Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 15 September 2016 — 1. PT PELAYARAN NASIONAL SARANA BAHARI PRIMA, , DK VS PT TIFA FINANCE, Tbk,
223146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikianPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyalahiprosedur dengan mengirim surat melalui perusahaan Tiki, oleh karenasudah sepatutnya pengiriman surat panggilan sidang relas) diantarlangsung oleh Juru Sita Pengadilan Niaga bukan melalui perusahaan jasatitipan surat incasu Tiki;"Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku"Bahwa dalam perkara a quo terdapat keadaan memaksa (force majure);Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit sudah lebih dari puluhantahun
    Nomor 748 K/Padt.SusPailit/201618.19.tidak mendapatkan income dari kegiatan pelayaran kapal yang manakegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan pokok dari Pemohon Kasasidahulu Termohon Pailit Termohon Pailit 1, sehingga keadaan demikiandapatlah dikualifikasikan ke dalam force majure atau keadaan kahar;Bahwa Dasar hukum keadaan memaksa adalah Pasal 1244, 1245,1444 dan 1445 KUHPerdata (Burgelijk Wetbook);Pasal 1244 BW Tertulis : " jika ada alasan untuk itu siberhutang harusdihukum mengganti biaya,
    pemerintah yaitu diterbitkan Peraturan DirekturJendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14 tentang Tata CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal, sehinggakapal untukkegiatan operasional Termohon Pailit tidak dapat berjalan;Bahwa sehingga dengan demikian sudah jelas dan nyata akibat diterbitkanperaturan Direktur Jendral Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/Dtpl14tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force
    CaraPengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal tanggal 3Desember 2014 (bukti Tl), maka keseluruhan kapal (barang modal) yangtelah disewagunausahakan tidak dapat beroperasi sehingga berakibatperusahaan Termohon Pailit tidak dapat berusaha sebagaimana mestinya,sehingga Termohon Pailit tidak mendapatkan income dari kegiatanpelayaran kapal yang mana kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatanpokok dari Termohon Pailit Il, sehingga keadaan demikian dapatlahdikualifikasikan ke dalam force
    Nomor 748 K/Pdt.SusPailit/2016tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Tidak Diberikan PelayananOperasional Kapal merupakan keadaan kahar atau force majure;46. Pembuktian dalam perkara a quo tidak lah sederhana oleh karena Besaran UtangTermohon Pailit belum jelas sejumlah berapa?;47.
Register : 19-02-2013 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 37/Pid.B/2013/PN.Bjb
Tanggal 25 Maret 2013 — MUHAMMAD ISA Bin ANANG MARZUKI (Alm); SALMANI Als ISAL Bin SANI SASI Bin ASRA (Alm) ARBAINI Als ARBAI Bin ASNAWI (Alm) SAUKANI Als ISAU Bin JAPLAWI
2925
  • Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi KARTIKA
    Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;e Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi KARTIKA
    Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi
    Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepedamotor Suzuki Satria F warna hitam dan (satu) buah sepeda motorYamaha Force One warna kuning yang nomor platnya terdakwatidak tahu, serta 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Spin warna birumilik terdakwa yang plat nomornya sudah lupa, tetapi sepeda motormilik terdakwa tersebut telah hilang dicuri orang tetapi untuktanggal dan hari kejadiannya terdakwa sudah lupa;e Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa senjata tajam / golok (parang)yang dipergunakan untuk mengancam saksi
    puluh ribu rupiah) dan sewaktu di desa AkarBegantung tersebut terdakwa II menyerahkan handphoneblackberry hasil curian tersebut kepada terdakwa I setelah ituterdakwa I langsung pulang kerumah di Kertak Hanyar;Bahwa para terdakwa pada saat melakukan pencurian ditoko yangmenjual bahan bangunan tersebut menggunakan sarana 3 (tiga)buah sepeda motor roda dua, 2 (dua) buah sepeda motor milik Sdr.Armain Als Jalik (DPO) yaitu sepeda motor Suzuki Satria F warnahitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Force
Register : 12-04-2011 — Putus : 08-11-2011 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 194_PDT_G_2011_PN_MDN
Tanggal 8 Nopember 2011 —
6517
  • rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasarse sepenentuan katagori sangat mendesa ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force
    Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.
    rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force
    keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force
Register : 02-05-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 25-05-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 72/Pid.B/2012/PN.Kgn
Tanggal 24 Mei 2012 — -I. RUSDIANSYAH ALS. ANANG BIN KANI -II. HASNAN BASUKI ALS. ANAN BIN MAHRAN
364
  • Kemudian Tani (DPO) memperlihatkan kunci T yangsudah dipersiapkan oleh Tani (DPO), lalu terdakwa ikut bersama samaArhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO) dengan cara membonceng dibelakang;e Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Force One warna kuning milikArhani als Utuh(DPO) mereka berangkat ke daerah Barabai Kab. Hulu SungaiTengah untuk melihat pameran/pasar malam.
    Hulu Sungai Tengah sedangkan Arhani als Utuh (DPO) dan Tani (DPO)berboncengan berdua menggunakan sepeda motor Force One warna kuningmilik Arhani als Utuh (DPO) menuju kerumah mereka masingmasing;Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 06.00 Witaterdakwa bersama dengan Arhani als Utuh (DPO) melepas nomorpolisisepeda motor saksi korban dan membawa sepeda motor tersebut keperumahan Desa Pamangkih dengan maksud akan ditawarkan kepadaseseorang dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta
    DA 4118 BP;Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00Wita, terdakwa dihampiri oleh Arhani (DPO) dan Tani (DPO)denganmenggunakan sepeda motor Force One warna kuning milik Arhani(DPO), pada saat itu kKeduanya mengajak terdakwa untuk mengambil sepedamotor milik orang lain dengan tanpa izin;Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor Force One tersebutterdakwa bersama kedua temannya tersebut berangkat menuju ke PasarMalam di daerah Barabai Kab.
Register : 24-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Agm
Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ICHXAN ELXANDHI,SH.
Terdakwa:
RUDIANSAH Als RUDI Bin SULASMAN
4332
  • 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

    5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Vega Force, warna merah hitam Nomor Polisi BD 5016 SN, Nomor Mesin E3R8E-0071016 tanpa Plat Nomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanpa STNK dan tanpa kunci kontak;

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Gunawan

    Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Vega Force, warna merahhitam Nomor Polisi BD 5016 SN, Nomor Mesin E3R8E0071016 tanpaPlat Nomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanoa STNK dan tanpa kuncikontak;(dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak GS)2. 1 (Satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau;3. 1 (Sau) lembar celana dalam wanita crem yang ada motif bunga;4. 1 (satu) lembar training sekolah warna hitam les merah yang adatulisannya SMPN 47 Bengkulu Utara;(dikembalikan
    dikarenakanAnak Korban masih memberontak, maka Terdakwa sambil mengarahkansebilah pisau kearah leher Anak Korban sambil berkata Diam Kau Bil,Kelak Kubunuh Kau, dan sesampainya di pintu bagian belakang, Anak GSdan Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban dan pada saat itu AnakKorban berlari kedepan rumahnya sambil berteriak minta tolong dankemudian Anak Korban menceburkan diri di Sungai Paul;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa:1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk Vega Force
    akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1), (2) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Vega Force
    Menetapkan agar Barang Bukti berupa:1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merk Vega Force, warna merahhitam Nomor Polisi BD 5016 SN, Nomor Mesin E3R8E0071016 tanpaPlat Nomor Polisi (TNKB) dibelakang, tanpa STNK dan tanpa kuncikontak;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak GS;1 (Satu) lembar baju batik seragam sekolah warna hijau;1 (Sau) lembar celana dalam wanita crem yang ada motif bunga;1 (satu) lembar training sekolah warna hitam les merah yang adatulisannya SMPN 47 Bengkulu Utara;Dikembalikan
Register : 10-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 363/Pid.B/2021/PN Jmb
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DEWANGGA ADHI PRADANA,SH
Terdakwa:
MEIDI ANDRIKA Alias DIDI Bin MAHMUD MADRII
235
    • 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah ukuran M
    • 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk LEVI STRAUSS ukuran 29
    • 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru
    • 1 (satu) buah tas selempang merk Polo Power, warna hitam
    • 1 (satu) satu pasang sandal karet tanpa merk, ukuran 42, warna biru
    • 1 (satu) buah helm merk GM Force Diffuser, warna hitam silver.
