1 Rp.300 juta.Bahwa penggugat mendapat total agunan Rp. 2.100. juta kepada tergugatsebagai pihak PT.BANK MANDIRI (Persero) Tok dengan ditanda tanganioleh kepala cabang sibolga PT.BANK MANDIRI (Persero) Tok bernamaDANANG INDRAWANTO.Bahwa penggugat berkewajiban membayar bunga 13.5% (tiga belas komalima persen) per tahun.Bahwa adapun persoalan dalam gugatan penggugat ini yang di ajukankepada Pengadilan Negeri Sibolga, agar dapat memberikan suatu putusanatas penghapusan bunga debitur karena adanya force

Suprapto No.81 Kelurahan Pancuran Gerobak, sudah memenuhi unsur force majeurbeserta buktibukti terlampir yang sesuai dengan bunyi Pasal 1444KUHPerdata jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuanmusnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui samaHalaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2017/PN Sbg30.31.32.33.34.sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya,asal barang itumusnah atau hilang diluar kesalahan debitur.Bahwa KUH Perdata

untukmemberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatuperbuatan yang terlarang baginya;Bahwa dalam Pasal 1245 KUHPerdata lebih tegas menyatakan apabilaterjadi suatu keadaan memaksa yaitu kebakaran yang dialami debituratas usahanya maka debitur tidak mempunyai kewajiban untukmelaksanakan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;Bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kredit modalkerja atau PK (Perjanjian kredit) yang dilakukan Tergugat disebabkantidak adanya mengatur force

dapat dengan putusan yangAmarnya berbunyi sebagai berikut :Dalam Provisi:Menyatakan Sah Putusan Provisionil Yang Telah Di UcapkanDalam Pokok Perkara.a) Menerima dan Mengabulkan Gugatan Untuk Seluruhnya.Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2017/PN Sbgb) Menyatakan Sah Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor:1.CB.SBA/020/KMKCRMS2009 tanggal 27 Oktober 2009 tanggal 27oktober 2009.c) Menyatakan bahwa dalam Perjanjian Modal Kerja Kredit Nomor:1.CB.SBA/020/KMKCRMS2009, tidak ada diatur tentang force

CB.SBA/SPPK/1972/2016, pada tanggal25 Oktober 2016Menyatakan bahwa dalam perjanjian modal kerja kredit nomor:1.CB.SBA/020/KMKCRMS2009 tidak ada diatur tentang force majeur.Perubahan gugatan adalah :Menyatakan bahwa dalam Perjanjian Modal Kerja Kredit Nomor :1.CB.SBA/020/KMKCRMS2009 dengan Surat Penawaran PerpanjanganKredit Nomor : 1.CB.SBA/WSPPK/1972/2016 pada tanggal 25 Oktober2016, tidak ada diatur tentang force majeur;.

Pemutusan Perjanjian ini dapat juga dilakukan apabilan terjadi halhaldiluar kekuasaan pada pihak (force majeure) untuk melaksanakankewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini yang disebabkan olehtimbulnya perang, pemberontakan, sepanjang kejadiankejadiantersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang menyebabkanpekeraan tidak dapat diserahkan tepat pada waktu, maka pihakpertama akan memperhitungkan kembali waktu penyelesaiannya.Pasal

Pemutusan Perjanjian ini dapat juga dilakukan apabilan terjadi halhaldiluar kekuasaan pada pihak (force majeure) untuk melaksanakankewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini yang disebabkan olehtimbulnya perang, pemberontakan, sepanjang kejadiankejadiantersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang menyebabkanpekerjaan tidak dapat diserahkan tepat pada waktu, maka pihakpertama akan memperhitungkan kembali waktu penyelesaiannya.Halaman

