No. 1367 K/Pid.Sus/2011Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) yang membidangi secara tekhnis dalamkegiatan yang melaporkan kegiatan tersebut kepada pengguna anggaran / penggunabarang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undangundang ;Bahwa setelah ditandatanganinya seluruh dokumen yang berkaitan denganproses pencairan hingga akhirnya dana yang diperuntukkan bagi kegiatan tersebutdapat dicairkan dan akibatnya telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai denganpekerjaan seperti telah dilakukan pembayaran

Dan oleh karena Terdakwa selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) bersama dengansaksi AIDARUS selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatantelah melakukan tindak pidana tersebut secara bersamasamadan memiliki kaitan yang sangat erat sehingga dana yangdianggarkan untuk kegiatan tersebut dapat dicairkan, danterhadap kerugian yang terjadi maka Terdakwa juga diharuskanmengganti kerugian tersebut yang besarannya setelahdikurangkan kerugian yang harus diganti oleh saksi AIDARUS(Terdakwa dalam perkara

Alat bukti yang Pemohonmaksudkan adalah :1 Petunjuk Tekhnis Kegiatan Pusat Pembibitan Hewan Ternak yangditerbitkan oleh Dinas Pertanian Dan Peternakan Kab. Aceh Jaya Tahun 2009 ;Hal. 61 dari 80 hal. Put. No. 1367 K/Pid.Sus/20112Surat Pernyataan Rinaldi, bendaharawan Dinas Pertanian DanPeternakan Kab. Aceh Jaya tanggal 04 Februari 2010 yang tidak dicantumkansebagai alat bukti dalam putusan.

tersebutJudex Facti dapat mengetahui apakah perbuatan Pemohon Kasasi telahmenyimpang dari Petunjuk Tekhnis sebagaimana tuduhan Jaksa PemohonKasasi ?

(halaman 166 alenia ke3) ;5 Bahwa, Petunjuk Tekhnis yang diterbitkan olehDinas Pertanian Dan Peternakan Aceh Jaya TahunAnggaran 2009 merupakan acuan dasar PemohonKasasi dalam menjalankan pekerjaan terhadapkegiatan tersebut. Pemohon Kasasi ajukankepersidangan di Pengadilan Negeri Calang dandiberi tanda bukti B1, meskipun dimasukkan dalamputusan sebagai bukti (halaman 166 alenia ke6) akantetapi tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti ;3.

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) petunjuk tekhnis prona tahaun 2007;-------------------------- SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;------------ Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007;-------------------------- Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;------------------------------------ Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masing-masing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;-------------- SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Ale

No.31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dalam DakwaanKedua Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya; menjatuhkanpidana terhadap terdakwa H.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENGPALIWENG berupa pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulandengan Perintah agar terdakwa ditahan dirutan, membayar Denda sebesarRp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) Subsidair lima (Lima) bulankurungan; menyatakan barang bukti berupa (satu) petunjuk tekhnis pronatahun 2007, SK penunjukan lokasi

kegiatan pertanahan di Kel Kaca,pembentukan satgas DIPA No. 50 Tahun 2007, Petunjuk tekhnis prona tahun2007, Berita acara penyerahan sertifikat sebanyak 100 persil masingmasingdikembalikan Kepala Kelurahan Kaca, SK pengangkatan terdakwaH.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENG PALIWENG sebagai KepalaLingkungan Sumpang Ale di Kel.

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP untuk menetapkan agarmasa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana makakepada terdakwa juga dibebankan biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan in1;33enN2SsooOoS2.Sxo~a>esnNo=5oo~a>S5NSSo~e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis

DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA, BAHWA HADIAHATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAUKEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1(satu) tahun;Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,(limapuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) petunjuk tekhnis

prona tahaun 2007;e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;e Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masingmasing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;e SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Aledi Kel.kaca dikembalikan kepada terdakwa;e 9 (Sembilan) foto copy sertifikat tanah masingmasing dikembalikankepada pemiliknya ;e Uang tunai sebesar Rp.2.000.000, (dua juta

Grand Mentari Mulia(GMM) selaku penyedia barang/jasa dalam kegiatan Pengadaan Energy Solar CellSystem Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012sesuai dengan Kontrakkerja No : 1802/UN50/SPKAPBNP/2012 tanggal 27 Nopember 2012 dengan nilaikontrak sebesar Rp. 12.925.647.000 (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh limajuta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) bersamasama denganDEDIHSAPJAH, S.T, M.Sc (yang masingmasing dilakukan penuntutan secaraterpisah), selaku wakil rektor UBB dan Tim Tekhnis

listrik PLN yanghanya disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah), danmemerintahkan Rektor UBB agar menyiapkan kelengkapai administrasi berupapenyusunan RKAKL APBNP dan dokumen pendukung seperti Kerangka AcuanKerja /TOR, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Bangunan, dan kelengkapanlainnya yang relevan untuk menunjang penelahaan RKAKL APBNP TahunAnggaran 2012 paling lambat tanggal 16 September 2012;Bahwa untuk mempersiapkan hal tersebut saksi Bustami Rahman telahmembentuk Tim Tekhnis

