Putusan Nomor 145 K/TUN/2016manusia (force majeure) yaitu banjir bandang yang dialami Kota Kendaritermasuk Kantor Pertanahan Kota Kendari, foto terlampir;Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/Sip/1969 Tanggal 25 Oktober1969, menyatakan:Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapatdipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiriperkaranya;Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/Sip/1969Tanggal 25 Oktober 1969 di atas, Pemohon Kasasimelampirkanbuktitambahan berupa dokumentasi

Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (1) mengatur tentang pemutusanhubungan kerja yang dilakukan oleh Perusahan disebabkan oleh karenaPerusahaan tutup karena mengalami kerugian selama dua tahun berturutturut atau karena keadaa memkasa (force majeur), sebagaimana Pasal 164ayat (1) yang menegaskan:"Pengusahan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan oleh olehperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahunatau keadaan memaksa

(force majeur) dengan ketentuan pekerja/ouruhberhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Halaman 19 dari 26 Hal.

Putusan Nomor 684 K/Pdt.SusPHI/2016uang masa penghargaan kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) "Sedangkan ketentuan dalam ayat (3) Pasal tersebut mengatur tentangpemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha karena efisiensiyang bukan disebabkan perusahaan rugi selama dua tahun berturut turutatau keadaan memaksa (force majeur), sebagaimana ketentuan Pasal 164ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:"Pengusaha dapat

tetapiperusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja atau buruh atasUang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai dengan ketantuan Pasal 156 ayat (4) "Bahwa kedua konteks aturan hukum tersebut sangat berbeda, dalamkonteks Pasal 164 ayat (8) pemutusan hubungan kerja dilakukan tidakdisebabkan karena perusahaan tutup, mengalami kerugian dua tahunberturut turut atau dalam keadaan memaksa (force

Sedangkan dalam Pasal 164 ayat(1) pemutusan hubungan kerja terjadi disebabkan karena perusahaanmengalami kerugian berturutturut selama dua tahun, perusahaan tutup ataudalam keadaan memaksa (force majeur);Dengan kata lain Pemutusan hubungan kerja yang disebabkan bukankarena kesalahan Pekerja atau bukan karena pekerja mengundurkan diri,bukan karena perusahaan tutup, mengalami kerugian dua tahun berturutturut atau dalam keadaan memaksa (force majeur) tapi disebabkan halhallain harus diartikan atau dianggap

Lalu saksi Eko Hadi Ahadti dan saksiRicky Hukubun beserta anggota dari reskrim Polres HSS pergi ke Desa PandulanganKecamatan Padang Batung dan setelah sampai di TKP kemudian melakukanpenggerebekan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan danditemukan barang bukti berupa 1 unit HP merek KForce model C207 warna merah hitamyang isi didalam Hp K Force tersebut terdapat angka tebakan judi kupon putih yangdikirimkan terdakwa kepada MAIDI Als CACAK (terdakwa dalam berkas terpisah)melalui

Lalu saksi dansaksi Ricky Hukubun beserta anggota dari reskrim Polres HSS pergi ke DesaPandulangan Kecamatan Padang Batung;Bahwa setelah sampai di TKP kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yangsedang duduk di warung yaitu terdakwa dan sdr Maidi;Bahwa saksi dan anggota Polisi lain kemudian melakukan penggerebekan danberhasil mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukanbarang bukti berupa unit HP merek KForce model C207 warna merah hitam yangisi didalam Hp K Force tersebut

Lalu saksi dansaksi Eko Hadi beserta anggota dari reskrim Polres HSS pergi ke DesaPandulangan Kecamatan Padang Batung;Bahwa setelah sampai di TKP kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yangsedang duduk di warung yaitu terdakwa dan sdr Maidi;Bahwa saksi dan anggota Polisi lain kemudian melakukan penggerebekan danberhasil mengamankan terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukanbarang bukti berupa unit HP merek KForce model C207 warna merah hitam yangisi didalam Hp K Force tersebut terdapat

Dengandemikian tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena perjanjianpertama telah hapus karena force majeur, sementara pemberian danasetelah kebakaran tidak dapat dilegalkan secara hukum (dana dicairkanterlebin dahulu, administrasi kelengkapan dan syarat kemudian, danwaktunya tidak sesuai dengan pencairan dana yang semestinya);d.