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanHalaman 47 dari 60 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd.memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2(dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), denganketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kaliketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).2. kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 (satu) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik,Halaman 53 dari 60 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2018/PN Mnd.3.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/oburuh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (

untuk publikasi di PerguruanTinggi atau lembaga ilmiah nasional.Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.Menambah kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi,klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan Paten yang sudah diberi.Paten dapat dialinkan dengan cara wakaf.Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa.Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten.Pengaturan mengenai force

sampaiPermohonan diberi Paten.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensisehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli dibidang Invensi.60 / 86www.hukumonline.com/ pusatdataAyat (4)Cukup jelas.Pasal 35Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan Pemohon memenuhi persyaratan dankelengkapan.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah force

majeure, misalnya keadaan perang, revolusi,kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkan.Pemohon tidak dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan permohonan.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup. jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan "memperluas lingkup Invensi" adalah menambah inti/ subjek, informasi baru, ataumengurangi ciri teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, maupun klaim

dimaksud dengan data dalam Pasal ini adalah data dalam sertifikat dan lampiran sertifikat.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 62Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan Pemohon dalam memberikan tanggapandan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan.Ayat (6)Cukup jelas.Ayat (7)Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah force

majeure, misalnya keadaan perang, revolusi,kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkanPemohon belum dapat memberi tanggapan dan/ atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantumdalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.Ayat (8)Cukup jelas.Ayat (9)Cukup jelas.Ayat (10)Cukup jelas.67 / 86www.hukumonline.com/ pusatdataPasal 63Cukup jelas.Pasal 64Cukup jelas.Pasal 65Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi

diataur dan di ancam Pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GUDFUR YIKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
1. Menyatakan barang bukti berupa :
1 ( Satu ) unit SPM Yamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) unit SPM Yamaha Force warna hitam merahdengan No. Pol. PB 3157 SQ No. Rangka : MH31FD004EJ044743,dikembalikan kepada terdakwa.e 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna hitamkeunguunguan (warna bunglon) dengan pelindung handphoneberwarna hitam, dikembalikan kepada saksi WINDY WIDIYA.5.

terdakwa dan langsung menendangsehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya;7 Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (Satu) buahhandphone merek Oppo F9 warna hitam keunguunguandengan pelindung handphone warna hitam;7 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korbanWINDY WIDIYA mengalami luka luka;7 Bahwa saksi korban kerugian sebesar Rp 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihnatkan barang buktiyang terdiri dari;= 1( Satu ) unit SPM Yamaha Force

Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( Satu ) unit SPM Yamaha Force warna hitam merah denganNo. Pol. PB 3157 SQ No. Rangka : MH31FD004EJ044743,dikembalikan kepada terdakwa.e 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna hitamkeunguunguan (warna bunglon) dengan pelindung handphoneberwarna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhakyaitu sdr. WINDY WIDIYA;6.

Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah karung NPK Granular warna putih kekuningan-kuningan yang berisikan biji sahang/ lada sebanyak 22 Kg;- 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji sahang/ lada sebanyak 21 Kg;Dikembalikan kepada saksi Susanto Als Santo Bin Abdul Rahman (Alm);- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nomor polisi;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One Sporty warna merah putih tanpa nomor polisi;- 1 (satu) buah tas

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah karung NPK Granular warna putih kekuningankuningan yangberisikan biji sahang/ lada sebanyak + 22 Kg; 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji sahang/ lada sebanyak+21 Kg;Dikembalikan kepada saksi Susanto Als Santo Bin Abdul Rahman (Alm); 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpa nomorpolisi;Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 670/Pid.B/2016/PN Sgl1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One Sporty warna merah putihtanpa

Mendengar ucapan tersebut, terdakwa dan terdakwa Illangsung mengambil 1 (satu) karung berisikan biji lada/sahang yangsebelumnya disembunyikan dan membawanya pergi menuju Desa Penagan,Kec.Mendo Barat Kab.Bangka menuju ke rumah saksi Feri untuk menjual 1(satu) karung berisikan biji lada/sahang tersebut dengan menggunakankendaraan sepeda motor Yamaha Force One Sporty milik terdakwa II;Bahwa sesampainya di rumah saksi Feri, terdakwa dan terdakwa Ilmenawarkan untuk menjual 1 (satu) karung berisikan biji

Mendengar ucapan tersebut, terdakwa dan terdakwa Illangsung mengambil 1 (satu) karung berisikan biji lada/sahang yangHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 670/Pid.B/2016/PN Sglsebelumnya disembunyikan dan membawanya pergi menuju Desa Penagan,Kec.Mendo Barat Kab.Bangka menuju ke rumah saksi Feri untuk menjual 1(satu) karung berisikan biji lada/sahang tersebut dengan menggunakankendaraan sepeda motor Yamaha Force One Sporty milik terdakwa II; Bahwa sesampainya di rumah saksi Feri, terdakwa dan terdakwa

