Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
Akhmad Wijaya Bin M. Ali Mukmin
196 — 31
  • berdasarkanKeputusan Bupati Ogan Komering llir Nomor: 821.2/459/KEPBKD.III/2016tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatanpejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkunganpemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola Operasional PembinaanProgram Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SK KepalaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 30-01-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 4 Mei 2020 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
AKTUR Bin ARIFIN S.
127 — 72
  • Kemudiandibuatlah kegiatan pelatihnan yang diketahui oleh Camat Tirawuta (SaudaraRUSLI, SKM), selanjutnya Camat Tirawuta mengadakan rapat dengan paraKepala desa yang berada di lingkup kecamatan Tirawuta guna membahastentang tekhnis pelaksanaan kegiatan pelatinan tersebut bersama denganpendamping kecamatan. Setelah itu sebelum dilaksanakan kegiatan masing masing desa memberikan uang kontribusi kegiatan pelatihan kepada saksiselaku Bendahara pelatihan.
    AKHIRIL AKBAR HASIBUAN, SEBahwa Ahli adalah PNS sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sultra;Bahwa yang mendasari Ahli memberikan keterangan yakni surat tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara.Bahwa latar belakang pendidikan dan riwayat jabatan Ahli serta pendidikan / latihan(Diklat ) tekhnis sebagai berikut :Pendidikan umum :e SD tamat tahun 2001, di SD Tunas Harapan Medan;e SMP tamat tahun 2004, di SMP Negeri 3 Medan;e SMA tamat tahun 2007, di SMA Negeri 5 Medan; Diploma
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Smg
Tanggal 10 Februari 2016 — dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno
106 — 29
  • SMGe Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan UPT Teknis adalahpelaksana sebagian kegiatan tekhnis operasional dan/ kegiatan tekhnispenunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan,dan berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umumdi Kabupaten Banyumas pada Pasal 3 ayat (2) bahwa UPT DinasKesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Puskesmas,Balai Kesehatan mata, BKMM, BKPM, BKMIA Kartini dan Labkesmas.
    Jadisesuai dengan Perda No. 19 Tahun 2011 Dinas Kesehatan bukanmerupakan UPT Tekhnis karena Dinas Kesehatan tidak melakukanpelayanan retribusi langsung kepada pasien sehingga Dinas Kesehatantidak berhak mendapatkan insentif retribusi pelayanan kesehatan.e Bahwa saksi menerangkan pernah menerima uang Insentif capaian kinerjapada tahun 2014 yang terdiri dari Triwulan Pertama tahun 2014 Rp.11.900.000, yang saksi ketahui pada saat ditunjukkan bahwa uang Insentiftersebut mendasari sesuai dengan Surat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — ROCHMAN, S.Sos.
88 — 20
  • dipersidangan telah menghadirkan saksipokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
    Tjutju Nurdin;Bahwa tanda tangan terdakwa tidak bisa mencairkan dana;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa terganggu;Bahwa dengan pemeriksaan ini terdakwa merasa menyesal;Bahwa terdakwa mengharapkan persidangan ini segera selesai dan mengharapkanhukum yang adil dan seadiladilnya;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Walikota;Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan dana Bansos kepada Sekretaris daerah;Bahwa terdakwa tidak mengetahui realisasi Bansos sudah ada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-07-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum: SAUT MULATUA.SH.MH Terdakwa: RAHMAT MAKMUR.SE.MM.Bin H. MAKMUR.