    ARI SUSANTO. 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah ukuran M 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru merk LEVI STRAUSSukuran 29 1 (Satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru 1 (Satu) buah tas selempang merk Polo Power, warna hitam 1 (Satu) satu pasang sandal karet tanpa merk, ukuran 42, warna biru 1 (Satu) buah helm merk GM Force Diffuser, warna hitam silver.Dikembalikan Kepada Terdakwa Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) 3 (tiga) lembar
    ARI SUSANTO.2. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah ukuran M3. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk LEVI STRAUSSukuran 294. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru5. 1 (Satu) buah tas selempang merk Polo Power, warna hitam6. 1 (Satu) satu pasang sandal karet tanpa merk, ukuran 42, warna biru7. 1 (satu) buah helm merk GM Force Diffuser, warna hitam silver.8.
    barang bukti sepeda motor ini karena memilikipemiliknya maka dikembalikan kepada nama dalam bukti kepemilikannya.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu: 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah ukuran 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru merk LEVISTRAUSS ukuran 29 1 (Satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru 1 (Satu) buah tas selempang merk Polo Power, warna hitam 1 (Satu) satu pasang sandal karet tanpoa merk, ukuran 42, warnabiru 1 (Satu) buah helm merk GM Force
    ARI SUSANTO.Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai bukti kepemilikan. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah ukuran MHalaman 20 dari 21 Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/PN.Jmb 1 (Satu) lembar celana panjang levis warna biru merk LEVI STRAUSSukuran 29 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna biru 1 (Satu) buah tas selempang merk Polo Power, warna hitam 1 (Satu) satu pasang sandal karet tanoa merk, ukuran 42, warna biru 1 (satu) buah helm merk GM Force Diffuser, warna hitam silver.Dikembalikan
Putus : 03-11-2008 — Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1472 K/PDT/2006
Tanggal 3 Nopember 2008 — L U C A S, ;. SHANHO BANK, BANK SEMBADA ARTANUGROHO status BBKU cq. BADAN PENYELAMATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), TRISNA AYU SYAMSURI,
8266 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Kasasi tidak melanjutkan pembayaran hutang bukanlahkarena kesengajaan, tetapi lebin dikarenakan keadaan force major(terpaksa) karena krisis moneter, maka haruslah dinyatakan bahwaPemohon Kasasi adalah peminjam yang beriktikad baik oleh karenanyaharus dilindungi hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Judexfacti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbanganpertimbangan
    Bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk membayarsegala hutanghutangnya disebabkan adanya keadaan di luarkemampuannya (force major), namun masih mempunyai iktikad baik untukmelunasi hutanghutangnya dengan cara mengijinkan kepada Tergugat IIuntuk menjual seluruh asetasetnya sebagai barang agunan dengan carapelelangan, yang nota bene kalau dilaksanakan sesuai prosedurdimungkinkan masih mempunyai kelebihan nilai uang sisa dari pembayaranhutanghutangnya (Penggugat sebagai peminjam yang
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps
Tanggal 20 April 2016 —
203157
  • memaksakankehendak.Bahwa, panjangnya masa waktu yang diperlukan dalam perbaikan (Upgrade) KapalLayar Motor Bintang Utara I adalah bukan karena Tergugat melainkan sematamata adalah murni persoalan tehnis, diluar kemampuan Tergugat.Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusaha untukmelaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungan kerjasama usahaantara Penggugat Tergugat.Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor Bintang Utara I di perairan Ambonadalah merupakan musibah yang bersifat force
