Memerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One warna orange yang dimodiftrail tanpa plat nomor;selanjutnya tanpa seijin PT. Indoraya Everalek sebagai pemilik, secara bersamasama terdakwadan Sdr. EDI (DPO) serta Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force one warna orange yangdimodif trail tanpa plat nomorDikembalikan kepada saksi korban Sdr SAMSUL ARIFIN Bin HARIYONO ;6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribuRupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelaihari pada hari SENIN, tanggal 20 Januari 2014 oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH.selaku Hakim Ketua, YUNITA HENDARWATI,SH. Dan SAMSIATI,SH.

Kemudian terjadi force mayor tender di Satpol PPdibatalkan namun kapal masih ada di Batam dan menjadi milik kita berdua, namunkemudian saya dilaporkan oleh Pihak Kedua bahwa saya melakukan penipuan sehinggaHal 5 dari 12 Hal Putusan Sela No. 1393/Pid.B/2013/PN.Jkt.Selsaya harus membayar dan mengembalikan pokok dan bunganya sampai 1,4 M.Kemudian Pihak Penyidik Polda Metro Jaya langsung memeriksa saya dan melakukanpenahananMajelis Hakim yang saya hormati.Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,Apabila

mengetahui bahwa uang tersebut untuk uangmuka pembelian kapal yang telah kami sepakati sehingga jelas sama sekali tidakada rangkaian kebohongan yang saya buat untuk pelapor sehingga pelapormenyerahkan barang kepada saya.Bahwa sesuai dengan urain tersebut di atas Perkara ini jelas jelas murni perdatakarena ada kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian danperjanjian berlaku sebagai undang undang bagi pihak pihak yang mengadakanperjanjian tersebut.4 Bahwa kemudian apabila terjadi force

BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Purnama didampingi Bp.Senjaya Komaladan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaHalaman 8 dari 67 Putusan No.246/Padt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.PikePenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.

akan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihakkeluarga.Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh Tergugat Cqmanajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/Joko Cahyono,dimulai dengan dijatuhnkannya demosi tanpa alasan yang jelas, tanpamendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas, sertatidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinan dalammelakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyono mendapatpenugasan sebagai Task Force

2018/PN.JKT.PST.2223.memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelahn mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakanCaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiHalaman 18 dari 67 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Staf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Untuk itusegaka tindakan Tergugat kepada Penggugat terkait demosi dari jabatan WakilDirektur Marketing KMB menjadi Staf Ahli Direksi, dan kemudian penugasansebagai Task Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau, hinggaakhirnya melakukan PHK secara sepihak tanpa pesangon kepada Penggugatsangat tidak dibenarkan oleh UndangUndang Ketenagakerjaan, Beberapa kaidahhukum Yurisprdensi terkait hal ini menyatakan sebagai berikut :a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 180 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 25 April

Disamping itu, menurut ketentuan Pasal 2 bukti T1 ditegaskanbahwa hak pemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidakada batasnya, kecuali terjadi force majeur, demikian pula ketentuan dalam Pasal 7bukti T1 ditegaskan pula bahwa "pihak pertama menjamin pihak kedua selamaberlakunya perjanjian ini tidak akan mendapat gangguan hukum dari siapapun jugaatas pemakaian ruangan/kios tersebut";Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena memberikanpenafsiran dan pendapat

klausula bukti T1 disebutkan bahwaoleh karena itu, kedua belah pihak telah bermufakat untuk mengadakan perjanjianjual beli dan dalam klausula Pasal1 bukti T1 disebutkan bahwa pihak pertamadengan ini akan menyerahkan Hak Pemakaian kepada pihak kedua atas sebuahruangan/kios di Toserba Tebing Emas yang telah disetujui oleh kedua belah pihakdan dalam klausula Pasal 2 dari bukti T1 disebutkan bahwa hak pemakaianruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya, kecualiterjadi force

hukum dan merugikan diriPenggugat Rekonvensi/TergugatI Konvensi (vide pertimbangan hukum PengadilanNegeri Tebing Tinggi pada halaman 21 alinea keempat) sebab berdasarkan bukti T1dan T2 telah terbukti secara sah dan sempurna bahwa Pemohon Kasasi/PenggugatRekonvensi adalah pemilik/pemegang hak pemakaian kios di Gedung ToserbaTebing Emas dan di dalam klausula Pasal 2 dari bukti T2 disebutkan bahwa hakpemakaian ruangan/kios tersebut berlaku untuk jangka waktu yang tidak adabatasnya, kecuali terjadi force