180 — 0
  • HARYANI HATTA.3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. JOKO HADI KUSUMO Bin SUPARMAN
88 — 47
  • Pd jikasaksi mewakili Kepala Pelaksana Tekhnis yaitu ayah saksi terdakwaIr.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-08-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Tte
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat: LA ODE IMAM BAHRI Tergugat: 1.kepala pusat kesehatan masyarakat PUSKESMAS kalumata 2.Kepala Sekolah Dasar Negeri 3.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Walikota Ternate 4.Pemerintah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate 5.Pemerintah Daerah Kota Ternate Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate
163 — 106
  • adamemberikan bantuan kepada Penggugat.Bahwa setahu saksi didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 dinyatakan bahwa imunisasi kepada anak tidak perlu mendapatkanpersetujuan dari orang tua anak tersebut;Bahwa setahu saksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun2017 menyatakan bahwa apabila terjadi KIP maka yang bertanggung jawabadalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota;Bahwa setahu saksi blangko screening imunisasi terdapat pada lampiranpetunjuk tekhnis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 18 Juli 2016 — - MANGANDAR SIMANJUNTAK
98 — 108
  • 18.19.20.Pipa Transmisi Air Minum Kecamatan Sipoholon, sebesar Rp.40.210.500,00 (empat puluh juta duaratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);Bahwa benar pada tahap evaluasi tekhnis ternyata dokumen tentang jenis,kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disampaikan olehCV Victor Jaya dalam dokumen penawarannya dengan menggunakan capstempel dari CV Mustang (merupakan perusahaan peserta lelang yanglain);Bahwa benar berdasarkan surat Nomor : 01/SPPBJ/PPK/PDAM/2013tanggal 09 April 2013, CV
    Utara;Bahwa benar pada tahap evaluasi administerasi, jaminan penawaran kelimaperusahaan yang memasukkan penawaran ternyata tidak memenuhi nilaijaminan penawaran sebesar 3 % dari total harga perkiraan sendiri (HPS)yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan Pemasangan Pipa TransmisiPutusan Perkara No : 30/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn Halaman 156 dari 211 HalamanAir Minum Kecamatan Sipoholon, sebesar Rp. 40.210.500,00 (empat puluhjuta duaratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);Bahwa benar pada tahap evaluasi tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
210 — 62
  • pembayaran, adapun mekanismenya yaitu :Bahwa yang bertanggung jawab membuat SPJ fisik adalah PPTKpenyediaan operasional rapatrapat kantor ( belanja makan minum pasiendan petugas jaga sore) dan bendahara yang mencairkan terlebih dahulumemeriksa kelengkapan bukti pembelanjaan berupa nota ataupun fakturpembelanjaan, yang melakukan pengurusan pencairan adalah bendaharapengeluaran RSUD lanto Dg Pasewang yaitu Sdr.Muhammad Syamsil,MS,SKM dan setahu saksi berdasarkan SPP dan SPM bahwa PPTK (pejabatpelaksana Tekhnis
    (Delapan ratus enam puluh jutaseratus tiga puluh lima ribu rupiah);Bahwa yang bertanggung jawab dalam proses pengurusan pencairan adalahsecara tekhnis adalah saksi sebagai bendahara pengeluaran tetapi yangmenjalankan pengurusan dan membawa dokumen pencairan adalahKaharuddin (satf keuangan) atas perintah dari H. Saharuddin, S.K.M., M.M.,M. Kes. selaku Direktur RSUD Lanto Dg Pasewang dimana waktu itu H.Saharuddin, S.K.M., M.M., M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 07-04-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 7 April 2011 — dr. ACHMAD SUJUDI, M.H.A.
