Ditemukan 3204 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-11-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MALADI HASIBUAN, SE Diwakili Oleh : MARASAMIN RITONGA, S.H, MH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : IRWANSYAH, Diwakili Oleh : NURSRIANI, SH
Terbanding/Tergugat II : Ir. RASTA PERANGINANGIN
Terbanding/Tergugat III : JOSWA SARENDA PERANGINANGIN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
8345
  • Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Turut Tergugatbertentangan dengan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agria, yang berbunyi: (1) Hak Milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6; (2) HakPutusan 66 halaman 194 Putusan Nomor 528/Pdt/2020/PT MDN25.3.25.4.25.5.25.6.Milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain, Jo melanggarPeraturam Pemerintah Nomor : 24/1997 Tentang Pendaftaran
    Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6; (2) Hak milik dapat beralih dandialinkan kepada pihak lain,"Jo. melanggar Peraturan Pemerintah Nomor :24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, meerupakan dalil keliru Karena pasal 20UU Nomor 5 Tahun 1960 tersebut tidak ada relevansinya untuk membuktikanadanya pelanggaran Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Tanahtersebut.
Register : 14-11-2017 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 256/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
ASRIL
Tergugat:
1.ABDURRAHMAN
2.ANIS
3.Ibrahim
4.Eddy Salikin
5.Liliana
Turut Tergugat:
1.ST Muncak
2.Nila Wati
3.Hasanuddin
4.Kepala Desa Kualu
5.Kepala kantor Kecamatan Tambang
6.Kepala Desa Tarai Bangun
7.Lurah Tuah Karya
8.kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
9.Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
17736
  • Dengan ciriciri yang sudah ditentukan, yaitu:a.Sertifikat adalah Tanda Bukti Hak yang terkuat, tapi bukan mutlak.20.21.b.Pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat dan Buku Tanah dapatdicabut melalui proses Keputusan Pengadilan atau di batalkan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasional, apabila terdapat cacat hukum.c.Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi padamasyarakat atas kesalahan administrasi Pendaftaran Tanah, melainkanmasyarakat sendiri yang merasa dirugikan melalui proses
Register : 22-10-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 762/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
1.Hendrick Johnny
2.Ny. Wadayati Lukas
3.Harry Soon
4.Tjen A Kwet
5.Tjen Khin Hon
6.Stella Oeij
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,
2.Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Up. Bidang Pengawasan Bangunan
3.PT. Bank NISP OCBC, Tbk.,
17136
  • hukum adat (terang dan tunai dilakukandihadapan kepala desa) , maka surat bukti P4 ini menurut hukum juga tidakmempunyai nilai pembuktian sah sehingga karenanya juga harus ditolak dandikesampingkan ;Menimbang bahwa pertimbangan surat bukti P 3 dan P4 di atas menuruthukum tidak mempunyai nilai pembuktian sah oleh karena Majelis mendasarkanpertimbangannya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, menyebutkan bahwa Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13390
  • konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
Register : 18-01-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Wsb
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat : 1.SUROTO 2.ENDANG WARINGIN 3.SAMSUL MAARIF 4.AGUS PUJIANTORO 5.SYARIF MANSYUR 6.ENDANG SULISTYOWATI 7.ENDAH SOFIANA, Tergugat : NENI HASTUTI
12132
  • BahwaSertifikat Hak Milik Nomor 1394 atas sebidang tanah seluas I.k. 77 m2.Atas nama Neni Hastuti, yang mendasarkan pada Akta Jual BeliNomor 186/2015 tertanggal 09 Maret 2015 yang dibuat oleh NotarisYenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H. adalah merupakan dokumenkepemilikan tanah yang sah dan terkuat menurut hukum AgrariaNasional Indonesia.43.Bahwa terhadap dalil posita angka 43 dalam Gugatan dari ParaPenggugat (Penggugat , Il, Ill, V,V,VIl dan VIl ) adalah tidak benardan harus ditolakkarena tidak berdasarkan
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
7846
  • pendapat diatasmajelis hakim berkesimpulan penggugat tidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolakuntuk seluruhnya;Bahwa PARA PEMBANDING merupakan Para Ahli Waris dari AlmarhumRudy Wahyudi yang telah melakukan proses pemecahan Sertipikat Hakatas Tanah pada TURUT TERBANDING sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, di mana Sertipikat Hak Miliktersebut telah terbit pada tanggal 21 Juni 1997 dan merupakan buktikepemilikan terkuat
