:B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli 2015, PerihalPemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.Bahwa berdasarkan suratsurat Direktorat Kepolisian PerairanPolda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 padamalam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrakkeramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuriadalah merupakan force majeure.Bahwa perlu disampaikan, dengan adanya kejadian forcemajeure hanyutnya Tongkang

tersebut,sebagaimana dalam surat Direktorat Kepolisan Perairan PoldaSulawesi Utara No.: B/29/VII/2015/Ditpolair tertanggal 12 Juli2015, Perihal : Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.Bahwa berdasarkan suratsurat Direktorat Kepolisian PerairanPolda Sulawesi Utara sebagaimana tersebut diatas, maka dapatdisimpulkan yaitu hanyutnya Tongkang SANDIDEWA 32 padamalam hari dengan mengikuti arus air selanjutnya menabrakkeramba jaring apung dikarenakan rantai dan jangkar hilang/dicuriadalah merupakan force

Tabrakan Tongkang SANDIDEWA 32 dengan keramba jaring apungadalah peristiwa/kejadian Force Majeure (Keadaan Kahar)Berdasarkan bukti TERBANDING (dahulu TERGUGAT 1) yaitu bukti : T I3 dan T 14 (terjemahan dari bukti T I3) yaitu berupa Sertifikat KlasifikasiKapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32) yang dikeluarkanoleh Germanischer Lloyd yang menyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA32 (Tongkang SANDIDEWA 32) telah disurvei secara berkala dandinyatakan bahwa Kapal SANDIDEWA 32 (Tongkang SANDIDEWA 32)telah memenuhi

(force majeur), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan mass kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);16.17.Ayat (2) : Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahunterakhir yang telah diaudit oleh akuntan public ;Ayat (3) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap

pekerja/ourun karena perusahaan tutup bukankarena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuanpekerja/oburun berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masskerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;Bahwa disamping itu juga sesuai dengan uraian pada posita nomor 15 (limabelas

UU No. 13 tahun 2003 Pasal 164 ayat (3) yang berbunyi :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja. buruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebanyak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak

2008".II Bahwa Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku.1.Bahwa Judex facti salah menerapkan Pasal 164 ayat (8) UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasanalasan sebagaiberikut :1) Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, menyatakan :"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan ;Bahwa berdasarkan ketentuan, saat kayu sampai di KM. 7 maka dokumenwajid dimatikan dan tujuan lain harus tetap menggunakan Nota Angkutansebab kayu di KM. 25 adalah belum tentu kayu dari KM. 7 serta harusdibuktikan bahwa kayu tersebut benarbenar legal, sebab apabila iuran hasilhutan belum dibayar maka patut diduga hal tersebut adalah pengerusakanhutan;Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Dinas Kehutanan maka kesalahan tersebut terletak pada pihak DinasKehutanan;Bahwa munculnya TPTKO adalah kebijakan pemerintah dimana penetapan TPTKO dilakukan dalam jangka waktu 5 hari kerja;Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksn54.Bahwa menurut Ahli, apabila Nota Angkutan telah sesuai namun tempatnya yangtidak sesuai maka SKSHHK tetap menjadi dokumen yang sah jika sumbernyaadalah benar;55.Bahwa ketika perusahaan atau seseorang sedang melakukan pengangkutan,kemudian terjadi sesuatu force

Lestari No : P.17/PHPLSET/2015, tentangpedoman pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil kayu dari hutan alamsebagaimana Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi Pengangkutan Kayu olahan berupakayu gergajian/vener dan serpih dari industri primer disertai bersama sama SKSHHKyang diterbitkan oleh tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari sesualkompetensinya melalui Aplikasi;Menimbang, bahwa ahli berpendapat apabila perusahaan atau seseorangsedang melakukan pengangkutan, kKemudian terjadi sesuatu force

asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 64/PidSusLH/2018/PN.Ksnkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

dengan dokumen dokumen kemudian dipersalahkan berdasarkan asumsidan pendapat saja tetapi haruslah berdasarkan kepada asasasas hukum maupunaturan yang berlaku;Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil pembelaan dan tuntutanPenuntut Umum dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, karena apabilakayu diasumsikan tidak memiliki dokumen maka seluruh proses dari Sumber asalkayu, industri pengolahan haruslah diusut dan dipersalankan sehingga apabila tidaksecara tergas diatur terlebin dalam keadaan Force

angsuransebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah melakukanwanprestasi;Menimbang, bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yangtelah disepakati dalam perikatan dengan kata lain tidak dipenuhinya kewajiban olehdebitor karena dua kemungkinan alasan yaitu:7 Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;7 Karena keadaan memaksa (force

majeure), di luar Kemampuan debitor;Untuk menentukan apakah sorang debitur bersalan melakukan wanprestasi, perluditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidakmemenuhi prestasi dengan beberapa kondisi sebagai berikut:" Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;7 Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2020/PN Wng7 Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;Menimbang

Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim suratketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutanpajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluarkekuasaan Wajib Pajak (force majeure); danf.

