Ditemukan 3204 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-12-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 12-10-2013
Putusan PN JEMBER Nomor 117/Pdt.G/2012/PN.JR
Tanggal 31 Juli 2013 — SHIRAZ HUSAIN melawan LILU, dkk
569
  • Bahwa berdasarkan buktibukti formil yang sah, didapatkanfakta bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensitidak memiliki hubungan hukum kepemilikan sebagai hakyang terkuat dan terpenuh atas hak atas tanah yang dimilikiTergugat Konpensi ;9. Bahwa dalil adanya Perikatan Jual Beli secara lisan(consensus), dan ternyata pula disangkal oleh Tergugat Konpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah danbangunan tanah seluas 336 M2, Sertifikat HGB No. 515/Kel.
Register : 21-06-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN AMBON Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
HELMI ALZAGLADIE
Tergugat:
1.LA ALIMA
2.WA NENJO
3.LA ASRI
4.ALIMUDIN
5.WA ANIMA selaku ahli waris dari Almarhum LA WETI
6.WA NERI
7.LA MBUNGA
8.LA OBI
9.ARIFIN SAMPULAWA
10.LA RUDI alias SULE
11.LA ELO
12.LA CAPI
13.LA UDIN
14.LA INGGU
15.LA MALA
16.LA SIRI
17.LA EDI
18.WA RAPIMA
19.MUHAMMAD SALEH RUMAKAT
20.LA SURI alias LA RUSI
21.WA SITI selaku ahli waris dari Almarhum LA NGAKARO
22.LA UDIN
23.LA MUSAIDIN
24.LA ABUKASIM
25.LA DINO
26.WA SALIHI
27.LA TIHU
28.WA JAMILA
29.YUSUF MANILET
30.LA JUMA
31.GAMU RUMAKAT
32.LA RABANI
33.LA SONI
34.LANGKOLO
35.LA LETI
36.WA NAO
37.LA ARMAN
38.LA ASRAF
39.LA MUIDIN
40.WA MURU
41.WA BANCI
42.LA SARI
43.LA WETI
44.BENI MANOMARA
45.IBU SUKUR
46.RINA SABON selaku Ahli Waris dari Almarhum ALEX SABON
47.ABRAHAM KESAULIA
48.Pemerintah Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Tel
12697
  • Sehingga sertipikatsertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat XLIXkepada Para Tergugat tersebut, memiliki kKekuatan mengikat secarahukum dan dilindungi oleh hukum sesuai UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 Bagian III Hak Milik Pasal 20 (1) Hak milik adalahhak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
Register : 07-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.Pintar Simbolon, SH
2.RAHMI AMALIA, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
M. SAINI ARIF
25996
  • desa bahkan sampai ke Kecamatan dan ditandatangani KepalaDesa dan Camat, hal ini dimaksudkan apabila terjadi permasalahan akanlebin mudah menyelesaikannya karena Kepala Desa dan Camat terlibat aktifdi dalamnya; Bahwa maksud register dan tanda tangan Kepala Desa dalam SPT tersebutberarti dia (Kades) mengetahui riwayat tanah itu, maka ia ikutbertanggungjawab walaupun ini (SPT) bukan produk dari Desa; Bahwa SPT ataupun SKT bukan hak milik, karena dalam pasal 16 UUPAmenyebutkan hak milik adalah hak terkuat
Register : 10-05-2007 — Putus : 11-03-2008 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN KABANJAHE Nomor 27/Pdt.G/2007/PN-Kbj
Tanggal 11 Maret 2008 — -Raja Kuasa Purba, SH, Dkk LAWAN Dr.Ir.Indah Ginting, Dkk
10412
  • ketentuanketentuan hukum tertulis/undangundang (Legal Norm) dan jugamemenuhi rasa keadilan (Justice Norm) sehingga Pengadilan Negeridalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya benarbenar memilik hati nurani (Conscience of the court) dan mempertahankankeadilan global (global justice) dalam peradaban yang adil dan manusiawi;Bahwa sehubungan dengan perkara a quo, perlu diuraikan bahwa yangdimaksud dengan hak milik menurut pasal 20 Undangundang Pokok Agrariaadalah hak turun menurun, terkuat
Register : 14-10-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 48/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
1.Ali Said
2.Arif
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
Intervensi:
Andi Marwiah
277187
  • sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi)Nama Pemegang Hak ABDUL SINGKA TAMAR menjadi 9 bagian atas nama ANDIMARWIAH dan ANDI SALWAN THAMAR, kemudian ANDI MARWIAH dan ANDISALWAN THAMAR mengalihkan dua Sertifkat Hak Milik kepada EKO PRIYONOdan satu Sertfikat Hak Milik kepada ASNANI DARISE, dilakukan secara tidakcermat dan tidak teliti, sehingga melanggar dan/atau bertentangan dengan: e UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria ; Pasal 20 ;(1) Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 294/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : RUDY JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : MINAWATI JOSANO Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : PT. PETROMAS PERSADA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : RATNA NINGSIH, SH Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Ir. SAHALA HUTAPEA Diwakili Oleh : DAHSAT TARIGAN, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Diwakili Oleh : EDEN SIAHAAN
Terbanding/Penggugat : Ir. SWANDI SIMORANGKIR
Terbanding/Tergugat VI : HIMMELLENA NAPITUPULU, SH, SPN
Terbanding/Tergugat VII : MELANIE OKTAVIA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat II : MARIANI WATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : ENDRA THASLIM, SH
359175
  • tentang UU PA maka secara otomatis hakhak atastanah yang diperoleh dari Grant Sultan adalah menjadi hak milik, dengandemikian tanah Grant Sultan tersebut adalah menjadi milik dari orang yangnamanya tercantum didalam Grant Sultan tersebut, UU PA merupakansebagai bentuk pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia atasberlakunya hukum adat atas tanah di Negara Republik Indonesia ;e Bahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960disebutkan :Ayat 1 : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
9748
  • Dan berdasarkan alasan hukum mana,karenanya relevan apabila dalam gugatan sengketa tata usaha negara initerlebin dahulu menguraikan tentang "pengertian hak milik adat" dapatdiinterprestasikan dari pengertian hak milik sebagaimana diatur dalamPasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria yang berbuny/i : Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tatudi, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6."
Register : 03-08-2015 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN SABANG Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.SAB
Tanggal 2 Juni 2016 — SYAHRUDDIN Bin Tgk. ABDUL RANI ASYEK, VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaC/q. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi AcehC/q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. MenteriPertahanan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA : C/q. Panglima TNI Republik Indonesia, C/q. Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Republik Indonesia,C/q. Panglima Armada Barat (Pangarmabar) Republik Indonesia, Cq Komandan Pangkalan Utama Angkatan laut (Danlantamal) 1 Belawan,C/q. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Sabang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
13233
  • secara sepihak tanpa memberikan manfaat apapun bagi seluruhrakyat Indonesia pada umumnya ;Bahwa terhadap uraian dari surat tersebut dapat memberikan penjelasan kepada kita semua,kata sedikit sekali dapat pula ditafsirkan dengan kata sangat sedikit begitu pula denganPenguasaan yang seharusnya disebut adalah tanahtanah yang mempunyai historis bahkanpenguasaan secara fisik sejak Indonesia Merdeka sampai dengan sekarang sangat sedikit sekalitanahtanah militer ;Bahwa Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Register : 06-01-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 2/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 21 September 2020 — Jaksa/Penuntut Umum Febriansyah,SH Terdakwa Wiet Soegito
230129
  • Sertifikat adalah bukti hak, Aktaakta yang dibuat dihadapanNotaris dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dapat dijadikansebagai alat bukti terkuat, tetapi harus diuji kebenaran pembuatannya. Suratsurat yang tidak dibuat dihadapan Notaris seperti yang dimaksud diatasbukan akta otentik tetapi surat di bawah tangan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa kenal Sdr.
Register : 06-01-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 1/Pid.B/2020/PN Pkb
Tanggal 21 September 2020 — Pidana Jaksa/Penuntut Umum Febriansyah,SH Terdakwa H.M. Aguscik alias H.Aguscik Nanguning Alias H.Muhammad Agus Tjik Bin Nanguning
194109
  • Sertifikat adalah bukti hak, Aktaakta yang dibuat dinadapanNotaris dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dapat dijadikansebagai alat bukti terkuat, tetapi harus diuji kebenaran pembuatannya.