Putus : 23-06-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEKAYU Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Sky
Tanggal 23 Juni 2016 —
629
  • dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;7018.19.20.21.22.Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT XXI dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
    lainsebagainya terkait dengan kegiatan perkebunan , dan selama jangka waktutersebut sama sekali tidak ada masalah yang berarti dan tidak adasanggahan dan keberatan dari pihak manapun;Bahwa berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT terbukti memiliki alashak atas tanah pada perkara a quo berdasarkan sertipikat tahun 1999 danhingga saat ini telah dikuasai dengan berkebun karet dan kelapa sawit;Bahwa Sertipikat yang dimiliki oleh TERGUGAT 57 dan PARA TERGUGATadalah tanda bukti kepemilikan yang paling tinggi/ terkuat
Register : 16-08-2010 — Putus : 28-12-2010 — Upload : 30-08-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 38/G/2010/PTUN.BJM
Tanggal 28 Desember 2010 — HABIB H.IDRUS AL HABSYI DKK vs KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU, PT. BUANA KARYA BHAKTI
14974
  • quo telah melewati tenggang waktu untuk menggugat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986, karena Para Penggugatsesungguhnya sudah mengetahui adanya obyekobyek sengketa setidaktidaknya tahun1997, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada asasnya peraturan perundangundangan di bidangpertanahan di negara Indonesia adalam menganut sistem berstelsel negatif ke arahpositif, dalam arti sertifikat atas hak tanah adalah merupakan alat bukti sah, terkuat
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
273212
  • mengajukan gugatan biasa dapat membuat gugatan tersendirisebagai Penggugat; Bahwa kalau negara yang memberikan biasanya ada permohonansipemohon terhadap tanah yang dikuasai oleh si pemohon apabila diamemenuhi syarat tentu akan diberikan suatu sertifikat kepada yangHalaman 72 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Padt.Bth/2019/PN Skmbersangkutan, dan sertifikat adalah alat bukti hak yang terkuatdikarenakan negara Indonesia memiliki sistem hukum negatif yakniwalaupun sebagai alat bukti terkuat
Register : 27-10-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 102/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Fuadri, S.Si, M.Si Diwakili Oleh : Fuadri, S.Si, M.Si
Terbanding/Tergugat I : Arifin Nafi
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : Faniah
Terbanding/Turut Tergugat II : Hamidah
Terbanding/Turut Tergugat III : Nuraida
Terbanding/Turut Tergugat IV : Emmaliana
Terbanding/Turut Tergugat V : Muzakkir
Terbanding/Turut Tergugat VI : Azhar, S.H. selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
Terbanding/Turut Tergugat VII : Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn selaku PPAT Daerah Kerja Wilayah Kabupaten Aceh Barat
12770
  • Pasal 20 ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanC.Dasar PokokPokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik adalah hakyang turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.Bahwa merujuk pada PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,pasal 17 angka (2) Dalam penetapan batas bidang tanah padaHalaman 61 dari 109 Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT BNApendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secarasporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan
Register : 18-03-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12481
  • konversi Hibah yang selanjutnya didaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan SertifikatHak Milik No. 155 dengan luas 4.571 M2 atas nama AYANI dan Sertifikat hak MilikNo. 154 dengan luas 4.908 M2 atas nama AYANI;Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak)Milik Nomor 155 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 154 atas nama AYANIyang menunjuk pada bidang tanah sengketa 6.a dan 6.b, sebagaimana ketentuan pasal20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat
Upload : 13-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 2575/Pid.B/2017/PN.Sby
HENRY JOCOSITY GUNAWAN
19596
