Ditemukan 2989 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-09-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 122-K/PM III-16/AD/IX/2016
Tanggal 10 Nopember 2016 — Terdakwa : Praka Ilyas, Oditur Militer : Mayor Chk Hasta Sukidi, SH.
8125
  • Wiwin dan mengatakan kepada Terdakwa akan memben hadiahkejutan di hari ulang tahun Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh datang ke Alfamart yangterletak di JI. Manuruki Raya Kota Makassar, dan setelah sampai Terdakwa meneleponHal 14 dari 49 Put No.122K/PM III16/AD/IX/2016Sdr. Wiwin dan Terdakwa disuruh berjalan didepan Alfamart sebelah kiri dekat fang listrikterus Terdakwa langsung menuju sesuai tempat yang diarahkan oleh Sdr.
Register : 19-11-2015 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 582/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 20 Juni 2016 — LIAUW TJHAI DJUN >< Menteri Keuangan Republik indonesia Cq. Direktur Pada Direktorat Jenderal Pajak eq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat,Cs
16773
  • Memberikankesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yangdipandang peru dan memben bantuan guna kelancaran pemenksaan; danvatauc. Memberikan keterangan lain yang diperiukan";d.Pada tanggal 13 Desember 2012 PT. Metro Batavia hanya menyerahkansebagian dari dokumen yang diminta olen PemeriksaPajak; e.Dikarenakan dokumen yang diserahkan oleh PT.
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 25 Oktober 2016 — Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI; Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M.; Drs. A. GANI LASA, M.M.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;
16047
  • ;Ayat 2: Dalam pemeriksaan persiapan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), Hakim:a. wajib memben nasihat kepada penggugat untukmemperbaiki gugatan dan melengkapinya dengandata yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluhhan.; Ayat 3: Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakangugatan, maka hakim menyatakan dengan putusanbahwa gugatan tidak dapat diterima.
    TPIa. wajib memben nasihat kepada Penggugat untukmemperbaiki Gugatan dan melengkapinya dengan datayang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau PejabatTata usaha Negara yang bersangkutan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamAyat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan,maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa Gugatan tidak dapat ditenma.Bahwa dalam tahap pemeriksaan persiapan PENGGUGAT tidakmampu memperbaiki Surat
Register : 23-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 7-K/PM.III-15/AD/III/2021
Tanggal 20 Mei 2021 — - Serka Rofinus Ngongo Malo, S.Sos
12923
  • bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya Propinsi NTT,setidakidaknya di tahun dua ribu dua puluh, setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Ill15 Kupang, telahmelakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untukmenguntungkan din sendin atau orang lain secara melawan hukum denganmemakai nama palsu atau martabat (hoedanighheid) palsu; dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memben
Register : 20-04-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 104-K/PM II-08/AD/IV/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — PUJI SUGIANTO, KOPKA
5018
  • Hasil Munas tersebut sebenarnya memberitahukan Mahkamah Agung memben peluangpemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agarpara Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidanadi bawah minimum khusus harus benarbenar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan.
