Dan disahkan olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yaitu) saksi H.MARSYAD.SE. Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasatersebut antara lain mengatur tentang Metode EvaluasiPenawaran yang menggunakan penawaran terendah,Spesifikasi barang yang terdiri dari1,. Jaket pemadam tahan api sebanyak 100 buah denganspesifikasi warna merah 80 buah dan warna putih 20buah2. Selang Pemadam Rubber (karet merah) ukuran 1,5x30m sebanyak 60 roll dan ukuran 2,5x30m sebanyak 40roll3.

danevaluasi harga (dengan harga penawaran terendah), akantetapi pada saat melakukan evaluasi penawarandigunakan sistem nilai (merit point system) yangunsur unsur penilaiannya mencakup : evaluasiadministrasi maupun evaluasi tekhnis dan harga.

' yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan Lampiran KeputusanPresiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakanmemenuhi persyaratan administrasi dengan memberikanpenilaian (skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan /atau harga penawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan ~~ Lampiran KeputusanPresiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan' barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi dengan memberikan penilaian(skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan / atau hargapenawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

DEMAKARYA PRAKARSA yang merupakan kontraktor yang melaksanakanpekerjaan Pembangunan Turap Penahan Tanah SMA Negeri Sumbardi Padang Panjang dengan kontrak dengan Dinas Pendidikan ProvSumatera Barat No. 42102/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 .Dalam pembangunan turap SMA tersebut terdakwa mengangkat saksiKHAIRUL ANWAR sebagai pelaksana tekhnis pembangunan TurapPenahan Tanah SMA Sumbar di Padang Panjang tersebut dan biayauntuk melaksanakan pekerjaan pembangunan turap tersebutmenggunakan uang saksi

Sumatera barat.Dalam pembangunan turap SMA tersebut terdakwa mengangkat saksiKHAIRUL ANWAR sebagai pelaksana tekhnis dan biaya untukmelaksanakan pekerjaan pembangunan turap tersebut menggunakanuang saksi Khairul Anwar yang nantikan akan terima kembali oleh saksiKhairul Anwar setelah mendapatkan pencairan tarmen.Pada bulan Agustus 2013 terdakwa selaku Direktur CV. Dema KaryaPrakarsa mengajukan permintaan pembayaran tarmen kepada DinasPendidikan Prov.

lapanganBahwa tugas saksi sebagai pengawas tekhnis lapangan adalah melakukanpengawasan terhadap kwalitas konstruksi dan mutu dan kwalitas bahantermasuk dana atau keuangan perusahaan tersebut.Bahwa pada tahun 2013 ada pekerjaan Pembangunan Turap PenahanTanah SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang.Bahwa dasar pekerjaan proyek tersebut adalah Kontrak kerja Nomor :471.02/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 dimana saksi dalampengerjaan proyek tersebut selaku penanggung jawab tekhnis proyekpekerjaan Pembangunan

DEMAKARYA PRAKARSA dimana yang menjabat sebagai direktur adalahterdakwa sendiri sedangkan yang menjabat sebagai pengawas tekhnislapangan sesuai dengan kontrak adalah KHAIRUL ANWAR, STBahwa Khairul Anwar adalah adik kandung terdakwa sendiri yang terdakwaangkat sebagai pengawas tekhnis lapangan.Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut pertama kali yakni dalampekerjaan Bor File terdakwa dimodali oleh saksi Khairul Anwar.Bahwa uang tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada saksi.Bahwa setelah pembayaran

DEMA KARYA PRAKARSA.Bahwa dasar pekerjaan proyek tersebut adalah Kontrak kerja Nomor :471.02/1075/Dikmen2013 tanggal 7 Juni 2013 dimana dalam pelaksanaanproyek tersebut terdakwa Desmawi adalah sebagai Direktur pada CV.DEMA KARYA PRAKASA sedangkan saksi khairul Anwar ST adalah selakupenanggung jawab tekhnis proyek pekerjaan Pembangunan Turap PenahanTanah SMAN 1 Sumbar di Kota Padang Panjang tersebut.Bahwa benar pada pelaksanaan proyek tersebut saksi khairul Anwar STjuga mendanai pekerjaan awal proyek

Nomor 1466 K/PID.SUS/2017=~ ON OD11.12.13.14.15.16.Like1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