    majeur, diluar dugaan Tergugat, danhal terbut sangat memukul usaha Tergugat.Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor Bintang Utara I yang menjadi Jaminandari Perjanjian HutangPiutang antara Penggugat dengan Tergugat karena keadaanMemaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam maka sesuai dengan ketentuanpasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasan bagi Penggugat untukmengajukan gugatan dalam perkara ini.Berdasarkan uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, maka kami mohon kepada YangMulia
    PREMATUR1Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahbersifat prematur oleh karena dalam perkara aquo tidak terjadi ingkar janji(wanprestas1).Bahwa, yang dijadikan sebagai Jaminan dari Perjanjian HutangPiutangaquo adalah Kapal Layar Motor milik Tergugat dengan data dan spesifikasisebagai mana ternyatakan dalam Akta Pengajuan Hutang dengan JaminanNo 03 tanggal 5 Desember 2011 dihadapa Notaris Hartono, SH.Bahwa, obyek jaminan dari perjanjian tersebut telah tidak ada karenakeadaan yang Force
    (Upgrade)Kapal Layar Motor Bintang Utara I adalah bukan karena TergugatHal 31 dari 33 hal perkara nomor 710/Pdt.G/2015/PN.Dps32melainkan sematamata adalah murni persoalan tehnis, diluar kemampuanTergugat.1 Bahwa, sekalipun demikian Tergugat tetap dengan segala itikad baik berusahauntuk melaksanakan semua kewajibannya dalam menjaga kelangsungankerjasama usaha antara Penggugat Tergugat.m Bahwa, tenggelamnya Kapal Layar Motor Bintang Utara I di perairanAmbon adalah merupakan musibah yang bersifat force
    majeur, diluar dugaanTergugat, dan hal terbut sangat memukul usaha Tergugat.n Bahwa, oleh karena Kapal Layar Motor Bintang Utara I yang menjadiJaminan dari Perjanjian HutangPiutang antara Penggugat dengan Tergugatkarena keadaan Memaksa / Force Majeur / Overmacht telah tenggelam makasesuai dengan ketentuan pasal 1244, 1245 KUH Perdata, tidaklah ada alasanbagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat, Penggugatmengajukan 16
Register : 03-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 83/Pid.B/2021/PN Tsm
Tanggal 15 April 2021 — Penuntut Umum:
PAJRI AEF SANUSI, SH.
Terdakwa:
IRFAN NAWAWI aias ADUT bin UDIN JUMAEDIN
10025
  • melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  • Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah rantai bekas Sepeda Motor;

    Dimusnahkan ;

    • 1 (satu) unit Sepeda Motor mesin Force
Register : 11-10-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50334/PP/M.XV/15/2014
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12846
  • tanggal 08 Juli 2013 dikirimkan pada tanggal 08 Juli2013 sedangkan banding Pemohon Banding diajukan ke Sekretariat PengadilanPajak pada tanggal 11 Oktober 2013 sehingga Majelis berpendapat banding diajukandalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 4 (empat) hari atau melebihi jangka waktu 3 (tiga)bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2)UndangUndang Pengadilan Pajak;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding (force
Register : 20-11-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 727/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — FERRY SUSANTO >< AMINUDDIN CS
5231
  • membuktikan adanya perjanjian antara para pihak ; Bahwa antara para Pembanding semula para Tergugat tidak ada perjanjiandengan Terbanding semula Penggugat yang membuktikan barang yangdikirim akan sampai ke tempat Turut Terbanding semula Turut Tergugat,dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat tidak terang ;DALAM POKOK PERKARA Bahwa alasan para Pembanding semula para Tergugat tidak sampaibarang yang dikirim kepada Tururt Terbanding semula Turut Tergugatadalah termasuk dalam keadaan darurat atau force