Andi Evan Gunadi, SE : sebagai anggota;Bahwa Tim Tekhnis penyiapan dokumen lelang ini bertugas membantu PPKdalam penyiapan Harga Perkiraan sendiri (HPS) dan Spesifikasi teknis kegiatan yangPutusan Perkara Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp Hal. 16dalam realisasi pelaksanaannya secara aktif dilakukan oleh saksi Dedih Sapjah S.T,M.Sc.

Darusman, MT yang selain selaku PPK juga selakuanggota Tim Tekhnis Penyiapan Dokumen Lelang, tetapi justru sekira tanggal 13September 2012 saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. menghubungi terdakwa FranchiscaAnggela untuk dibuatkan spesifikasi tekhnis dan Rencana Anggaran Biaya sebagaisyarat kelengkapan administrasi untuk penunjang penelaahan RKAKL APBNP danpermintaan saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. tersebut beberapa hari kKemudian dipenuhioleh terdakwa Franchisca Anggela dengan menyerahkan Spesifikasi Tekhnis

;Bahwa selanjutnya berdasarkan Spesifikasi Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB) pengadaan Solar Cell System yang diperoleh dari terdakwa FranchiscaAnggela tersebut saksi Dedih Sapjah S.T, M.Sc. melakukan verifikasi harga denganmembandingkan dengan harga pengadaan solar cell pada tahun 2011 yang pernahdilaksanakan oleh terdakwa Franchisca Anggela dan berdasarkan teoriteori dariinternet hingga terbentuklah HPS dan Spesifikasi Tekhnis sebagai berikut :SPESIFIKASI TEKNIS :1.

(seratus dua puluh) hari kalender,terhitung semenjak dana bantuan diterima oleh sekolah; Pasal 4Pihak Kedua (Kepala Sekolah / Terdakwa) berkewajibandan bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan danhasil pembangunan sekolah baik kuantitas maupunkualitas dengan tetap mengacu kepada panduanpelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujui pihakpertama;1.

Jika =pihak kedua terbukti melakukanpenyimpangan terhadap dokumen SPPB danPedoman Pelaksanaan dan Tekhnis, maka pihakkedua bertanggungjawab sepenuhnya danbersedia untuk diperoses sesuai dengan peraturandan hukum yang berlaku.

Keuangan : Melkias Saeman (Masyarakat DesaNipa);Pelaksana Tekhnis : Gloria Kasang (Masyarakat).Dimana berdasarkan Panduan Pelaksanaan Tekhnis Program Block GrantPembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 diketahui bahwa Terdakwa selakuPenanggung Jawab P2S bertugas untuk melakukan penandatangananpemberian bantuan/SPPB, pernyataan kesanggupan melaksanakanpembangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, menandatnganikwitansi penerimaan dana serta berkasberkas lain yang diperlukan,menyusun rekap laporan

Pihak Kedua ( Kepala Sekolah / Terdakwa )berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap prosespelaksanaan dan hasil pembangunan sekolah baikkuantitas maupun kualitas dengan tetap mengacu kepadapanduan pelaksanaan dan panduan tekhnis yang disetujuipihak pertama;2.

Jika pihak kedua terbukti melakukan penyimpanganterhadap dokumen SPPB dan Pedoman Pelaksanaandan Tekhnis, maka pihak kedua bertanggungjawabsepenuhnya dan bersedia untuk diperoses sesuaidengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar

,M.SI bahwa Saksi Fikri Salim tidaksanggup untuk memenuhi kekurangan revisi gambar tekhnis bangunansebagai syarat penerbitan PDRT dan memohon bantuan Saksi Iryanto,ST.,M.SI untuk penyelesaian RKB dan PDRT hotel di Cisarua dan RumahSakit di Cibungbulang lalu) Saksi Iryanto, ST.

,M.SI yang mengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi SonnyPriadi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembanganproses RKB dan PDRT lalu Terdakwa menjawab belum di revisi, silahkanuntuk menanyakan langsung kepada Saksi Iryanto, ST.,M.SI lalu Saksi SonnyPriadi bertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Sonny Priadi bisa bertemudengan Saksi Iryanto, ST.

MUKHSIN,M.Mpd. selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) PendidikanKecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulanFebruari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya padakurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas PendidikanKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa danmengadili

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM~ maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu..........Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut : Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan ;Melakukan...........

