Ditemukan 2419 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan dilakukanâ dlakukan dilakukn diraksan dilabuhan dilaksa dilakban dilakuakn dilakulan dilaukan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 754/Pdt.Arb/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 17 Desember 2019 — PT INDONESIA POWER lawan KONSORSIUM KINARYA LIMAN MARGASETA., Turut Tergugat: 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.PT PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSERO TBK 3.PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO
716 — 618
  • Pasal 62 ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenangmemeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkanoleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwapermohonan Pemohon dalam perkara aquo ditolak; Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaandalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikandalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalampemeriksaan yang dilakuan oleh Majelis Arbitrasedalam perkara a quo sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
864 — 934 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 787 K/Pid.Sus/2014Cc)diselenggarakan oleh Indosat baik itu pada frekuensi 3G maupun2G;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui layananjJasa internet broadband/pengirnman data yang dilakuan oleh PTIM2 menggunakan jaringan PT Indosat yang menggunakanfrekuensi2,1 GHz.Bahwa berdasarkan hasil inzage di Pengadilan Tinggi, Berita AcaraSidang yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim Judex FactiPengadilan TIPIKOR tidak mencantumkan kata frekuensi sebelumkata 3G maupun 2G.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid. Sus/TPK/2014/PN.Dps
Tanggal 1 Juli 2014 — YUDHO KARDIANTO
45 — 20
  • Hidupdengan nama kegiatan Pengadaan Mebulair dan Posyandu, danPeningkatan Kwalitas dan Kapasitas Masyarakat dengan nama kegiatanBeasiswa dan mobil sampah diberikan bantuan berupa uang tunai danterhadap penyerahan dana tersebut kepada masingmasing pelaku kegiatandi desa dibuatkan bukti penyerahan uang berupa Kwitansi dan kemuidansetelah diberikan kami akan meminta pertanggung jawaban penggunanandana bantuan tersebut.Sedangkan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan yang kami kelola diUPK sebelumnya akan dilakuan
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
251 — 147
  • AMNT sehargaRp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per are, sehingga dari23 (dua puluh tiga) are tanah saksi totalnya Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) lebih;Bahwa sewaktu saksi bell, tanan saksi tersebut harganyaRp1.500.000,0 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per are;Bahwa saksi tahu pembebasan lahan yang dilakuan oleh Pemerintahpada saat itu;Bahwa ada sosialisasi di kantor desa pada saat itu;Bahwa tidak ada masalah pada saat sosialisasi di kantor desa tersebut;Bahwa saksi pernah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 10-06-2013 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 6/PID.SUS/TPK/2013/PN.BKL
Tanggal 10 Juni 2013 — NAZARMAN LIATIEN
83 — 22
  • Lampu sorot tidak ada dilakuan perhitungan sebab menurut pihak rekanan barangtersebut lengkap.9. Lampu Badai menghitung dengan pengambian sampel satu Dush saja.10. Selimut di hitung dengan menghitung jumlah karungnya saja.11. Tiang Infus saya tidak ada melakukan perhitungan sebab barang yangdiperlihatkan oleh Pihak rekanan adalah sampel untuk dokumentasi dan sayatidak melihat barang berupa tiang infus sebanyak 250 Buah.12.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-12-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 23 Nopember 2016 — MARIA NOVIYANI MAHARIA, A.Md Alias NOVI
102 — 36
  • Melakukan permintaan dana untuk disalurkan kepada penerima dana.Bahwa saksi menjelaskan selain sebagai bendahara pengeluaran PPKD(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) DispendaPKAD KabupatenLembata tugas lain saksi adalah merancang naskah perjanjian HIBAHPEMILUKADA tersebut kemudian saya menyerahkan keoada KEPALAHalaman 35 dari 185 Putusan Nomor : 41/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGDINAS DISPENDA untuk dilakuan koreksi, setelah dinyatakan benarmaka ditanda tangani kadis selaku pejabat yang mempersiapkan naskahHibah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (“ESS”), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
581 — 1194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu pula dengan penjualan haksiar BPL kepada Pemohon PK yang sama sekali tidak pernah dibiayaldari APBN atau APBD, sehingga sangat tidak beralasan menuruthukum apabila Termohon PK menetapkan kriteria bahwa "perolehanhak eksklusif BPL harus dilakukan melalui tender", apalagi mengingattidak ada satu pasal pun dalam UU No.5/1999 yana mewajibkanpengalinan hak siar oleh pihak swasta asina harus dilakuan melaluitender.Kelima: Judex Facti dalam putusannya telah mengakui bahwa tidakterdapat dampak anti