151 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • . : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Surat Tugas Nomor : PL.00.01.2.6.871tanggal 24 Oktober 2003 aperihal surat tugas tim tekhnis yang ditandatangani olehDr.SRI ASTUTI S.SUPARMANTO,MSc PH selaku Direktur Jenderal PelayananMedik Depkes RI ;BB.6. :1 (satu) lembar ASLI Surat Nomor : PL.00.01.2.6.872 tanggal 24 Oktober2003 perihal Surat Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Dr.SRI ASTUTIS.SUPARMANTO,MSc PH selaku Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI ;BB.7.: 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir
    Demka Sakti) ;BB. 3: 1 (satu) bendel ASLI HPS / OE KTI;BB.4 : 1 (satu) lembar ASLI Surat dari Menteri Kesehatan RI kepada DirekturJenderal Pelayanan Medik Nomor : 1499 A/MENKES/ X/2003 tanggal 24Oktober 2003 perihal Perintah Melaksanakan Tugas dalam rangka Bantuanbidang kesehatan untuk KTI dan KBI yang ditandatangani oleh Dr ACHMADSUJUDI selaku Menteri Kesehatan RI ;BB.5. : 1 (satu) lembar Fotocopi dilegalisir Surat Tugas NomorPL.00.01.2.6.871 tanggal 24 Oktober 2003 aperihal surat tugas tim tekhnis
    Demka Sakti) ;BB. 3: 1 (satu) bendel ASLI HPS / OE KTI;BB.4 : 1 (satu) lembar ASLI Surat dari Menteri Kesehatan RI kepada DirekturJenderal Pelayanan Medik Nomor : 1499 A/MENKES/ X/2003 tanggal 24Oktober 2003 perihal Perintah Melaksanakan Tugas dalam rangka Bantuanbidang kesehatan untuk KTI dan KBI yang ditandatangani oleh Dr ACHMADSUJUDI selaku Menteri Kesehatan RI ;BB.5. : 1 (satu) lembar fotocopi dilegalisir Surat Tugas NomorPL.00.01.2.6.871 tanggal 24 Oktober 2003 perihal surat tugas tim tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 14-09-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 —
48 — 10
  • Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Tipikor/2015/PN.Kendari
Tanggal 26 Juni 2015 — ARMAN BIN L NAUNU
113 — 74
  • Bahwa selanjutnya ahli mengatakan kepada penyidik bahwa untuk menilaisemua nilai asset terkandung didalamanya nilai dimaksud pada saat dibangun,semua biaya membangun dari awal sampai akhir, jadi kalo dikatakan ada biayaperencanaan apabila semua bisa dibuktikan bahwa ada hasil kegiatannya, waktuitu ahli berpendapat bahwa bisa saja dikategorikan bahwa itu tergolong dalamnilai asetnya sehingga tidak merugikan keuangan negara walapun prosedurnyatidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk tekhnis
Pengadilan PN KUPANG
Putus : 04-07-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 05/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 4 Juli 2013 —
52 — 32
  • diregistrasioleh Lembaga Pengembang Jasa KonstruksiNasional No.1.2.100.3.29.09.092464 dan nomor1.6.100.3.29.09.092464.Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaanterhadap fisik pekerjaan jalan Mauponggo Puuwada dana Stimulus Fiskal TA. 2009, dandasar saksi melakukan pemeriksaan danpenilaian terhadap fisik pekerjaan jalanMauponggo Puuwada dana Stimulus Fiskal TA.2009 adalah berdasarkan Surat KepalaKejaksaan Negeri Bajawa Nomor : B 25/P.3.18/Fd.1/09/2010 tanggal 14 September 2010perihal Bantuan Tenaga Tekhnis
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 01-06-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/PMT-II/AD/VI/2016
Tanggal 1 Nopember 2016 — SYAFRIL HIDAYAT, PSC., M.SC. Letkol Czi
234 — 219
  • Mekanisme ini berjalan mulai dariLatihan Dasar sampai kepada Latihan Tekhnis dan Taktis tingkatPeleton.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-09-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2017 — NAHDLATUL WATHAN ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
185 — 171
  • Bahwa secara tekhnis prosedural penerbitan Objek Sengketa telah sesuaidengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentangTata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum danPersetujuaan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 27 April 2020 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
185 — 87
  • Mengadakan dan melaksanakan evaluasi terhadap usulanreview design dari segi pertimbangan tekhnis dan pemakaianstandar perencanaan yang berlaku;Halaman 71 dari 214 Putusan Nomor 6 /Pid.SusTPK/2020/PN Bglb. Mengadakan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuankontraktor dari segalah segi pada proyek yang bersangkutandalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan dan sebagainya;c. Meneliti dan merekomendasi perubahan volume akbiat kondisilapangan atau adanya pekerjaan tambahan / pekerjaan kurang;d.