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

Kepala15Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan adalah dikarenakan kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatan terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM danDrs. H. MUKHSIN, MPzd. ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 11 Undangundang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang RI.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANT V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BP3IP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Diklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Hal 9 s/d 20 putusan Pidana No.170/Pid/2016/PT/PDGDiklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan KabupatenSumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program danrencana fisik perencanaan Tekhnis

DED (Detail Engineering Design) diDinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran danasebesar Rp. 166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) untukmelaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type Cuntuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminaltype C untuk terminal Plampang ;Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan

Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunanprogram) sebagai sekretaris ;3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagaianggota ;5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagaianggota ;Hal. 3 dari 36 hal. Put.

No. 1206 K/Pid.Sus/2013Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secaratertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itutanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yangterdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syaratsyarat /spesifikasi tekhnis yang sah ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telahdilakukannya pembayaran kepada CV.

.22 Persyaratan dokumen administrasi meliputi : Fotokopi KTP, fotokopitanda bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidakdalam status sengketa, SPPT/PBB Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Persyaratan dokumen tekhnis meliputi: gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

copy KTP, Foto copytanda bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalamsetatus sengketa, SPPT /PBB.47Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana /arsitektur bangunan, gambar sistem struktur , gambar sisitem utilitas, perhitunganstruktur, dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Songgom) atas dasarSPT (surat perintah Tugas) dari Ka UPTD Wilayah Brebes.Bahwa terdakwa membantu petugas KPPT Kabupaten Brebes dalamproses pengurusan IMB yaitu sebatas untuk melakukan Survai lapangandan membuatkan Gambar tekhnis saja, selain itu semua menjadikewenangan penuh KPPT Kabupaten Brebes;Bahwa dr. ARIE INDRIANTO, S.pOG BIN BUDIHARJO, KHUSNULKHULAELAH BINTI H.

(PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan DinasPerkebunan/Disbun Tingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis DinasPerkebunan/Disbun Tingkat I) ;Bahwa kurang lebih sekitar tahun 2008 saksi bersamadengan pengurus Koperasi Primair lainnya

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Ratoon ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)432 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I);Bahwa setahu saksi Ide/Gagasan pendirian Pabrik Gulaberkembang dari Tim Teknis Disbun

(PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Sedang untuk PMUK bergulir di KUBP Rosan Kencanauntuk Rawat Raton ditetapkan jasa keuangan (bunga)sebesar 7 % dengan rincian2 % untuk KUBP Rosan Kencana2 % untuk Koperasi Primair1 % untuk Tim Tekhnis (PG dan Dinas Perkebunan/DisbunTingkat II)2 % untuk Protab (Tim Tekhnis Dinas Perkebunan/DisbunTingkat I)Bahwa saksi tidak tentu selalu hadir dalam RAT yangdiadakan oleh KUBP Rosan Kencana, kadang

RINI SUKRISWATI, Msi selaku KetuaTim Tekhnis Propinsi/Disbun Propinsi.

Rini Sukriswati, Msiselaku Ketua Tim Tekhnis Propinsi karena wewenangnyabersama sama dengan Terdakwa selaku Ketua KUBP RosanKencana dan Ir.

Meneliti dan memberikan penilaian kemajuan pekerjaan sesuai denganspesifikasi/gambar tekhnis serta menandatangani Berita Acara kemajuanpekerjaan ;b.

BE bin DJAMALUDINmasingmasing selaku sekretaris dan anggota pengelola tekhnis proyekPengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi untukpekerjaan/kontrak kerja dengan CV.

No. 1000 K/Pid/20072000 yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian ataspekerjaaan pembuatan tambak dengan menyatakan penyelesaian pekerjaantelah selesai 100 % pada hal pekerjaan belum selesai 100 %, dan kedudukanTerdakwa adalah sebagai pengelola tekhnis pada proyek yang dikerjakan olehCV. SRI MAWAR berdasarkan SK No. 16/PKSP/2000 tanggal 14 Juli 2000, danberdasarkan SK tersebut Terdakwa mendapat honor atau insentip dari danaProyek yang dikerjakan oleh CV.

Nomor 1466 K/PID.SUS/2017=~ ON OD11.12.13.14.15.16.Like1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

Nomor 1466 K/PID.SUS/201715.16.17.18.19.20.Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya SaingDaya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 ;1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker DinasKelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUM! HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/IIV2012 denganperingkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

GAPURA NIRWANA AGUNGsemuanya memenuhi syarat, namun dari evaluasi tekhnis yang dilakukanoleh Panitia Pengadaan dengan unsurunsur yang dievaluasi yaitupengalaman perusahaan 10 persen, pendekatan dan metodologi 40persen serta kualifikasi tenaga ahli 50 persen, peserta yang dinyatakanlulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga) perusahaanyaitu PT. BUMI HARMONI INDOGUNA (82,20). PT. ARUN PRAKARSAINFORINDO (80,40), dan PT.