Register : 12-04-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-02-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2019 — Perdata : - Penggugat : Ramli Laadjim - Tergugat : 1. Nina Wangsa Kaloke Ahli Waris Almarhumah Netsuko Haerani. 2. Hiwu Kaloke Ahli Waris Almarhumah Netsuko Haerani 3. Lenny Kaloke Ahli Waris Almarhumah Netsuko Haerani 4. Sinyo Kaloke Ahli Waris Almarhumah Netsuko Haerani 5. Rudy Kaloke Ahli Waris Almarhumah Netsuko Haerani 6. Rita Kaloke Ahli Waris Almarhumah Netsuko Haerani 7. Nita Kaloke Ahli Waris Almarhumah Netsuko Haerani 8. Cristin Ruitan Ahli Waris Almarhumah A.l.Ruitan 9. Susiati Ruitan Ahli Waris Almarhumah A.L.Ruitan 10.Oktovin Ruitan Ahli Waris Almarhumah A.L.Ruitan 11.Ferdinan Ruitan Alias Entu Ahli Waris Almarhumah A.L.Ruitan 12.Eryche Desi Maria Ahli Waris Almarhumah A.L.Ruitan 13.Margaretha Ruitan Ahli Waris Almarhumah A.L.Ruitan 14.Frengky Ruitan Alias Kiki Ahli Waris Almarhumah A.L Ruitan
10524
  • permohonan Sita Jaminan adalah ketentuan pasal 227 ayat (1)HIR yang menyatakan:Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelumdijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang adijatuhkankepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan ataumengangkut barangnya, baik yang tidak telap, baik yang tetap, denganmaksud akan menjauhkan barang itu dar penagih utang, maka ketua, atassurat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan,dapat memben
Register : 24-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 293 / Pid.Sus / 2015 / PN.Ktb
Tanggal 27 Januari 2016 — FUAD HASAN Bin (Alm) RAHMADI Dkk
11041
  • , lalu dijawaboleh saksi RAUDATUL JAINAP, tidak ada kemudian dijawab oleh Terdakwa Il, tidak mungkin tidak=44=melakukan apa, selanjutnya Terdakwa Il memanggil saksi MUHAMMAD RIZALI Als REZA, lalu saksiMUHAMMAD RIZALI Als REZA memberitahukan kepada saksi RAUDATUL JAINAP bahwaTerdakwa , Terdakwa Ill, Terdakwa Ill, Terdakwa IV dan saksi MUHAMMAD MAKI memintabersetubuh dengan saksi RAUDATUL JAINAP, namun ditolak oleh saksi RAUDATUL JAINAP,kemudian saksi RAUDATUL JAINAP Als INAP menawarkan memben uang
Register : 07-04-2015 — Putus : 06-09-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN BREBES Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Bbs
Tanggal 6 September 2015 — PENGGUGAT - 1. TIETIEK KUSTININGRUM INDYAHRINI - 2. H. GUNUNG INDRAJAT - 3. BAMBANG IRAWAN - 4. BAMBANG INDARTO TERGUGAT - 1. ANDRI PERMANA, SE - 2. RINA HARIASTUTI, SE., MM - 3. INDAH PURNAMASARI, SE,.MM - 4. IR. AGUNG BUDILAKSONO, SE. MM - 5. PRIYO ADIPRASETYO, SE. MM - 6. ONI SETIAWAN, S.H., M.Kn - 7. HAJJAH KUSPRAPTINAH
7735
  • Hal ini diatur dalam pasal 1464KUHPerdata yang menyatakan bahwa Jikapembelian dilakukandengan memben uang panjar, maka salah satu pihak tak dapatmembatalkan pembelian itu. dengan menyuruh memiliki ataumengembalikanuang panjarnya ; Bahwa, semua bukti kepemilikan PT.
Register : 05-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 160/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL EFENDI, SH., MH.
Terdakwa:
EDY SULLAH AKBAR alias EDY bin ASMANI ALM
8924
  • Makan AlamRimba Desa Bandung Marga Kecamaan Bermani Ulu Raya Kabupaten RejangLebong, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan adiri sendin atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memben
Register : 16-05-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 100/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 2 Oktober 2019 — I GUSTI BAGUS RAY ARYAWANGSA, S.E ; MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
263146
  • Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuandalam ayat (2) ini.Bahwa Penjelasan Umum PP Nomor 24/1997 menyatakan :Dalam rangka memben kepastian hukum kepada para pemegang hak atastanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktianyang kuat oleh UUPA.
Putus : 23-02-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1964/Pid.B/2012/PN.Mks
Tanggal 23 Februari 2012 — MUH. RUSLI ALIAS UCI BIN DG. BASO
787
  • Menyatakan terdakwa AHMAD HAMSUD Bin HALT JAMA bersalahmelakukan tindak pidana "secara bersamasama ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapatdikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yangtelah memben izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke2 KUHPidanaJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam surat dakwaan subsidair.2.
