya Anugrah
72 — 11
melakukan penyimpangan terhadap ketentuansebagai mana di maksud dalam ayat (2) berupa tindakanskorsing kepada pekerja/burun yang sedang dalam prosespemutusan hubungan kerja dengan tetap wajid membayar upahbeserta hakhak lainnya yang biasa di terima pekerja/buruh.Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/burun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa(Force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).Pasal 169 ayat
Register : 22-04-2024 — Putus : 03-06-2024 — Upload : 04-06-2024
Putusan PT PADANG Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PDG Tanggal 3 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AWILDA, SH,dkk
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PUTRI RATNA SARI Diwakili Oleh : DENNY AZANI B. LATIEF, SH,DKK
136 — 0
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PUTRI RATNA SARI Diwakili Oleh : DENNY AZANI B. LATIEF, SH,DKK
136 — 0
- 1 (satu) bundel asli SK tahun 2021
- 1 (satu) lembar Asli Notulen Hasil Rapat tanggal 17 November 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera barat
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Keterangan Kejadian Lapangan (Force Majeure) Ternak sapi Lokal Nomor : 117/EMIR-ADM/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Hasil Negosiasi pada hari Rabu Tanggal 17 November 2021 Nomor : 524.3/23/BAHN/DPKH-SB/2021;
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
174 — 114
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
174 — 114
Badan Pemeriksa Keuangan RI, petunjuk pelaksanaantuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yangdisebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum/kelalaian dan/ataudisebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuanmanusia (force majeure); Bahwa dalam masalah kerugian Negara pertamatama perlu ditelitidan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yangdiderita oleh negara, dalam pengertian ini perlu diperhatikan bahwa
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- KAMSUDIN, SH., MH
114 — 43
114 — 43
Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi kerugian keuangan negaradidefinikan berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkanoleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkKemampuan manusia (force
majeure).
Register : 28-11-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.SUS/2011/PN.AB Tanggal 23 April 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd
92 — 62
92 — 62
Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor :900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9 dijelaskanbahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai dengan DURK yangtelah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeri dan sifatnyamendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikan dan wajib untukmendapat persetujuan Bupati Maluku Tengah.Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Nomor 412.4 Tanggal 30 Agustus 2007 tentang Pedoman Umum PenggunaanAlokasi Dana Desa/Negeri di Kabupaten Maluku
Surat Pertangungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh PemerintahNegari harus sesuai dengan DURK yang dibuat oleh Negeriyang bersangkutan serta menggunakan standar harga barangyang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Tengah.Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Maluku Tengah Nomor900/502 tanggal 31 Agustus 2007 pada huruf E butir 9dijelaskan bahwa Penggunaan ADD/N yang tidak sesuai denganDURK yang telah ditetapkan melalaui hasil musyawarah Negeridan sifatnya mendesak atau Force Mayor agar dikonsultasikandan
Register : 05-10-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTAMA Nomor 17-K/PMU/BDG/AD/X/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
630 — 1492
630 — 1492
Putusan Nomor 17K/PMU/BDG/AD/X/2018Sementara Satgas yang menjadi akronim dari Satuan Tugas ataudalam istilah asing disebut sebagai 7ask Force, apabila didefinisikansecara umum adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk untukmengerjakan tugas tertentu (Wikipedia). Demikian pula yang diaturdalam Buku Petunjuk Induk Operasi TNI AD menyebutkan bahwaSatgas atau Satuan Tugas adalah satuan yang dibentuk untukmelaksanakan suatu tugas tertentu, yang dibatasi wilayahnya, dandibatasi waktunya.
Lalu kejadian berikutnya jugakurang lebin sama dengan yang tertuang dalam Fakta Hukum.Dari peristiwa diatas, knususnya saat puncak kejadian atau padatitik kritis inilah Terdakwa dalam posisi terjepit, terdesak atau dalamposisi yang dalam kacamata hukum disebut "kondisi terpaksa ataudalam bahasa Inggris disebut force majeur atau dalam bahasa Belandadisebut overmacht.
