panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, CiptaKarya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HPS supervisi Ferbruari 2011Laporan hasil pelelanganPenetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 maret 2011 Lampiran

BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011OokOoaonHalaman 35 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 28 maret 2011 Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26 maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender152/BA/PAN/ APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011 Daftar hadir panitia 25 maret 2011 BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011 Fakta Integritas Maret 201111.

Laporan hasil pelelangan Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011 Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Sedangkan barang bukti berupa : 1. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.2. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.

Kdi32323.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun209 tanggal 24 April 20094.SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAKTahun 2009.5.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.6.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Iran Hamid tertanggal 11Agustus 2009.7.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DinasDiknas Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluh enammilyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.8.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

KonaweTahun 2009.1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor :299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor :189 Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendampingpelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahandokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamidtertanggal 11 Agustus 2009.1

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluh enammilyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.8.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Terlampir dalam berkas perkara;1. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluh enammilyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.8.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Sedangkan barang bukti berupa :1. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIKselaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:1. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 PeningkatanPartisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil;2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis

SelakuKASUBBAG TEKHNIS KPU Kabupaten Pakpak Bharat;6. 1 (Satu) set Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda 4(empat) dan Kwitansi Nomor: 116/seskab.0026655991/1/2104dari HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. Selaku PIHAK PERTAMAKepada DUNEN NAINGGOLAN Selaku PIHAK KEDUA, untukpenyewaan 1 (satu) unit kendaraan Merk TOYOTA Avanzaterhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Oktober 2014 sebesarHal. 12 dari 25 hal.

Saksi Dadang Sujana, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;e Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi sudah bekerja di BalaiBesar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagaihalaman 9 dari 23 putusan nomor 01/Pid.B/2015/PN.

Saksi Warsono, SP.MP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi Sekolah KehutananMenengah Atas (SKMA) Samarinda tahun 2000, mulai kerja diKementrian Kehutanan (Balai KSDA) mulai tahun 2000 sampaisekarang sebagai Pengendali Ekosisitem

untuk menyediakanlahan bagi kepentingan umum seharusnya tidak memasukkan tanah objeksengketa yang masih berstatus tanah adat sebagai bagian dari inventarisKantor Pos sebelum di selesaikan dengan masyarakat adat;Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengetahui bahwa tanah tersebutadalah tanah adat namun memasukkannya sebagai barang inventarisKantor Pos dan Giro adalah jelasjelas merupakan perbuatan melawanhukum;Bahwa Tergugat Ill dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan KotaJayapura selaku Instansi tekhnis

Kompetensi Absolut.1.Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat poin 10, Penggugatmenyebutkan bahwa Tergugat telah memohonkan hak atas tanah kepadaTergugat III dan akhirnya Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 413;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 14, Penggugat menyebutkanbahwa Tergugat III dalam hal ini Kepala kantor Pertanahan Kota Jayapuraselaku Instansi tekhnis di bidang pertanahan hendaknya mengetahui betulbahwa permohonan Tergugat untuk mensertifikatkan tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadappekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013,secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :.

Surat dari PPTK No : 620/129/DPUBM/IX/2013, tanggal 30 September2013 tentang Fill Enggenering/survey kajian tekhnis lapangan pekerjaandimaksud yang ditujukan ke kontraktor dan konsultan pengawas;b. Berita Acara Hasil Survey Kaji ulang lapangan No : 620/130/DPUBM/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 dengan hasil didapat data dataPutusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 55 dari 216 Halamanyang dituangkan ke dalam perhitungan draft CCO;c. Surat dari CV.

Berkordinasi dengan PPTK sehubungan dengan tekhnis lapangan,dan melaporkan hasil produk perencanaan dengan Direktur;4.

Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis Lapangan pekerjaan peningkatan jalanNanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma, 04 Desember 2013;f. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tekhnis lapangan pekerjaan peningkatanjalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma; Bahwa pemeriksaan tekhnis dilapangan atas pekerjaan kegiatan tersebutterjadi pada tanggal 04 Desember 2013 di lokasi pekerjaan yangberalamat di Jl. Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab.

Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri); Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi; Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : Rapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan

Operasional tentang perusahaan yang layak mengikutiproses tender diantara 10 (sepuluh) perusahaan yang tercantumdalam daftar sebagai berikut :Inti Sentral Operasi.Karimata Solusi Padu.Artajasa Pembayaran Elektronics.Wincor Nixdorf Indonesia.NCR Indonesia.Diebold Indonesia.Nusantara Bersatu.Omeda Megartha Dasindo.Informatika Solusi Bisnis.Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (DepartemenCard Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis

Karimata Solusi Padu dinyatakanLulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakangugur karena tidak memenuhi persyaratan tekhnis yaitu lokasi100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yangdipersyaratkan padab Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, maka sesuaidengan Keputusan Direksi PT.

Bank DKI.: Sudarmadi (GTR).Wakil Ketua I : Arie Sulistio (GTI).Wakil Ketua II : Yugo Suparto (GTI).Sekretaris : Akhirudin Siregar (GTR).Koordinator Bidang Tekhnis : Dechy Zamiranda (GTI).Anggota : Nono Taryono (GTI).Budi Djoko (GTI).Deny Fadhli (GTI).Sachril (GTI).Syamsudin (PKA).Agus Wismo (GSY).Koordinator Bidang Bisnis : Zulfarsyah (GTR).Anggota : Listya Widada (GKS).Siti Ambar Sayekti (GKS).Jerianto M (GPC).Dewayani Susanti (GMH).Gunawan Aming (GKM).Hal 41 dari 76 hal Put.

Kalingga Kencana.Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Group GTI (DepartemenCard Center) membuat Nota Dinas kepada Direksi Nomor. 223/GTI/X/2009 Perihal Pelaksanaan Tekhnis perluasan ATM PT. BankDKI di Lokasi Alfamart dan lainnya, yang isinya memintapersetujuan Direksi terhadap persiapan lokasi sebanyak 96(sembilan puluh enam) lokasi di Alfamart agar dapat memenuhitarget perluasan ATM Tahun 2009.Bahwa pada Tanggal 15 Oktober 2009, Terdakwa IlhamsyahJoenoes selaku Direktur Operasional PT.

Karimata Solusi Padu dinyatakanLulus sedangkan 4 (empat) perusahaan lainnya dinyatakangugur karena tidak memenuhi persyaratan tekhnis yaitu lokasi100 ATM, pengalaman perusahaan dan harga ahli yangdipersyaratkan pada TOR.b Berdasarkan hasil pelelangan tersebut pada butir a, maka sesuaidengan Keputusan Direksi PT.

jenis Shabushabuyang sebelumnya telah dipakai oleh ALEK(DPO) dan YOSI(DPO) di dekatGedung Sekolah ;Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenanguntuk memiliki Narkotika Golongan jenis shabu ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, olehBalai Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara Hasil PemeriksaanLaboratoris Nomor: 501D/IV/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2015yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULAN MEGA, S.Farm.Apt, mengetahuiManajer tekhnis

dilakukan pemeriksaanBNN sisanya menjadi seberat 0,0513 gram, 1 (Satu) pipa kaca pirek, 1 (satu)buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botolminyak wangi merk sweet ;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 501D/N/2015/BALAI LABNARKOBA tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penguji SRI WULANMEGA, S.Farm.Apt, mengetahui Manajer tekhnis