Mendengar ucapan tersebut, terdakwa dan terdakwa Illangsung mengambil 1 (satu) karung berisikan biji lada/sahang yangsebelumnya disembunyikan dan membawanya pergi menuju Desa Penagan,Kec.Mendo Barat Kab.Bangka menuju ke rumah saksi Feri untuk menjual 1(satu) karung berisikan biji lada/sahang tersebut dengan menggunakankendaraan sepeda motor Yamaha Force One Sporty milik terdakwa II;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 670/Pid.B/2016/PN Sgl Bahwa sesampainya di rumah saksi Feri, terdakwa dan terdakwa

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah karung NPK Granular warna putin kekuningankuninganyang berisikan biji sahang/ lada sebanyak + 22 Kg;1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan biji sahang/ ladasebanyak + 21 Kg;Dikembalikan kepada saksi Susanto Als Santo Bin Abdul Rahman (Alm);1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah hitam tanpanomor polisi;1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One Sporty warna merahputin tanpa nomor polisi;1 (satu) buah tas punggung warna coklat merek

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan bukan tanamanjenis sabu seberat kurang lebih 0,5 (nol komalima/setengah)gram: 1 (satu) buah plastik klip kecil baru; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas; 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss seri C5L warna hitamkombinasi merah beserta 2 (dua) buah Sim Card Indosat danAxis; 1 (satu) potong Jaket warna abuabu merk Cole;(dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna merah denganNomor

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan bukan tanamanjenis sabu seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima/setengah)gram: 1 (satu) buah plastik klip kecil baru; 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas; 1 (satu) buah Handphone merk Evercoss seri C5L warna hitamkombinasi merah beserta 2 (dua) buah Sim Card Indosat danAxis; 1 (satu) potong Jaket warna abuabu merk Cole;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna merah denganNomor

Sepeda motor Yamaha tanpa sehingga saksi FAUZImengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);Bahwa saksi selanjutnya bercerita kepada saksi BAHRUDDIN' BINRUDIANSYAH dan saksi BAHRUDDIN BUN RUDIANSYAH melihat sepedamotor milik saksi tersebut dibawa para terdakwa melintas di depan rumahnyaBAHRUDDIN BIN RUDIANSY AH;Bahwa pada hari MINGGU, tanggal 04 November 2012 sekitar pukul 08.00WITA bertempat di Desa Binjai Kecamatan MUara Uya Kabupaten Tabalongsaksi melihat sepeda motor Yamaha Force

didengar keterangan Terdakwa di persidanganyang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa Terdakwa RASYIDI ALIAS UTUH BIN SIMAN DAN RINA ALIASMAMA HATNI BINTI SAIJO pada hari MINGGU, tanggal 04 November 2012sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di Desa Binjai Kecamatan MUara UyaKabupaten Tabalong telah mengambil 1 Unit Sepeda motor Yamaha tanpasepengetahuan pemiliknya saksi FUAZIe Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 buahobeng dan 1 buah pisau untuk membuka kunci sepeda motor Yamaha Force

tidakada bukti yang dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi hutangnya kepadaPenggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ataudengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi akandilakukannya sebagaimana isi perjanjian hingga lewatnya waktu yangditentukan dalam perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkanbahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannyaadalah karena sesuatu hal yang sifatnya diluar kKemampuan dari kekuatanmanusia (Force

Majeure), maka sudah seharusnya Majelis menyatakanTergugat telah wanprestasi atau ingkar janji (Vide Pasal 1238 KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ada di persidanganyang disimpulkan dari surat bukti tanda P1 sampai dengan P 3 sertadihubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari Penggugat maupunTergugat yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkeyakinan secaramateriel terbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat suatu hubungan hukumantara Tergugat dengan Penggugat

tidak di pekerjakan lagi olehTergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara paraPenggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini di ucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungan kerjaTergugat terhadap para Penggugat bukan karena perusahaan tutup, bukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit olehakuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure), tetapikarena efisiensi maka sebagai konsekuensi atas pemutusan hubungan kerjatersebut, Majelis Hakim berkesimpulan pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/1055/KPTS/Tahun 2014 tentang Upah Minumum (UMK) KotaMedan tahun

TRIDHARMA ADIGRAHA berupa1 (satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 10 Mei2017 dengan Faktur No: 0548/NSM/XIl/17 sebesar Rp. 17.550.000.3. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Sod Motor Yamaha Vega Force DB pada tertanggal 10 Mei2017 dengan Faktur No: 0549/NSM/XIl/17 sebesar Rp. 17.550.000.4. 1(satu) lembar nota penjualan PT.

TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni2017 dengan Faktur No: 0699/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 17.550.000.11. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Sod Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni2017 dengan Faktur No: 0700/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 18.850.000.12. 1(satu) lembar nota penjualan PT.

TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Sod Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017dengan Faktur No: 0616 / NSM / XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.8. 1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Sod Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017dengan Faktur No: 0617 /NSM/ XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.9. 1(satu) lembar nota penjualan PT.

TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Sod Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017dengan Faktur No: 0616 /NSM/ XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Sod Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 23 Mei 2017dengan Faktur No: 0617 /NSM/ XII / 17 sebesar Rp. 17.550.000.1(satu) lembar nota penjualan PT.

TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni2017 dengan Faktur No: 0699/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 17.550.000.1(satu) lembar nota penjualan PT. TRIDHARMA ADIGRAHA berupa 1(satu) unit Spd Motor Yamaha Vega Force DB tertanggal 06 Juni2017 dengan Faktur No: 0700/NSM/XIV/17 sebesar Rp. 18.850.000.1(satu) lembar nota penjualan PT.

Mei 2014, dan dalam Perihal ditulis Peringatanke Ill, karena Penggugat tidak diberi duplikat dari surat perjanjian kredittersebut.Bahwa berdasarkan perincian tunggakan cicilan bulanan yang diuraikandalam surat tersebut membuktikan, bahwa Penggugat masih mempunyaiitikad baik untuk memenuhi kewajiban Penggugat kepada Tergugatsetiap bulannya hingga bulan Pebruari 2014, akan tetapi untuk bulanbulan berikutnya Penggugat dalam keadaan tidak mampu disebabkanhalhal yang tidak Penggugat duga sebelumnya (Force

Menyatakan bahwa terhitung bulan Pebruari 2014, Penggugatdibebaskan dari pembayaran biaya ganti rugi/denda dan bunga atasalasan force mayor;4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum yang menimbulkan kerugian moriil bagi Penggugat;5S. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugatsebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah).6.

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak a quo adalah dikarenakandi luar kekuasaan Penggugat;bahwa alasan keadaan di luar kekuasaan menurut Penggugat adalah sebagaimana dinyatakanPenggugat dalam Surat tanggapan tertulis Nomor 01/PP/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 alquo;bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 40 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa:Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di luarkekuasaannya (force

Yang termasuk kategori keadaan di luar kekuasaan atau force majeuradalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencanallainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;bahwa dengan demikian menurut Majelis keadaan di luar kekuasaan menurut Penggugatsebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Surat tanggapan tertulis Nomor 01/PP/I/2013tanggal 07 Januari 2013 a quo, bukan merupakan suatu keadaan di luar kekuasaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

walaupun telah dinyatakan lalaiuntuk memenuhi perikatan itu, atau jika Sesuatu yang harus diberikanatau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalamwaktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ; Pasal 1443 KUHPerdata merupakan rangkaian bagian IV tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga karena Tidak DipenuhinyaSuatu Perikatan , dimana rangkaian dari Pasal 1243 KUHPerdataadalah Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KliHPerdata yangmembahas tentang klafikasi dan konsekuaensi force

majeure dalamsuatu perjanjian, dikaitan dengan aspek biaya, kerugian dan bungadalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena sesuatu halyang tidak terduga dan tidak ada itikad buruk kepadanya ; Interpretasi gramatikal selanjutnya adanya persetujuan (agreement)yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata ; Interpretasi gramatikal terakhir adalah wanprestasi harus ada lebihdahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskanPasal 1320 KUHPerdata ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat

Sebab ParaTergugat tidak pernah berada dalam keadaan force majeure berdasar Pasal1244 KUHPerdata;Tingkat dan kualitas keingkaran Para Tergugat ditinjau dari ajaran hukumperjanjian adalah keingkaran/wanprestasi yang serius, yang dikategorisebagai keingkaran fundamental/keingkaran substansial (fundamental/substantial breach). Sebab secara nyata Para Tergugat telah ingkarmembayar sewa selama 28 tahun x 12 bulan = 336 bulan;Para Tergugat telah berada dalam ingebrekestelling/mora Stelling;5.

perubahan nilai tukar yang sangat signifikan serta kenaikanbunga bank di luar batas kewajaran sehingga Para Penggugatmengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibankewajibannyaPEPMaO ap TERGUGAL, ~n~~~=n=m nnn nnn nnn nme nnnnnnnmnnnnmnnnnnnnBahwa akibat krisis moneter Para Peggugat kehabisan modalkerja,sehingga disamping melakukan kerjasama operasi denganInvestor pemodal, juga terpaksa menyewakan Terminal tersebutkepada pihak lain dengan memungut sewa atas penggunaannya ;TENTANG KEADAAN MEMAKSA ( FORCE

mencapai sebesar setidaktidaknya Rp. 36.682Hal 5 dari hal 41 Put No.153/PDT/2016/PT.DKIB.6.B.7.B.8.Juta (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua jutaBahwa berdasarkan kronologis krisis moneter tersebut diatas terlihatbahwa krisis moneter tersebut merupakan bencana besar danmerupakan bencana nasional yang telah dapat menurunkankewibawaan dan kehilangan rasa percaya kepada pemerintahNegara Republik Indonesia dan keadaan ini adalah telah memenuhikwalifikasi keadaan kahar/keadaan memaksa/force

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap posita poin B.1 sampaiB.8 yang menyatakan ada nya keadaan memaksa/force majeur diantarapelunasan hutang Para Penggugat kepada Tergugat; Menurut Prof.

Mariam Darus dalam makalah yang berjudul KrisisMoneter, Force Majeur, Perubahan Keadaan, dan Itikad Baik DalamSistem Hukum Perdata halaman 2628 menjelaskan bahwa krisismoneter bukan keadaan memaksa ( force majeur), tetapi perubahankeadaan ( wijziging van omstandingheden) yang mengakibatkandiantaranya : 222222 nen nnn nnn ne nnn nen nen nen nnn nn nenaa. Kedudukan Debitur dan Kreditur di dalam suatu perjanjian (kontrak)menjadi tidak seimbang5b.

Ukuran yang dipergunakan untuk penilaian itu adalah itikad baik(kewajaran dan kepatutan) yang hidup di dalam lalulintasPEAS YERAKALS seeeinaenseenennnemnmenennnnaenemnnnintnaananninunemacumnenENaSSelanjutnya Setiawan dalam makalah yang berjudul Beberapa CatatanTentang Turunnya Nilai Rupiah dan Force Majeur pada halaman 5mengatakan bahwa konsep keadaan memaksa sebenarnya berkenaandengan apa yang dikenal dengan istilah perikatan untuk memberikansesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

berupa : 4 (empat) buah mata tombak; 3 (tiga) buah pompa air/DAB; 1 (satu) buah sangkur (belati); 1 (satu) buah pedal rem sepeda motor; 1 (satu) buah setrika arang; 1 (satu) buah linggis; 1 (satu) buah boncengan sepeda pancal; 1 (satu) buah bos sepeda pancal; 1 (satu) buah gir sepeda pancal;dikembalikan kepada saksi ANDRI MUKTI WIBOWO; 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Force

Menyatakan barang bukti :e 4 (empat) buah mata tombak;e 3 (tiga) buah pompa air/DAB;e 1 (satu) buah sangkur (belati);e 1 (satu) buah pedal rem sepeda motor;e 1 (satu) buah setrika arang;e 1 (satu) buah linggis;e 1 (satu) buah boncengan sepeda pancal;e 1 (satu) buah bos sepeda pancal;1 (satu) buah gir sepeda pancal;dikembalikan kepada saksi ANDRI MUKTI WIBOWO;e 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Force warna hitam tidak bernomor polisi;dikembalikan kepada Terdakwa;4.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah mata tombak., 3 (tiga)buah pompa air/DAB, (satu) buah sangkur (belati), (satu) buah pedal rem sepedamotor, (satu) buah setrika arang, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah boncengan sepedapancal, 1 (satu) buah bos sepeda pancal, 1 (satu) buah gir sepeda pancal adalah hasil daritindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berasal dari saksi ANDRI MUKTI WIBOWOmaka harus dikembalikan kepada saksi ANDRI MUKTI WIBOWO, sedangkan (satu)buah sepeda motor Yamaha Force