RAMADI alias DANI dengan pidana penjara masingmasingselama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;3 Menyatakan barang bukti berupa:5 buah kotak jam yang kosong,1 stempel,1 buah topi pet,1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force,e 1 satu kotak berisikan 2 jam tangan merk alba,e 1 satu lembar STNK Sepeda motor BK 2742 ADL,e 1 satu unit jam tangan merk Gucci,e 1 satu unit

pukul 23.00 Terdakwa I dan II tiba di rumah Terdakwa I dandisana bertemu dengan SUTAN INDRA HASAN, ANGGI, REZA danRIZA NATASHA dan mengumpulkan barangbarang yang tadi diambildan Terdakwa I membagi Terdakwa II tas ransel warna hitam berisi 6kotak berisi 6 jam tangan, lalu Terdakwa II pulang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:5 buah kotak jam yang kosong,1 stempel,1 buah topi pet,1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force

penangkapan dan penahanan tersebutharus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahananMenimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupae 5 buah kotak jam yang kosong,e 1 stempel,e 1 buah topi pet,e 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,e 1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force

RAMADANTI als.DANI selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani masingmasing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa :e 5 buah kotak jam yang kosong,e 1 stempel,e 1 buah topi pet,e 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,e 1 satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force,e 1 satu kotak berisikan 2 jam tangan merk alba,e 1 satu

Menyatakan barang bukti, berupa : (lima) buah kotak jam yang kosong, 1(satu) stempel, 1(satu) buah topi pet,1(satu) kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1(satu) kotak berisikan jam tangan merk Navi Force,1(satu) kotak berisikan 2 jam tangan merk alba,1(satu) lembar STNK Sepeda motor BK 2742 ADL, 1(satu) unit jam tangan merk Gucci,satu) unit jam tangan merk Guess,satu) buah jam tangan merk MAC warna hitam,1(satu) unit Handphone NOKIA, 1(satu) buah Samsung Duos Warna Putih,1(satu) Hp Nokia

rumah WANDA,Terdakwa SUTAN diberi 1 buah jam tangan olehWANDA, sedangkan barangbarang lain baik sepeda motor maupun jamjamtangan milk korban disimpan dirumah WANDA;Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : buah kotak jam yang kosong, 1 stempel, 1 buah topi pet,Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3044/Pid.B/2015/PN Mdn 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong, 1satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force

harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapTerdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka peru ditetapbkan agar Terdakwa itetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa buah kotak jam yang kosong, 1 stempel, 1 buah topi pet, 1 kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3044/Pid.B/2015/PN Mdn 1satu kotak berisikan jam tangan merk Navi Force

Menetapkan barang bukti berupa :5 buah kotak jam yang kosong1 stempel1 buah topi pet,1 (satu) kotak berisikan satu jam tangan merk billabong,1 (satu) kotak bersikan jam tangan merk Navi Force,1 (satu) kotak berisikan 2 jam tangan merk Alba1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor BK 2742 ADL1 (satu) unit Jam tangan merk Gucci1 (satu) unit jam tangan merk Guess1 (satu) buah jam tangan Merk MARC warna hitam1 (satu) buah jam tangan Merk RIPCURL warna hitam1 (satu) unit Handphone NOKIA1 )1 )))))))satu) buah

Sepeda motortersebut dibeli dari hasil penjualan sepeda motor force one milikPenggugat seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah), bantuan dariPEMBELI SEPEDA MOTOR dan tunjangan PNS sebesarRp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun mengenai harta benda yang disampaikan Tergugat denganini Penggugat menyampaikan jawaban;Sepeda motor Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugatmempunyai sepeda motor merk force one. Kemudian setelahmenikah dijual dengan harga Rp2.800.000,00 untuk membelimotor baru Supra Fit. Ditambah bantuan dari kakak iparPenggugat (Suami kakak kandung Penggugat), sehinggamotor tersebut diatasnamakan kakak ipar Penggugat.