  • opzet adalah sikap batin yaitu mens rea kemudian ditujukan di dalamperbuatan (actus reus), jadi jika seseorang mempunyai mens rea kemudian tidakditujukan dalam perbuatan maka tidak bisa dihnukum ;Bahwa tidak ada hukum tanpa kesalahan namun orang yang bersalah bisa tidakdihukum karena ada alasan pemaaf dan pembenar ;Bahwa tidak semua benda menjadi obyek penggelapan ;Bahwa yang dapat digelapkan adalah benda bergerak ;Bahwa hak atas sebidang tanah diatur dalam UU NO. 5 Tahun 1960 yangmenyatakan bukti terkuat
Register : 17-12-2009 — Putus : 17-06-2010 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1636/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juni 2010 — 1. DJENI bin GAMUNG bin AIP, Beralamat di Kampung Sawah Rt.003/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan 2. ASEMAH binti GAMUNG bin AIP, Berlamat di Kampung Sawah Rt.009/Rw.01 Kelurahan Petukangan Selatan, Kec. Pesanggarahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29-Nopember-2009, memilih domisili hukum di kantor kuasanya Drs. Paulus Pase, SH. MM., Riki M. Muchtar, SH. dan M. Kasim Ramli, SH., para advokat pada kantor “DRS. PAULUS PASE, SH. MM. & REKAN” berkantor di Ruko Grand Prima Bintara No.55 Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M e l a w a n : 1. YAYASAN PEMBELA TANAH AIR-BOGOR (YAPETAB) Dalam hal ini diwakili oleh: - H. TINTON SOEPRAPTO, selaku Ketua YAPETAB, - Ny. NING ZULAICHA, selaku Sekretaris YAPETAB, - Drs. HARI SANTOSO, selaku Bendahara YAPETAB, Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.35 Bogor 16121 atau Sirkuit Sentul Km.42 Citereup, Bogor, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I ; 2. H.M. SOEHARTO, Cq. AHLIWARIS H.M. SOEHARTO, - Hj. SITI HARDIYANTI HASTUTI, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-A ; - SIGIT HARDJOJUDANTO, Beralamat di Jl. Yusuf Adiwinata No.14 Rt.003/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-B ; - BAMBANG TRIHATMODJO, Beralamat di Jl. Tanjung No.23 Rt.007/Rw.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-C ; - SITI HEDIATI HARIYADI, SH., Beralamat di Jl. Cendana No.5 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-D ; - HUTOMO MANDALA PUTRA, Beralamat di Jl. Cendana No.12 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-E ; - Ir. SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH, Beralamat di Jl. Cendana No.17 Rt.002/Rw.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II-F ; 3. MANSYUR bin SIMIN, Beralamat di Jl. Haji Taing No.25 Kampung Sawah Rt.008/Rw.06 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT III ; 4. SAIMIN bin AIP, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV ; 5. MOHAMMAD DAUD, Terakhir diketahui beralamt di Kampung Sawah, Desa Petungan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang (berdasarkan Akta Jual-beli No.78/AGR/1969 tanggal 22-Juli-1969) sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V ; 6. PEMERINTAH RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI ; 7. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT KECAMATAN PESANGGRAHAN Cq. LURAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN, Beralamat di Jl. Damai PDKI No.2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII ; 8. WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN cq. PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Beralamat di Jl. Prapanca Raya No.9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-A ; 9. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM RI cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, Beralamat di Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I-B ; 10. PT. JASA MARGA (PERSERO) Tbk., Beralamat di Plasa Tol TMII Jakarta 13550, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I-C ; Dalam hal ini, masing-masing bertindak selaku Penanggung jawab dan/atau pimpinan maupun pelaksana dari Proyek Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Roads (JORR) W-2 untuk selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I ; 11. PEMERINTAH KOTA TANGERANG cq. CAMAT KECAMATAN CILEDUG, Beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari No.2 Ciledug, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II ; 12. SP. HENNY SINGGIH, SH., Notaris Jakarta, Beralamat di Jl. Rajasa III/17, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III ; 13. I GUSTI NYOMAN SUWEDEN. Beralamat di Jl. Flamboyan No.1 Rt.005/Rw.03 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT IV ;
559112
  • Sel.78(UU No. 5 tahun 1960) Pasal 20 ayat (1) Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6.
