Ditemukan 6226 data
102 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena pemasangan unit UPS Atlas 100 Kva tersebutmerupakan tanggung jawab Penggugat maka pada tanggal 26November 2008 berdasarkan surat Nomor NS 001 71 1108,Penggugat memberitahukan secara tertulis kepada Tergugatperihal pemasangan unit UPS tersebut untuk memback upperalatan transmitter sebagai berikut: 1). pemasangan danpengujian (installation and commissioning), bahwa pemasangandan penguji harus dilakukan oleh pihak Penggugat selaku penjual,dimana Penggugat memiliki tenaga tekhnis yang berpengalamandan
37 — 14
Kesehatan diDinas Kesehatan Kabupaten Banjar Sejak Tahun 2009 sampai dengansekarang ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasukproduk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidikisystem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosispencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis
75 — 15
/2016/PN.Jkt.Brtmengajukan halhal lainnya lagi dalam perkara ini dan mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini,maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPenetapan ini;TENTANG HUKUMNYA :DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah termasukVoluntair, sesuai buku Pedoman Tekhnis
18 — 9
Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
87 — 48
Terlebih lagi bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayahbahkan dusun yang sama, sehingga secara tekhnis tidak ada halangan apapunbagi keduanya untuk bertemu, berkomunikasi, clan mencari jalan penyelesaianyang tepat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Keduanyajustru menunjukkan sikap sebaliknya, di mana pisah tempat tinggal tersebutterus dibiarkan berlangsung tanpa upaya positif untuk mengakhirinya.
ANAK AGUNG GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA
Terdakwa:
YUSRAN Bin SULEMAN
125 — 74
keterangannya sebagai tersangka dalamruangan Saksi / ruang penyidik dengan kondisi pintu Terbuka; Bahwa Tersangka saat itu tidak memiliki Penasihat Hukum lalu kamikemudian menunjuk Henro Kusuma Jaya, S.H. namun saat itu Pengacarayang ditunjuk sedang berada diluar kota (Bau Bau) dan Tersangka memintaagar Pemeriksaannya tetap dilaksanakan meskipun tanpa kehadiranHalaman 6 dari 17 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN.KdiPenasihat Hukumnya sehingga akhirnya Pemeriksaan Tersangka tetap kamilaksanakan; Bahwa Tekhnis
153 — 71
Rchani kepada Narawi tertanggal 8 Agustus 2011, tidak bisadikaitkan dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Pasal 84 ayat(2) KUHAP terkait dengan tempat kediaman sebagian besarsaksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat pengadilan negeriitu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan;Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Nomor 39/PID/2019/PT JMBBerdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis PeradilanPidana Umum dan Pidana Khusus, Buku Il, Edisi
saksisaksi batas tanah, hanya saksi pada saatmelakukan transaksi jual beli tanah.Bahwa terkait dengan peraturan perudangudangan normanorma yangharus ditaati Suatu perusahaan atau badan hukum yang akanberinvestasi dalam pengadaan tanah untuk menjalankan usahanya,wajib memiliki jin lokasi.Halaman 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 39/PID/2019/PT JMB Bahwa jjin lokasi ini adalah sebagai untuk memperoleh tanah, sebelumin lokasi ini diterbitkan, ada Keputusan oleh Kantor Pertanahanmengenai pertimbangan tekhnis
Di dalam pertimbangan tekhnis ini memuat pertimbanganpertimbangan mengenai pemanfaatan yang akan digunakan, setelah ijinlokasi diterbitkan, yang menjadi syarat memperoleh tanah ataumengadakan tanah, terkait dengan identifikasi bidangbidang tanahyang ada di dalam areal ijin lokasi, tidak boleh diluar ijin lokasi.
CV Usring
Tergugat:
1.dr. Sigit Handanu Wiyono, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak - selaku Pengguna Anggaran)
2.dr. Rifka, MM (Pejabat Pembuat Komitmen - Dinas Kesehatan Kota Pontianak)
3.Idjeriah Rossa, SKM, M.Si (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan - Dinas Kesehatan Kota Pontianak)
324 — 77
Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi tekhnis dan standar yangdicantumkan dalam kontrak;Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN PtkBahwa hasil rapat tersebut kembali ditekankan oleh Para Tergugat dalamsuratnya yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 18 Desember 2019(vide bukti T.II6 dan T.II7);Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat kembali mengirimkanundangan kepada Penggugat tertanggal 30 Desember 2019 dalam rangkaRapat Koordinasi terkait tentang Permohonan Pembayaran Termyn 100%Pekerjaan
Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi tekhnis dan standar yangdicantumkan dalam kontrak; Pihak Penyedia (CV Usring) pada tanggal 19 Desember 2019, telahmemberikan Bukti Keaslian Produk, yaitu sebagai berikut:a. Bon pesanan ke PT.Gedralia Sinar Terang;b. Surat Pernyataan Keaslian Barang dari PT.Gedralia Sinar Terang;c.
