Ditemukan 1670 data
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.Rahmattullah
4.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H
5.ISFARDI, S.H.,M.H
6.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
YUSTINUS SOLE IHING ALIAS SOLE
174 — 104
KEWAMAN;Menimbang, bahwa selanjutnya KLEMENS KEWAMAN bersamadengan FRANSISKUS DOKAN membuang tubuh KANISIUS TUPEN di daerahKidigodokewa, setelah itu KLEMENS KEWAMAN dan FRANSISKUS DOKANkembali ke darat dan menyandarkan sampannya di pantai Wewalungu denganmemasang satu jangkar;Menimbang, bahwa selanjutnya tubuh KANISIUS TUPEN ditemukanoleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING di Kidigodokewadalam posisi mengambang dan tertelungkup di laut dalam keadaan sudahmeninggal dunia;Menimbang, bahwa akibat perbuata
280 — 441
benar dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa,pemegang Id Password LPSE adalah PPK dan Ketua Panitia Pengadaan; Bahwa benar saksi menerangkan pada tahun 2012 sistem ada yangmenggunakan sistem elektronik dan ada yang manual; Bahwa benar saksi tidak mengetahui dasar dari pengadaan alatkesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Kumpulan Pane Kota TebingTinggi; Bahwa benar apabila terjadi perbuatan hukum, maka yang dapatmembuka situs LPSE adalah petugas LPSE untuk membuka IP Addressdan adanya perbuata
44 — 8
;Halaman 119 dari 250 halamanPutusan No.322/Pid.B/2014/PN.TlgBahwa untuk dapat menentukan apakah perbuata terdakwa wanprestasi atau Penipuanperlu dipahami bahwa apakah yang dimaksud Pasal 378 KUHP dan Wanprestasi.
Terbanding/Terdakwa : DEASY SALY NATALIN KALASE, SH
84 — 30
Bank PembangunanDaerah Papua Kantor Kas Lereh Cabang Sentani tahun 2013 dan tahun2014, merupakan perbuata Melawan Hukum karena bertentangandengan ketentuan :Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan Perkara Tipikor Nomor:Halaman 86 Putusan
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
851 — 943
menggambarkanbahwa Terdakwa dengan saksi bekerja samasama dengan sadar dan eratuntuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepadaterdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindakpidana; Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidakusah memenuhi segala unsur yang oleh Undangundang dirumuskanuntuk tindak pidana itu.Mengenai seberapa besar tanggung jawab dader pleger, doen pleger dan medepleger atas suatu perbuata
202 — 52
Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuata
283 — 161
PK 007/3201/XII/2013 tanggal 3Desember 2013 sebesar Rp. 23.000.000.000 untuk pembelian alat dan perluasan depodi Suranbaya dan hingga saat ini dinyatakan status (kolektibilitas) 5 atau kredit macetsejak tahun 2013 adalah sejumlah Rp.112.641.324.354 (Seratus dua belas Milyarenamratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh empatribu tiga ratus limapuluh empat rupiah)..MENIMBANG BAHWA AKIBAT PERBUATA SAKSI IR PARWOTO KRISTIANTO selaku Kepala PT.BPD Papua Cabang Kaimana periode bulan Juni 2005 s.d
223 — 179
yang pada pokoknya menyatakan:Bahwa menurut kami penasihat hukum dalam perkara ini bahwaterdakwa bukanlah pelaku tindak pidana Korupsi, karena AktaPerjanjian jual beli tanggal 04 Oktober 2007 No. 61 yang dibuat antaraterdakwa dengan I Ketutu Mangut masih sebatas hanya perjanjian sajadan belum terjadi peralihan hak, sehingga apa yang dilakukan olehterdakwa dengan I Ketut Mangut bukanlah perbuatan yang yang dapatdi kualifikasikan sebagai suatu tindak pidana melainkan lebihmerupakan ruang lingkup perbuata