Nomor 1466 K/PID.SUS/201715.16.17.18.19.20.Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya SaingDaya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 ;1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker DinasKelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

Grand Mentari Mulia(GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar CellSystem Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012sesuai dengan Kontrakkerja No : 1802/UN50/SPKAPBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan nilaikontrak sebesar Rp. 12.925.647.000 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh limajuta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersamasama denganDEDIHSAPJAH, S.T, M.Sc (yang masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah), selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis

listrik PLN yanghanya disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), danmemerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapai administrasi berupapenyusunan RKAKL APBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka AcuanKerja /TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012;Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahman telahmembentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPKdalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yangPutusan Perkara Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp Hal. 16dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T,M.Sc.

Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selakuanggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungi terdakwa FranchiscaAnggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya sebagaisyarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP danpermintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kKemudian dipenuhioleh terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis

;Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari terdakwa FranchiscaAnggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga denganmembandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernahdilaksanakan oleh terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teoriteori dariinternet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) petunjuk tekhnis prona tahaun 2007;-------------------------- SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;------------ Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007;-------------------------- Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;------------------------------------ Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masing-masing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;-------------- SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Ale

No.31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dalam DakwaanKedua Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya; menjatuhkanpidana terhadap terdakwa H.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENGPALIWENG berupa pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulandengan Perintah agar terdakwa ditahan dirutan, membayar Denda sebesarRp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) Subsidair lima (Lima) bulankurungan; menyatakan barang bukti berupa (satu) petunjuk tekhnis pronatahun 2007, SK penunjukan lokasi

kegiatan pertanahan di Kel Kaca,pembentukan satgas DIPA No. 50 Tahun 2007, Petunjuk tekhnis prona tahun2007, Berita acara penyerahan sertifikat sebanyak 100 persil masingmasingdikembalikan Kepala Kelurahan Kaca, SK pengangkatan terdakwaH.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENG PALIWENG sebagai KepalaLingkungan Sumpang Ale di Kel.

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP untuk menetapkan agarmasa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana makakepada terdakwa juga dibebankan biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan in1;33enN2SsooOoS2.Sxo~a>esnNo=5oo~a>S5NSSo~e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis

DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA, BAHWA HADIAHATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAUKEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1(satu) tahun;Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,(limapuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) petunjuk tekhnis

prona tahaun 2007;e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;e Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masingmasing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;e SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Aledi Kel.kaca dikembalikan kepada terdakwa;e 9 (Sembilan) foto copy sertifikat tanah masingmasing dikembalikankepada pemiliknya ;e Uang tunai sebesar Rp.2.000.000, (dua juta

No. 1367 K/Pid.Sus/2011Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) yang membidangi secara tekhnis dalamkegiatan yang melaporkan kegiatan tersebut kepada pengguna anggaran / penggunabarang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undangundang ;Bahwa setelah ditandatanganinya seluruh dokumen yang berkaitan denganproses pencairan hingga akhirnya dana yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebutdapat dicairkan dan akibatnya telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai denganpekerjaan seperti telah dilakukan pembayaran

Dan oleh karena Terdakwa selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) bersama dengansaksi AIDARUS selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatantelah melakukan tindak pidana tersebut secara bersamasamadan memiliki kaitan yang sangat erat sehingga dana yangdianggarkan untuk kegiatan tersebut dapat dicairkan, danterhadap kerugian yang terjadi maka Terdakwa juga diharuskanmengganti kerugian tersebut yang besarannya setelahdikurangkan kerugian yang harus diganti oleh saksi AIDARUS(Terdakwa dalam perkara

Alat bukti yang Pemohonmaksudkan adalah :1 Petunjuk Tekhnis Kegiatan Pusat Pembibitan Hewan Ternak yangditerbitkan oleh Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Aceh Jaya Tahun 2009 ;Hal. 61 dari 80 hal. Put. No. 1367 K/Pid.Sus/20112Surat Pernyataan Rinaldi, bendaharawan Dinas Pertanian DanPeternakan Kab. Aceh Jaya tanggal 04 Februari 2010 yang tidak dicantumkansebagai alat bukti dalam putusan.

tersebutJudex Facti dapat mengetahui apakah perbuatan Pemohon Kasasi telahmenyimpang dari Petunjuk Tekhnis sebagaimana tuduhan Jaksa PemohonKasasi ?

