Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 08-05-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 141/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
SUSANTI MULYANINGRUM
Tergugat:
1.SUPARNI
2.SAMIARJO
3.CANDRA WAHYU ANDIANTO
4.NUNG WAHYU WIBOWO
5.SRI SUMARTINI
6.RHAMUNDYA ENGGAR KUSUMA
7.REYNALDI SUKMA JATI
8.NOVA KRISTA WIJAYA
88 — 23
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata diatas dapatlah ditarikbenang merah, bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai sertamenempati tanah obyek sengketa dengan tanpa adanya jin darn Penggugattersebut, jelasjelas telah melangar hukum dan hal demikian jelas pulaHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pat.G/2018/PN Smnmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sejak ditanda tanganinya Akta JualBeli Nomor 43 / 2016 pada tanggal 06 Februari 2016 hingga gugatan ini diajukan,Penggugat
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 67/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
99 — 59
  • kondusifnya masyarakat dan PNS/ASN yang saatini ada di lingkup Pemerintahan daerah Kabupaten Kaur danumumnya Semua ASN/PNS yang ada di Provinsi Bengkulu.Asas Keterbukaan ; Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 67/G/2019/PTUN.BKLAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengancara Yang aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dalam hubungandengan Putusan A quo, Tergugat Dalam menjalankan tugasnyaTidak aspiratif dan tidak akomodatif dalam menyelengarakanPemerintahan, dalam Putusan Aquo Tergugat telah melangar
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 31/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 17 Juni 2019 — KARJONO KUSOEMO melawan I WAYAN SUAJA, dkk
107 — 48
  • Tanggal 12April 2005, dan selanjutnya Tergugat Il dan Tergugat Ill membeli obyektanah 1 dan obyek tanah 2 dari Tergugat dan Tergugat keberatanmengembalikan uang Penggugat yang dahulu dibayarkan kepada Tergugat untuk pembelian obyek tanah 1 dan obyek tanah 2 sehinggajelas dan terang hubungan kausal antara Tergugat Il, Tergugat III denganTergugat dan Tergugat IV dalam bermufakat jahat dan melangar hukumyang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa tindakan Tergugat IV yang ikut sebagai pihak dalam
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tte
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat:
JULI
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
154 — 90
  • Finansia Multi Finance di Jakarta mengeluarkan surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) tertanggal 13 Februari 2018 dengan No. 337/FMFIR/EDM/II/2018 terhadap karyawan yang benama Juli terhitung tanggal 14Februari 2018 dengan tidak dibayarkan pesangon;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas Pengggatmenganggap Tergugat telah melangar Pasal 80 UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Pengusaha wajib memberikanHalaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN Ttekesempatan
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-07-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 24 September 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
RUSMANA AFANDI Alias PANDI Alias GAPUAK Bin RUSLI
39 — 3
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua >: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
70 — 39
  • Kalau melangar tindak pidana, disiplin, dan profesi yangbisa di PTDH, harus melalui prosedur hukum yang tetap, tegasKapolda.
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum Penadahan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 86/Pid.B/2016/PN Mad
Tanggal 19 Juli 2016 — - GUNADI BIN SURO SLAMET
148 — 60
  • Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan sebagian besar saksi bertempattinggal di wilayah Madiun dengan demikian Pengadilan Negeri Madiunberwenang mengadili perkara Terdakwa Gunadi Bin Suro SlametMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaantunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya, yaitu melangar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 22-04-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 388/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
1.I Ketut Wiratjana, SE
2.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRA CANDRA
Tergugat:
1.Lembaga Penjamin Simpanan
2.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN Qq Tim Likuidasi
3.LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
4.PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LEGIAN (DL)
362 — 243
  • PERKREDITANRAKYAT LEGIAN, adalah merupakan perbuatan yang melangar hukumyaitu. bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaiLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN sebagaimana ditentukan dalamperaturan perundangundangan sebagai berikut: Undangundang Nomor 24 tahun 2004 Tentang Lembaga PenjaminSimpanan, Pasal 4 a:Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, pasal 5 ayat (1) b:Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4huruf a, LPS mempunyai tugas melaksanakan penjaminansimpanan;
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 44
  • Asas Keterbukaan ;Adalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan aquo,' Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidak akomodatifdalam menyelengarakan Pemerintahan, dalam Putusan aquoTergugat telah melangar Asas ini karena Tergugat Dalammelaksanakan pemerintahanya tidak mengakomodasi Keinginan para pengugat, dan mempelajari semua aturanaturanhukum dan tumpang tindihnya aturan dalam dasar hukumpenerbitan
Pengadilan PA ANDOOLO Perdata Agama
Register : 25-06-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA ANDOOLO Nomor 0138/Pdt.G/2018/PA.Adl
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 16
  • Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, danalasan Termohon semuanya tidak benar karena Termohon telahmemutarbalikkan fakta, Justru Termohonlah yang melangar batasannya denganmengabaikan Pemohon dengan cara menghianati pernikahan antara Pemohondan Termohon (selingkuh dengan lakilaki lain), dan Termohonlah yangmeningalkan tempat kediaman bersama diXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKKXKKKXKKXKXKXKXKXKXKXKXKXXX, Kabupaten Bombana tetapnyapada Agustus 2017 dan sebenarnya keinginan Termohonlah yang mengebungebu untuk berpisah
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 66/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 17 Desember 2015 — I WAYAN TANGKI MELAWAN PT. CITRATAMA SELARAS, DKK.