Register : 11-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 10 Januari 2017 — HERLAN KUSDINAR, S.P. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan NI MADE SUCI MARTINI
7125
  • untukmenterjemahkan secara teknis aturan di dalam Peraturan Pemerintah NomorHalaman 90 dari 108 halaman Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.MTR24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, maka aspekkewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan juga secara limitasi mengacupada ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan PemberianHak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyebutkanbahwa:Kepala Kantor Pertanahan memben keputusan
Register : 12-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 883/Pid.B/2018/PN Smg
Tanggal 28 Februari 2019 — JOHANES CHRISTIANTO MULYONO Bin ISWANTO
13259
  • kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukanPengadilan Negeri didalam daerahnya tindak pidan a dilakukan dimana PengadilanNegeri Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini, Barang siapa denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumdengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataurangkaian kebohongan,mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya, atau supaya memben
Register : 04-11-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PA Namlea Nomor 190/Pdt.G/2021/PA.Nla
Tanggal 4 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
98130
  • (dua ribu lima ratus meter persegi),dengan Penggugat rekonvensi;Bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 berupa fotokopi Surat pernyataan yangdibuat dan ditandatangani oleh Xxxxx, Xxxxx dan lbu Xxxxx tertanggal 15Desember 2021 tersebut merupakan akta di bawah tangan dan buktitersebut telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi:Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat pernyataan yangmerupakan pernyataan belaka darn orangorang yang memben pernyataantanpa
Register : 26-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1327/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ADE SOLEHUDIN
Terdakwa:
FADLI ALIAS MUH FADLI ALIAS KHATTAB
224137
  • Dan saal ilu Abdullah memben kam, waktu unlukberpikir ikut bergabung atau Mak hingga besok hari. Kemudian Keesokanharinya di rumah Rustan Abdullah kembali bertanya kepada kami tenlangaapaSsiapa yang jadi ikut ke Gunung Biru dan bergabung dengan KelompokMIT Ali Kalora di Poso. Dan yang setuju dan inshaalah siap bergabung adalabsaksi, Suparman, Terdakwa dan Yadin. Dan sejak saal ilu Abdullah menyuruhkami untuk mempersiapkan fisik dan mental kami.
Putus : 18-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 114 / Pdt / 2019 / PT DPS
Tanggal 18 Nopember 2019 — RHONDDA FRANCES KINGSBURY, melawan 1. DARMAWAN,, dk
19967
  • ;Bahwa dalam pasal 3 Akta Perdamaian menyebutkan sebagaiberikut:Para pengahadap telah bersepakat dengan persetujuan keduabelah pihak untuk mengakhiri sengketa tersebut denganperdamaian (pasal 1851 KUH Perdata), maka antara penghadpyang satu terhadap yang lainnya tidak mempunyai tuntutan apapunlagi dan dengan ini saling memberikan pengesahan dan pelepasan(pembebasan) atas obyek perkara a quo.Dan pasal 5 Akta Perdamaian yang menyatakan sebagai berikut:Para pihak untuk ini saling memben kuasa untuk
Register : 25-02-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GARUT Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Grt
Tanggal 14 Juli 2015 — - ISEK. DKK Lawan - PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ) KEBUN BUNISARI LENDRA. DKK
10544
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil, antara lainmenyatakan:selanjutnya Mahkamah Agung memben petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeridan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecualidalam halhal sebagai berikut : antara lain Gugatan berdasarkan putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewcht) dan mempunyaihubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.adanya
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pidana Korupsi - Fatmawaty Faqih
15670
  • Pengertian unsurdalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaTerdapat beberapa pengertian mengenai dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya dalam hukum positif kita, antara lain :1) Menurut Undangundang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang TindakPidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi:"Barang siapa memben atau menjanjikan sesuatu kepada seseorangdengan maksud untuk membujuk
    Pengertian unsurdalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaTerdapat beberapa pengertian mengenai dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya dalam hukum positif kita, antara lain :3) Menurut Undangundang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang TindakPidana Suap.Hal 228dari 304,Putusan No.58/Pid.SusTPK/PN.Jkt.PstPengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi:"Barang siapa memben atau menjanjikan
    sesuatu kepada seseorangdengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatuatau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentinganumum dipidana karena memben suap ........ dst.Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 Undangundang RI Nomor 11Tahun 1980 tersebut, dijelaskan yang dimaksud dengan"kewenangan dan kewajibannya termasuk kewenangan dankewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yangditentukan oleh organisasi
Putus : 07-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO (TERDAKWA)
481259
  • Unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatuMenimbang, bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitidak memberikan pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan*memben sesuatu, dan di dalam penjelasan Pasal 5 juga dinyatakan cukupjelas.Menimbang, bahwa unsur kedua inipun bersifat alternatif
Register : 14-03-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 837/Pdt.G/2016/PA.JS
Tanggal 12 April 2017 — PT. Altra Excis Investama, dkk Melawan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch
15150
  • Head and Branch Manager Bank Muamalat Indonesia, TBkCabang Jakarta Main Branch adalah cacat hukum danharuslahdibatalkan karena tidak memiliki kedudukan hukum/legal standingberdasarkan Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,sehingga Penetapan Aquo adalah cacat hukum dan harus dibatalkanadalah tidak berdasar hukum sangat kontradiktif karena Pasal 103Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenentukan : Direksi dapat memben