(halaman 166 alenia ke3) ;5 Bahwa, Petunjuk Tekhnis yang diterbitkan olehDinas Pertanian Dan Peternakan Aceh Jaya TahunAnggaran 2009 merupakan acuan dasar PemohonKasasi dalam menjalankan pekerjaan terhadapkegiatan tersebut. Pemohon Kasasi ajukankepersidangan di Pengadilan Negeri Calang dandiberi tanda bukti B1, meskipun dimasukkan dalamputusan sebagai bukti (halaman 166 alenia ke6) akantetapi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;3.

Bahwa berdasarkan Keputusan walikota depok tersebut Dinas Kesehatan KotaDepok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alat kesehatanpada Rumah Sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12 Desember2008 yang ditandatangani oleh Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas KesehatanKota Depok ;11.12.13.14.15.16.17.18.19.46Bahwa berdasarkan keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas, laludlaksanakannya Program bantuan alat kesehatan yang ersumber dari keuanganAPBD Propinsi Jawa Barat

berupa belanja tidak langsung oleh kuasa pengguna AnggaranSekretariat daerah Kota Depok dan saksi Dr.Mien Hartati selaku Kepala DinasKesehatan Kota Depok tidak perlu mengeluarkan petunjuk tekhnis dimaksud ;Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku KepalaDinas kesehatan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan

Rumah sakit Hasanah Graha Afiah :KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan pemberi bantuan alat kesehatan sebagaimanadimaksud pada Diktum Pertama secara tekhnis diatur lebihlanjut oleh Dinas kesehatan Kota Depok ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Depok tersebut DinasKesehatan Depok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alatkesehatan pada rumah sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12Desember 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Dr.

tekhnis yang dikeluarkan olehsaksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Depok telah diadikansebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar gunamengeluarkan uang bantuan dari Kas Negara/Daerah ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu. tindakan terdakwa Beni BambangErawan telah mengadakan pertemnuan pada sekitar Nopember 2007 dengan saksiDr.Mien Hartati , Dr.

yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinaskesehatan Kota Depok dalam waktu yang hampir bersamaan pula ;Menimbang, bahwa dengan menggunakan petunjuk tekhnis yang dikeluarkanoleh saksi Dr.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANTI V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BPSIP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salahsatunya adalah termasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklatlaut hanya sebagai penyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unitpenyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikatke direktorat Jendral Perhubungan laut dan setelah itu barulah DirektoratJendral Perhubungan Laut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihatsertifikat ANT V atas nama Terdakwa Yosman Telau Mbanua berdasarkankode number yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211 adanya

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdgperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporanbersifat tekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudianterdakwa Eldis, S.P melaporkan secara lisan kepada saksi Yulinazra, SP.

tentang kewenangan untuk Rencana Lima Tahun,bagian dari Rencana Tahunan RAL untuk tahunan yang paling penting dalamKegiatan Penghijauan Pantai adalah Rencana Tekhnis Kegiatan (base tech)bukanlah KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Rencana Tekhnis Kegiatan(base tech) mengatur Kegiatan yang lebih detail tentang semua kegiatan perkegiatan dan lokasi kegiatan, semuanya wajib dibuat sepanjang kegiatantersebut memakai anggaran RHL mulai dari perencanaan sampai denganpemeliharaan.e Bahwa selanjutnya terdakwa

23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporanbersifat tekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudianterdakwa Eldis, S.P melaporkan secara lisan kepada saksi Yulinazra, SP.

MT (KPA/PPK) tersebutmencantumkan tentang Kegiatan Pemeliharaan sebagaiberikut :1 Penyiraman ;2 Penyulaman ;3 Penyiangan ;4 Pemupukan ;5 Pengendalian hama/gulma.Berdasarkan BAB II tentang Perencanaan dalam Peraturan Menteri KehutananNomor : P70 / MenhutII / 2008 tentang Pedoman Tekhnis Rehabilitasi Hutandan Lahan :Setiap Kegiatan RHL di awali dengan perencanaan, pengorganisasian danPengawasan, perencanaan disusun dari RTKRHL (Rencana Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan) disusun untuk Rencana Lima