78 — 60
  • ., Notaris di Denpasar adalah sah dan mengikatpihakpihak yang membuatnya; Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi bersalahmelakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepadaPenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi dan PenggugatII DalamRekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi berupa : melangar kewajibannya untuk mengosongkan tanah yang dilepaskan haknya untukkepentingan PenggugatI Dalam Rekonvensi/TergugatI Dalam Konvensi danmeneruskan penguasaannya
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 08-11-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 163/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
EDHY HARYANTO
Tergugat:
Kepala Desa Bonangrejo
56 — 27
  • tersebut tidak diketahuioleh Pimpiman Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat KeputusanRektor Univeersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 TentangProsedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesankerja sama di Universitas Indonesia; Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan a quo telah melangar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Plw
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
REZA FIKRI DHARMAWAN,SH
Terdakwa:
ILHAM SUARDI Als. ILHAM Bin H. SAMSUARDI Alm
29 — 19
  • PDM50/PLW/02/2019 tanggal 28 Maret 2019adalah benar identitas dirinya Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaansehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampumembedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampuuntuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelahdipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Melangar
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Anak
Register : 29-10-2015 — Putus : 04-01-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 180/PID.SUS/2015/PN Pmn
Tanggal 4 Januari 2015 — Drs. DASTAR GURU SINGA panggilan Guru Singa
155 — 44
  • Pasal 64 Ayat (1)KUHP Atau Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa PenuntutUmum, selanjut setelah Majelis perhatikan maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Alternatif ke dua yaitu melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda.
Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG M e l a w a n SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
109 — 24
  • , dan tidak berdasar, oleh karena itudalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau tidak diterima.9 Bahwa, tanggapan atas dalil gugatan Penggugat pada Halaman 4 angka 10Gugatan a quo yang pada intinya yakni :Bahwa, perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakansutau kejadian yang berulang ulang dan menjadi suatu kebiasaan sejak tahun2000 dan telah seijin dari Direktur PT Hati Muatiara Cabang Pusat, makaperbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan dan tidak melangar
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-01-2020 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : OMAH ROHMAH BINTI NAWAWI Diwakili Oleh : Herry A. Yusuf, SH
Terbanding/Penggugat : SOFFIE Alias WARTI Diwakili Oleh : DEDE SUNARYA TP, S.H,MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Pamanukan selaku PPAT
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Subang
Turut Terbanding/Tergugat II : MUYINAH Alias INAH alias SUMANAH Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat III : UMYATI Diwakili Oleh : SUTARNO SIRAIT, SH.
165 — 113
  • dijual oleh Tergugat II dan AWING Bin WASTIR tahun 1987, sehinggaHalaman 30 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG14.sejak tahun 1987 tanah tersebut milik Penggugat), Sejalan denganYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal01 agustus 1983;Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat point 18 dan 19 hal 17 dan 18bahwa dalil gugatan tersebut adalah benar karena tindakan Turut Tergugat IIsebagai PPAT dalam pembuatan AJB No 281/ JB/IV/1994 tanggal 30 april 1994telah melangar
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 95/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. DirJen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Kepala Balai BPKH Wilayah Bandar Lampung
Pembanding/Tergugat III : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen Bina Marga Cq. Dirjen Jalan Bebas Hambatan, Jalan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar II
Terbanding/Penggugat I : MAHYUDIN
Terbanding/Penggugat II : Sutarji
Turut Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
Turut Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia C.q. Presiden RI C.q. Pemerintah Provinsi Lampung
107 — 50
  • Sah karena sudah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuanyang berlaku;Telah Memenuhi Norma Kepatutan;Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;Tidak SewenangWenang;Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Auf ONSertipikat Hak Atas Tanah dimaksud dan memiliki kKekuatan hukummengikat;c. Menetapkan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum;d.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 69/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
SETIAWAN PUTRA, S.Pd.SD.
Tergugat:
BUPATI KAUR
84 — 44
  • hukum yaitu Ketertiban danKeadilan, yang berakibat kurang kondusifnya masyarakatdan PNS/ASN yang saat ini ada dilingkup Pemerintahandaerah Kabupaten Kaur dan umumnya semua ASN/PNSyang ada di Provinsi Bengkulu;Asas KeterbukaanAdalah Asas Yang mendahulukan Kesejahteraan Umumdengan cara Yang aspiratif,Akomodatif danSelektif, dalamhubungan dengan Putusan A quo, Tergugat Dalammenjalankan tugasnya Tidak aspiratif dan tidakakomodatif dalam menyelengarakan Pemerintahan, dalamPutusan Aguo Tergugat telah melangar
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Pencurian
Register : 29-04-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 72/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 17 Juli 2014 — LEONARDUS HARPA PRADANA anak dari MARCELINUS RAGIL RIYANTO
44 — 7
  • Dengan demikianTerdakwa bersama Edi dan Wahyudi telah melangar hak subyektif saksiMuhammad Syarif atas kepemilikan dan penguasaan barangbarang tersebutsehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-08-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 188/Pid.Sus/2015/PN Tbh
Tanggal 6 Oktober 2015 — - NURLELA Binti ADAN
41 — 5
  • Menyatakan terdakwa NURLELA BINTI ADAN teroukti bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidananarkotika sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melangar pasal131 Undangundng Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURLELA BINTI ADAN denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapandan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;3.