Register : 11-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp. Tanggal 26 Maret 2020 — CANDRA, SE alias CANDRA Bin H. MUHAMMAD IDRUS
169 — 0
169 — 0
barang berupa :8.7.43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.8.9.
Register : 11-12-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp. Tanggal 26 Maret 2020 — HIDAYAT alias DAYAT Bin MIDUN
217 — 0
217 — 0
barang berupa :8.7.43. 2 (dua) set PJU Tenaga Surya yang terdiri dari :- 2 (dua) buah PV Modul merek Wika Type: MM150B80- 2 (dua) buah Lampu LED merek e SUN- 2 (dua) buah Baterai Lithium merek G-FORCE BELL Tipe GB 235- 2 (dua) buah Solar Charge Controller + Led Driver Smart System merek G Force Bell Tipe GB-2412.8.9.
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
382 — 388
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
382 — 388
AISip; 222222 2 222 (Bukti P22)20).tanggal 30 April 2016, MEDIA ACEH, Penggiat Lingkungan: SudahSaatnya Pemerintan Selamatkan Hutan Aceh Utara, Diaksestanggal 23/10/2017; (Bukti P23)21). tanggal 22 Juli 2016, Klik kabar.com, Rask Force Kasus PT MPTdan PT RPPI di Aceh Utara, Diakses tanggal23/10/2017; (Bukti P22). tanggal 23 Juli 2016, AJNN, Lahan Perusahaan PT MPT dan PTRPPI Berpotensi Digugat, Diakses tanggal 20/10/2017;(Bukti P25) ;223). tanggal 23 Juli 2016, Aceh Investment.om/news, KesepakatanRapat
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2015 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk vs. ANI SETIAWAN, dk
219 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
memeriksa keabsahan danakibat dari Akta Pengakhiran sebab Akta Pengakhiran tersebut tundukpada perjanjian Arbitrase di Singapura yaitu SIAC;Pasal 2 Akta Pengakhiran berbunyi:"Any dispute arising out of or in connection with this Deed, including anyquestion regarding its existence, validity or termination, shall be referredto and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with theArbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre ("SIACRules") for the time being in force
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012 Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775
- Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
143 — 63
143 — 63
HA 5105 adalah factor cuaca yaitu angin yangdatang tibatiba dari arah kiri belakang, alasan saksi karenasaat itu engine instrument dalam keadaan normal sedangkan13pesawat turun dengan sangat cepat kea rah depankananFenomena datangnya angin kencang secara tibatiba dari arah yang tidak diketahui seperti yangdisampaikan oleh saksi di dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah windshear.Sehingga fakta bahwa kecelakaan pesawat HellyBell 412 di Mapenduma disebabkan oleh faktor alam(force majeur). adalah
HA 5150 di Mapenduma adalahkarena adanya dorongan angin kencang dari arah kiri dan belakang, dimanaketerangan Saksi1 tersebut sesuai dengan keterangan para Terdakwasehingga dengan demikian terungkap dengan jelas bahwa faktor penyebabinsiden kecelakaan pesawat di Mapenduma karena force majeur adalah faktayang sebenarnya.
Register : 22-12-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 23-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. WIRA INDRA SATYA.,M.Si
144 — 58
144 — 58
Adapun kewenangan diskresi yang dimiliki oleh seorang aparatur sipilnegara selaku pejabat, dalam pelaksanaannya adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagai hukum positif, kecuali karena sesuatu hal yang dalamkonteks doktrin iimu hukum pidana disebut sebagai adanya kondisi overmacht atau force majeuresehingga menjadi sebagai alasan penghapus pemidanaan (strafuitsluitinggronden) yaitu meliputialasan pembenar (rechtsvaardiginggronden) dan atau alasan pemaaf
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi
- RIMAWATI, SH
691 — 171
691 — 171
BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi kerugian keuangan negaraHal.91, Putusan No.02/Pid.SusTP K/2017/PN.Jkt.Pst.didefinikan berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajibannegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkanoleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
majeure).