Satu unit sepeda motor Yamaha Vega Force tahun 2014 No.Pol. AE6105 BS warna merah seharga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah);4. Satu unit sepeda motor Yamaha MIO GT tahun 2014 No.Pol. AE 2186BS warna merah seharga Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah);Pasal 4Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa perkara hartabersama secara keseluruhan sebagaimana gugatan yang tertuang dalamketentuan posita angka 4 (empat) selama masa perkawinan, Tergugat telahPutusan Nomor 0383/Pdt. G/2018/PA.

Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut dalam AktaNotaris nomor : 19 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat dihadapan ARIYANI , SHNotaris/PPAT di Surabaya , yang pada pokoknya terdiri dari :Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan Jumlah Pinjaman ; Pasal 2 : Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi ; Pasal 3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal4 : Agunan ; Pasal 5 : Tata Cara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 :Wanprestasi ; Pasal 7 :Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : KlausulaPublikasi ; Pasal 9 : Komunikasi ; Pasal 10 : Force

/PPAT di Surabaya , Sangat merugikan Penggugat ;Mengenai hal ini dapat dibuktikan dengan :1) Bahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian , yang padapokoknya terdiri dari : Pasal 1 : Tujuan Penggunaan Dan JumliahPinjaman ; Pasal 2: Jangka Waktu dan Pembayaran Asuransi ; Pasal3 : Bunga dan BiayaBiaya Lainnya ; Pasal 4: Agunan; Pasal5 : TataCara Penarikan dan Pelunasan ; Pasal 6 : Wanprestasi ; Pasal 7: Pernyataan dan Jaminan ; Pasal 8 : Klausula Publikasi ; Pasal 9 :Komunikasi ; Pasal 10 : Force

melawan hokum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;Menimbang bahwa didalam positanya Penggugat hanya mendalilkanbahwa Tergugat tidak dapat menepati isi perjanjian yang pada pokoknya terdiridari pasal 1 : Tujuaan Pembangunan Dan Jumlah Pinjaman; Pasal 2: Jangka Waktudan Pembayaran Asuransi; Pasal 3: Bunga dan BiayaBiaya Lainnya; Pasal 4:Agunan; Pasal5: Tata Cara Penarikan dan Pelunasan; Pasal 6: Wanprestasi:;Pasal 7: Pertanyaan dan Jaminan; Pasal 8: Klausula Publikasi; Pasal 9 :Komunikasi; Pasal 10: Force

Putusan Nomor 1233/B/PK/PJK/2016waktu yang diatur sebagaimana peraturan perundangundang di bidangperpajakan yang berlaku yaitu: 3 (tiga) bulan;Bahwa keterlambatan penyampaian atau pengiriman SKPN PPN tersebutsepenuhnya bukan merupakan kesalahan atau tanggung jawab Penggugatdan karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat (force mayeur);2.

dapatdipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;Penjelasan Pasal 25 ayat (3):Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3(tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimanadimaksud dalarn ayat (1), dengan maksud agar supaya WajibPajak rnernpunyai waktu) yang cukup memadai untukmempersiapkan surat keberatan beserta alasannya;Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidakdapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaanwajib pajak (force

Keadaan lain berdasarkan pertimbangan DirektoratJenderal Pajak.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pengirimanSKP oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggalpenerbitan skp tidak termasuk dalam kriteria keadaan diluar kekuasaan Wajid Pajak atau force majeur yangdiatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74Tahun 2011 dan Pasal 5 Peraturan Menteri KeuanganNomor 9/PMK.03/2013 tersebut;Bahwa keadaan tersebut juga tidak termasuk dalamkriteria

memasukkansurat keberatan ke Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan;Bahwa pertimbangan Majelis tersebut menyebabkanketidakpastian hukum dimana Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) lainnya akan melakukan halyang sama dengan yang dilakukan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu dengan mengajukankeberatan melebihi jangka waktu yang ditentukan dalamPasal 25 ayat (3) UndangUndang KUP dengan alasanforce majeur yang sebenarnya tidak termasuk dalamkeadaan force