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Nurrahman Prada / 31210672960701 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Mengemudikan kendaraan bemotor di jalan yang tidak memenuhui persyaratan tekhnis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan,

tidak tahu jumlahnya ;Hal 31 dari 91 halaman, Putusan No.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.5 Fasilitas Promosi dan pemasaran produk KUKM tanggal 2325Nopember 2010 di Bandung sesuai PO sebesar Rp. 20.000.000. laporanpenggunaan dananya oleh Terdakwa tidak memberitahu saksi ;6 Pelaksanaan seminar oleh BPKH, BKWK dan PIP dilaksanakan diNovita Hotel Jambi tanggal 29 Nopember 2010 sesuai PO dananyasebesar Rp.36.350.000 yang diserahkan kepada saksi hanyaRp.25.000.000.7 Melaksanakan pendidikan pengurusan, Pelatihan Tekhnis

yang dilanggar tersebut haruslahperaturan yang didalamnya memuat ancaman pidana, seperti dalam tindak pidana suap,pemalsuan atau menggunakan surat palsu dan lainlain ;Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalahbenar sebagai Ketua Dekopinwil Jambi berdasarkan Surat Keputusan Ketua DewanKoperasi Indonesia Nomor: SKEP/78/DEKOPINE/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 ;Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Dekopinwil Jambi mempunyaitanggung jawab sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tekhnis

atau Petunjuk Pelaksanaan ;Menimbang, bahwa Petunjuk Tekhnis atau Petunjuk Pelaksanaan menurutMajelis Hakim adalah bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh suatu Badan atauJawatan Tata Usaha Negara dalam rangka untuk melakukan kebijakan yang berkenaandengan tugas dan tanggungjawab dari Badan atau Institusi tersebut yang mengandungkewajiban bagi Aparat Pemerintah tersebut untuk menggunakan kewenangankewenangan yang ada padanya secara tepat dan baik ;Menimbang, bahwa INDROHARTO, menyebutkan Peraturan

.01/Pid.B/TPK/2011/PN.JBI.Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No. 72 Tahun 2004, walaupundibuat secara tertulis namun bukan merupakan Peraturan PerundangUndangan ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karenaPerbuatan Melawan Hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum didasarkan padaPeraturan Keppres RI No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan Belanja Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres RI No.72Tahun 2004 serta Petunjuk Tekhnis

No. 72 Tahun 2004 sertaPetunjuk Tekhnis Pelaksanaan Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan BantuanOperasional Dekopin pada Satker Kementerian Koperasi Dan UKM Tahun Anggaran2010 No.

No.0027/Pat.P/2021/PA.AadlNomor W21A6/363/KU.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, hal mana telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Negara;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1

pelaksanaan Program PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor :800/976.b/DPU/KPH/2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan direvisi denganSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KepahiangNomor : 800/85/DPU/KPH/2009 tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa selakuKetua Unit Pengelola Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (UPKDPU) ditingkat Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimanaterdapat pada Petunjuk Tekhnis

dan Khusus (P2DTK) berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKepahiang Nomor : 800/976.b/DPU/KPH/2008 tanggal 17 Oktober2008 dan direvisi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan17Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 800/85/DPU/KPH/2009tanggal 22 Januari 2009, Terdakwa selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan Dinas Pekerjaan Umum (UPKDPU) di tingkat Kabupatenmemiliki Tugas menjalankan suatu Jabatan/Pekerjaan Umumdengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana terdapat padaPetunjuk Tekhnis

Menandatangani berita acara musyawarah serah terima dan pertanggungjawaban UPKD tanggal 08 Agustus 2009.wonnnn Bahwa karena Terdakwa ZET EFRAN, ST., M.Si. bin H.BADRI (Alm) tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabsebagaimana mestinya selaku Ketua UPKDPU Kabupaten padaProgram Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) tingkat Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2008Sampai dengan tahun 2009 di bidang infrastruktur denganmemalsukan datadata tekhnis sehingga seolaholah benar telahsesuai