Cahaya Mas Cemerlang; Pihak PPK memberikan tanggapan yaitu: pada tanggal 16 Desember2019, PPK dan Tim Tekhnis telah turun ke lapangan dan mencurigai tentangkeaslian produk, setelah dikonfirmasi kepada PT. Cahaya Mas Cermerlang,pihak PT.Cahaya Mas Cermerlang menyatakan bahwa tidak adapemesanan atas nama CV.Usring, begitu juga Manual Book yang diberikanoleh Penyedia hanyalah berupa fotokopi sedangkan PT.Cahaya MasCermerlang menerbitkan manual book yang asli.
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Primaboss Mobilindo milikKaldri Alam seharusnya tidak lulus proses evaluasi sehingga tidak bisadiajukan sebagai Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan PengadaanKeramba dalam rangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di Kawasan DASakan tetapi Perusahaan lain yang diusung oleh Bambang Tri Hariyanto (selakuPetugas Pengaman proses tender dari Kepolisian Pekanbaru di DinasPerikanan Provinsi Riau) yang lolos evaluasi administrasi dan evaluasi tekhnis,Hal. 27 dari 59 hal. Put.
kegiatan Pengadaan Keramba PemberdayaanPembudidaya Ikdan di kawasan DAS di 4 (empat) Kabupaten(Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan dan Indragiri Hulu) dari KepalaDinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau kepada Direktur PT.Primaboss Mobilindo;14.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan danKelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan PanitiaLelang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis
Primaboss Mobilindo;1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Nomor : 523.3/PPD/APBD/2008/SK17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan danKelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan PanitiaLelang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemeriksa Pekerjaan/Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub DinasHal. 51 dari 59 hal. Put.
171 — 186
Oku tahun 2013bahwa surat administrasi kelengkapan tekhnis ataupun dokumen lainnya tentangkelengkapan pelelangan suatu kegiatan harus diterima 1 (Satu) minggu setelahsurat permintaan pelelangan diterima di ULP kabupaten OKU.
Perumusan kebijakan, petunjuk tekhnis serta rencana strategissesuai lingkup bidang tugasnya;c.
Oku tahun2013 bahwa surat administrasi kelengkapan tekhnis ataupun dokumenlainnya tentang kelengkapan pelelangan suatu kegiatan seharusnyabersamaan.Bahwa SPK itu surat perjanjian kerja antara PPK yaitu sdr. MuhamadNasir dengan sdr.
Metode yang dipakai kemudian didasarkan pada standar harga Kabupatenpada tahun 2013.Bahwa saksi pada tanggal 15 Februari 2016 di desa Air Paoh kecamatanBaturaja Timur Kabupaten OKU sesuai surat tugas bertindak selaku sebagaibantuan tenaga tekhnis/ahli dari Dinas PU Cipta Karya Pengairan dan TataRuang Kab.
OKU/Tim Tekhnis atas permintaan Kepala Kejaksaann NegeriOgan Komering Ulu sesuai dengan B174/N.14/Fd.1/02/2016 tanggal 03Februari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Pengairandan Tata Ruang Kab.