Bahwa secara hukum kebakaran merupakan bahagian dari bentukbencana alam, yang dalam kategori suatu perjanjian, begitu juga denganperjanjian kredit masuk pada bahagian/klausul keadaan memaksa/keadaankahar (force majeur). Sehingga keadaan demikian akan berdampak padahapusnya suatu perjanjian, sebab bencana alam merupakan suatu keadaanyang tidak dikehendaki/disengaja oleh salah satu pihak dalam perjanjian;Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/201616.

Bahwa dengan hapusnya perjanjian karena keadaan memaksaakibat bencana alam (kebakaran)/force majeur apalagi usaha PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tidak diasuransikan, maka dengansendirinya secara hukum kewajiban Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada pihak Termohon Kasasi sama sekali telah hapus dengansendirinya, hal itu sah secara hukum.

Bahwa dengan adanya kejadian kebakaran sebanyak 2 kali atasusaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, cukup beralasan bagiPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk menyatakan meminta padaMajelis Hakim perkara a quo menetapkan dalam putusannya bahwa hal itumerupakan force majeur (keadaan Kaharmemaksa) yang tidak diinginkanoleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, oleh karenanya kewajibanPemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Termohon Kasasi hapusdemi hukum;23.

ganti rugi denda apabila Tergugat melakukan keterlambatan atasserah terima tanah dan bangunan kepada Penggugat sebagaimana dikutip:Pasal 6Penyerahan Tanah dan Bangunan6.1. tanah dan bangunan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepadaPihak Kedua sesuai dengan waktu yang ditentukan pada bagian IlPPJB6.2. apabila terjadi keadaan memaksa...............dSt6.3. apabila Pihak Pertama lalai untuk menyerahkan tanah dan bangunankepada Pihak Kedua kecuali karena hal hal yang disebabkan olehatau terjadinya force

majeure sebagaimana yang dimaksud padapasal 6.2 pasal ini, pada waktu yang telah ditentukan, Pihak Pertamawajib membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar10/00 (satu permil) perhari dengan maksimum jumlah denda 5% (limapersen) dari sisa pekerjaan yang belum terselesaikan.

Bunga (interessen) yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan,antara lain: Bunga konvensional atau bunga yang telah diperjanjikan (vide Pasal1249 KUH Perdata); Bunga kompensatoir atau bunga yang tidak diperjanjikan sebelumnyayaitu bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun sebagaimanaketentuan Pasal 1250 KUH Perdata;Menimbang, bahwa sebaliknya mengenail overmacht (force majure)telah diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata;Menimbang, bahwa pengertian keadaan memaksa

untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukandengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 11.00 Wib, terdakwa Ari Adinberboncengan dengan Ludio (DPO) mengendarai sepeda motor GL Max warna hitamNo.pol S5422QD milik Ludio, terdakwa bayu berboncengan dengan Nur Cholik4(Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor Yamaha Force

Saksi NUR KHOLIKe Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 11.00 Wib,terdakwa Ari Adin berboncengan dengan Ludio (DPO) mengendarai sepedamotor GL Max warna hitam No.pol S5422QD milik Ludio, terdakwa bayuberboncengan dengan saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1warna hitam No.Pol S2015ND dan berangkat dari rumah saksi menujurumah saksi Sahrin Abddurrahman ;e Bahwa saat berangkat ke rumah korban terdakwa Ariadin telah membawabeberapa peralatan miliknya antara lain sebuah pugut

atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, para terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 11.00 Wib,terdakwa I Ari Adin berboncengan dengan Ludio (DPO) mengendaraisepeda motor GL Max warna hitam No.pol S5422QD milik Ludio,terdakwa II Bayu berboncengan dengan saksi NUR KHOLIK mengendarai8sepeda motor Yamaha Force

warna hitam No.Pol S5422QD ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, para terdakwa sertadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam sidang, Majelis Hakimmendapatkan faktafakta sebagai berikut : e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2010 sekira jam 11.00 Wib, terdakwaAri Adin berboncengan dengan Ludio (DPO) mengendarai sepeda motor GL Maxwarna hitam No.pol S5422QD milik Ludio, terdakwa bayu berboncengan denganNur Cholik (Penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor Yamaha Force

Tino Villow Julian Gilbert Alias Tino Bin Rudi Alber oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

Serpong Tangerang Selatan disita adri MARKUS HERI SUSILO 1 (satu) lampu rem belakang 1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi $3/(tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang 1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMIN DIKEMBALIKANKEPADA SAKSIKORBAN MARKUS HERU SUSILO 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dariAGUNG Als RUDI; 1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKDIRAMPAS UNTUK

SerpongTangerang Selatan disita adri MARKUS HERI SUSILO1 (satu) lampu rem belakang1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi3 (tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMIN1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dari AGUNGAls RUDI1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKBarang bukti mana telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksisaksi

SerpongTangerang Selatan disita adri MARKUS HERI SUSILO 1 (satu) lampu rem belakang1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi 3 (tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMIN 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dari AGUNGAls RUDI 1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKMenimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akanterlebih

Serpong Tangerang Selatan disita dari MARKUS HERI SUSILO; 1 (satu) lampu rem belakang;1 (satu) buah accu merk force potongan box mobil yang terbuat dari besi; 3 (tiga) buah ban mobil berikut pelk 1 (satu) buah gardan belakang;1 (satu) set AS Balok depan mobil disita dari ARKAMINDikembalikan Kepada Ssaksi Korban MARKUS HERU SUSILO; 1 (satu) buah kunci letter T berikut 2 (dua) mata kuncinya, disita dariAGUNG Als RUDI; 1 (satu) set alat las berupa kabel dan tabung gas, disita dari SUHENDRIKDirampas

2020 dan pada tanggal 09 Maret 2020produk Boska telah tiba pada gudang Tergugat dan menyampaikankepada Penggugat untuk melakukan pengecekan produk Boskayang telah datang di gudang Tergugat, namun tidak mendapatkantanggapan atau jawaban dari Penggugat.11) Tergugat sejatinya apabila dihitung dari tanggal penerimaan uangmuka sebesar 45% yang baru dibayarkan pada 16 Januari 2020BELUM TERLAMBAT DALAM MELAKUKANPENYERAHAN/PENGIRIMAN BARANG TERLEBIH DALAMMASA PENGIRIMAN TERSEBUT TERDAPAT KEADAANMEMAKSA/FORCE

Tergugat mendalilkan keterlambatan pengiriman seandainya dihitungsejak tanggal 12 Desember 2019 saat pembayaran 17% dari uang muka50% yang seharusnya dibayarkan menurut SPK disebabkan adanyakeadaan memaksa/force majeur akibat pendemi Covid 19 yang melandadunia termasuk melanda Italia, Yunani dan Singapura sebelum melandaIndonesia dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Presiden Jokowimelalui Surat Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentangPenetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease2019

Wabahpandemi covid 19 adalah force majeur yang bersifat relatif sehinggamasih dapat dilanjutkan oleh para pihak setelan keadaan memaksatersebut telah selesai/lewat.