Tahun, RPLRHL (RencanaPengelolaan) lebih mengatur tentang kewenangan untuk Rencana Lima Tahun,bagian dari Rencana Tahunan RAL untuk tahunan yang paling penting dalamKegiatan Penghijauan Pantai adalah Rencana Tekhnis Kegiatan (base tech)bukanlah KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Rencana Tekhnis Kegiatan(base tech) mengatur Kegiatan yang lebih detail tentang semua kegiatan perkegiatan dan lokasi kegiatan, semuanya wajib dibuat sepanjang kegiatantersebut memakai anggaran RHL mulai dari perencanaan

kenyataannya Tergugat Ill sudahmeninggal dunia sebelum gugatan ini diajukan, maka Kuasa Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dinyatakanoleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum diajukannya Jawaban oleh ParaTergugat ,maka hal tersebut dipandang oleh Majelis Hakim tidaklah merugikan PihakPara Tergugat dalam membela hakhaknya, yang hal mana Pencabutan Gugatanoleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah pula sejalan dengan Pasal 271 dan272 Rv serta Pedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaPermohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri yang mencabutgugatannya melalui Kuasa Hukumnya maka haruslah dibebani untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalamAmar Putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Peraturan PerundangUndangan yang

ANUGRAH PERKASAtelah sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangdisebutkan dalam Kontrak. Ketika melaksanakan tugas tersebut,terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris,SP bin M.

ACINDO WIRA PERKASA tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis kontrak karena sumber bibit tidak berasal dariPPKS Medan dan tidak bersertifikat BP2MB/BBP2TP.

AcehSelatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pak Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PakKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris,SP Bin M.

Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar

Meneliti dan memberikan penilaian kemajuan pekerjaan sesuai denganspesifikasi/gambar tekhnis serta menandatangani Berita Acara kemajuanpekerjaan ;b.

BE bin DJAMALUDINmasingmasing selaku sekretaris dan anggota pengelola tekhnis proyekPengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi untukpekerjaan/kontrak kerja dengan CV.

No. 1000 K/Pid/20072000 yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian ataspekerjaaan pembuatan tambak dengan menyatakan penyelesaian pekerjaantelah selesai 100 % pada hal pekerjaan belum selesai 100 %, dan kedudukanTerdakwa adalah sebagai pengelola tekhnis pada proyek yang dikerjakan olehCV. SRI MAWAR berdasarkan SK No. 16/PKSP/2000 tanggal 14 Juli 2000, danberdasarkan SK tersebut Terdakwa mendapat honor atau insentip dari danaProyek yang dikerjakan oleh CV.

MTmenerangkan PIP Semarang adalah salah satu penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semarang hanya menyelenggarakan DiklatPelaut tingkat , Il, Ill dan M sedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANTV dan ATT V PIP Semarang tidak pernah menyelenggarakan hinggasekarang. Unit penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

MT menerangkan PIP Semarang adalah salah satupenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semaranghanya menyelenggarakan Diklat Pelaut tingkat , Il, Ill dan NMsedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANT V dan ATT V PIPSemarang tidak pernah menyelenggarakan hingga sekarang. Unitpenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK (Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salah satunya adalahtermasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unit penyelenggara tekhnis(UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikat ke direktorat JendralPerhubungan laut dan setelah itu barulah Direktorat Jendral PerhubunganLaut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihat sertifikat ANT V atasnama Yosman Telau Mbanua berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu6200044724N50211 adanya kode

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

Bahwa didalam pasal Nota Kesepahaman tersebut jelas jelas dannyata disebutkan;Terhadap PengoperasianKembali Kanal PLTA Kuranji beserta dampakyang timbul dari Aspek Tekhnis yang merugikan Pihak Kedua(Penggugat) sekitar Kanal PLTA Kuranji sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pihak Pertama ( Tergugat )Bahwa pada tanggal 12 September 2012 saat itu hujan tidak begitulebat,terjadilah Pecahnya Kanal Air untuk memutar Turbin PLTA Kuranji /Batu Busuk didaerah UBI yang lokasinya berjarak 2 Km ke Timur dariSentral

Bahwa berdasarkan fakta dilapangan akibat dari kelalaian dari Tergugatyang berupa kesalahan Tekhnis dalam perbaikan akibat Gempa 30September 2009 dalam pengoperasian kembali Kanal PLTA Kuranji,anak kemenakan Penggugat telah menjadi Korban jiwa yaitu 4 ( empat )nyawa telah meninggal dunia dan anak dari korban tersebut telahmenjadi yatim piatu,untuk itu Penggugat menuntut kelalaian Tergugatyaitu. untuk memberikan uang santunan 1 ( satu ) orang kepadaPenggugat Rp 750.000.000, sedangkan korban berjumlah

