Ditemukan 3183 data
97 — 53
Hak milikHak guna usahaHak guna bangunanHak pakaiHak sewa~o a9 5Hak membuka tanahHak memungut hasil=Hakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatasyang akan ditetapbkan dengan UU serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53; Bahwa ketentuan Pasal 20 dengan tegas menyatakan : Hak milikadalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6; Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 16 ayat (1
97 — 61
Mawardi)tidak puas dan keinginan yang terkuat adalah membatalkan penetapan KadesTerpilin Anjir Palambang maka Upaya mediasi dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dianggap gagal oleh yang bersangkutan ;6. Bahwa berkaitan dengan DPS dan DPT yang Penggugat Permasalahkan dalampoin 17 (tujuh belas) gugatan menyatakan DPS dan DPT tidak pernah dilihat baikoleh warga masyarakat maupun oleh Penggugat sendiri dan tidak pernahdiperlinatkan akan dibuktikan pada agenda pembuktian nanti ; 7. Bahwa Penggugat (Sdr.
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
241 — 131
aparat Desa Oeltua ( kepala desa , kepala dusunIV, ketua RT ) termasuk MARKUS TUNBONAT datang untukmelarang / mencegat PENGGUGAT untuk menguasasi tanah danmelakukan aktifitas di atas tanah tersebut sehingga menyebabkanobjek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak Sah danoleh karena itu patut dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim ;Bahwa ketentuan pasal 20 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor ;5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria ,mendefinisikan ; Hak milik adalah hak turun temurun terkuat
185 — 48
Hak milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, ... ;Menimbang, bahwa pembuktian Suatu tulisan di bawah tangan tentangharta pusaka tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata yangHalaman 61 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2017/PN Pdgteberbunyi : ...
118 — 23
Pada akhirnya Tergugat IV memperoleh tandabukti hak milik yang terkuat dan terpenuh dan mempunyai privasi individualyang dilindungi oleh hukum dan undangundang yang berlaku, yaitu SertipikatHak Milik Nomor : 101, tanggal 23 April 2008 atas nama Muhammad Usman.Selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur, hal mana disebabkan penyebutanluas dan batasbatas tanah objek sengketa/terperkara tidak tepat, karena tidaksesuai dengan kondisi di lapangan dan buktibukti kepemilikan Tergugat IV,sementara itu luas
189 — 90
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,mertabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atasrasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.2 Pasal 28h:Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.2 Bahwa menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyebutkan:= Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
, dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6 UUPAHak Milik merupakan hak terkuat yang artinya adalah tidak mudahdihapus dan musnah serta dapat dipertahankan terhadap pihak lainbaik yang datang dari penguasa, badan hukum, ataupun individu yanglainnya.
(PERSERO) PELABUHANINDONESIA II, atas tanah yang diakuinya berada diatastanah obyek perkara milik PARA PENGGUGAT (videBukti P1 s/d P205).e Bahwa Sertifikat atas tanah adalah merupakan buktikepemilikan yang terkuat dan terpenuh dari suatu hak atastanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesiacq.
Terbanding/Penggugat : HERMAN SUBIANTORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ARMIATI, E.
105 — 60
tanah yangdisengketakan dalam perkara a quo adalah berdasarkan kepada alas hakyang sah menurut hukum, yaitu berdasarkan perbuatan hukum jual belisebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 220/58/JB/SMDU/1990tertanggal 31 Oktober 1990 (vide Bukti Surat T.I1) ;Bahwa perbuatan hukum jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual BeliNo. 220/58/JB/SMDU/1990 tertanggal 31 Oktober 1990 (vide Bukti SuratT.I1) tersebut dibuat dengan pihak pemilik tanah yang sah berdasarkankepada alas hak kepemilikan tanah terkuat
109 — 74
Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Pasal 6 Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.b.
79 — 31
Bonkepemilikan suatu hak atas tanah yang terkuat adalah sertifikat tanah, baik ituberupa tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun hak pakai,akan tetapi dalam perkara a quo, tidak ada bukti formil di maksud, sehingga dapatdikatakan bahwa tanah dalam perkara ini merupakan tanah garapan yang diakuidimiliki oleh masingmasing pihak dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa selain bukti formil kKepemilikan berupa surat surat buktitersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti
280 — 165
Didalam SHM No.197/Pondang juga tidak ada riwayat Jual BeliTanah yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehinggaargumen Tergugat mengenai adanya proses jual beli tanah tidakbisa dibuktikan secara Yuridis FormilBahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undangundang No.5 tahun1960 tentang Pokok Agraria, disebutkan :Hak milik adalah Hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam Pasal 6Bahwa di dalam SHM No. 197/Pondang disebutkan dengan jelasmengenai
Pembanding/Penggugat II : MEDI HENDRI IRA
Pembanding/Penggugat III : MAJI YANTO
Pembanding/Penggugat IV : WAHYU ARDIYANSAH
Terbanding/Tergugat IV : SURATNO
Terbanding/Tergugat V : ROMLAN
Terbanding/Tergugat VI : HAZAIRIN
Terbanding/Tergugat VII : YANTRIYA DESOS PALA
Terbanding/Tergugat VIII : LAPRI ARIES PUKESA
Terbanding/Tergugat IX : ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
Terbanding/Tergugat X : RIZAL
Terbanding/Tergugat XI : SULAIMAN
Terbanding/Tergugat XII : WAHONO BIN ROHIMIM
Terbanding/Tergugat XIII : HENDRA BIN TEMANJAK
Terbanding/Tergugat XIV : SUHER