Terhadap terjadinya keadaan memaksa initerhadap pihak yang terkena kondisi force majeur tidak dapat dikenakanganti kerugian, biaya dan bunga sebagaimana diamanatkan dalam pasal1244 dan 1245 KUHPerdata, yang kutipannya sebagai berikut:Hal 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPSPasal 1244 KUHPerdata:Debitur harus dihukum untuk menganti biaya, kerugian dan bunga bilaia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan ituatau tidak tepat waktunya dalam melaksanakan perikatan

Menyatakan keterlambatan pengiriman barang dikarenakan adanya suatukeadaan memaksa/force majeur pandemi covid 19 yang menyebabkanpenutupan//lockdown pelabuhan transit.DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugatdalam konvensi;2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.182/SPKRPN/X/2019;3.

ranah hukum pidana melainkan ranah hukumperdata, dengan alasan bahwa proyek yang dikerjakan para Terdakwa,sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan padakontrak kerja di mana secara nyata disebut di Kepala Surat Kontrak adalahSurat Perjanjian Kontrak No.602.1/142/SACDP tanggal 1 September 2000yang namanya suatu perjanjian harus didasarkan pada kaedah hukumperdata, bukan kaedah hukum pidana, terbukti dalam pointpoint dari SuratPerjanjian Kontrak tersebut, diatur mengenai : keadaan force

majeure (point 9.2). denda 1/000 maksimal 5% dari nilai kontrak untuk kelalaian dalammelaksanakan kontrak (pont 8.2). memiliki domisilihukum yang tetap dan sah (point 11).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 6 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakternyata ada Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karenabukti P.1 (berupa fotocopy Surat Perjanjian Kontrak No.602.1/142/SACDP/2000tanggal

merupakan titik minimum/terendah dalam range tersebut) sebagai tolok ukur kewajaran sehingga dalam hal terdapatnilai markup yang berada di atas 6,98%, maka tidak dilakukan koreksi karena sudahdianggap wajar, namun apabila terdapat markup produk yang berada di bawah 6,98%maka akan dilakukan koreksi menjadi 6,98%;bahwa pemilihan titik 6,98% sebagai tolok ukur kewajaran didasarkan pada penilaiankondisi pembanding yang paling sebanding dengan Pemohon Banding bahwa dari 5pembanding Terbanding menilai Force

Motor Limited dengan nilai markup 6,98%merupakan pembanding yang paling sebanding dengan transaksi dengan afiliasi yangdilakukan oleh Pemohn Banding,bahwa Paragraf 1.48 OECD TP Guidelines 1995 menyatakan bahwa sepanjangdimungkinkan untuk membedakan berbagai titik dalam rentang (range), koreksiseharusnya dilakukan pada titik dalam rentang (range) yang paling mencerminkan kondisi(faktafakta dan keadaan) transaksi afiliasi yang sedang diuji/diteliti;bahwa penilaian kondisi Force Motor Limited (FML)

serupa dengan fungsi yang dilakukanPemohon Banding;bahwa pengujian kewajaran dengan menggunakan metode costplus tidak sensitifterhadap perbedaan produk, karena lebih ditekankan pada kesebandingan fungsi, sesuaidengan paragraf 2.35 OECD TP Guideline 1995 sehingga pembanding yang dipilih olehTerbanding sudah tepat;bahwa tahun pajak yang dijadikan sebagai tolok ukur adalah Tahun 2008 (single year)dengan alasan FML pada Tahun 20042007 sedang tahap pengembangan fasilitaspabrikasi baru dan kondisi usaha Force

Penetapan suatukondisi dinyatakan bencana alam / force majeur ditetapkan melalui MD atauMAD. Revisi kegiatan dibuat olen TPK berdasarkan persetujuan musyawarahdesa yang dituangkan dalam Berita Acara Revisi dan mendapatkanpersetujuan PJOK dan fasilitator. Berita Acara Revisi harus diumumkanmelalui papan informasi.

Perubahan 10 % sampai 20 % dari volume semula kegiatan, ditetapkanmelalui musyawarah antar desa dikecamatan.* Perubahan diatas 20 % dari volume semula kegiatan dapat mengakibatkanpembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi force majeur (misalnya terjadibencana alam). Dokumentasi Kegiatan.Seluruh kegiatan dari PNPM mandiri pedesaan harus didokumentasikan olehFK / FIT kecamatan.

