Ditemukan 6225 data
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
EMY ERWANDA, SE
139 — 80
dengan Terdakwa dan saksi menerangkan tidakmempunyai hubungan keluarga dengannya, baik karena hubungandarah maupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya diBAP Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKMKota Singkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat KeputusanWalikota Singkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember2012;Bahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis
81 — 9
tanidiantaranya kelompok tani Mandin Tangkaramin, Sukamaju (Desa Ulang), HaurKuning, Gunung Manutui, Meratus Hijau 1, Sukamaju (Desa Haratai), Meratus Hijaull, Suka Binaan, Suka Damai;Bahwa terdakwa menerangkan sebagai anggota Tim Teknis tidak pernah membuatrekomendasi atas calon petani dan calon lahan yang akan mendapatbantuan sosialberupa bibit kayu manis dan rekomendasi tersebut dibuat sendiri oleh saksi H.128HAIRIL MUCHLIS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa selakuanggota Tim tekhnis
1.Dr.Ir. Frans Bambang Siswanto, MM
2.PT Bali Paradise Resort
Tergugat:
I Made Sumantra
378 — 553
Kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat adalahsebesar Rp. 6.810.041.082, (enam milyar delapan ratus sepuluh jutaempat puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).Selain itu, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalupun terdapat upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dariTergugat (Uitvoerbaar Bij Voorad), Permohonan ini adalah sesuai denganPasal 191 ayat (1) RBG dan Pedoman Tekhnis Administrasi dan
115 — 181
Gede Adi Wiratma selaku PPK Propinsi danselaku Kepala Bidang yang menangani perluasan sawah;Bahwa selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT pernahmengeluarkan Keputusan Nomor: 521.3/265.G/PSPTP/I/2012 tentangPenetapan Lokasi dan Kelompok sasaran penerima bantuan sosial untukdinas pertanian dan perkebunan NTT tahun anggaran Propinsi 2012 tanggal24 Februari 2012;Bahwa kegiatan tekhnis dari program perluasan sawah tahun 2012 meliputipembersihan lahan, perataan tanah pembuatan pematang
234 — 66
IMMS oleh Tim Tekhnis Komisi Penilai AMDAL Dinas LHKabupaten Lumajang maka Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kab Lumajang berkesimpulan sebagai berikut : weee Kepastian wilayah Eksploitasi harus tercantum dalam Kerangka Acuan (KA);e =Perlu dicantumkan Gambar potongan melintang daerah penambangan ; e Peta Lokasi yang dipaparkan dalam presentasi (sesuai google earth) kurang sesuai dengan kondisi lokasi di lapangan ;e ~Perlu dilengkapi gambar denah dan ukuran dari : Gedung industri ; Gedung kantor ; Gedung
ABDUL GAFUR(Sekretaris Komisi Penilai AMDAL sekaligus Ketua Tim Tekhnis Komisi PenilaiAMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS dan mendapat jabatan sebagaiMANAGER PERSONALIA, SOERJANINGPROJO (Konsultan Pembuat dokumenAMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS dengan jabatan SEKRETARISDIREKSVSEKRETARIS LAM CHONG SAN, AR FAQIH (KONSULTAN AMDAL)bergabung dengan PT. IMMS sebagai Marketing dan pernah mendapat kuasa dariLAM CHONG SAN untuk mewakili PT.
94 — 138
pengadaan kepadapengguna barang/jasa.Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa.e Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas tersebut, karena pada saatitu saksi belum tahu mengenai adanya Surat Keputusan (SK), saksibaru tahu adanya SK tersebut setelah akhirakhir ada masalah ini.e Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu siapa inisiator ataupenggagas penunjukan langsung dalam proyek pengadaan bukutersebut, tetapi berdasarkan keterangan Sekretaris PanitiaPengadaan, dan Pengendali tekhnis
162 — 98
TPK/2015/PN.Mtr.Landscape Dan Pemasangan Lampu Anjungan NTB Taman MiniIndonesia Indah ;Bahwa Ke3 program proyek di Anjungan NTB di Taman Mini IndonesiaIndah tersebut sebelumnya berhubungan langsung dengan Dinas PU di BidangCipta Karya ;Bahwa saksi sebagai pengelola Tehnis Pekerjaan (PTP) dan bertugas sertabertanggungjawab dalam kegiatan yang ada di Anjungan NTB di TMII tersebutantara lain membantu) PPK dan KPA dengan memberikan Advis,masukan/saran, serta koreksi administrasi maupun tekhnis sejak
51 — 9
Sekolah Dasar Tahun 2014di Surabaya pada tanggal 10 s/d. 12 Agustus 2014 adalah 21Kepala Sekolah ditambah Pak Lukman dan pada waktu bersamapara Kepala Sekolah yang hadir dimintai pak Lukman melalui BuRirin sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan alasanuntuk membelikan kenangkenangan buat penyaji bersteksehingga terkumpul uang sejumlah Rp.4.200.000, (empat juta duaratus ribu rupiah) ;e Bahwa dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yangada dengan dikoordinasi pelaksanaannya oleh Tim Tekhnis
148 — 69
sedangkan mekanismenya yaitu pihakdebitur (Koperasi Tani Bidara Tani) mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan danmekanisme yang disyaratkan dalam SK Direksi Bank Jatim Kantor Pusat, Permenkeu danPermentan ;2 2922 222Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi kelompok penerima Kredit Usaha PeternakanSapi (KUPS), yakni bagi koperasi penerima kredit syarat pengurusnya lengkap yaitu harus adaketua, sekretaris dan bendahara, berbadan hukum serta mempunyai anggota, harus adarekomendasi dari Dinas Tekhnis