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0522/Pdt.G/2018/PA.Pkj
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.HJ. ANDI SULAEHA BINTI H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI DEWI, SH BINTI H. ANDI PARENRENGI
3.Ir. ANDI RUGAIYA MP BINTI H. ANDI PARENRENGI
4.ANDI RACHMAWATI, S.Pdi BINTI H. ANDI PARENRENGI
5.Hj. MUFIDAH HADIANI, SE BINTI MOH. MOENTOJIB
Tergugat:
1.DRS. ANDI AKBAR ALI P BIN H. ANDI PARENRENGI
2.ANDI FAISAL, ST BIN H. ANDI PARENRENGI
3.PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
4.MUHAMMAD SABRI
12769
  • diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat.Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 20 UndangUndang tersebut di atas, disebutkan:Pasal 20(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Register : 12-08-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 400 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - Drs. NYOMAN SWIDNYANA TERGUGAT - I NYOMAN KOTOL - WAYAN LEMES - NENGAH RINGIN - I WAYAN SEDANG - MADE SARI - NENGAH TURIG - I NENGAH YASA - I MADE PASEK
15457
  • diatur dan ditentukan mengenai HakHak Atas Tanah sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dikenal HakHak atas tanahdiantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan HakHak lainnya ;Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 400/Pdt.G/2016/PN.Sgr.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwaHak Milik adalah Hak turun temurun terkuat
Register : 28-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 9/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : BUPATI ACEH BARAT
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
165170
  • (Lihat halaman 169); Menimbang:Bahwa sebagaimana ditentukan dalam undangundangpokok agrarian (UUPA), sertifikat adalah alat pembuktian yang kuat (videPasal 20 UndangUndang Pokok Agraria juncto Penjelasan Pasal 32 ayat1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah); (lihat halaman 169 dan 170);Menimbang: bahwa Pasal 20 UndangUndang Pokok Agrariamenyatakan bahwa, sifat khas dari hak milik adalah adanya hak turuntemurun, terkuat dan terpenuhi, sebagai hak yang kuat, hak milik tidakmudah
Register : 13-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Maradong James Reinhard Siahaan
Terbanding/Tergugat I : Dame Pandiangan, SH
Terbanding/Tergugat II : Istri dan anak anak atau Ahli waris dari Almarhum Abdul Pardosi yakni Liseria Br Pasaribu.dkk
Terbanding/Tergugat IV : Liseria Br Pasaribu
Terbanding/Tergugat V : Mangara Pardosi
Terbanding/Tergugat VI : Dameria Pardosi
Terbanding/Tergugat VII : Roma Pardosi
Terbanding/Tergugat VIII : Murni Pardosi
Terbanding/Tergugat IX : Tulus Pardosi
Terbanding/Tergugat X : III. Lurah Kelurahan BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
5943
  • Nauli dalam perkara aquo olehpara pihak yang tercantum di dalam Surat Keterangan Penyerahan Haktersebut tidak dilanjutkan legalitas peralihan hak nya ke camat PPAT atauNotaris PPATuntuk = selanjutnya diajukan balik nama ke BPN gunamemperoleh bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh , apakah inikategori perbuatan melawan hukum oleh Lurah Kelurahan BP.Nauli ?
Register : 14-12-2017 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 205/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Oktober 2018 — NGAWIN TARIGAN, Laki-laki, umur 58 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AgamaIslam, Beralamat di Dusun I Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang,Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan Taufik, S.H., Faisal Nasution, S.H., Rahmad Sidik, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Sofyan Taufik, S.H & Rekan, berkantor di Jalan Tuasan Nomor 69 Sidorejo Hilir Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2017, dan Surat Pencabutan Kuasa, tanggal 6 Pebruari 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Ranap H. Sitanggang, S.H., Advokat-Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Ranto Sibarani, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Melati Raya, Grand Pavilion No. 7, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2018, dan kemudian Pencabutan Surat Kuasa tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya memberi Kuasa kepada Bornok Simanjuntak, S.H., Uratta Ginting, S.H., Tumpal Hamonangan Simanjuntak, S.H., Golfrid Pasaribu, S.H., Advokat berkantor hukum Yesaya 56 alamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan Binjai Km. 12 Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Lawan : 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II,yang berkedudukan di Tanjung Morawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Posman Nababan, S.H., Bornok Maria Irene PBRN, S.H., M.H., Lamtiur Imelda P. Nababan, S.H., M.H., masing-masing Advokat berkantor pada Kantor Direksi PTPN II di Jalan Raya