    Tingkat Bandingberpendapat sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil olehMajelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi para Pembandingsemula para Tergugat sudah termasuk dalam pokok perkara adalah sudahbenar dan tepat, karena dalam mmemori bandingnya sendiri telah menyebutHal.15 dari 18 halaman Putusan Perkara Nomor 727/PDT/2017/PT.DKInyebut tentang tidak adanya perjanjian, oleh karena ada tidaknya perjanjianyang dimaksud dan juga keadaan force
    kesanggupannya menerima danmengangkut barang yang dikirim oleh Terbanding semula Penggugat kepadaTurut Terbanding semula Turut Tergugat, maka disitu sudah terjadi perjanjianatau perikatan antara Terbanding semula Penggugat sebagai pengguna jasadan para Pembanding semula para Tergugat sebagai pemilik jasa angkutan ;Menimbang, bahwa alasan para Pembanding semula para Tergugattentang tidak sampainya kiriman barang dari Terbanding semula Penggugatkepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat karena keadaan force
Register : 06-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 31 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Direktorat Jenderal BINA MARGA, Cq. Balai besar pelaksana Jalan Nasional-I, Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Naional wilayah – I Provinsi Aceh. Cq. Pejabat Pembuat Komitmen - 4
Terbanding/Penggugat : Ir.H.T Saiful Bahri, selaku Direktur PT. TAMITANA
Turut Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh
11949
  • Terhadap dalil gugatan pada angka 8 yang pada pokoknya penggugatyang menyebutkan ...posita point 6, 7 dan 8 gugatan diatas adalah masukdalam kategori keadaan Kahar...Tergugat menanggapinya sebagai berikut : Keadaan kahar (bahasa Perancis: force majeure yang berarti "kekuatanyang lebih besar") adalah suatu kejadian yang terjadi di luarkemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatukegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya.
    Force majeure (Keadaan Kahar) adalah istilah dalampengadaan barang/jasa suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak parapihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajibanyang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yangdapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak PengadaanBarang/Jasa meliputi :a. Bencana alam; Yang termasuk bencana alam antara lain berupagempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angintopan, dan tanah longsor.b.
Putus : 30-04-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2167 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 April 2014 — Pieter Thenu, A.Md., S.Sos.
13054 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Batu merah dengan nomorrekening : 1101006521;=> Pasal 7: Mengatur mengenai peristiwaperistiwa yang dikategorikansebagai suatu Keadaan yang memaksa (Force Majore) dalam pelaksanaankontrak kerja tersebut; No Uraian Volume Harga(Rp)1 2 3 41. MECHANICAL 1 Unit 154.000.000,00CONVECTIONRZ05012352. BINDER VACUM 1 Unit 252.700.000,00OVENS RZ33959133. SALVIS 1 Unit 140.500.000,00VACUCENTEROVENS RZ 52402054.
    Waihaong dengan nomor rekening056201000243309;Pasal 7: Mengatur mengenai peristiwaperistiwa yang dikategorikansebagai suatu keadaan yang memaksa (Force Majeure) dalam pelaksanaankontrak kerja tersebut;Dan berdasarkan kontrak kerja tersebut Abdul Irfin Latuconsina, SE., M.Si,selaku kuasa Dari PT. Citra Mulia yang melaksanakan pekerjaan pengadaantersebut diketahui bahwa itemItem barang alat laboratorium kemaritiman yangdilaksanakannya adalah sebagai berikut : No Uraian Volume1 2 31.