60 — 30
foto copy petikan Bupati Pamekasan Nomor : 821.2/162/441.131/2008tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Bupati Pamekasan tanggal 25 September2008, legalisir, 1 (satu) foto copy dfatra lampiran Keputusan Bupati PamekasanNomor : 821.2/162/441.131/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan BupatiPamekasan tanggal 25 September 2008, Dilegalisir, 1 (satu) foto copyPemerintah Kabupaten Pamekasan Dinas Pendidikan perihal : PerubahanHal.3 dari 170 Putusan No.177/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.SbySementara) nama Pejabat Tekhnis
PPTK ;Bahwa tugas dalam pengadaan dana Infrastrutur sarana dan prasaranabidang pendidikan tahun 2008 adalah :PA : Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dengan tugas mendata dokumenkhusus perjanjian anggota untuk ditransfer ke rekening Kepala Sekolah ;PPTK : melakukan sosialisasi, membantu tekhnis kegiatan ;Hal.61 dari 170 Putusan No.177/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby62KPA : mengontrol dan mengawasi kegiatan ;Bahwa Dinas Pendidikan pernah melakukan sosialisasi dan saksi sebagai PAhadir membuka kegiatan sedangkan
foto copy petikan Bupati Pamekasan Nomor : 821.2/162/441.131/2008 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Bupati Pamekasan tanggal 25 September 2008, legalisir, 1 (satu)foto copy dfatra lampiran Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 821.2/162/441.131/2008tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Bupati Pamekasan tanggal 25 September 2008,Dilegalisir, 1 (satu) foto copy Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dinas Pendidikan perihal :Hal.127 dari 170 Putusan No.177/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.SbyPerubahanSementara nama Pejabat Tekhnis
AGUS SASTRIONO menggantikanSHALAH SYAMLAN dengan Surat Nomor : 900/6612/441.302/2008tanggal 17 Nopember 2008 perihal Perubahan Sementara Nama PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditujukan kepada DPPKA yangditanda tangani Saksi Drs. H. NUR KODIM, M.Pd selaku Sekretaris DinasPendidikan Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Dinas PendidikanKabupaten Pamekasan;Bahwa sebelum dana tersebut diterima oleh 30 (tiga puluh) lembaga sekolahSaksi SALMAN ALFARIZI atas perintah dari Sdr.
AGUS SASTRIONO menggantikan SHALAH SYAMLAN dengan SuratNomor : 900/6612/441.302/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal Perubahan Sementara NamaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditujukan kepada DPPKA yang ditanda tanganiTerdakwa Drs. H.
80 — 36
Membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan sesuai dengan realisasi fisik pekerjaandilapangan (Yang dilaporkan kepada Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIANselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)).4. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat olehpihak rekanan (penyedia barang/jasa).5. Melakukan pemeriksaan gambar kerja (Shop drawing), Volume dan spesifikasipekerjaaan antara dokumen Kontrak dengan rencana pelaksanaan lapangan.6.
Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima)diatas terjadi perbedaan maka pengawas lapangan mengajukan perubahan kontrakkepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sesuai dengan aturan yang berlaku.7. Melakukan mutual cek terhadap penggunaan material dilapangan sesuai dengan mutuyang tercantum dalam dokumen kontrak.8.
Bahwa berdasarkan Monthly Certificate/MC ke5 Bulan September (tanggal 15 September2013) yang di tandatangani oleh Saksi NANASURATNABin KHAIDIR TAMIMI selaku DirekturPT.Sinatria Inti Surya/Kontraktor Pelaksana dengan Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEMDIAN selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) menyatakan pekerjaan telah selesai100%, kemudian Saksi NANA SURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI melakukan pengajuan untukdilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan sesuai dengan Berita Acara nomor : 09/BAPHOAPBD
(Kepada Saksi SYAFTIANSYAH, ST Bin KAEM DIAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan /PPTK).
Melakukan Pemeriksaan dan Penelitian Hasil Pekerjaan pengadaanbarang/jasa sesuai dengan ketentuan dan spsefikasi tekhnis yangtercantum dalam kontrak.2.
106 — 46
Muhammad Djen Rumatumia, Mantan Kepala Sekolah MTS Negeri 2Geser SBT setiap Pejabat dan bagaimana pertanggungjawababannya,sebagaimana terurai di bawah ini:Bahwa Sesuai Petunjuk Tekhnis BOS pada Lampiran Peraturan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor8s0 Tahun2015 Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dan PertanggungjawabanKeuangan Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan SMP mengaturOrganisasi Pelaksana BOS meliputi Tim
Muhammad Djen Rumatumia, Mantan KepalaSekolah MTS Negeri 2 Geser SBT, dianggap telah melakukan suatuperbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dalamperkara a quo, akan tatapi jika Tim Manajemen Sekolah telah melakukantugas dan tanggung jawab sesuai dengan Petunjuk Tekhnis, maka harusdianggap Sdr. Drs.
Muhammad Djen Rumatumia, Mantan Kepala SekolahMTS Negeri 2 Geser SBT tidak melakukan suatu perbuatan melawanhukum dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam perkara a quo.Bahwa dalam Petunjuk Tekhnis dengan tegas mengatur laranganpenggunaan Dana BOS sebagaimana diatur dalam Petunjuk Tekhnis,sehingga jika Manajemen dana BOS sekolah melanggar selain tugas dantanggngjawab dan tidak meindahkan larangan yang harus dipatuhi, makaSdr. Drs.
Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atastugasBahwa di samping uraian di atas, maka dalam Petunjuk Tekhnis BOS,diatur pula mengenai halhai yang berkaitan dengan Monitoring danHalaman 128 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.ecaluasi serta pengawasan, Pemeriksaan dan Sanksi dalam pengelolaandana BOS di sekolah;Bahwa tugas dantanggung jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kotaadalah:a.b.G.d.e.f.g.
