Ditemukan 5679 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-12-2010 — Upload : 16-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1563 K/Pdt/2010
Tanggal 21 Desember 2010 — Ny. WATI RACHMAWATI,dk;P.T. BANK SHINTA INDONESIA PUSAT JAKARTA CQ P.T. BANK SHINTA CABANG BANDUNG,dkk
9250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal manaberdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPidana krisis moneter tersebutdikategorikan sebagai force majeur, yaitu Suatu keadaan yang tidak terduga danberada di luar tanggung jawab debitur, padahal Penggugat tidak memiliki itikadburuk untuk menghentikan angsurannya.
    Penggugat terkejut karena sisa kredit yangmenggelembung tersebut ditetapkan dengan tidak memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk melakukan koreksikoreksi dalam waktu tertentu;Bahwa tentu saja hal ini bertentangan dengan hukum dan rasa keadilankarena macetnya kredit Penggugat lebih disebabkan oleh adanya krisismoneter yang masuk dalam kategori force majeur.
    Selain itu, rasa keadilan jugatidak dimiliki oleh Tergugat ketika Penggugat mengalami kesulitan keuanganuntuk membayar angsuran kreditnya karena alasan yang dapat diterima menuruthukum dan dalam posisi yang dilemahkan ternyata Tergugat menaikan tingkatsuku bunga untuk seluruh kredit terutang menjadi 39% per tahun;Bahwa perbuatan Tergugat itu telah melanggar ketentuan Pasal12441245 KUHPerdata, terkait dengan soal pembebanan biayabiaya danbunga dalam situasi Force majeur sebagai akibat dari munculnya
Register : 22-03-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
Susi Eprianti, Dkk.
Tergugat:
Direktur PT. ERA VARIASI INTERTIKA
12630
  • hubungan kerja tersebut;Bahwa menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan hak hakpekerja karena telah berakhirnya hubungan kerja tersebut;Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas maka hak pekerja atasberakhirnya hubungan kerja tersebut adalah sesuai Pasal 164 ayat (3) UUNo. 13 Tahun 2003,Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekenja /buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa(force
    wabah covid 19 ini kondisi perusahaanmakin memburuk pembayaran hutang Bank macet ,namun demikianTergugat berusaha tetap membayar gaji karyawan dan mencicil THRtahun 2020 sampai lunas ;Bahwa dengan wabah Covid 19 semua masyarakat mengetahuiekonomi mengalami keterpurukan bukan hanya Tergugat sajamelainkan semua sektor usaha baik di Indonesia maupun di Negaranegara lainnya;Bahwa tidak ada satupun orang (perusahaan) menghendaki wabahCovid 19 ini akan tetapi wabah adalah keadaan yang betul betulmemaksa (Force
    matangdengan musyawarah kedua belah pihak ;Dengan demikian tuntutan Para Penggugat tidak masuk akal sehatdengan kondisi wabah Covid19 ini semakin hari semakin bertambah;Bahwa didalam UU ketenagkeraan juga tidak mengatur wabah Covid19 hal tersebut diluar Kemampuan akal manusia sehat wabah adalahkekuasaan Tuhan dan tidak ada satupun manusia yang bisamengusir wabah covid 19;Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukanpemutusan hubungan terhadap para PenggugatBahwa dengan kondisi force
Putus : 20-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2013 — PT. OCEANIAS TIMBER PRODUCTS (PT.OTP) ; LULUS SURYANTO, Dkk
5542 Berkekuatan Hukum Tetap
  • OPT tidak masuk kerja walaupun telah dihimbaumasuk kerja bukti (BT.2 dan BT.3) takut pada Asmaran Gani dan kawankawan tidak lebih bila sebagai Pengurus Pekerja 1 sampai dengan 8orang sedangkan pekerja berjumlah ratusan orang, lagi pula mogok kerjaHal. 34 dari 39 hal.Put.Nomor 663 K/Pdt.Sus/2012dilakukan dilokasi perusahaan selama + 2 bulan takut pada AsmaranGani dan kawankawan adalah pertimbangan hukum yang tidak masukakal dan tidak adil apalagi dikatakan sebagai Force Majeure sedangkanbeberapa karyawan
Register : 19-06-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 373/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 29 Oktober 2013 —
259151
  • This Policy shall be construed in accordance with Indonesia Law and anydispute or difference between the Insured and the Insurers shall be submitted toarbitration in Jakarta in accordance with the Statutory provision for arbitrationfor the time being in force"(vide Bukti T1)Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.373/Pdt.G/2013/PN.Jkt.