Terbanding/Tergugat XV : MISWANTO
Terbanding/Tergugat XVI : MISLI KOBI
Terbanding/Tergugat XVII : ELYATI
Terbanding/Tergugat XVIII : ROHAYA
Terbanding/Tergugat XIX : SARTINI
Terbanding/Tergugat XX : RIADI
Terbanding/Tergugat XXI : DWI HERU YUDIANTO
Terbanding/Tergugat XXII : PONIRAN
Terbanding/Tergugat XXIII : SAHRONI
Terbanding/Tergugat XXIV : JOEN ANGGARA
Terbanding/Tergugat XXV : SUKARMAN
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
150 — 109
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTBahwa dalam petitumnya Para Penggugat meminta Yang Mulia MajelisHakim dalam perkara agquo untuk menyatakan Para Tergugat tidak memilikiHal 11 dari 73 halaman Pts No 91/Pdt/2021/PT.TJK.hak atas Obyek Sengketa, akan tetapi berdasarkan buktibukti yang ParaTergugat miliki didapatkan fakta bahwa seluruh bidang tanah milik ParaTergugat telah dilakukan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PronaAPBN dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan alat buktiyang terkuat
61 — 23
saya mengetahuinya pda tahun 2010, yang dilaporkan oleh Fasilitator kecamatan danPJOK, yang adanya kelompoknya tidak ada tetapi dana dicairkan kepada kelompok tersebut;Bahwa saya tidak tahu mengenai kelompok tersebut, karena tim advokasi belum selesai bekerja ,saya sudah tidak menjadi camat lagi;Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan inspektorat;Bahwa ada waktu saya mengahdiri MAN, belum ada kelihatan adanya kelompok fiktif, barusetelah inspektorat turun dan adanya tim advokasi baru terkuat
130 — 23
Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang44merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanahberdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria yang meliputi: pengukuran, perpetaan danpembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tandabukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat;Menimbang, bahwa Pasal 20 Peraturan Dasar PokokPokok Agraria UUNo.5/1960:1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
SOLEMAN MALLAKA
Tergugat:
YESAYA LAUBILA
115 — 55
Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah.
356 — 326 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1374 K/Pid.Sus/2017Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab dan faktorpenyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan ataumemiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukungteori ini adalah Birkmayer dan Karl Binding;.
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
91 — 26
BAHWA sesungguhnya gugatan para Penggugat aquo tidak berdasarkan padaalas hak yang bersifat authentic ; artinya para Penggugat tidak pernahmenyebutkan dan tidak pula menerangkan secara jelas ; bukti surat hakkepemilikan atas obyek bidang tanah yang diakuinya dan diklaimnya sebagaimilik Lalu Oemar ; khususnya alas hak berupa Sertipikat Hak Milik sebagai alatbukti terkuat dan sempurna atas hak kepemilikan bidang tanah.> Bahwa fakta hukumnya ; para Penggugat hanya berpedoman kepadaPutusan Pengadilan
549 — 73
SIAHAAN Bahwa perbedaan hak milk dan hak Guna Usaha, dimana hak milikmerupakan hak terkuat dan terpenuh dan tidak beijangka, sedangakn Hak Guna Usahabeyangka. Bahwa setelah habis Hak Guna Usahanya maka tanah dikuasai oleh Negara. Bahwa menurut undang Agraria No.9 /1999 dalam hak Guna UsahaPemegang hak wajib menjaga. Bahwa menurut pasal 9 Undang undang Agraraia tahun 1999 PemegangHak Guna Usaha dapat memperoleh ganti rugi termasuk tanah.
946 — 3449 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 37 P/HUM/20184.7.1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun1997) (Bukti P15);Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria:Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6;Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahdiadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RepublikIndonesia menurut ketentuanketentuan yang diaturdengan Peraturan Pemerintah;(2) Pendaftaran tersebut
236 — 596
Hak milik;Hak Guna Usaha;Hak Guna Bangunan;Hak Pakai;Hak Sewa;Hak membuka tanah;Hak memunguthasil hutan danexw eea FeHakhak lain yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut di atas yangakan ditetapkan dengan Undangundang serta hakhak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;Menimbang bahwa pengertian hak milik menurut Pasal 20 Undangundang Pokok Agraria yaitu: ayat (1): Hak Milik adalah hak turun menurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan
berhakmenetapkannya, dan tidak mengganggu hakhak orang lain, ke semuanya itudengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demikepentingan umum berdasar atas ketentuan undangundang dan denganpembayaran ganti rugi:Menimbang bahwa Dari ketentuan Pasal 570 KUHPerdata tersebut diatas terdapat beberapa ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu:Halaman 138 dari 169 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pat.G/2020/PN KsnBerhak menikmati kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat
1653 — 634
Dengan didasarirasa kewajiban tersebut, maka agar akta yang dibuat dihadapan Tergugat Imenjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat, makasecara prosedural Tergugat I telah melaksanakan tugasnya agar aktaaktayang dibuat dihadapan Tergugat I tersebut merupakan akta otentik sebagaibahan pembuktian yang kuat sesuai Pasal 1867 dan Pasal 1868 KitabUndangUndang Hukum Perdata tentang pembuktian.
Dengan didasarirasa kewajiban tersebut, maka agar akta yang dibuat dihadapan Tergugat IVmenjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian terkuat, makasecara prosedural Tergugat IV telah melaksanakan tugasnya agar akta yangdibuat dihadapan Tergugat IV tersebut merupakan akta otentik sebagaibahan pembuktian yang kuat sesuai Pasal 1867 dan Pasal 1868 KitabUndangUndang Hukum Perdata tentang pembuktian.