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
157 — 35
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
157 — 35
bisa terjadi karena alat GPSkapal tersebut dimatikan saat berada di Pontianak;Halaman 25 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN GskBahwa barang bukti berupa Casing Depan GPS Epirb model : SEP500Serial No : 17L0598 dan Search & Rescue Radar Transponder SamyungENC test report adalah alat semacam kotak hitam yang ada dipesawatdan alat tersebut tidak bisa digunakan dikapal lain melainkan untuk kapaljenis Revo 3;Bahwa apabila ada kapal yang mengalami deviasi karena mengalamaikerusakan mesin atau ada force
Indonesia Marina Shipyard (PT IMS)yang lakukan perbaikan terhadap kapal tersebut adalah dari PT IMS danPT Trimitra Samudra selaku pemilik kapal:;Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan saat kapal sandar karenatidak mempunyai kewenangan mengenai hal tersebut, Saksi hanyamendapatkan informasi kerusakan mesin dari nakhoda;Halaman 26 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk Bahwa sejak awal informasi yang diberikan atas kapal tersebut sudahsalah, untuk force majeur tiga hari setelah kapal sandar
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010 Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
481 — 1576 — Berkekuatan Hukum Tetap
481 — 1576 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1838 K/Pdt/2010kepada Tergugat sebagai akibat dari pelanggaran Kontrak ;Bahwa berdasarkan Pasal 20.1 Kontrak (Vide: Bukti T1 b) dinyatakan:"If commencement, performance and/or completion of the Work or anypart of the Work is delayed and the delivery, performance and/orcompletion requirements described in Exhibit B cannot be met, thenprovided such delay is not due to Force Majeure (wich has been properlynotified in accordance: with article 14.2) or Company's sole fault orCompany written request
Register : 09-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl Tanggal 29 Oktober 2014 — IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN
98 — 93
98 — 93
Seluma berdasarkan usulan dan bahanyang telah dipersiapkan oleh masngmasing SKPD.Bahwa, proses atau mekanisme pembuatan DokumenPelaksana Anggaran Lanjutan SKPD (DPALanjutanSKPD) adalah berdasarkan DPASKPD TAsebelumnya, yang diawali dengan adanya permohonanatau usulan dari SKPD yang bersangkutan yangmengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas suatukegiatan dengan alasan kondisi di lapangan dalam keadaankahar (force majeur) seperti pekerjaan terhalang karenacurah hujan yang cukup tinggi dan melampirkan
Seluma yangmengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas kegiatan dimaksud dengan alasan kondisi dilapangan dalam keadaan kahar (force majeur) , dimana curah hujan yangcukup tinggi sekitar Bulan Desember 2011, sehingga dengan surat permohonan dariDinas PU Kab.
Seluma tersebut Tim di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)mencantumkannya di APBD ditambah di APBD dicantumkan ruang untuk kegiatankegiatan fisik yang belum selesai di TA 2011 untuk keadaan kahar (force majeur),sehingganya muncul DPA lanjutan Nomor : 1.03.01.15.11.5.2.L tanggal 09 Januari2012 yang disahkan oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Kab. Seluma TA 2012.Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatandan membenarkannya.14.
Putus : 12-07-2012 — Upload : 29-01-2013
Putusan PN JAMBI Nomor 113/Pdt.G/2011/PN.Jbi Tanggal 12 Juli 2012 — PT.BATUR ARTHA MANDIRI VS PEMERINTAH R.I. Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. Cq BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI, DKK
177 — 52
177 — 52
tentangPemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil PemeriksaanBPK.Pasal 3 dan 4 Peraturan tersebut mengatur bahwa Pejabat wajibmenindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasilpemeriksaan diterima dimana tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawabanatau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri buktipendukung.Pasal 5 mengatur dalam pelaksanaan tindak lanjut ini dimungkinkanbahwa sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan denganalasan:1 force