Apabila permintaanTergugat dikabulkan (harta benda yang sudah kami dapatbeli bersama dibagi dua) Tergugat siap membagi duauang tersebut dan memberikanya sebagian kepadasaudara Penggugat;Memang ada kekeliruan yang disampaikan oleh Tergugatseperti harga penjualan motor (Force one) Tergugatmenyampaikan Rp4.000.000,00, sedangkan Penggugatmenyampaikan Rp2.800.000,00, kemudian hargapembelian kebun yang kami beli dari paman dan bibi yangmasingmasing luasnya kurang lebih 4 are, Tergugatmenyampaikan masingmasing

Sepeda motor tersebut dibeli dari hasilpenjualan sepeda motor force one milik Penggugat seharga Rp. 4.000.000,(Empat juta Rupiah);Sawah seluas 2,5 are seharga Rp. 12.500.000,. Sawah ini dibeli dari sisauang pelunasan cicilan sepeda motor dan tabungan Tergugat setiap bulan.Sawah tersebut digarap oleh kakak ipar Penggugat bernama IPARPENGGUGAT dan IPAR;Tanah kebun dibeli dari PAMAN PENGGUGAT luas 4 are seharga Rp.3.000.000.

melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

2007, tertanggal 12 Mei 2007,meskipun terdapat nama dantandatanganSaksi ;e Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanasehingga terbit 1 (Satu) lembar Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomorregister 590/63/GU2018/2007, tertanggal 12Mei 2007 atas nama MUHAMMAD SATOE Bin(Alm) JIBE ;Bahwa saksi tidak tidak pernah menjual atau memberikan tanahatau menghibahkan tanah kepada saksi MUHAMMAD SATOE Bin(Alm) JIBE, namun saksi ada barter (tukar) tanah milik saksidengan sepeda motor jenis Yamaha Force

memberikan keterangan pada penyidikkepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP),setelah itu menandatanganinya, dan saksi membenarkanketerangan yang telah diberikan pada saat itu ;Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan siapa yang telahdipalsukan di 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan FisikBidang Tanah dengan nomor register 590/63/GU2018/2007,tertanggal 12 Mei 2007 ;Bahwa saksi pernah memperoleh sebidang tanah seluas 2 Ha.dengan bertukar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force

ISAP masih adahubungan keluarga dengan Saksi ;Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One milik saksidihargai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), sedangkantanah milik saksi MARDIANI Als. MARDI Bin (Alm). ISAP dihargai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga saksiMARDIANI Als. MARDI Bin (Alm).

BahwaDirektur Marketing Bp.Adhi Pumama didampingi Bp.Senjaya Komala21dan disaksikan Andi Suryanto (Wakadiv HRD) menyerahkan surat penugasanSurat Tugas No. 483/ST/HRP/P/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 kepadaPenggugat /Joko Cahyono sebagai TASK FORCE di Kantor CabangSanggau.

akan mendiskusikannya terlebin dahulu dengan pihakkeluarga..Bahwa Atas rangkaian peristiwa Diskriminasi yang dilakukan oleh TergugatCq manajemen dan Pimpinan PT CS Finance kepadaPenggugat/JokoCahyono, dimulai dengan dijatuhkannya demosi tanpa alasan yang jelas,tanpa mendapat surat peringatan maupun teguran dan alasan yang jelas,serta tidak pernah mendapat arahan dan bimbingan yang jelas dari pimpinandalam melakukan pekerjaan, hingga kemudianPenggugat/Joko Cahyonomendapat penugasan sebagai Task Force

kemampuan denganmemperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindunganhukum.Sehingga semakin terang dan nyatalah bahwa perbuatan Tergugat kepadaPenggugat adalah perbuatan yang melanggar Hukum.22.Bahwa atas seluruh rangkaian peristiwa sebelumnya tersebut yangmanatelah dipertanyakan serta dikomunikasikan oleh Penggugat kepadaatasan yang bersangkutan namun tidak pernah mendapatkan penjelasan,akhirnyaPenggugattelah mengajukan surat keberatan tertanggal 2 Agustus2017 atas penugasan sebagai Task Force

Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penggugat menggunakancaracara yang tidak patut (diskriminasi) dalam memperlakukan Penggugat,terutama dalam hal Penempatan Tenaga Kerja, diawali dengan demosi sebagaiStaf Ahli Direksi, Kemudian dilanjutkan dengan penugasan/penempatan sebagaiTask Force Pembenahan Cabang di Kantor Cabang Sanggau Kalimantan.

Menyatakan Tergugat telahmelakukan tindakan diskriminasi terhadap Penggugatdengan cara mendemosi Penggugat dari jabatan Wakil Direktur Marketing KMBmenjadi sebagai Staf Ahli Direksi dan selanjutnya memberikan penugasan dan/atau Penempatan dari Staf Ahli Direksi menjadi Task Force ke Kantor CabangSanggau adalah tidak sah dan melanggar peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku.Halaman 31 dari 68 Putusan No.246/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST.Menyatakan SuratSK Direksi No. 540/SKPK/HRS/A/2015 tertanggal

kepada TermohonKasasi tersebut akan dikenakan bunga dalam bentuk US$ 184.851,72 dandalam bentuk rupiah Rp.382.458.199, ;15.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan pertimbanganhukum Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara yang sedangdikasasi ini, knususnya pada halaman 64 alinea 1, 2 dan 3 yang pada intinyamenolak alasan Pemohon Kasasi bahwa keterlambatan Pemohon Kasasimelunasi sisa harga pembelian kepada Termohon Kasasi bukan atau tidakterdapat alasan atau peristiwa yang bersifat FORCE

MAJEURE .s.o.r.adalah salah dan keliru, sebao sudah merupakan fakta hukum yang bersifatNOTOIR bahwa di wilayah Aceh pada saat itu memang dalam keadaandarurat militer, karena banyak pemberontak yang menamakan diri GerakanAceh Merdeka yang melakukan kegiatan untuk mengacaukan keamananNegara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kejadian tersebut telahmempengaruhi dan melumpuhkan usaha bisnis Pemohon Kasasi di daerahtersebut, yang mana hal tersebut diluar kKemauan/kehendak PemohonKasasi selaku pengusaha

Apabila ternyata jangkawaktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon Banding karena keadaan diluar kekuasaannya (force majeur), jangka waktu dimaksud dapatdipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.bahwa dalam persidangan Terbanding menunjukkan bukti kirim Pos atasKeputusan Terbanding Nomor: KEP894/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23 Juli2012.bahwa dari bukti kirim yang ditunjukkan oleh Terbanding tersebut diketahuibahwa Terbanding telah mengirimkan Keputusan Nomor: KEP894/WPJ.32/BD.06/2012 tanggal 23

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Adi Kuswoyo dan terdakwa II Apriyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Adi Kuswoyo dan terdakwa II Apriyani tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Vega Force

Menetapkan barang bukti berupa :- Potongan karpet warna merah yang terdapat darah korban UPONO, dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force -1 warna hitam strep biru dengan No Pol : S 4923 BQ, 1 (satu) buah helm merk Takachi warna hitam strep biru putih dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru, dikembalikan kepada terdakwa Darsan Bin Rakiman;6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

adalahterdakwa karena diberitahu oleh Polisi;Bahwa saksi tidak dapat menangkap terdakwa, karena pada waktu ituterdakwa melarikan diri menggunakan sebuah sepeda motor YamahaForce 1;Bahwa ciri ciri sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah YamahaForce 1 warna hitam dengan strip biru dan knalpotnya berbunyi kerasdan mengeluarkan asap banyak, sedangkan terdakwa waktu itumemakai helm warna gelap, memakai jaket parasit warna gelap juga;Bahwa saat itu terdakwa lari ke selatan dengan mengendarai sepedamotor Yamaha Force