Drs.Muhammad Djen Rumatumia, Mantan Kepala Sekolah MTS Negeri 2Geser SBT sesuai dengan Petunjuk Tekhnis, maka sesugguhnya tidakdapat dikategorikan bahwa telah terjadi penyimpangan pelaksanaan danaBOS yang menimbulkan tindak pidana korupsi;Halaman 129 dari 210 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2017/PN Amb.Bahwa terhadap dana BOS sesuai Petunjuk Tekhnis dilakukan Monitoringdan Supervisi oleh masingmasing Tingkatan Pemeritnahan sesuaidengan tugas dan tanggung jawab.Bahwa Komponen utama yang dimonitoring antara
208 — 68
SUAIB,SE ALIAS SUAIB BINARSYAD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa proposal dari KSUCemapaka raya yang dikirim oleh Terdakwa telah mendapatkan suratkeputusan (SK) dari Deputi untuk menerima dana dan semua koperasipenerima dana diundang ke Makassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis daripihak Kemenkop dan UKM RI, dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuantersebut langsung ditransfer kerekening KSU Cempaka Raya sebesarRp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan
67 — 12
AGUNG ROMILIAN Bin ALIMUDIN ISMAILditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Rumah Sakit Umum DaerahSukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010.Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi antara bulanMaret 2010 s/d bulan April 2010, FAISAL LUTH menghubungi terdakwamelalui telepon dan berkata PAK ZAINUL AKU PINJEMPERUSAHAAN lalu dijawab oleh terdakwa UNTUK KERJAANMANA dan dijawab oleh FAISAL LUTH UNTUK KERJAAN DILAMPUNG
AGUNG ROMILIAN Bin ALIMUDIN ISMAILditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) pada Rumah Sakit Umum DaerahSukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2010.Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 sekira pukul 10.00 Wib dr.AGUNG ROMILIAN Bin ALIMUDIN ISMAIL menyuruh saksi EKOPRASANTO, S. Kep, NS Bin SUTARNO untuk menghubungi saksiKRISTIANUS SURYA EDI, SKM Bin F.Y.
AGUNG ROMILIAN Bin ISMAIL NAWAWL telahmenyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada padanya selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK) dalam Pengadaan Alatalat Kesehatan berupa pengadaan 36 unittempat tidur pasien kelas III pada Rumah Sakit Umum Sukadana TA. 2010karena sejak awal atau sebelum proses pelelangan dilaksanakan telahmenentukan pemenang/rekanan dalam pengadaan tempat tidur pasien kelasIi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RSUD Sukadana KabupatenLampung
AGUNG ROMILIAN Bin ISMAILNAWAWI selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) dapat terlaksana hingga selesai.Bahwa berdasarkan hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalamLaporan Hasil Audit Investigatif Atas Pelaksanaan Pekerjaan PengadaanTempat Tidur Pasien Kelas HI dari Dana Alokasi Khusus (DAK) PadaRSUD Sukadana Kabupaten lampung Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor :LHAI35/PW08/5/2012 tanggal
135 — 47
Pinjaman danatersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untukselanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompokusaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagaidana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.I. tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif
penetapan kelompok penerimadana SPP oleh Camat, maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan danadengan perjanjian pengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas)bulan dengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen).Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkanke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepadakelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begituseterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
penetapan kelompok penerimadana SPP oleh Camat, maka kelompok Simpan Pinjam akan diberikan danadengan perjanjian pengembalian pokok ditambah bunga selama 12 (dua belas)bulan dengan bunga per bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen).Pinjaman dana tersebut setelah dikembalikan, olen UPK kemudian disetorkanke Bank untuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepadakelompok usaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begituseterusnya sebagai dana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis
242 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon Keberatan II tidak pernah melakukan konspirasi secara vertikaldengan BP Batam (Turut Termohon ), termasuk Turut Termohon V dan Turut TermohonVil maupun konspirasi secara horisontal dengan Pemohon Keberatan Ill dan TurutTermohon IV untuk menentukan dan menetapkan syaratsyarat tekhnis tenderpengadaan jasa penutupan asuransi di lingkungan kerja BP Batam (Turut Termohon 1)termasuk Turut Termohon V dan Turut Termohon VII yang dapat dikategorikan sebagaipraktik diskriminasi, sehingga pelaku
Bahwa BP Batam (Turut Termohon ) termasuk Turut Termohon V dan TurutTermohon VII sebagai Pemberi Kerja mempunyai kewenangan untuk menentukan danmenetapkan penyedia jasa asuransi kecelakaan diri penumpang/wisatawan yang dapatdipercaya sebagai mitra kerja berdasarkan semua persyaratan tekhnis yang telahditentukan dan ditetapkan oleh Para Pemberi Kerja, khususnya melalui pertimbanganrekam jejak (track record) dari masingmasing peserta tender.