Register : 14-09-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN DUMAI Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum
Tanggal 26 September 2018 — Terdakwa
607
  • Dumai Barat, Kota Dumaikemudian saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin meminta saksi RianRamadan Als Rian Bin Indra Jaya mencarikan sepeda motor untuk menjual 1(satu) unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kemudian setelah saksiHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2018/PN DumRian Ramadan Als Rian Bin Indra Jaya kembali menggunakan 1 (Satu) unitsepeda motor Yamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biruyang dipinjam dari Sdr.
    Putra (DPO) selanjutnya anak yang berkonflik denganhukum, saksi Soufyan Sauri Als lan Bin Amirudin dan saksi Rian RamadanAls Rian Bin Indra Jaya pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One tanpa plat nomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu)unit TV merk samsung 42 Inci warna hitam kepada saksi Fauziah Als Uzi BintiAhmad Hasim di JI. Bahtera Kel. Laksamana Kec.
    Putra (DPO)selanjutnya Anak bersama saksi Rian dan saksi Soufyan pergimenggunakan 1 (Satu) unit Ssepeda motor Yamaha Force One tanpa platnomor warna hitam les biru menjual 1 (Satu) unit TV merk samsung 42Inci warna hitam kepada sdr.
Register : 08-01-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
Drs. Antonius Simanjuntak
Tergugat:
1.Sigit Pramono
2.Sri Winarti
15579
  • Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehTergugat, akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian, jika terjadiforce majeur;2. Gugatan Penggugat salah alamata.
    kepadaPenggugat berupa keuntungan dari penyertaan modal Penggugatdalam usaha penambangan batubara yang dijalankan oleh Orang Tuasaya dan uang pengganti jasa bunga deposito sebesar 1% per bulan.> Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan keadaan Orang Tuasaya sebagai Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi adalahtidak benar karena Orang Tua saya sudah melakukan prestasi denganmemberi keuntungan dan bunga per bulannya kepada pihakPenggugat.> Bahwa dalam pasal 1244 dan 1245 mengatur pembebasan apabilaterjadi force
    Karena tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan olehtergugat akan tetapi wanprestasi yang tanpa sengaja ataukeadaan yang memaksa (force majeur);b. Penggugat telah mengesampingkan isi perjanjian jika terjadiforce majeur;2.
    Selditentukan suatu. tempat berkedudukan maka penggugat dapatmemasukan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalamdaerah hukum yang dipilih itu maka gugatan ini telah diajukan secarakeliru karena salah alamat oleh penggugat;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur karenatidak ada perbuatan melawan hukum dari para Tergugat melainkanwanpretasi yang disebabkan karena force majeur hal ini
Register : 21-03-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PN KANDANGAN Nomor 75/Pid.B/2013/PN.Kgn
Tanggal 14 Mei 2013 — M. INDO SORAYA Als. AYA bin RUSMANI
262
  • sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 363 ayat (1) Ke4 KUHP sebagaimana dalam dakwaantunggal kami;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.INDO SORAYA ALIAS AYABIN RUSMANI dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8(delapan) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;3 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force
    ALIHERMANTO Bin FAUZI selaku pemiliknya;Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barangbukti berupa :1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force one warna HitamTRAIL;e 1 (satu) buah kunci T;e Uang tunai sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telahdiperlihatkan baik kepada saksisaksi maupun terdakwa dan membenarkan barang
    maka masa penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetapberada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umumdalam perkara ini berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force
    melakukan tindakpidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;NnMenetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha mio sul warna hijau,dengan Nopol DA 6510 DP;e 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha force
Register : 09-02-2015 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 17/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 23 Maret 2015 — Pembanding/Penggugat : wawan sanjaya Diwakili Oleh : LBH. UNIBA BPPN
Terbanding/Tergugat : perusahaan listrik negara Diwakili Oleh : HAMBRA, SH.
Terbanding/Tergugat : Menteri Badan Usaha Milik Negara Diwakili Oleh : Wijayanto Nugroho, SH.