GAPURA NIRWANA AGUNG (79,98).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan ProgramInvestasi Perbatasan Nomor 88/PPT/SEKRBNPP/II/2012 denganperingkat sebagai berikut :Hal.36 Putusan No.17/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. BUMI HARMONI 82,20 Peringkat INDOGUNA2. PT. ARUN PRAKARSA 80,40 Peringkat IlINFORINDO3. PT.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Bumi HarmoniIndoguna telah menugaskan tim tekhnis untuk mencari tenaga ahitersebut, sehingga untuk proses perekrutan secara detail terdakwa tidakmengetahuinya.Bahwa Terdakwa lupa siapasiapa saja yang ikut menjadi tim tekhnistersebut, namun tim tekhnis tersebut ada dibawah koordinasi dari Sdr.IMAM SISWO selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.Bahwa laporan khusus mengenai perekrutan tenaga ahli tidak ada,namun Sdr. Sdr.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar

Bahwa berdasarkan Keputusan walikota depok tersebut Dinas Kesehatan KotaDepok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alat kesehatanpada Rumah Sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12 Desember2008 yang ditandatangani oleh Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas KesehatanKota Depok ;11.12.13.14.15.16.17.18.19.46Bahwa berdasarkan keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas, laludlaksanakannya Program bantuan alat kesehatan yang ersumber dari keuanganAPBD Propinsi Jawa Barat

berupa belanja tidak langsung oleh kuasa pengguna AnggaranSekretariat daerah Kota Depok dan saksi Dr.Mien Hartati selaku Kepala DinasKesehatan Kota Depok tidak perlu mengeluarkan petunjuk tekhnis dimaksud ;Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku KepalaDinas kesehatan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan

Rumah sakit Hasanah Graha Afiah :KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan pemberi bantuan alat kesehatan sebagaimanadimaksud pada Diktum Pertama secara tekhnis diatur lebihlanjut oleh Dinas kesehatan Kota Depok ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Depok tersebut DinasKesehatan Depok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alatkesehatan pada rumah sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12Desember 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Dr.

tekhnis yang dikeluarkan olehsaksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Depok telah diadikansebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar gunamengeluarkan uang bantuan dari Kas Negara/Daerah ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu. tindakan terdakwa Beni BambangErawan telah mengadakan pertemnuan pada sekitar Nopember 2007 dengan saksiDr.Mien Hartati , Dr.

yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinaskesehatan Kota Depok dalam waktu yang hampir bersamaan pula ;Menimbang, bahwa dengan menggunakan petunjuk tekhnis yang dikeluarkanoleh saksi Dr.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yangHalaman 1 dari

ANUGRAH PERKASAtelah sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangdisebutkan dalam Kontrak. Ketika melaksanakan tugas tersebut,terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris,SP bin M.

ACINDO WIRA PERKASA tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis kontrak karena sumber bibit tidak berasal dariPPKS Medan dan tidak bersertifikat BP2MB/BBP2TP.

AcehSelatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pak Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PakKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris,SP Bin M.

Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

MTmenerangkan PIP Semarang adalah salah satu penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semarang hanya menyelenggarakan DiklatPelaut tingkat , Il, Ill dan M sedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANTV dan ATT V PIP Semarang tidak pernah menyelenggarakan hinggasekarang. Unit penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

MT menerangkan PIP Semarang adalah salah satupenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semaranghanya menyelenggarakan Diklat Pelaut tingkat , Il, Ill dan NMsedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANT V dan ATT V PIPSemarang tidak pernah menyelenggarakan hingga sekarang. Unitpenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK (Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salah satunya adalahtermasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unit penyelenggara tekhnis(UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikat ke direktorat JendralPerhubungan laut dan setelah itu barulah Direktorat Jendral PerhubunganLaut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihat sertifikat ANT V atasnama Yosman Telau Mbanua berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu6200044724N50211 adanya kode

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 05 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 08 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 08 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 09 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 09 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada para

Septi Muda dan SetiawanPutra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 10 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 10 Maje kepadaPembantu Bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Membayarkan dana kelebihan jam mengajar (KJM) kepada

Etiawan Putra (Terdakwa).e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Majeatas dana kelebihan jam mengajar (KJM) Tahun Anggaran 2009 adalah sbb:e Mengajukan dana kelebihan jam mengajar guru SD Negeri 01 Maje kepadapembantu bendahara Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.e Menerima pembayaran dan kelebihan jam mengajar (KJM) dari pembantu bendaharaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Maje Nasal.