92 — 17
ataspembebasan tanah, menyaksikan pelaksanaan pembayaran penyerahan ganti rugiatas tanah dan tanaman, membuat berita acara atas tanah;83Bahwa panitia bekerja berdasarkan SK Gubernur;Bahwa SK tanggal 31 Oktober 2003 ini memang terlambat tetapi tetap mengacupada SK 178 tahun 1994 tentang SK Gubernur kemudian SK Bupati sebelumnyaitu ada tapi saksi tidak tahu SKnya dimana dan nomornya;Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2003 rapat ke 3 yang kalau tidak salahdipimpin oleh Pak Sihar Manulang sendiri itu masalah tekhnis
996 — 721
dipenuhi yaitu Akteperusahaan dan perubahannya terakhir / Profil perusahaan, Nomor WajibPajak, Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi kesesuaian denganRencana Tataruang wilayah kab/kota dari Bupati/ walikota ( Untuk IUPBdari Gubemur), Rekomendasi kesesuaian dengan renacana Makropembangunan perkebunan Provinsi dari Gubemur ( Untuk IUPB yangditerbitkan oleh Bupati/ Walikota), Izin Lokasi dari Bupati / walikota yangdilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau1:50.000, Pertimbangan tekhnis
79 — 11
adadenda yang dikenakan untuk hal tersebut dan sudah disetor ke kasdaerah ;Bahwa setahu saksi tentang uang yang disita sebesar Rp.641 juta, menurutketerangan KPA ada dana jaminan sisa pekerjaan karenapada waktu itupekerjaan belum selesai, nilainya yaitu 5 % dari nilaikontrak yang belumterpenuhi;Bahwa biasanya surat SK tersebut diurus oleh yangmenyiapkan yaitu PPTKkarena PPTK sebagai PJS sarna kewenangannya, setelah ditandatangan olehsaksi lalu dibawa kembali oleh yang menyerahkan tadi ;Bahwa secara tekhnis
1.SANDI ROZALI NURSUBHAN, SH
2.ANDI MULIA FITRI, SH
3.MUHAMMAD NASRAN SH MH
4.MUHAMMAD EDRIADI DJUFRI, SH
Terdakwa:
H. AGUNG, S.Sos
57 — 25
Sicense tingkat SMP
- Surat Keputusa Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 60 / DIKORDA LU / VIII / 2011, tanggal 26 Agustus 2011, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45 / 09 / DIKORDA-LU / II / 2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) Pejabat yang menanda tangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti lainnya, Pejabat Pelaksanan Tekhnis
Foto Copy Daftar Tanda Terima Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Staff ADM pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
52. Daftar Tanda Terima Honorarium Pelatih pada PPLP Atletik TA. 2011 yang telah dilegalisir, dari Bulan Maret 2011 s/d Bulan Desember 2011;
53.
Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwatugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.
Bahwa selama proses pemenuhan syarat syarat permohonan jjinlokasi tersebut, Penggugat telah memenuhi syarat syarat terkaitpermohonan ijin yang diminta Tergugat sebagaimana ketentuan yangberlaku dan mengeluarkan biaya biaya terkait proses untuk memenuhisyarat yang diminta Tergugat seperti biaya peninjauan lokasi, biayapengukuran, advis tekhnis dan lain lain yang apabila diperhitungankantelah cukup besar yang telah dikeluarkan Penggugat;3.
masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itubatal atau tidak bisa;Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkandengan UndangUndang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutanatau tekhnis
SOETRISNO : e Bahwa Keahlian Ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi ; e Bahwa dasar Ahli melakukan penghitungan kerugian berdasarkan Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah nomor : ST 357 / PW / 11 /5/2013, tanggal 18 Januari 2013 perihal Pemberi Keterangan Ahli, sedangkan Tugas8484dan wewenang saksi adalah melakukan Audit dan Pembinaan berdasarkan SuratTugas dari Kepala Perwakilan (atasan langsung) ;Bahwa jabatan Ahli sebagai Pengendali Tekhnis Bidang Investigasi dengan
TjkBahwa Untuk mekanisme penghitungan pajak minerba sebagaiberikut :o Wajib Pajak mengirimkan Laporan Produksi minerba melaluiUPT ke BPPRD;o Laporan Produksi dikirimkan BPPRD ke Dinas Perdagangandan Perindustrian untuk proses verifikasi lapangan terhadapLaporan Produksi Wajib Pajak oleh Tim Tekhnis dibawah KabidEnergi;o Laporan Produksi kemudian di cap verifikasi dari Tim Tekhnisyang telah ditandatangani oleh Kabid Energi dikirimkanKembali ke BPPRD;o BPPRD menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan TentangPajak
Indofarma (Persero) Tbk.Halaman 205 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgBeserta anak perusaahaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 49/Auditama VII/PDTT/07/2014 tertanggal 21 Juli 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BadanPengawas Obat Dan Makanan Nomor : HK.031.34.11.12.7542 Tahun 2012tentang Pedoman Tekhnis Cara Distribusi Obat Yang Baik menyatakanbahwa cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi/penyaluran obatdan atau bahan obat yang bertujuan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ENDRA ANDRI PARWOTO, SH
57 — 43
68 — 16
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
427 — 315
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1071 — 1829
72 — 13
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
YUYUN MAYA SAPHIRA, SE BINTI JUNAEDI ABDULLAH
197 — 36
116 — 31