9387
  • pada pokoknya PENGGUGATmendalilkan terjadipemadaman (blackout) selama 3 (tiga) hari, yaitutanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2013;Bahwa faktanya pemadaman (blackout) yang terjadi hanya padatanggal 17 Juni 2013, dimana pemadaman (blackout) tersebut adalahkarena adanya gangguan jaringan akibat tertimpa pohon yangdisebabkan peristiwa alam, yaitu hujan lebat dan angin kencang, yangmana peristiwa alam tersebut tidak bisa diprediksi dan dikendalikan olehTERGUGAT yang dikategorikan sebagai Sebab Kahar (Force
    Majeure);(Bukti T1 4, T1 5) ;Berdasarkan hal tersebut, terbukti dalili PENGGUGAT adalah mengadaada dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Register : 29-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mtr
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
NASLIM SUSIANTO
Tergugat:
MARIA ULFA
16594
  • Kerugian atas tidak dilaksanakannya prestasi oleh Tergugat dalamhal Turut Menanggung Biaya Perbaikan Bangunan AkibatGempa(Vide Pasal 7), sehingga mengakibatkan tidak beroperasinyausaha sarang burung wallet selama 2 (dua) tahun: Sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama, apabila terjadikerusakan bangunan akibat Force Majeure maka biaya perbaikanatas kerusakan ditanggung secara bersamasama oleh kedua belahpihak, adapun total biaya perbaikan bangunan yang telahdi keluarkanoleh Penggugat sendiri(tanpa
    untukmemperbaiki bagunanan itu;Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk bersama memperbaikibagunan itu akan tetapi jawaban tergugat tidak mau;Bahwa Tahun 2019 masih ada perbaikan gedung sarang walet;Bahwa Tahun 2020 Saksi masih kontak dengan Penggugat, tiada adapanen tahun 2020 karena gedung baru jadi, Saksi juga sudah tidakmengelola tahun 2020 tersebut;Bahwa Yang meminta Saksi mengelola kandang walet tersebut adalah EkoWidianto;Bahwa Dalam perjanjian tersebut jika terjadi kerusakan bagunan akibatbencana (force
    bulan November 2016 untuk di gondangpenjualannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkandikarang anyar sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya, PenggugatKonvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak melaksanakan sesuaidengan isi perjanjian seperti disebutkan dalam pasal 7 menyebutkan bahwakerusakan kecil atas rumah yang dipakai usaha ditanggung pihak kedua,sedangkan kerusakan oleh sebab diluar kemampuan (force
    majeure)ditanggung bersama atas kesepakatan;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakanbahwa dari penguasaan usaha sarang burung wallet yang dikuasai olehPenggugat dari bulan Januari 2018 sampai terjadinya musibah gempa bumipada tanggal 5 Agustus 2018 maka usaha sarang burung wallet tersebut telahdilakukan panen sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Maret 2018 dan bulan Juli2018 maka merujuk dalil Penggugat angka 10 hurup a yaitu 1 (Satu) kali panensejumlah 8 kg dan harga per kg adalah
Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-12-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 330/PDT/2012/PT-MDN
Tanggal 1 Januari 1970 — ARIES HARTANTO
4525
  • rinciberikut alasanalasannya yang bisa diterima akal mengenai dasaroepenentuan katagori sangat mendesak ini, maka bisa dikatakanpertimbangan hukum semacam ini sama sekali tidak berdasar dan tidakmemiliki pijakan yuridis ;Bahwa berdasarkan akta perjanjian Pemberian Hak Pemakaian yangdiperbuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Notaris Di Medan,dalam salah satu pasalnya pada intinya menyatakan bahwa PemutusanPerjanjian hanya dikarenakan adanya kesepakatan kedua belahpihak atau karena adanya peristiwa force
    Bahwa dalam salah satu pasal dari Perjanjian disebutkan : HakPemakaian para Pembanding atas ruangan atau kios di Deli Plazaadalah untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali karena ada pemutusanperjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanyaperistiwa force majeur ;c.