Bahwa pengiriman SKP yang lebih kurangsekitar 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan skp jugabukan merupakan suatu keadaan yang force majeur yangmenyebabkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) tidak dapat melaksanakan hak nya untukmengajukan keberatan karena masih ada waktu yangcukup untuk mempersiapkan, membuat danmenyampaikan surat keberatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) yaitu sekitar 2 (dua) bulan;Berdasarkan penjelasan tersebut di atas makapertimbangan Majelis yang

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anaknya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

Tidak lama berselang korban melintas dengan menggunakansepeda motor Yamaha Force One warna hitam No. Pol DA 3709 CZ bersama anakanya(BARDANI) sambil membawa senjata tajam jenis samurai yang diletakkan di sepedamotor lalu berhenti tepat di depan GADI dan SUYADI yang sedang duduk berbincang,kemudian korban bertanya kepada GADI dengan nada tinggi apa?

karenanyaeksepsi patut untuk dikabulkan .Selanjutnya Tergugat memohon agarPutusan dalam Perkaraini,setidaknya menyatakan Gugatan ParaPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;1.DALAM POKOK PERKARA.Bahwa benar antara Para Tergugat dengan Penggugat pernah terikatdalam hubungan kerja,ynamun Tergugat membantah dikatakan olehPara Penggugat bahwa Penggugat tidak diperkenankan bekerja olehTergugat pada tanggal 29 Oktober 2008.Bahwa fakta hukum yang terjadisaat itu dikarenakan sebelumnya terjadi force

dadulu lalu di PHK dan Pekerja yang diPHK belum bekerja selama 2 bulanBahwa alasan karyawan di PHK karena efisiensiBahwa ada 50 orang yang di mediasi karena tidak tertampungBahwa saksi mendengar karena salah satu pihak tidak mauberdamai maka diajukan gugatanBahwa saksi tidak tahu apa benar PHK dilakukan bulan Oktoberpadahal masih ada slip gaji bulan NopemberBahwa saksi tidak membaca klausul surat PHKBahwa saat mediasi yang datang dari PT Richtex adalah HRD nyaBahwaalasan diadakan perampingan karena Force

Majerperusahaan kebakaran maka karyawan dirampingkanBahwa anjuran saksi dalam permasalahan ini agar permasalahdibawa ke Disnakertrans SemarangBahwa saksi tidak tahu apakah karyawan bekerja atau tidak setelahkebakaranBahwa saksi tidak pernah melihat surat PHKBahwa alasan diadakan perampingan karyawan karena force majermaka pekerja tidak tertampungMenimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kesimpulantertulisnya pada tanggal 21 Mei 2015, sedangkan Tergugat, tidak mengajukankesimpulan;Menimbang

Danbenarkah pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini, merupakan force majorsebagaimana dalil bantahan Tergugat?

major, dan akibat hukumnya;hal 51 dari67 Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/G/2015/PNSmgMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan, pembacaan putusan atasperkara ini, Tergugat tidak pernah mengajukan buktibukt,i mengenai dalil dalamgugatannya yaitu kebakaran merupakan keadaan force major, dan oleh karena halyang demikian, sebagaimana pertimbangan di atas, haruslah dirumuskan terlebihdahulu dalam sebuah perjanjian kerja, dan atau peraturan perusahaan, dan atauperjanjian kerja bersama, Majelis Hakim berpendapat

memiliki kualifikasi sebagai wali nasabataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahansebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan walidalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadifasid dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

Penetapan No. 0144/Pdt.P/2017/PA.Tgt 6) sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak i bagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam d nikah aka mNenfadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)an tida emt i daar dukum (no legal force);; i ! i rdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,berikut;Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, sepertihalnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Nomor 665 K/Padt.SusPHI/2021berikut:Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja terjadi karenaadanya keadaan pandemi covid 19 yang sangat berpegaruh pada pengasilanTergugat sehingga dikategorikan sebagai force majeur, maka tepat JudexFacti menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusanhubungan kerja dimaksud kepada Para Tergugat dengan berdasarkan padaketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2

Kedua belah Pihak dengan ini setuju bahwa dengan ditandatanganinya akta ini,maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah diadakan perdamaiansehingga seluruh dan setiap permasalahan atau perkara lain yangberhubungan dengan perkara tersebut yang berhubungan dengan force majeureoleh dan perkaraperkara lainnya dengan ini dianggap selesai dengan tuntas danoleh karenanya satu terhadap yang lain baik sekarang maupun diwaktu yang akandatang, tidak akan saling mengadakan tuntutan, gugatan dengan dasar,