    This Policy shall be construed in accordance with Indonesia Law and any disputeor difference between the Insured and the Insurers shall be submitted to arbitrationin Jakarta in accordance with the Statutory provision for arbitration for the timebeing in force";Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketapara pihak yang
Register : 18-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 226/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 22 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Teguh Suwito
Terbanding/Tergugat I : Sugeng Widarti binti Yatimin
Terbanding/Tergugat II : Rinda Pri Purwanti binti Supriyadi
Terbanding/Tergugat III : Dwi Rahayu binti Supriyadi
Terbanding/Tergugat IV : Anisa Ratna Sari binti Supriyadi
5723
  • Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, terjadilan Force Major/ keadaandiluar kehendak manusia yaitu meninggalnya Supriyadi (Ayah KandungTergugat Il, Ill, IV); dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu:a. Tutik, (istri)b. Tergugat Il, (putri kandung)c. Tergugat Ill, (putri kKandung)d.
    Bahwa pada tanggal 25 April 2020, kembali terjadi Force Major/Kejadian diluar kehendak manusia dengan meninggalnya Tutik (Janda almSupriyadi bin Yatimin); sehingga Para Ahli Waris alm Supriyadi bin Yatimintinggal 3 (tiga) orang Putri Kandungnya: yaitu Tergugat Il, Tergugat III,Tergugat IV;20: Bahwa dengan berubahnya Para Ahli Waris alm Supriyadi binYatimin menjadi 3 (tiga) orang sebagaimana terurai dalam Posita angka 22diatas, maka Para Ahli Waris Yatimin juga berubah menjadi 4 (empat)orang, yaitu
Register : 01-06-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 11 Oktober 2012 — HENGKY >< PT. DUTA TRANSINDO PRATAMA
6914
  • Bahwa peristiwa terbakarnya kapal pengangkut adalah peristiwa force majeuryang tidak dapat dituntut ganti rugi dan pertanggung jawaban secara hokumHal 6 Putusan No.255/Padt.G/2012/PN.JktPst.
Register : 18-04-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 217/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 22 Agustus 2017 — PATRICIA LEMENA X PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI
410233
  • Tertanggal 14 Juli 2016 Yang Dibuat Dihadapat Ariyani, SHNotaris / PPAT Di Kota Surabaya , Yang Pada Pokoknya Terdiri dari :Perjanjian Kredit Sebagaimana Tersebut alam Akta NotarisPasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan Jumlah Pinjaman ; Pasal 2 : Jangka WaktuDan Pembayaran Angsuran ; Pasal 3 : Bunga Dan BiayaBiaya Lainnya ;Pasal 4 : Agunan ; Pasal 5 : Tata Cara Penarikan Dan Pelunasan ; Pasal 6 :Wanprestasi ; Pasal 7 : Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : KlausulaPublikasi ; Pasal 9 : Komunikasi ; Pasal 10 : Force
Register : 20-03-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA SENGKANG Nomor 283/Pdt.G/2017/PA.Skg
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
1113
  • Andi MaggaAmirullah Sengkang yang berprofesi sebagai sales force dimanatugastugasnya adalah mencari nasabah atau konsumen yang inginmemiliki kendaraan motor roda dua (R2) Merk Yamaha baik metodepembayaran secara cash maupun kredit dan selama bekerja di DealerYamaha tersebut Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji sebesarRp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterimasetiap bulannya, itupun dengan hutang yang harus diselesaikan olehTergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya seperti
    Andi Magga AmirullahSengkang yang berprofesi sebagai sales force tetap penghasilannya/mendapatkan gaji sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratusribu rupiah) yang diterima setiap bulannya, itupun dengan utang yangharus diselesaikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannyaseperti membayar cicilan motor Yamaha VXion milik TergugatRekonvensi yang dikredit pada pembiayaan Mandala Finance sebesarRp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah), jadi jumlahbersih penghasilan yang
Register : 04-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 25/Pdt.G.S/2018/PN Gns
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
Tergugat:
1.Desi Sulistya Ningsih
2.Asril
4538
  • Para Tergugatsempat mengalami penurunan, hal tersebut dipandang sebagai itikad baik dariPara Tergugat namun demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi ParaTergugat untuk tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat, sebab hutangadalah kewajiban yang harus dibayar dari debitur kepada kreditur;Menimbang, bahwa selain itu terkait ketidakmampuan Para Tergugat untukmembayar hutangnya kepada Penggugat, maka menurut Hakim hal tersebuttidaklah dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa (force
    majeurs),sebab yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa/force majeur adalah Putusan.
Register : 13-01-2011 — Putus : 21-02-2011 — Upload : 24-07-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 137/Pdt.G/2011/PA.Kbm
Tanggal 21 Februari 2011 — Penggugat dan Tergugat
80
  • Nama: SAKSI I, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempatkediaman di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen yangtelah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;e Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagaiXXXXXXXXXXXXXX Penggugat;2 22222 e Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada xxxxxxXXxXXXXXXe Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir diXXXXXXXXXXXXXK force
Register : 26-07-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 01-08-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0275/Pdt.P/2018/PA.Tgt
Tanggal 14 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
137
  • Penetapan No. 0275/Pdt.P/2018/PA.TgtMenimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,oleh karenanya
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1068/C/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — PT TRI TUNGGAL PRATYAKSA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2002 tentang Pengadilan PajakPasal 35ayat 2 : Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejakditerimanya keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalamperaturan perundangundangan perpajakan.ayat 3 : Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidakmengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhikarena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.PenjelasanApabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohonBanding karena keadaan di luar kekuasaannya (force
    Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk menggunakan kuasa Pasal 35 ayat (8) UUPengadilan Pajak untuk menerima permohonan banding karenaketerlambatan pengajuan banding disebabkan alasan force majuersebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) UU Pengadilan Pajak.Il. Latar Belakang/Kronologis Permohonan Banding1.KPP Madya Bandung berdasarkan hasil pemeriksaan menerbitkanHalaman 2 dari 16 halaman.