    rekonpensi, dengan Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugatdalam rekonpensi, adalah adanya pemberian hak pakai atas ruangan tempat usahadidalam komplek Deli Plaza sebagaimana ternyata dari bukti P.2, dan hakpemakaian tersebut telah dimanfaatkan oleh Pembanding/Penggugat dalamkonpensi/Tergugat dalam rekonpensi tersebut mulai tanggal 4 Oktober 1986sampai batas waktu yang tidak ditentukan, kecuali karena adanya pemutusanperjanjian ini atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya peristiwa Force
    keputusan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Medan,sehingga pengosongan terpaksa harus dilaksanakan tindakan itu bukanlahkebijakan dari Terbanding/Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalamrekonpensi, tetapi adalah kebijakan Pemerintah Kota Medan yang menghendakikawasan tersebut dijadikan Kawasan Superblock Deli Grand City dalam rangkauntuk membangun image Kota Medan sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,Convention dan Exibihition) yang menurut Pengadilan Tinggi dapat diartikansebagai pengertian Force
Register : 24-07-2014 — Putus : 31-12-2014 — Upload : 12-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 152/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 31 Desember 2014 — 1.BAHRI,2.BASYID GALIH PATIH GEMULUNG,dkk;I.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,II. II. PT. SUPREME ENERGY RAJABASA
539309
  • Apabila Objek Gugatan TUN tidak diterbitkan, maka PemerintahRepublik Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah denda kepadaTergugat II Intervensi;62 Bahwa urgensi dari Tergugat untuk mengeluarkan Objek Gugatan TUN dalamperkara ini terbukti berdasarkan:aSurat PT PLN (Persero) Nomor 0968/125/DIRUT/2013, tertanggal 1 Juli2013 kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia perihal PemberitahuanPotensi Terjadinya Peristiwa Government Force Majeur Pada Proyek PLTPRajabasa (2x110) MW (Surat PLN15120
    Namundidalam proses pencapaian Nomortice of Resource Confirmation(NOMORRC), PT SERB terkendala untuk melaksanakan explorasi sumurdikarenakan belum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)yang sudah diajukan sejak November 2011.Tertundanya penerbitan IPPKH yang sudah lebih dari 1 tahun ini dapatberpotensi terjadinya peristiwa Government Force Majeure (GFM) yangmengakibatkan potensi keharusan penggantian biaya pembangunan proyekyang sudah dikeluarkan PT SERB yang menjadi beban pemerintah.Hal
    Majeure (GFM) yang mengakibatkanadanya potensi keharusan penggantian biaya proyek yang sudahdikeluarkan PT SERB sebesar USD 14 juta oleh Pemerintah dankerugian peningkatan subsidi listrik oleh Pemerintah kepada PTPLN (Persero) sekitar Rp 2,35 Triliun/tahun akibat keterlambatanproyek.
    (Cetak tebal sebagai penekanan dari Tergugat II Intervensi)d Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor6659/30/MEM.E/2013 tertanggal 13 September 2013 kepada WakilPresiden Republik Indonesia perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden UntukPenanganan Proyek Investasi Strategis Nasional Terjadinya PeristiwaKeadaan Kahar (Event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(Surat ESDM 6659/2013)Adapun Surat ESDM 6659/2013 pada intinya menyatakan halhalsebagaimana Tergugat II Intervensi
    Bukti T.II.Intv 29Arahan Presiden untuk Penanganan Proyek InvestasiStrategis Nasionalterjadinya peristiwa Keadaan Kahar(event of Force Majeur) PLTP Rajabasa 2 x 110 MW(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor6665/04/MEM.E/2013, tertanggal 13 September 2013,perihal Permohonan Bantuan Koordinasi dengan MuspidaLampung (fotokopi darifotokopi);Surat Jaminan Kelayakan Usaha Nomor: S151/MK.011/2012, dari Menteri Keuangan Republik Indonesiakepada PT Supreme Energy Rajabasa