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Memerintahkan barang bukti berupa :4 (empat) buah mata tombak;3 (tiga) buah pompa air/DAB;1 (satu) buah sangkur (belati);1 (satu) buah pedal rem sepeda motor;1 (satu) buah setrika arang;1 (satu) buah linggis;1 (satu) buah boncengan sepeda pancal;1 (satu) buah bos sepeda pancal;1 (satu) buah gir sepeda pancal;dikembalikan kepada saksi ANDRI MUKTI WIBOWO;1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Force

Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) mengatur tentang pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahan disebabkan oleh karenaPerusahaan tutup karena mengalami kerugian selama dua tahun berturutturut atau karena keadaa memkasa (force majeur), sebagaimana Pasal 164ayat (1) yang menegaskan:"Pengusahan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan oleh olehperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahunatau keadaan memaksa

(force majeur) dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Halaman 19 dari 26 Hal.

Putusan Nomor 684 K/Pdt.SusPHI/2016uang masa penghargaan kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) "Sedangkan ketentuan dalam ayat (3) Pasal tersebut mengatur tentangpemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha karena efisiensiyang bukan disebabkan perusahaan rugi selama dua tahun berturut turutatau keadaan memaksa (force majeur), sebagaimana ketentuan Pasal 164ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:"Pengusaha dapat

tetapiperusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja atau buruh atasUang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai dengan ketantuan Pasal 156 ayat (4) "Bahwa kedua konteks aturan hukum tersebut sangat berbeda, dalamkonteks Pasal 164 ayat (8) pemutusan hubungan kerja dilakukan tidakdisebabkan karena perusahaan tutup, mengalami kerugian dua tahunberturut turut atau dalam keadaan memaksa (force

Sedangkan dalam Pasal 164 ayat(1) pemutusan hubungan kerja terjadi disebabkan karena perusahaanmengalami kerugian berturutturut selama dua tahun, perusahaan tutup ataudalam keadaan memaksa (force majeur);Dengan kata lain Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan bukankarena kesalahan Pekerja atau bukan karena pekerja mengundurkan diri,bukan karena perusahaan tutup, mengalami kerugian dua tahun berturutturut atau dalam keadaan memaksa (force majeur) tapi disebabkan halhallain harus diartikan atau dianggap

Putusan Nomor 145 K/TUN/2016manusia (force majeure) yaitu banjir bandang yang dialami Kota Kendaritermasuk Kantor Pertanahan Kota Kendari, foto terlampir;Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/Sip/1969 Tanggal 25 Oktober1969, menyatakan:Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapatdipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiriperkaranya;Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/Sip/1969Tanggal 25 Oktober 1969 di atas, Pemohon Kasasimelampirkanbuktitambahan berupa dokumentasi

Menurut hukum Pasal 1244, 1245 KUHPerdata, Force Majeure adalahmerupakan alasan hukum untuk membebaskan debitur dari kewajibanmembayar (pembebasan wanprestasi), artinya tidak mungkin Tergugat Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 587/Pdt/2021/PT MDNdan Il melaksanakan/memenuhi isi perjanjian tepat waktu dimana dalamsituasi usaha dilanda dampak Pendemi Civid 19 (bencana non alam). Yangoleh pemerintah maupun Peraturan OJK Pandemi Covid 19 ini telahditetapbkan sebagai Bencana Nasional.

Jadi berdasarkan ketentuan hukum diatas terbuktilah bahwa Tergugat danIl tidak dapat memenuhi isi perjanjian kredit tepat waktu dikarenakanadanya Force Majeure yang dialami Tergugat dan Il, sehingga barangjaminan belum waktunya dilaksanakan eksekusi lelang (Penjualan lelang)oleh Kantor Lelang (Turut Tergugat);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut KuasaTergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:. DALAM EKSEPSI:A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.1.