Hal tersebut didukung dengan adanyapertimbangan Hakim Anggota IT AHMAD, SH dalam pertimbangan putusandissenting opinion halaman 143 paragraf 3 yang menyatakan:veceeseee Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dari keterangan saksi tersebut diatas ternyata Terdakwa Adi Sutanto telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena Terdakwa Adi Sutanto telah menyalahgunakan wewenangnya sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang tugas pokoknya menurutketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Perpres no.

menggunakanPerusahaan CV Putra Anak Negeri dengan pertimbangan dimanaPerusahaan Penggugat PT Dadjuan Duta Niaga Tepatguna tidakmempunyai spesifikasi tenaga ahli sehingganya PerusahaanTergugat " CV Putra Anak Negeri yang dimajukan untuk melakukankontrak dengan Adhi Karya, sebab CV Putra Anak Negeri telahmemiliki kompentensi dan kemampuan dengan Sertifikasi BadanUsaha yaitu Klasifikasi dan kualifikasi untuk pengerjaan Proyektersebut disamping itu CV Putra Anak Negeri sudan memahami danmengetahui tentang item dan Tekhnis

Maka dari itu bagi Majelis Hakim, nilai pembuktian dariketerangan saksi Arnita Ambarita sendiri adalah dapat dijadikan sebagai KeteranganTambahan dari alat bukti sah yang lain;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa terhadapketerangan saksi Arnita Ambarita, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikanterdakwa dalam pembelaannya hanyalah mengenai tekhnis pemeriksaan saksi diKepolisian, dimana pembelaan tersebut sangatlah bersifat subjektif menurut analisaanalisa terdakwa sendiri

Pengambilan dana harus dilakukan oleh KetuaPKBM/lembaga/yayasan penyelenggaraan program yangnamanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapanPKBM/lembaga/yayasan penerima dana bantuanBahwa setelah PKBM/lembaga/yayasan menerima dana yang dilakukanOleh pengelola melalui rekening lembaga maka berkewajiban untukmencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan kebutuhanbelajar pada kelompok belajar Keaksaraan Fungsional sesuai denganrincian penggunaan dana yang tercantum dalam petunjuk tekhnis

bantuanOperasional Keaksaraan Fungsional Tahun 2009.Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis Keaksaraan Fungsional tahun 2009dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau minimal pembelajaran 2 (dua) xpertemuan tatap muka per minggu.

Bahwa, perbuatan terdakwa selaku Pimpinan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) yang telah memerintahkanpengeluaran sejumlah dana milik BLUD dengan ddalihsebagai investasi jangka pendek berupa kerja sama denganinvestor PT Cisantana Bahagia tanpa melakukanmusyawarah dan kesepakatan dengan pejabat BLUD lainnyaserta telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)dengan pihak PT Cisantana Bahagia tidak sejalan danbertentangan dengan :e Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan

daerah sesuaiketentuan ;e Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUDselain pejabat yang telah ditetapkan denganperaturan perundangundangan, dane Menyampaikan dan ,mempertanggung jawabkankinerja operasional serta keuangan BLUD kepadakepala daerah.Menimbang , bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinyaselaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdakwaharuslah berpedoman pada peraturan yang ada untuk itudiantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun2007 tentang Pedoman Tekhnis

anggaran 2012 (DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;Bahwa untuk kualifikasi tekhnis

Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis terkait.)

Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa benar sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapanSPPLS seperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkan kepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

Nunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIII / X / 2011 tangal26 oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis

Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta datadengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.10.11.12.13.14.15.16.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD sebagai pedoman dan acuan kerja.Menyiapkan bahan perimusan penetapan kebijakan operasionalpenyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar danTK/PAUD.Menyiapkan bahan perumusan

GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan Penggugat kabur/tidakjelas karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan PerbuatanMelawan Hukum (PMH), dalil gugatan Penggugat pada awalnya menyatakanpokok sengketa perkara aquo adalah pelaksanaan perjanjian pemboronganpekerjaan sebagaimana termuat dalam Agreement/Perjanjian No.150/S/UDANG/PANCALDIVE/X/11 tertanggal 20 Oktober 2011 beserta perpanjangandan perubahannya, yang bertujuan mendukung kegiatan tekhnis

4 yang menyatakanperobuatan Tergugat yang memberikan kredit restrukturisasi tidak sesuai danbertentangan dengan undangundang, maka menurut Majelis berdasarkan uraianpertimbangan diatas, bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas pasal dariaturan/ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sebab setelah Majelismempelajari dengan seksama aturan perundangan yang menjadi acuan dariTergugat, yaitu hanya mengatur tentang halhal yang bersifat umum yang masihharus dijabarkan dengan ketentuan tekhnis

Tbk hanya menentukan yang menjadihak dari ex Karyawan PT Great River International Tbk adalah sejumlah Rp. 4.207.561.780(empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluhrupiah) tanpa mengatur secara terperinci tekhnis pembagian uang tersebut apakah dilakukansecara bertahap ataukah sekaligus;Menimbang bahwa sehingga yang menjadi pokok kewajiban dari Terdakwa adalahmenyerahkan uang sejumlah Rp. 4.207.561.780 (empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratusenam

lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II (Bukti P8) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPerkuatan Tanggul Laut Gampong Geunteng Barat di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis

Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada pembebasana lahan tahun 2012 bedasarkanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 danTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasana lahantahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST BinMARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 29Halaman 41 dari 201 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSeptember 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Terdakwa Abson Maengga selaku pelaksana pekerjaan untuk pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala sebenarnya telah dilakukansesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang dimulai dari pelaksanaantender, kKemudian pekerjaan pembuatan pembangunan jembatan jembatan serta tatacara pembayaran, begitupun dalam perkembangan pekerjaan pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala hingga sampai pada bagianakhir pekerjaan ada dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Tekhnis

karyawan PT Mega Finance tidak dibolehkan untuk melakukanpekerjaan diluar tanggung jawab jabatannyaBahwa karyawan PT Mega Finance seharusnya tidak dapat dilakukan keranaseorang Kepala Kios sudah mengetahui tupoksi setiap bawahannya dan setiaphari Kepala Kios meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugassetiap bawahannyaBahwa setiap motor yang dilelang wajib memiliki BPKB yang asli dan jikamotor tersebut tidak memiliki BPKB asli maka motor tidak dapat dilelangBahwa berdasarka keterangan saksi tekhnis

kasih Narkotikajenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri;Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannnyaserta berjanji tidak akan mengulangi lagi perouatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi dan keterangan paraterdakwa diatas turut juga diajukan bukti surat berupa : Keterangan PengujianNomor : PM.01.06.89.12.14.2312 Tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkanoleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang dibuat danditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

rupiah) yang kedua SP2D Nomor : 05222/LS/ WISATA/2010tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.728.000.000,( dua milyar tujuhratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ketiga SD2D Nomor ; 07626 /LS/ WISATA / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp.1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)dan yang ke empat SP2D Nomor : 10926/LS/WISATA/2010 tanggal 15Desember 2010 sebesar Rp. 1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratusenam puluh empat juta rupiah)Bahwa PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis

Kukar di tunjuk selakuPPTK (Pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinaskebudayaan dan pariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Drs. H. FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalahberdasarkan SK dari Plt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 55680 / PPTK / II / 2010, tanggal 15Februari 2010, tentang penetapan pejabat pelaksana tehnis kegiatan(PPTK) pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.

SAlJ GUNU MAKSMUR ABADI dengandirekturnya Terdakwa LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengan nilaikontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratus dua puluhjuta rupiah) .Bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihak konsultanpengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporan hasil pekerjaan dibuat selesai (Peogress) 100 % ;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyek rehabtotal patung lembuswana adalah Saksi SURAIYANSYAH.Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswana

yang mengatakan bahwapengguna barang / jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabatyang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkupunit kerja / proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwapengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segiadministrasi,fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaanbarang / jasa yang dilaksanakanhanya karena hanya melakukanpengecekan secara tekhnis

FAHRODIN, danselaku PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk kegiatan rehabtotal patung lembuswana di pulau kec. Tenggarong adalah SaksiSURIANSYAH,SE,M.Si.e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu MakmurAbadi sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 556340 / P.1 /VI /2010, tanggal 09 Juni 2010.a. Pekerjaan persiapan dan bongkarane Tempat/studio pembuatan patung.e Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggaronge Bongkaran Tanah Keras.b.

Gugatan bukan merupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga dapat dilihatmakna yang terkandung dari maksud dan tujuan diterbitkannya surattersebut yakni adalah berupa kasimpulan untuk bahan acuan mengusulkanPutusan Nomor : 133/G/2018/PTUNMDN Halaman 29peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenanglelang setelah dilakukan penelitian berdasarkan hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis

INKA MINA931 adalah kapal bantuan dari pemerintahdalam hal ini Dinas Kelautan Provinsi Gorontalo namun kapal ini sudahmenjadi milik dari kelompok KARYA BERSAMA bukan lagi milik DinasKelautan;Bahwa pemberian kapal tersebut diatur dalam petunjuk tekhnis PembangunanKapal sarana penangkapan ikan, turunan Pedoman Umum penyediaan kapalnelayan diberbagai daerah tahun 2014 oleh Kementerian Kelautan danPerikanan RI;Bahwa sebagai kapal bantuan dari Pemerintah, kapal KM.

Petuk Pajak Bumi / Land rente / girik,pipit, petitir, veroonding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapunjuga sebagaimana dimaksud dalam pasal Il, VI, dan VII, KetentuanketentuanKonversi Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan asar PokokPokokAgraria, di Tambah Peraturan Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2012 TentangPetunjuk Tekhnis Pembebasan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun2012 tentang Anggaran, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013Tentang

Setia Budi Perkasa) Tergugat tetap menyatakan CV.Setia Budi Perkasa sebagai Pemenang dan perusahaan Penggugatdikalahkan dalam tahapan evaluasi tekhnis dengan alasan dalam daftarisian Tidak menggunakan Excavator 80140 HP, Stone Cruiser 60j/Jamjenis peralatan yang di tawarkan tidak sesuai dengan persyaratandalam LDP ;9.