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
789
  • , RT 003, RW 001,Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dan bukti P15 yangberupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 244/Mujing, tertanggal 31 Januari 2002,Seluas 11 m2, atas nama SURATNO, yang terletak di Krajan, RT 003, RW 001,Desa Mujing, yang menurut Majelis Hakim, kedua Sertifikat tersebut berhubungansecara langsung dengan diri Penggugat ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 UU Pokok AgrariaNomor. 5 Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Register : 25-10-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 121/Pdt.G/2015/PN Ptk
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.AGUSTINA PURWANTI BINTI H. PAINO MK 2.DES PURWADI BIN H. PAINO MK 3.PRIHARTININGSIH BINTI H. PAINO MK 4.AGUS PITOYO BIN H. PAINO MK 5.PARNI IRIANI BINTI H. PAINO MK 6.DESI PUDJI ASTUTI BINTI H. PAINO MK 7.ENDANG KUSMAHERNI BINTI H. PAINO MK lawan 1.KODIRUN KARYA 2.SRI INDAHWATI 3.AGUNG SRI SADHONO SH 4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTTIANAK
918
  • persengketaan ini;Halaman 74 dari 89 halaman Putusan No. 121/Pdt.G/2015/PN.PTKBahwa meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rekening Air sertaRekening Listrik atas objek perkara masih tercatat atas nama PAINO MKmaupun IMB adalah atas nama PAINO MK, hal ini tidak mutlakmembuktikan bahwa objek perkara masih status harta warisan atau hartapeninggalan dari almarhum Paino MK, tetapi yang mutlak membuktikankepemilikan seseorang atas sebidang tanah dan rumah adalah SertifikatHak Milik yang merupakan hak terkuat
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 84/PDT.G/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Maret 2020 — Ny. Yogiaman lias Lee Mei Yuan LAWAN Drs. H. Dedi Hermawan, DKK
10925
  • tidakmenguasai objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 1697 KUHPerdatatuntutan hak baik yang bersifat kebendaan atau perorangan hapus setelah 30tahun dan Pasal 1963 KUHPerdata menyebutkan lampaunya waktu (20 tahun)menyebabkan seseorang memperoleh hak, maka Pelawan (semula Tergugat)telah kehilangan haknya atas tanah karena kadaluarsa;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, menurut dalil Pelawanberdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Pokok Agraria Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat
Register : 11-04-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.G/2016/pn BDG.,.
Tanggal 29 Nopember 2016 — Amin dkk lawan Gunawan Kadarusman dkk
311475
  • Hak eigendom (pasal 570 KUHPerdata/BW) hak milik terkuat;b. Hak opstal (pasal 711 KUHPerdata/BW) hak untuk memilikibangunan atau tanaman diatas tanah orang lain ;c. Hak erfpacht (pasal 720 KUHPerdata/BW) hak mengolahtanah orang lain dan mengambil manfaat dari tanah tersebut;d.
Register : 15-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 33/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 28 September 2012 — YANCE TATO SULE @ YANCE, YULIUS RAPA’ @ RAPA’, PITHER ANDASO’ @ SAPAN, ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI’ RAPA’ (PENGGUGAT) VS Y MALIMBONG TAULA’BI, ANTONIUS RORENG, LIUS RORENG, MARSELINUS TAPPI’, RIBKA RORENG, LUDIA TIKU RORENG, PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) (TERGUGAT)
12670
  • Menimbang, bahwa oleh karena belum ada Sertipikat Hak Miliksebagai bukti kepemilikan terkuat dan terpenuh sebagaimana diaturoleh UU No. 5 Tahun 1960, tentulah menjawab inti sengketa diantarakeduabelah pihak berperkara harus mempehatikan bagaimanamasingmasing pihak bisa mempertahankan haknya.
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
272143
  • 1997 tentang Pendaftaran Tanah) telahmembuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa TanahSengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, dan bukan ParaPenggugat.Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videpasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang ParaPenggugat untuk mensertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas
    Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, makamenurut hukum Para Tergugat jelaslah mempunyai hak penuh untukmelakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (videHalaman 232 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps42.pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hakturun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang
Putus : 08-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3281 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — PT PELABUHAN INDONESIA II (PT PELINDO II), DK VS Ir NURAINI UPAYA alias NURAINI Z.K LUNTUNGAN, DKK
143101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi;(2) Pasal 28 h:Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alin secara sewenangwenang olehsiapapun;Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyebutkan:> Hak milik adalah hak turuntemurun, terkuat
    , dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat Pasal 6 UUPAhak milik merupakan hak terkuat yang artinya adalah tidak mudahdihapus dan musnah serta dapat dipertahankan terhadap pihak lainbaik yang datang dari penguasa, badan hukum, ataupun individuyang lainnya.