SusPHI/2020Kasasi dahulu Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tindakannyatersebut disebabkan oleh karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugatmengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut yang dibuktikan dari hasilaudit oleh akuntan publik atau adanya keadaan memaksa (force majeur),maka pemutusan hubungan kerja (PHk) terjadi karena alasan efisiensi danTermohon Kasasi dahulu Penggugat berhak mendapatkan kompensasisebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang

Perobuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhagq Dafasubrata turun

Perbuatan manaterdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :e Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar jam 19.00Wib saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN bertemu dengan terdakwa yangsedang mengamen lalu datang 7 (tujuh) orang anak punk yang berasal dariTegal dan tak lama kemudian datang saksi TAUFIK MAHENDRA BinAGUS HARYONO mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motorYamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor kemudian datangsaksi Moh, Dimas Ulhag Dafasubrata turun dari

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa platnomor dengan posisi saksi DIMAS RAHARDI Bin IMAN (dalam berkasterpisah) duduk di selasela stang dan jok sepeda motor, saksi TAUFIKMAHENDRA Bin AGUS HARYONO (dalam berkas terpisah) mengendaraisepeda motor lalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubrata dengan menggunakan 1 (satu) unit sepedamotor Yamaha Force One warna hitam silver tanpa plat nomor dengan posisiterdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUS HARYONO mengendarai sepeda motorlalu saksi Moh.

Dimas Ulhaq Dafasubratadengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One warna hitamsilver tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa . TAUFIK MAHENDRA Bin AGUSHARYONO mengendarai sepeda motor lalu saksi Moh.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa usahaTergugat telah tutup karena tidak ada lagi pekerja Tergugat, berkenaan denganPerusahaan tutup telah diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara lengkap sebagai berikut:Pasal 164(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/oburunh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, ataukeadaan memaksa (force

ketentuanPasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4).(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harusdibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahhal 9 Putusan Perkara No.127/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.Jkt.Pst.diaudit oleh akuntan publik.(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ourun karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force

Bin ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , akan tetapi tidak ada hubunganSaudara atau keluarga baik sedaran maupun semenda, dan juga tidakada hubungan pekerjaan; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalahSaksi telah kehilangan barang berupa Stiker; Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembarstiker yaitu 1 (Satu) lembar stiker merk Vega Force

Saksi DARWIN Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , akan tetapi tidak ada hubunganSaudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidakada hubungan pekerjaan; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalahSaksi HAMIDI telah kehilangan barang berupa Stiker; Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembarstiker yaitu 1 (Satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (Satu)lembar

Saksi SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , akan tetapi tidak ada hubunganSaudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidakada hubungan pekerjaan; Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalahBapak kandung Saksi bernama HAMIDI telah kehilangan barang berupaStiker; Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembarstiker yaitu 1 (Satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (Satu

Bahwa Stiker sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembar stiker tersebutyaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (Satu) lembarstiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (Satu) lembar stiker merk F1ZRdoraemon warna biru hitam, 1 (Satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiuHalaman 24 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbswarna hitam, 1 (Satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warnamerah biru, 1 (Satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1(satu) lembar stiker

/ orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapatdiperkirakan sendiri oleh Anak .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap diPersidangan, terbukti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalahTerdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan AnakSaksi Abdul Najib telah mengambil barang berupa Stiker Milik Hamidi sebanyak91 (Sembilan puluh satu) lembar stiker;Bahwa Stiker sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) lembar stiker tersebut yaitu 1(satu) lembar stiker merk Vega Force

Ungkapan/kalimat "Gw siap mati" memiliki daya (force)menantang karena terdakwa H. MUHAMMAD NURDIN SALEH, S.E.bersedia mati untuk menghadapi/melawan NINO PUTRA MANSOR.Ungkapan/kalimat "Gw pengen kepala loe"mengancam Ir. NINO PUTRA MANSOR karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. menginginkan bagian yang pokok, penting, danyang utama dari tubuh NINO PUTRA MANSOUR, yakni kepala. Katakepala dalam konteks seperti tersebut di atas memiliki makna kiasanmemiliki daya (force)nyawa.

Ungkapan/ kalimat "Gwsiap mati" memiliki daya (force) menantang karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. bersedia mati untuk menghadapi/melawan Ir. NINOPUTRA MANSOUR. Ungkapan/kalimat "Gw pengen kepala loe" memiliki daya(force) mengancam Ir. NINO PUTRA MANSOR karena terdakwa H. MUHAMMADNURDIN SALEH, S.E. menginginkan bagian yang pokok, penting, dan yangutama dari tubuh Ir. NINO PUTRA MANSOUR, yakni kepala. Kata kepala dalamkonteks seperti tersebut di atas memiliki makna kiasan 'nyawa.