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang bukan ahikarena hasil laporan ahli tekhnis diajukan Jaksa Penuntut Umum Ir.Sazuatmo dari Unihaz dan saksi ahli diajukan oleh PenasehatHukum terdakwa sudah dipertimbangkan semua oleh Majelis hakimtingkat pertama, ternyata hasil pemeriksaan ahli yang diajukan JaksaPenuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh,hanya melihat secara visual saja ( tidak melakukan selayaknyaseorang ahli) dan begitu ahli yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa

manfaat telah sempurna proyektelah tuntas, maka Administrasi tersebut bagian dari Sempurna tersebut ;Menimbang, bahwa apakah dengan tidak melalui musyawarah forumTPK sesuai dengan rekomendasi BPKP Perwakilan Bengkulu, Terdakwamelalui revisi proposal dan menindak lanjuti temuan BPKP telah menyalahgunakan kewenangan, dihubungkan dengan tugastugas Terdakwasebagaimana halaman 96 bait ke4 s/d hal97, Terdakwa sebagai KetuaUPKP PU tingkat Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawabsebagaimana pada petunjuk Tekhnis

., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm) ;Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

MM dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, S.T., tetap memproses pencairan dana kepada duaorang yang seolaholah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDIHARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada : Terdakwa YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143,/m?

Administrasi pemerintahan), saksiAWANG ARIFAINI RUDIN AS, S.T., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm);Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

LilikSukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;1(satu) Surat Pernyataan dari Sdr. Darlis selaku Wakil Direktur CV.Derri Kontruksi yang ditanda tangani oleh Sdr. Darlis selaku wakildirektur CV. Derri Kontruksi yang diketahui oleh Sdr.

Lilik Sukirmanselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan.1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra.Darlis ke Kelompok Tani Harapan Baru, Tedunan Manna sebesar Rp15.750.000, (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) denganno. rek. 569601006176532 tanggal 17 Desember 2013;1.1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia dari sdra.

Seluma Propinsi Bengkulu TA. 2013 oleh CV.Cakrawala Nusantara;1(satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :027/3949/1/2013, Tanggal 12 November 2013 tentang kegiatanpengawasan tekhnis peningkatan pemanfaatan (Optimasi) lahansawah dengan Pelaksana CV. Gumbel Engineering Konsultan;1(satu) bundel copy Laporan Pendahuluan pekerjaanpengawasan tekhnis peningkatan pemanfaatan (optimasi) lahansawah Kab. Bengkulu Utara dan Kab. Mukomuko PropinsiBengkulu TA. 2013 oleh CV.

LilikSukirman selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan..1). 1(satu) lembar asli slip setoran Bank Rakyat Indonesia darisdra.

PT.Duta Swakarya Indah, yang telah diberi materaisecukupnya.Fotocopy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Riau Nomor:050/BappedaV/08/257,tanggal 26 Februari2008 perihal Pertimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan denganRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk PerkebunanKelapa Sawit an.PT.

Duta SwakaryaIndah, yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi RiauNomor:050/DISBUN.PKNE/058, tertanggal 27 Februari 2008 perihalPerimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an.PT.Duta Swakarya Indah,yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kab.Siak Nomor:522.1/CAN/963,tanggal 27 Maret 2008 perihal Tekhnis (Rekomendasi)KesesuaianLahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Duta SwakaryaIndah, yang telah diberi materai secukupnya.Fotocopy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi RiauNomor:050/DISBUN.PKNE/058, tertanggal 27 Februari 2008 perihalPerimbangan Tekhnis Kesesuaian Lahan dengan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an.PT.Duta Swakarya Indah,yang telah diberi materai Secukupnya.Fotocopy Surat Dinas Kehutanan Kab.Siak Nomor:522.1/CAN/963,tanggal 27 Maret 2008 perihal Tekhnis (Rekomendasi)KesesuaianLahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Enrekang Tahun Anggaran 2015.11. 1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan Tenaga Pengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.12. 1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.13. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKA UTAMA.14. 1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015 yang telah dilegalisir.16. 1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.17. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (I-II) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.18. 1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (1-8) Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015 yangtelah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen spesifikasi tekhnis Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan (lIl) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Laporan Mingguan (18) Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran2015.Hlm 42 dari 71 Him Put.No.39/Pid.Sus.