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
939 — 5149
  • dengan sertipikat CNC untukmelakukan kegiatan operasi produksi;bahwa yang berhak mengajukan permohonan CNC adalah pemerintah daerah(Gubernur) setelah mendapat penyerahan izin / dokumen terkait dan dievaluasidari Bupati / Walikota;bahwa CNC hanya diterbitkan untuk IUP yang sudah lama yang diajukan olehGubernur;bahwa ditunjukan bukti surat T.ll.Intv52 berkaitan dengan eksistensi ParaPenggugat, sejak ada peralihan kewenangan penerbitan dan pencabutan IUP,IUP yang diterbitkan oleh Bupati belum pernah dilakuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1396 K/PID.SUS/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — SRI MULIANI;
2138 — 1697 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, judex factie menyatakan, Terdakwa selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, telah bersalah turut ... [Selengkapnya]
  • angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekeningAC.0410158795:e Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap (satu) dipergunakan untukmen Take Over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan sebesarRp.10.627.529.433,38. dilakukan dengan cara Terdakwa menandatangani2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38.ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasipinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihanpinjaman tersebut dilakuan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 2 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
86 — 19
  • Bahwa pada umumnya Konsutan Pengawas dilakukan dengankontrak harga satuan, artinya Permbayaran dilakuan terhadapPekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak. Bahwa aturan yang dilanggar ketika Konsultan Pengawas tidak adamembuatkan Dokumen adalah Pasal 118 ayat 1 e, tidak dapatmenyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secarabertanggung jawab.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 33/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama PT. Bank Negara Indonesia Persero Disebut Dirut PT BNI Persero, cq. Kepala Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Medan Disebut Kepala Kantor Wilayah BNI Medan, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Negara Indonesia Pematangsiantar Disebut Kepala Kantor Cabang Bni Pematangsiantar
Pembanding/Tergugat III : Fachrul Rizal
Pembanding/Tergugat IV : Rahmat alias Rahmad
Terbanding/Penggugat I : Hotna Rumasi Lbn Toruan
Terbanding/Penggugat II : Tota Resmida Lumbantoruan
Terbanding/Penggugat III : Albine Siagiaan
Terbanding/Penggugat IV : Serpinar Sihite
Terbanding/Penggugat V : Aspiah Sitompul
Terbanding/Penggugat VI : Medi Situmorang
Terbanding/Penggugat VII : Ramli Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat VIII : Roslince Nababan
Terbanding/Penggugat IX : Sumiati Pasaribu
Terbanding/Penggugat X : Primawaty Sihombing
Terbanding/Penggugat XI : Hesty Natalia Sihombing
Terbanding/Penggugat XII : Mery Pasaribu
Terbanding/Penggugat XIII : Lasmatiurma Si
82 — 52
  • PerbuatanTerguat IV merupakan tindakanyang dilakuan adalah diluar tugas dan uraian jabatanya sebagai pegawai BNI(tidak mempresentasikan BNI) sehingga tindakan yang bersangkutan adalahmerupakan tindakan pribadi, hal tersebut dilakukan tidak sepengetahuanTergugat IIl sehingga tidak benar Tergugat III melakukan pembiaran terhadapperbuatan tergugat IV. Sedangkan perbuatan Tergugat V, merupakantanggungjawab pribadi Tergugat V.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
ELIAS PATIRAN
96 — 35
  • IRSU SARAJU JAMAL dan saksiSOLAIMAN KABES telah membuat Laporan Pertanggungjawaban pada TahunAnggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan keadaansebenarnya dengan melampirkan bukti bukti yang tidak sah yangmengakibatkan keluarnya anggaran dari APBK Perwasak yang tidak sesualdengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, menyebabkan terjadinyakekurangan bahan untuk pembangunan dan mempertanggungjawabkankegiatan fiktif;Menimbang,bahwa meskipun perbuatan Terdakwa ELIAS PATIRANdapat dilakuan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 06-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOHAN WIJAYA Alias JOHAN
341 — 591
  • berusia 2 (dua) tahun jika peristiwa yang dialamianak ada memiliki emosi;Bahwa Traumatis pada seseorang anak yang mengalami kekerasanseksual, bisa berlangsung sampai anak tersebut dewasa, dan Jika pelakukekerasan seksual berada di dekat ANAK KORBAN, maka anak akanlebin menderita dan lebih depresi;Bahwa ANAK KORBAN menggambar ayah ANAK KORBAN pada saatdilakukan tes My Family mungkin disatu sisi bisa jadi si anak masihmencintal ayahnya tetapi disatu sisi lain anak masih trauma akibatperbuatan yang dilakuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-11-2016 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