Penetapan suatukondisi dinyatakan bencana alam / force majeur ditetapkan melalui MD atauMAD. Revisi kegiatan dibuat olen TPK berdasarkan persetujuan musyawarahdesa yang dituangkan dalam Berita Acara Revisi dan mendapatkanpersetujuan PJOK dan fasilitator. Berita Acara Revisi harus diumumkanHal. 19 dari 80 hal. Put. No. 2736 K/Pid.Sus/2010melalui papan informasi.

Perubahan diatas 20 % dari volume semula kegiatan dapatmengakibatkan pembatalan kegiatan, kecuali dalam situasi force majeur(misalnya terjadi bencana alam).Dokumentasi Kegiatan.Seluruh kegiatan dari PNPM mandiri pedesaan harus didokumentasikanoleh FK / FT kecamatan.

Bahwa untuk menghindari terjadinya transaksi Force Sell ( jual paksa ),Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor : 62/Pat.G/2016/PN.Mig.PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT dengan tujuan meminta bantuandari TERGUGAT II untuk menghubungi pihak PT Antaboga DeltasekuritasIndonesia agar saham milik PENGGUGAT tidak dijual paksa.

Sehingga dengan demikian pemberian jaminan oleh PENGGUGAT tersebut yang merupakan milik dari PENGGUGAT II dilakukan oleh PENGGUGAT dan Il secara sadar dan tanpa paksaan, sematamata bertujuan untukmenghindari terjadinya transaksi Force Sell (Jual Paksa) berdasarkan ketentuanBapepam di atas.

Bahwa akibat PENGGUGAT yang tidak dapat menambah nilai jaminanpembiayaan dan pada saat itu pula nilai pembiayaan saham milik PENGGUGAT telah mencapai 80% maka PT Antaboga Deltasekurittas telah melakukan jual paksa(Force Sell) atas saham milik PENGGUGAT I.

Sell (jual paksa);Bahwa untuk menghindari terjadinya transaksi Force Sel/ (jual paksa),PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT dengan tujuan meminta bantuandari TERGUGAT II untuk menghubungi pihak PT Antaboga DeltasekuritasIndonesia agar saham milik PENGGUGAT tidak dijual paksa.

Bahwa akibat PENGGUGAT yang tidak dapat menambah nilai jaminanHalaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor : 62/Pat.G/2016/PN.Mig.pembiayaan dan pada saat itu pula nilai pembiayaan saham milik PENGGUGAT telah mencapai 80% maka PT Antaboga Deltasekurittas telah melakukan jual paksa(Force Sell) atas saham milik PENGGUGAT I.

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;

Nomor 198 K/Padt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya: Pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat karena Force Majeur, Gugatan Prematur, Gugatan Error,Bahwa, terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganPutusan Nomor 51/Pdt.SusPHI/2017/PN Pbr. tanggal 10 Oktober 2017dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok

Keadaan ini di luar kKemampuan dari Tergugat sehinggamerupakan keadaan memaksa (force mejeure); Terhadap fakta hukum demikian beralasan hukum diterapkan ketentuanPasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, dengan masakerja 6 tahun lebih (terhitung sejak adanya pelanggaran PKWT) dan upahterakhir sebesar Rp17.000.000,00/bulan, hakhak Penggugat sebagaiberikut: Uang pesangon : 7 x Rp17.000.000,00 = Rp119.000.000,00 Uang Penghargaan Masa Kerja:3 X Rp17.000.000,00 = Rp 51.000.000,00 Uang Penggantian

adalah meminta/ mengorder puLsa MKios danvoucher, kartu perdana dari perusahaan dan setelah menerima pulsa MKiosdan voucher tersebut terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan tersebut keperusahaan melalui kasir.Bahwa saksi Roy Hidayat Lubis sebagai Kolektor diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengutip uang hasil penjualan pulsa dari pelanggan dan hasilpenjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak disetor kepadaperusahaan melalui kasirBahwa saksi Darwis Panggabean sebagai Sales Force