Dalam hal ini, Pemohon Keberatan Ill telah memberikan proposalpenawaran harga kepada BP Batam (Turut Termohon ) sebagai salah satusyarat tekhnis pada saat Pemohon Keberatan III mengikuti proses pemilihan/seleksi untuk menjadi rekanan/penyedia jasa penutupan asuransi kecelakaandiri untuk para penumpang dan atau para wisatawan di lingkungan kerja TurutTermohon , Turut Termohon V, dan Turut Termohon VII, di mana semuaprosedur tersebut dijalankan oleh Pemohon Keberatan Ill berdasarkanketentuan hukum
Bahwa Pemohon Keberatan Ill tidak pernah melakukan konspirasi secaravertikal dengan BP Batam (Turut Termohon ), termasuk Turut Termohon V dan TurutTermohon VII maupun konspirasi secara horisontal dengan Pemohon Keberatan II danTurut Termohon IV untuk menentukan dan menetapkan syaratsyarat tekhnis tenderpengadaan jasa penutupan asuransi di lingkungan kerja BP Batam (Turut Termohon 1)termasuk Turut Termohon V dan Turut Termohon VII yang dapat dikategorikan sebagaipraktik diskriminasi, sehingga pelaku
114 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwapada tanggal 24 Oktober 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaandana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung dan dalamkuitansi tertulis untuk gaji/upah tukang;+ Pencairan V tanggal 14 januari 2011 sebesar Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkankepada DEELDY A BONDA (Konsultan) pada tanggal 14 Januari2011 dalam kuitansi digunakan untuk desain perencanaan danpengawasan tekhnis
sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwapada tanggal 24 Oktober 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaandana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung dan dalamkuitansi tertulis untuk gaji/upah tukang;+ Pencairan V tanggal 14 januari 2011 sebesar Rp8.500.000,(delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkankepada DEELDY A BONDA (Konsultan) pada tanggal 14 Januari2011 dalam kuitansi digunakan untuk desain perencanaan danpengawasan tekhnis
164 — 33
CTSP, base camp ditempati oleh karyawan PT.CTSP;Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk bekerja sama dengan PT.TMI milikTerdakwa karena Karena ada laporan tim tekhnis bahwa lokasinya sudah ada,jalan sudah ada dan fasilitas sudah lengkap;Bahwa Tim tekhnis dari perusahaan saksi melakukan pengecekan ke lokasidan benar lokasinya serta barangbarangnya ada dan setelah ditinjau layakuntuk dikerjakan;Bahwa yang datang ke lokasi adalah Khairul, Edi, Fajroel, mereka datanguntuk meninjau saja;Bahwa waktu itu
PT. ARAZ MULIA MANDIRI , diwakili oleh Azhari
Tergugat:
KPA Satker BPKS Sabang
218 — 378
;Bahwa kontrak pekerjaan tersebut diatas merupakan perbuatan hukumperdata, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan ketentuanPasal 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 51tahun 2009 dan buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan TekhnisPeradilan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, KeputusanHalaman 26 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAKuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan
Dalam hal iniHalaman 38 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAseharusnya Penggugat memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahartersebut kepada Tergugat secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakanJustifikasi Tekhnis dan dokumen pendukung lainnya serta SuratKeputusan/Pernyataan tentang Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenangkepada Tergugat.
Juni 2017 yang merupakan ObjekSengketa a quo ini merupakan kelanjutan dari adanya Surat PerjanjianPekerjaan Pembangunan Tugu Km O (Lanjutan) nomor : 01/PKWSTBPKPBPBS/APBN/IX/2015 dan kontrak pekerjaan tersebut merupakanperbuatan hukum perdata, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuanHalaman 74 dari 103 Halaman Perkara Nomor 23/G/2017/PTUNBNAPasal 2 huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradial Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 51 tahun 2009 danbuku Il Pedoman Tekhnis
Administrasi dan Tekhnis Peradilan Edisi 2007 yangditerbitkan oleh Mahkamah Agung, Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranSatuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang Nomor : 25/BPKSKPA/2017 tentang SanksiPencantuman Dalam Daftar Hitam Kuasa Pengguna Anggaran Satuan KerjaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atas nama PT.