4 ( empat )orang ,maka 4 x Rp 750.000.000, = Rp 3.000.000.000, ( Tiga MilyarRupiah ),dan juga 5 (Lima) unit Rumah semi Permanen anak kemenakanPenggugat tertimbun, Penggugat menuntut kerugian akibat Longsorantanah dari kesalahan Tekhnis dalam perbaikan Kanal / PLTA Kuranji/Batu Busuk dalam hal ini, Nilai 1 unit rumah adalah Rp100.000.000,,kalau 5 unit rumah nilai kerugian Penggugat berjumlah500.000.000, ( Lima Ratus Juta Rupiah );.

Bahwa kemudian akibat dari kesalahan Tekhnis dari Tergugat dalamPerbaikan Kanal Kuranji PLTA KURANJV Batu Busuk sawah ladang anakkemenakan Penggugat tertimobun akan Penggugat urai kan sepertitersebut dibawah ini ;Hal 5 s/d 20 Putusan Perdata No.153/PDT/2017/PT.PDG Padi berjumlah 50 karung padi harga 1 karung padi Rp 300.000,.kalau 50 karung yaitu 50 x Rp 300.000, = Ro15.000.000, dalam 1tahun 3 x panen, hasil panen dalam 1 tahun yaitu 3 x Rp 15.000.000,= Rp 45.000.000,/ pertahun.kejadian Longsor tersebut

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yaitu 5 (unit ) rumah yang tertimbun Longsoran oleh kesalahan tekhnis dariTergugat akibat Pecahnya Kanal untuk memutar Turbin PLTAKURANJVBatu Busuk, untuk 1 unit Rumah Rp 100.000.000,, kalau 5unit Rumah yaitu 5 x Rp 100.000.000, = Rp 500.000.000, ( LimaRatus Juta Rupiah);.

MUKHSIN,M.Mpd. selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) PendidikanKecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulanFebruari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya padakurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas PendidikanKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa danmengadili

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM~ maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu..........Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut : Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan ;Melakukan...........

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

Kepala15Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan adalah dikarenakan kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatan terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM danDrs. H. MUKHSIN, MPzd. ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 11 Undangundang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang RI.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANT V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BP3IP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Diklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Hal 9 s/d 20 putusan Pidana No.170/Pid/2016/PT/PDGDiklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUM! HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/IIV2012 denganperingkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUMI HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/II/2012 denganperingkat sebagai berikut :Hal.36 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bumi HarmoniIndoguna telah menugaskan tim tekhnis untuk mencari tenaga ahitersebut, sehingga untuk proses perekrutan secara detail terdakwa tidakmengetahuinya.Bahwa Terdakwa lupa siapasiapa saja yang ikut menjadi tim tekhnistersebut, namun tim tekhnis tersebut ada dibawah koordinasi dari Sdr.IMAM SISWO selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.Bahwa laporan khusus mengenai perekrutan tenaga ahli tidak ada,namun Sdr. Sdr.

Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan KabupatenSumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program danrencana fisik perencanaan Tekhnis

DED (Detail Engineering Design) diDinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran danasebesar Rp. 166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) untukmelaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type Cuntuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminaltype C untuk terminal Plampang ;Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan

Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunanprogram) sebagai sekretaris ;3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagaianggota ;5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagaianggota ;Hal. 3 dari 36 hal. Put.

No. 1206 K/Pid.Sus/2013Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secaratertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itutanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yangterdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syaratsyarat /spesifikasi tekhnis yang sah ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telahdilakukannya pembayaran kepada CV.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranPembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Aceh Selatan ;Bahwa untuk menetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan bibit kelapasawit di Kabupaten Aceh Selatan, Bupati Aceh

No. 14/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk /menetapkan saksi Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan NomorKu.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / PenetapanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara PengeluaranHal. 29 dari 90 Hal. Put.

H.Yustiar Yuni, MM Bin Yuniarti selaku Kuasa Pengguna Anggaran, saksi KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Negara mengalami kerugian lagi karena nilai pembayaran uang yang dilakukankepada PT.

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan danPembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi KhususHal. 95 dari 90 Hal. Put.