Register : 08-11-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 477/Pid.B/2021/PN Gns
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
RIA SULISTIOWATI, S.H.
Terdakwa:
SITI ASMAUL KHUSNAH Binti JUMIRIN
680
  • selama 8 (delapan) bulan ;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Perempuan berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan Perempuan berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan ;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Nomor IMEI 865401039433184 IMEI 2: 865401039433192;
    • 1 (satu) unit Sepeda Motor Warna biru putih merk FORCE
Register : 01-08-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan PN KUDUS Nomor 87/Pid.B/2023/PN Kds
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Kharis Rohman Hakim, S.H
3.VIOLA OKSIANTA RAHARTIKA, S.H.
Terdakwa:
JAFAR SODIK bin NANDIRI
6327
  • tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) dusbook merk Xiaomi Redmi 9, dengan nomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632;
    • 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 9, warna carbon grey, dengannomor IMEI 1: 867405050971624 dan Nomor IMEI 2: 867405050971632;
    • Dikembalikan kepada saksi Siti fani Amalia Rohmah Binti Maskup;
    • 1 (satu) Unit SPM Yamaha Force
Register : 04-12-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN KOLAKA Nomor 277/Pid.B/2017/PN Kka
Tanggal 18 Januari 2018 — Penuntut Umum:
TOYIB HASAN, SH
Terdakwa:
MARIADI SUSANTO Alias MARIADI Bin SUGIONO
183
  • -----------------------------------------------
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;---------------------------------------------------------
  • Menetapkan barang bukti berupa:-------------------------------------------------------------
    • 1 (satu) lembar baju sekolah warna Putih;--------------------------------------------
    • 1 (satu) lembar Switer warna Hitam Putih;-------------------------------------------
    • 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Force
Putus : 28-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/Pdt/2016
Tanggal 28 September 2016 — Drs. HANNOCH ZENIARSO vs Ny. Rr. PENNY SRI ARI BANDRIJASTINAH, Dkk
11192 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segala kerusakan selama masa sewa harus segera diperbaiki olehpenyewa atas tanggungan dan biaya sendiri kecuali kerusakandisebabkan oleh kesalahan konstruksi bangunan atau force majeure;Penyewa tidak berhak menuntut pembayaran uang kerugian suatuapapun kepada pihak yang menyewakan bilamana kerusakan/cacatpada rumah menyebabkan kerugian pada Penyewa;.
Putus : 05-07-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juli 2017 — PT SARANA ASPAL NUSANTARA VS YOHANIS BENNE MANGIRI
9846 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruhberhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4);2.
    Nomor 703 K/Pdt.SusPHI/2016memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);10. Bahwa Penggugat menuntut agar Pihak Tergugat membayarkanpesangon Penggugat dengan perincian sebagai berikut:a. Upah/gaji Rp2.158.000,00b.
Register : 04-01-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
ROMI SAHAR
Tergugat:
PT. MULTITRANS LOGISTICS INDONESIA
8333
  • yangdisebabkan kondisi Keuangan Perusahaan Tergugat memburuk;Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur secaralengkap tentang pemutusan hubungan kerja yang dilatarbelakangi dengankondisi Keuangan Perusahaan sebagai berikut;Ayat (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
    Pst.penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Ayat (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik.Ayat (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburuh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur)tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh
Register : 15-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA TANAH GROGOT Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Tgt
Tanggal 14 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
178
  • sebagai wali yang berhak, tidak memenuhi syaratdan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah yang berhak, baik itu wali nasab maupun wali hakim, makaakan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force
Register : 18-08-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 09-05-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 51/Pdt.G/2015/PN.Sgl
Tanggal 16 Februari 2016 — I. H. WAL ASRI BIN MAIL, II. Hj. NANI BIN KEMAS, III. HAYATI BINTI H. WAL ASRI
26336
  • dariPIHAK KETIGA atau pihak lain atas tanah lahan plasma kebun sawit tersebut, danapabila ternyata ada tuntutan dari obyek tanah lahan plasma kebun sawiit yang telahdiperjual beli ini , maka baik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersediadituntut sesuai dengan hukum berlaku.PASAL 6Bahwa apabila ada hal hal yan belum diatur dalam perjanjian ini, maka para pihaksepakat untuk mengatur lebih lanjut dalam suatu pernjanjian sesuai dengankesepakatan para pihak.PASAL 7Bahwa apabila terjadi keadaan memaksa (Force