Tpk/2018/PT.MKS.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab. EnrekangTA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Enrekang TahunAnggaran 2015 yang telah dilegailisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen Kontrak Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

Enrekang Tahun Anggaran 2015.. 1(Satu) rangkap Fotocopy Gambar DED PerencanaanPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy Draft justifikasi tekhnikPekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan RumahSakit Pratama Kab.

Enrekang TahunAnggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy SK Penunjukan TenagaPengawas Tekhnis Pekerjaan pembangunan Rumah SakitPratama Kab. Enrekang Tahun Anggaran 2015.1(Satu) rangkap Fotocopy DPA Dinas Kesehatan Kab.Enrekang TA. 2015 yang telah dilegalisir.1(Satu) rangkap Fotocopy Dokumen penawaran PT.HAKAUTAMA.1(Satu) rangkap Fotocopy Shop Drawing Pekerjaanpembangunan Rumah Sakit Pratama Kab.

tergugat melalui kuasanya merupakan eksepsiyang telah menyangkut pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 162RBg maka eksepsi tersebut diperiksa dan diadili bersamasama dengan pokok perkara, halint sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi No.935 K/SIP/1985 bahwa eksepsi yangbukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokokperkara, yang pertimbangannya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini ;TENTANG LEGAL STANDING ;Menimbang, bahwa dalam Pedoman Tekhnis

Administrasi dan Tekhnis PeradilanPerdata Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung di sebutkan dengan jelas bahwa15yang dapat bertindak sebagai kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarahatau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga ;Menimbang, bahwa memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrangyang mengizinkan Ir.

R.Molana, S.Sos (NIK.P.80.2.40) tertanggal 04 November 2013 yang dalam penjelasannya diuraikan bahwa :1 Sampel Al : Sabusabu seberat 0.01 sisih 0,04 sisa 0,06 gram :Sampel A2 : Sabusabu seberat 0.04 gram;Penyisihan Sampel A2 : sabusabu seberat 0,02 sisa 0,02 gram;Pil seberat 0,018 gram;Menimbang bahwa selain itu juga telah diperhatikan Bukti Surat berupa Laporan HasilPengujian Narkotika Psikotropika Nomor : PO.TU.XI.13.33 yang di keluarkan oleh BadanPOM RI dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tekhnis

mampumempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga sebagai pemakai Narkotika tanpa hak danmelawan hukum maka dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telahterpenuhi; 2 NARKOTIKA GOLONGAN IMenimbang bahwa melalui keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangandiketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika berupa Sabusabu;Bahwa menurut Bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika Psikotropika Nomor :PO.TU.X1.13.33 yang di keluarkan oleh Badan POM RI dan ditandatangani oleh DeputiManajer Tekhnis

Bangun Ruko Tamajuga sudah menerima Risalah Pertimbangan Tekhnis PertanahanDalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor :156/400.32.73/RPTP.IPPT/2015 tanggal 17 Desember 2015 dariKantor Pertanahan Kota Bandung;Halaman 14 dari 24 hal putusan No 392/PDT/2017/PT.BDG.h) Bahwa selain itu PT. Bangun Ruko Tama juga telah meyakinkan PT.1)k)Tri Kurnia Sejahtera bahwa tanah yang akan dibebaskan oleh PT. TriKurnia Sejahtera tersebut, adalah : Milik dari PT. Bangun Ruko Tama, dan PT.

Bangun Ruko Tama juga sudahmenerima Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan DalamPenerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor156/400.32.73/RPTP.IPPT/2015 tanggal 17 Desember 2015 dariKantor Pertanahan Kota Bandung. Selanjutnya PT. Tri KurniaSejahtera telah melakukan pembayaran dan/atau pelunasan kepadaPT.

suatu dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama terhadap duanama yang berbeda, jika memperhatikan Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tekhnis