tidak tertangkap;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pembunuhanterhadap saudara Upono, karena waktu itu hanya saudara Uponoyang menemui terdakwa waktu datang ke rumah saudara Upono dankemudian saudara Upono kembali ke ruang tengah sambil memgangidada kirinya lalu duduk dan bersandar tembok kemudian tersungkurdan dadanya mengeluarkan darah;Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memakai sepeda motor apa, tetapimenurut keterangan saudara Faisal yang mengejar terdakwa naiksepeda motor Yamaha Force

penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa barang bukti berupa Potongan karpet warna merahyang terdapat darah korban UPONO yang telah dipergunakan untuk melakukankejahatan, maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force

Menetapkan barang bukti berupa :e Potongan karpet warna merah yang terdapat darah korban UPONO,dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam strep birudengan No Pol : S 4923 BQ, 1 (satu) buah helm merk Takachi warnahitam strep biru putin dan 1 (satu) buah jaket Jeans warna biru,dikembalikan kepada terdakwa Darsan Bin Rakiman;,6.

MARGOMULYO NO. 35SURABAYA, namun akibat adanya bencana nonalam penyebaran Corona VirusDisease 2019 (COVID19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaibencana nasional sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virusdisease 2019 (COVID19) sebagai bencana nasional, mengakibatkanTERMOHON PKPU masih kesulitan mencari pembeli dengan harga penawaranyang baqus, sehingga hal ini termasuk dalam FORCE MAJEURE oleh karena ituHal

Kontraktor Tambang BatuBara, sedangkan Pihak Tergugat status Pemilik Tambang Batu Bara;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sepakat mengadakan PerjanjianKontrak Kerjasama Batu Bara sebagaimana yang tersebut pada posita angka 1(satu) diatas yang rinciannya adalah sebagai berikut: BatasanPekerjaan (Pasal 1); Hargadan Target Produksi (Pasal 2); Pembayaran (Pasal 3); Evaluasi Kinerja (Pasal 4); Peralatandan Supporting (Pasal 5); Kewajiban Para Pihak (Pasal 6); Masa berlakunya Kontrak (Pasal 7); Force

Majeure; Penyelesaian Perselisihan;Bahwa pada saat kegiatan produksi sedang berjalan kurang lebih 2 (dua)bulan, ternyata banyak halhal yang sangat menganjal dalam PerjanjianKontrak Kerja Pertambangan Batu Bara tanggal 16 April 2009 tersebutterhadap Pihak Penggugat, khususnya yang berkaitan dengan Joint Serveybersamasama pada saat pengapalan pertama;Bahwa oleh karena itu Pihak Penggugat dengan Suratnya bertanggal Manado29 Mei 2009, Nomor 001/SK GN/VV/2009 menyampaikan kepada Tergugatyang intinya

khususnya tanah, bakal mempunyai akibat hukumyang nyata bilamana sita tersebut diumumkan dengan caramendaftarkannya termasuk menyerahkan Salinan Berita AcaraPenyitaan kepada Kantor Pertanahan untuk dibukukan, dengandemikian pihak pihak yang berkepentingan atas bendatersebut termasuk pihak ketiga dapat mengetahui' statusbenda tersebut adalah berada dalam keadaan sita; Terhitungsejak saat benda sitaan tersebut didaftarkan pada kantorpertanahan, penyitaan tersebut barulah mempunyai akibathukum (/egal force

ataumengasingkan benda tersebut dengan cara apapun, ' danbilamana terjadi transaksi atas benda sitaan yang terjadisetelah penyitaan tersebut didatarkan, transaksi demikianbatal demi hukum, serta secara pidana pihak pihak yangmengadakan transaksi pada benda tersebut dapat dikenaisanksi pidana vide pasal 231 KUHPidana;Bahwa adalah jelas dengan mengacu kepada ketentuan pasal231 HIR dan Pasal 198 HIR, suatu penyitaan atas benda takbergerak (tanah dan bangunan) barulah mempunyai akibathukum (/ega/l force