    diterima dariChandra Purnama selaku PPK;Menimbang, bahwa terhadap adanya Addendum 1 (satu), 2 (dua)hingga Addendum final yang berakibat terjadinya perubahan kontrak fisik tidakdiketahui oleh terdakwa (lIr.Sudirman) selaku Konsultan Pengawas Teknikbahkan tidak melibatkan diri, hal ini jelas berakibat tidak maximalnyapelaksanaan pengawasan teknis dan sebagai pengawas menurut pendaptMajelis, terdakwa telah melakukan pembiaran sehingga terjadi kKecurangan;Menimbang,bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
269 — 111
  • Narasumber ahli untuk berbagai bimbingan tekhnis Pemerintah Daerah danDPRD dari berbagai daerah.12. Konsultan pada Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untukDesentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project) ADBLoan di Pemkab Bantul, DIY (2011).13.Comparative study for Post Graduate Programme Management atKualalumpur University Malaysia (UniKL) and National University ofSingapore, Juli 2011.14.
    Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis Sekretariat DPRD KabupatenPonorogo, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Wonogiri mengenai "ProtokolerPelantikan Calon Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, DPRD KabupatenBlitar dan Kabupaten Wonogiri Hasil Pemilu Legislatif 2014" diselenggarakanoleh LPPM STIE YKPN bekerjasama dengan LKIPN di Hotel LPP GardenYogyakarya, tanggal 9 April 2014.53.
    Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis DPRD Kabupaten Purbalingga tentang"Tata Cara Pengelolaan Keuangan dan Anggaran di DPRD dan SekretariatDPRD" yang diselenggarakan di hotel Saphire, Yogyakarta, 25 April 2014.56. Narasumber dalam FGD Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIYAspek Hakhak Politik dan Lembaga Demokrasi yang diselenggarakan olehBadan Pusat Statistik (BPS) DIY tanggal 24 April 2014.Halaman 315 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.57.
    Narasumber dalam Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kapasitas AparaturPerijinan Pemerintah Kabupaten Bantul, DIY, mengenai "Penguatan konsepsidan kerangka hukum perijinan tanggal 30 Agustus 2014 yang diselenggarakanoleh Dinas Perijinan Pemkab Bantul di Hotel Eden , Jalan Astomulyo,Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.71.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 14 September 2016 — PRAMUDYA SATRIA PERWIRA anak dari RUDI EKO .
144 — 70
  • Tapin.Bahwa Saksi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan diberi tugas untukmelakukan evaluasi administrasi, tehnis dan harga bersamasama denganKetua Panitia (sdr MUHAMMAD ISKANDAR) dan anggota (sdriMAGDALENA) namun Saksi tidak terlibat dalam pembuktian kualifikasikarena Saksi ada pekerjaan lain, yang melakukan pembuktian kualifikasiadalah Ketua Panitia.Bahwa dalam evaluasi tekhnis, 3 perusahaan (PT. Praditha SejahteraJaya, PT. Beesix Pratama dan PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 19-08-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.DWI ROMADONNA,SH
2.JEMMY RUDOLF MANURUNG, SH
Terdakwa:
ABDUL LATIF Bin AMIR TOHIR Alm
150 — 90
  • SAFRUDIN selaku Kasi Ekbang dan PTPKD(Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa) merangkap Ketua TPK(Tim Pelaksana Kegiatan) selaku pelaksana pembangunan fisikberdasarkan pengajuan dari TPK, sedangkan untuk alokasi pemberdayaandiserahkan kepada Drs.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 5 Mei 2015 — HERMAN Alias HERMAN Bin LAPADI Alias Hi HERMAN
94 — 16
  • SYARIF, bertempat di Hotel Pantai Wisatamenandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa (KPBJ) Nomor : 027 / 08 /SPMK / APBN / Disbun / 2010 tanggal 07 Juli 2010, yang disaksikan olehIRWAN LABELO ,Tim Tekhnis Kegiatan Gernas Kakao tahun anggaran 2010pada Dinas Perkebunan Kab.