Medan Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN NASIONAL R.I PROPINSI SUMATERA DI MEDAN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG,berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam-Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ; 3. DATUK RIDOEAN,beralamat di Dusun III Gang Banten, Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasmi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ali Hasmi, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Nyiur X No. 2 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ; 4. ARUN SIPAYUNG,beralamat di Jalan Pertahanan Medan, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasmi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Ali Hasmi, SH & Rekan”, beralamat di Jalan Nyiur X No. 2 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;
418150
  • Pengadilan Umum untuk memutuskannya, sehinggaselayaknya Gugatan Aquo haruslah diterima ;FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEHTERGUGAT I, TERGUGAT Il.Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah perbuatan PARATERGUGAT yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnyadibidang hakhak ekonomi, sosial, dan budaya Adat Grant KesultananKerajaan Melayu Deli ;Bahwa berdasarkan undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960tanggal 24 September 1960 disebutkan :Hak Milik adalah Hak turun temurun, terkuat
Register : 20-11-2013 — Putus : 25-05-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 25/Pdt.G/2013/pn.kTL
Tanggal 25 Mei 2014 — GUNAWAN THAMRIN - BUN HIAN LIE
9416
  • 170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah / lahanyang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 815/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat:
1.I Gusti Alit Antara
2.I Gusti Putu Ariana, S.Si
Tergugat:
1.Andreas
2.Ni Gusti Putu Kartini
3.Ni Made Suparmiati
4.I Gusti Agung Mas Dewi Paramita
5.I Gusti Agung Indah Permata P
6.I Putu Sarjana Putra, SH.,
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
16699
  • sebenarnyafungsi dari Majelis yaitu memberikan katub pengaman terakhir, karenasertifikat bukan menjadi alat bukti yang mutlak tapi kuat, dalam klaim inilahsebenarnya fungsi peradilan diharapkan untuk bisa memberikan pengamandalam konteks perlindungan :o Yang pertama adalah : adanya jaminan terhadap pelaksanaan apa yangtertera dalam sertifikat;o Yang kedua adalah : ada jaminan penegakan hukum ketika adapelanggaran terhadap apa yang sudah dicantumkan di dalam sertifikatsebagai alat pembuktian yang terkuat
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 202/PDT/2018/ PT MDN
Tanggal 15 Agustus 2018 — NILA SHINTA WATY VS MABES TNI ANGKATAN DARAT CQ. KODAM I BUKIT BARISAN CQ KESDAM I BUKIT BARISAN
9481
  • Asal usul perolehan hak Tergugat yang ditindaklanjutipenerbitan SHP No. 19/ Desa Lalang yang telah diterbitkanoleh Turut Tergugat ternyata dilakukan secara tidak benar dantidak berdasar sama sekali, karena mengenyampingkan asalusul hak tanah/ alas hak dasar terkuat atas obyek perkara yangHalaman 118 dari 125 Putusan Nomor 202/Pat/2018/PT MDNdimiliki oleh Para Penggugat yang terlebih dahulu sudah adadan belum pernah dibatalkan secara hukum yakni: GRANTSULTAN No. 872 Tertanggal 21 Maret 1937.Dengan
Register : 18-01-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
1.MARKUAT
2.SUWARDI
3.ILMAN SAIAN
4.LASIMAN
5.SARIJO
6.SUPENDI
7.BIRAN
8.BAGAS IRWANTO
9.Aris Hariyanto
10.Tono
11.SUHARTO
12.Aryawan
13.SAIMAN
14.PUJI JATMIKO
15.RINTO WAHYUDI
16.MUSON
17.SUKAMTO
18.SUGIARTO
19.ROBANGI
20.Sumardi
21.Sunyoto
22.KUSNANTO
23.ADI SUPRIADI
24.DWI SUSILO
25.JARMAJI
26.MUKHSIN
27.DASAM
28.HERU PURWANTO
29.ADI HIDAYAT
30.RIONO
31.SUWARNO
32.HARIYANTO
33.SOIMIN
34.Sudiyo
35.JUWARIYAH
36.SUYANTO
37.SYAHRUL RAMADHAN
38.SUMARNO
39.SUPRIYADI
40.SUHADI
41.TURIMAN
42.NASIP
43.MISRIN
44.RASIYO
45.SUDARNO
Tergugat:
1.HADI SUMADI
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
9010
  • Hak Memungut Hasil Hutan;Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah.7. Bahwa dengan demikian yang paling berhak atas obj'ek pengadaantanah adalah pemegang hak milik. Adanya Hak Milik dibuktikan denganSertipikat Hak Milik (SHM);8.
Putus : 02-03-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Maret 2016 — H. SYARIFUDDIN, S.H., M.H
5351361 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihubungkan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas atau Surat PerintahPenyelidikan tanggal 29 April 2011 Nomor SPT986/0143/04/2011;Maka :Telah terbukti bahwa KPK selain pintar dan pandai secara professionaldalam hal :> Melakukan rekayasa kasus; juga> Menjadi tukang ramal ; dan> Berlindung dibalik nama besar KPK memiliki azas :> TER (Merasa TERhebat; TERkuat dan TERpandai merekayasa kasus);> BER (Merasa BERhak ; BERwewenang ; BERbuat sesuka hati danBERbuat sewenang wenang di balik nama besar KPK;Dengan