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh;2. karenaperusahaantutup yang disebabkan perusahaan mengalamikerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force majeur);3. pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal 156 ayat (4);28.Oleh karena itu yang pertama kali harus dibuktikan

kerja terhadap Para Tergugat adalah karenaalasan EFISIENSI atau alasan perubahan status, penggabungan, atau peleburanperusahaan;39.Bahwa untuk alasan EFISIENSI dapat dikenakan Pasal 164 ayat (3) UUKetenagakerjaan, telah diatur pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi,yang berbunyi sebagai berikut:(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

Jika disebabkan karena kerugian selama 2(dua) tahun berturutturut atau lebih atau force majeur, maka akanmenggunakan Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, namun apabiladisebabkan hal lain selain dari kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturutdan force majeur, akan menggunakan Pasal 164 ayat (38) UUKetenagakerjaan ; Bahwa terhadap perusahaan tutup yang di maksud dalam Pasal 164 UUKetenagakerjaan tidak dijelaskan didalam UU Ketenagakerjaan dan peraturanorganic dibawahnya, maka kita akan mengacu pada

rugilebin dari 2 (dua) tahun berturutturut, maka sudah melebihi syarat yangdiinginkan oleh Pasal 164 ayat (2);Bahwa mengenai korelasi pasal 164 ayat (3) dengan Putusan MahkamahKonstitusi No.19/PUUIX/2011 tentang perusahaan tutup, Ahli berpendapatPasal 164 ayat (3) itu sebenarnya adalah satu norma yang mengecualikanketentuan Pasal 164 ayat (1), kalau tutup karena kerugian minimal 2 (dua)tahun berturut turut maka menggunakan ketentuan Pasal 164 ayat (1), akantetapi kalau tidak mengalami kerugian, force

pegawai menghindari PHK itu, kalau upayaupaya tersebut tidak berhasil, kemudian boleh melakukan PHK, jadi PHK itusebagai ultimum remidium bukan primum remidium;Bahwa menurutAhli, Pasal 164 ayat (3) dan ayat (1) sebenarnya sama, samasama perusahaan tutup, kalau karena ayat (1) disebabkan karena forcemajeuratau juga karena kerugian minimal 2 (dua) tahun berturutturut, namunPasal 164 ayat (3) adalah perusahaan tutup karena efisiensi bukan karena rugikerugian minimal 2 (dua) tahun berturutturut atau force

Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.

Jangka waktu;Ccd. hak dan kewajiban para pihak;e. penyelesaian perselisinan;f. keadaan di luar Kemampuan para pihak (force majeure); dang. peninjauan pelaksanaan perjanjian;e Pasal 15 ayat 1 s.d. 5 (Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).(1)(2)(3)(4)(5)Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah denganpihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:a.

tersebut dapat dilihat dari Pasal 164 butir (3) UUKetenagakerjaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan biayaPesangon dua kali dari Upah per bulan apabila terbukti PemutusanHubungan Kerja dilakukan oleh karena efisiensi, dimana apabila Tergugatkutip sebagai berikut:> Pasal 164 butir 3 UU KetenagakerjaanPengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

bantahandalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugatberdasar menurut hukum untuk dikabulkan;Halaman 46Putusan No. 173 / Pdt.SusPHI / PN.MdnMenimbang, bahwa oleh karena terbukti alasan pemutusan hubungankerja Tergugat terhadap para Penggugatbukan karena perusahaan tutup,obukankarena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diauditoleh akuntan publik atau bukan karena keadaan memaksa (force

majeure),tetapikarena Tergugat sendiri yang melakukan pengentian operasionalmaka MajelisHakim berkesimpulan ,para Penggugat/ pekerja berhak atas uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan mengabulkan upah selama proses selama 6 (enam) bulan sesuai denganSEMA No.03/BUA.6/HS/SP/XII/ 2015, tanggal 29 Desember