DWI ARIYANI
Tergugat:
1.Perusahaan Maskapai Etihad Airways. Cq General Manager Etihad Airways Indonesia
2.PT. Jasa Angkasa Semesta,Tbk
3.Kementerian Perhubungan RI Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
623 — 793
  • bisa berjalan sambil berpegangan, lalu Bpk Abrar Diamenyampaikan bahwa menurut crew cabin pesawat Etihad AirwaysPenggugat tidak bisa terbang karena Penggugat tidak membawapendamping, dan Penggugat diminta harus turun dari pesawat.Penggugat sempat mempertanyakan alasan mengapa harus menurunkanPenggugat dari pesawat, sambil meyakinkan bahwa Penggugat sudahsering bepergian dengan menggunakan penerbangan internasional seorangdiri tanpa pendamping dan tidak pernah diturunkan dari pesawat sepertiyang dilakuan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
440 — 304
  • Asas AkuntabilitasDalam hal ini Tergugat telah melaksanakan asas akuntabilitas denganbenar yaitu dengan melakukan pengumuman Objek Gugatan dalamBerita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia dan mensyaratkan Penggugat untuk mengikuti prosedur yangharus dilakukan berdasarkan Undangundang Perseroan Terbataskhususnya Pasal 19 dan Pasal 21 yang mengatur bahwa perubahananggaran dasar dilakuan melalui mekanisme RUPS dalam suatu AktaNotaris dan selanjutnya Notaris memberitahukan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
189 — 133
  • untuk konsultanManagemen Kontruksi total sejumlah Rp 1.867.153.750, (satu miliardelapan delapan ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh tigaribu tujuh ratus lima puluh rupiah);Bahwa Saksi tidak pernah melakukan addendum dengan ManagemenKonstruksi;Bahwa Secara tehnis Saksi tidak mengetahuinya, namun menurutlaporan pekerjaan pengerukan belum selesai karena alat pengerukanrusak;Bahwa alat rusak sehingga pekerjaan pengurugan belumselesai karena menurut laporan dari Konsultan Pengawaspada saat dilakuan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terdakwa:
DENI KRISWARDANA Bin ZAINAL MAWAKIB
122 — 37
  • Paket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabuntidak dicairkan seluruhnya senilai Rp 28 Milyar, karena ada pemeriksaandari Kejaksaan Agung.Bahwa tidak ada dilakukan serah terima pekerjaan terhadap pekerjaanPaket 11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun.Bahwa pada saat dilakukan penghamparan aspal di lokasi pekerjaan Paket11 Pengaspalan Jalan Muara Niro Muara Tabun, tidak ada dilakukan JobMix Formula (JMF), hanya dilakukan uji Desain Mix Formula (DMF).Bahwa untuk mengukur kadar aspal harus dilakuan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 26-02-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
Drs. I NYOMAN WARTANA
111 — 58
  • Setelah mendapat jadwal pengukuran dilakuan pengukuran dilokasi tanah WAYAN RUBAH tanggal 7 Agustus 2014 olehPetugas Ukur BPN Badung. Setelah dilakukan pengukurandengan hasil berupa Peta Bidang Tanah (PBT) No. 8209/2014.tanggal 29 Agustus 2014 .d. Dilakukan Pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan tanah A Sidang Panitia A dilakukan pada hari Senin, 27 Oktober 2014di Kantor Lurah Jimbaran Kab. Badung. Yang hadir pada saat ituadalah semua panitia A, Lurah Jimbaran dan pemohon (I WAYANRUBAH).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
459 — 92
  • Untuk saham DAJK sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulanSeptember 2015, bahwa transaksi jual atau beli saham dilakuan lebihkurang 31 kali;b.
    Untuk saham LCGP sejak bulan Desember 2012 sampai denganDesember 2015, bahwa transaksi jual atau beli saham dilakuan cukupbanyak;Bahwa jenis transaksi saham DAJK dan saham LCGP adalah transaksinegosiasi dan transaksi reguler;Bahwa transaksi negosiasi adalah transaksi jual beli saham yang telahdisepakati oleh pembeli dan penjual pada harga dan jumlah yang telahdisepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan transaksi reguler adalahtransaksi jual beli saham di pasar reguler yang ada di Bursa Efek JakartaBahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2069 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Januari 2016 — Drs. H. AHMAD SUDIYONO, SH. Msi
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andai kata ada segisegi prosedur administrasiyang tidak diikuti dalam melalukan perbuatan perdata dari sautu badan publik(misalnya kontrak dengan pihak swasta), asalkan tidak dilakuan denganmemperkaya sendiri atau menyalahgunakan kewenangan, sarana ataukesempatan jabatan dan tidak menimbulkan kerugian negara, maka pelanggranadministrasi tersebut tidak merupakan letak sifat melawan hukumnya korupsi.Rjanggaran administrasi dipertanggungjawabkan secara administrasi saja.