Telesindo Shop Tbk;e Bahwa selain terdakwa para bawahan terdakwa yaitu saksi Santho Antonio Zaialias Santho sebagai Kolektor dan Sales Force (SF) dimana tugas dan tanggungjawab Santho Antonio Zai adalah meminta/ mengorder puLsa MKios danvoucher, kartu perdana dari perusahaan dan setelah menerima pulsa MKiosdan voucher tersebut terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan tersebut keperusahaan melalui kasir.e Bahwa saksi Roy Hidayat Lubis sebagai Kolektor diberi tugas dan tanggungjawab untuk mengutip

uang hasil penjualan pulsa dari pelanggan dan hasilpenjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak disetor kepadaperusahaan melalui kasire Bahwa saksi Darwis Panggabean sebagai Sales Force diberi tugas dantanggung jawab untuk mengutip uang hasil penjualan pulsa dan pelanggan danmenjual voucher dan kartu perdana yang selanjutnya disetor kepada kasir,namun pada kenyataannya uang hasil penjualan pulsa dan pelanggan dan hasilpenjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak

dua ratusrupiah).Bahwa saksi Roy Hidayat Lubis bekerja sebagai Kolektor dan mendapat gajisetiap bulannya Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) diberi tugas dantanggung jawab untuk mengutip uang hasil penjualan pulsa dari pelanggan dan18hasil penjualan voucher dan kartu perdana yang terdakwa kutip tidak disetorkepada perusahaan melalui kasir sebesar Rp. 42.094.900; (empat puluh dua jutasembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)e Bahwa saksi Darwis Panggabean bekerja sebagai Sales Force

, Tbk Wilayah RantingTarutung adalah terdakwa dan saksi Brenda Kristiani Marpaung ;Bahwa selain terdakwa saksi DARWIS PANGGABEAN Alias DARWIS dan para saksiSANTHO ANTONIO ZAI alias SANTHO, ROY HIDAYAT LUBIS alias ROY, dan saksibertindak secara sendirisendiri mengambil barang dengan cara menjual voucher sertakartu perdana yang kemudian uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke PTTelesindo Tbk ranting Tarutung ;Bahwa saksi Santho Antonio Zai alias Santho bekerja sebagai Kolektor dan Sales Force

Otto Hasibuan terkaitforce majeur (keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidak dapatdikatakan sebagai force majeur. Namun ketika orang itu tidak bisamelakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karenakeadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, makadalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampumelakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudahterjadi force majeur pada situasi saat itu.

Selain itu yang dapat menentukanbahwa pandemi Covid19 ini termasuk dalam kategori force majeur atautidak adalah hakim dan bukan pemerintah;17.Bahwa acuan dalam pembahasan force majeur berdasarkan Pasal 1244KUH Perdata, Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian danbunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatanitu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkanoleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkankepadanya walaupun

Dan Pasal 1245KUH Perdata, 7idak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bilakarena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan,atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 63/Pat.G/2020/PN Mkd18.Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapatmenimbulkan keadaan force majeur adalah:a.

Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepadadebiturDalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka bebantersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)19.Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapatdengan jelas dikatakan force majeur (keadaan memaksa).

SehinggaPenggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepadaTergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu)tahun;20.Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq majelis21hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid19saat ini termasuk dalam kategori force majeur (keadaan memaksa);.Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri MungkidCq.

mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon didalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MXwarna putih biru dengan nomor polisi BD 4682 WE milik saksi Baktiminsedangkan penangkapan di lokasi yang kedua terhadap saksi Kirmantoyang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalamkawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) denganmenggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force

kayu jenis medang sebanyak 30 (tiga puluh) batang dansemuanya kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotongpotong;e Bahwa saksi Kirmanto, saksi Baktimin dan terdakwa Salam tidak mempunyaiizin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di kawasan hutantersebut;e Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Kirmanto mengakui yangmenyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut adalahsaudara Supreh (DPO) yang diberikan upah berupa 1 (satu) unit sepedamotor jenis Yamaha Force

mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon didalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) denganmenggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX warna putihbiru dengan nomor polisi BD 4682 WE milik saksi Baktimin sedangkanpenangkapan di lokasi yang kedua terhadap saksi Kirmanto yang membawamesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutanTaman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu)unit sepeda motor jenis Yamaha Force

yaitu kayu jenis medang sebanyak 30 (tiga puluh) batang dansemuanya kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotongpotong;Bahwa saksi Kirmanto, saksi Baktimin dan terdakwa Salam tidak mempunyaiizin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di kawasan hutantersebut;Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Kirmanto mengakui yangmenyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut adalahsaudara Supreh (DPO) yang diberikan upah berupa 1 (satu) unit sepeda motorjenis Yamaha Force

One milik saksi Kirmanto;e Bahwa jenis kayu yang saksi Kirmanto gergaji atau belah adalah jenis kayumedang yang termasuk dalam kelompok meranti;e Bahwa saksi Kirmanto mendapatkan upah atau imbalan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force One dari saudara Supreh (DPO) untuk membelahatau menggergaji kayu tersebut;e Bahwa saksi Kirmanto membelah atau menggergaji kayu di lokasi TalangBolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidakmemiliki izin dari pejabat yang berwenang;e Bahwa

Satrindo Mitra Utama Jl.Halaman 7 dari 52 hal Putusan Nomor: 033/G/2015/PTUN.Smg.6.7.Sunter Agung Podomoro Blok N 2 Nomor 9 10 Senter,Jakarta Utara Indonesia;Bahwa keterlambatan Penggugat mengirimkan Alat Tebang Tebusebanyak 8 unit Merk TAGRM Type SH5 disebabkan adanyaInsiden/kecelakaan Kapal karena force majeur sebagaimanadiatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) PelaksanaanPekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/10586pada Pasal 10 Tentang Keadaan Memaksa (Force Majeur)tanggal 16

Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatukeadaan yang kahar atau force majeure.Baha pada tanggal O7 Mei 2018 Tergugat dengan Surat nomor:2861/V/2018/SPT. tentang Pemberitahun tentang Kewajiban KreditHalaman 4 Putusan Nomor 569/PDT/2020/PT SBY10.11.12.Penggugat I, dan pada tanggal 24 Mei 2018 Tergugat melalui suratnyanomor: 3195/SUR/EXT/2018tentang Penyelesaian Kredit Para Penggugat;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Tergugat dengan nomor:2861/V/2018/SPT tertanggal O7 Mei 2018

Sehingga melihat kondisi tersebut jelas merupakan suatukeadaan yang kahar atau force majeure.Baha pada tanggal O7 Mei 2018 Tergugat dengan Surat nomor:2861/V/2018/SPT. tentang Pemberitahun tentang Kewajiban KreditPenggugat I, dan pada tanggal 24 Mei 2018 Tergugat melalui suratnyanomor: 3195/SUR/EXT/2018 tentang Penyelesaian Kredit Para Penggugat;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Tergugat dengan nomor:2861/V/2018/SPT tertanggal O7 Mei 2018 dan surat nomor:3195/SUR/EXT/2018 tertanggal 24 Mei

Bahwa Para Penggugat sangatkeberatan sekali dan permohonan tidak terakomodir.Bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum dan yurisprudensi, jika di dalamsuatu perikatan baik yang di lahirkan berdasarkan perjanjian maupunkarena undangundang, bila mengalami suatu keadaan kahar atau forcemajeur, maka pihak yang di wajiban memenuhi prestasi dapat di bebaskandari kewajibannya sampai keadaan kahar atau force majeur tersebut pulihkembali;Bahwa oleh karena keadaan kahar atau force majeur tersebut di atas, makaberdasarkan