Ditemukan 3901 data
MISTORI
Tergugat:
KEPALA DESA TURA
258 — 156
Bahwa terhadapkedudukan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KeputusanKepala Desa Tura Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian danPengangkatan Perangkat Desa Desa Tura Kecamatan Pulau MalanKabupaten Katingan Tahun 2020 berada dalam wilayah kabupatenkatingan, sedangkan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara yangada dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Tengah hanya ada satudan berada di Kota Palangka Raya yang meliputi seluruh wilayahkabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah
56 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk bertindakmewakili Tergugat /I dan Tergugat III dalam kedudukanmereka sebagai pemegang saham untuk menanda tangani AktaJual Beli, membaliknama saham, termasuk menghadirirapat rapat umum para pemegang saham, berbicara dalamrapat serta mengeluarkan suara dalam rapat dan mengambilkeputusan dan menerima deviden yang bersangkutan satudan lain hal tanpa diwajibkan memberikanpertanggungjawaban sebagai kuasa ;3.
245 — 104
Ill Konpensi, yangselanjutnya diuraikan sebagai berikut :Bahwa pengajuan pemblokiran yang diajukan tanah SHM No. 763, terletak di Kel.Manyar Sabrangan Kota Surabaya (setempat dikenal dengan nama JalanKertajaya Indah Tengah VI Blok H/204 surabaya) secara yuridis adalah benaradanya, satu dan lainnya karena obyek tersebut masih terkait dengan sengketawaris, sehingga untuk mencegah adanya pengalihan hak secara tidak sah, adalahsangat adil menurut hukum terhadap obyek tersebut diajukan pemblokiran, satudan
Wahyu Wicaksono
Tergugat:
Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati
Intervensi:
Farlina Rahmawati
101 — 58
di kantor desa ditunggui banyak wargayang melihat apakah Panitia menepati janji, apakah betulbetul fairplay dan tidak direkayasa ; Bahwa setelah tes selesai langsung koreksi, yang mengoreksi TimKami Panitia, Panitia kami ajukan duadua dengan peserta ini untukkoreksi langsung, di situ dilihat, kalau tesnya di balai desa, kalaupembuatan soalnya di kantor desa, tapi bersebelahan ;Bahwa koreksinya langsung masih di tempat meja masingmasingpara peserta, kami dampingi dari tim Kami dua, dari kecamatan satudan
578 — 242
Satudan lain hal, hal itu telah pula disampaikan TERGUGAT I,bahwa perkara a quo pada dasarnya adalah perkaraPidana bukan diperiksa dan diadili oleh pengadilanperdata. Adil dan ptut manakala pada kesmpatan ini,sekali lagi TERGUGAT mohon kepada majelis hakimuntuk kiranya menempatkan dan memutus bahwa perkaraa quo adalah wewenang hakim pada pengadilan pidana.17.TERGUGAT keberatan dan tegas menolak daliPenggugat pada Posita ke21.
128 — 39
Green Ville Tahap V/BG71 RT. 011 RW. 014 Kelurahan DuriKepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, satudan lain hal berdasarkan Kartu Keluarga No. 3173050901096165 yangdikeluarkan Kelurahan Duri Kepa tanggal 18 September 2012 maka sudahtentu. menurut hukum dalil posita para penggugat dengan petitum parapenggugat tidak jelas, membingungkan serta saling bertentangan menuruthukum, satu dan lain hal dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam perkara ini;Bahwa apa dasar
angka 25 di atas dan karenanya, denganmendasarkan pada uraian dalil angka 27, 28, 29, 30 dan angka 31 serta dalilangka 34 dan angka 35 di atas, dapat tergugat Il buktikan ketidakbenaran dalil posita para penggugat ;Bahwa selain itu pula, dengan berbedanya identitas dan tempat tinggal dari parapenggugat casu quo penggugat bernama Tony Yudianto Dernantra denganpihak debitur yang membuat perjanjian kredit dengan tergugat Il maka tentumenurut hukum akan mempengaruhi seluruh isi gugatan para penggugat, satudan
79 — 23
Jika turut sertamelakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antaramereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turutserta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepadaperbuatan masingmasing peserta secara satu per satudan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatanperbuatan peserta lainnya.Drs.
226 — 59
upaya merukunkan Pemohon danTermohon oleh keluarga serta melalui proses mediasi maupun melaluipenasehatan Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar Pemohon tetaprukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin berceraidengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagiberkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilaiketidakmauan Pemohon untuk tidak rukun lagi dengan Termohon menunjukkanbahwa Pemohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satudan
100 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang ApabilaDiketahui/Ditemukan Pada Tahap Persidangan Sebelumnya Akan MenghasilkanPutusan Yang Sangat Berbeda;Bahwa pertamatama Pemohon Peninjauan Kembali dengan sangat kepada yangterhormat Judex Juris pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa danmemutus perkara perdata a quo, agar lebih teliti dan seksama dalam memeriksa danmenganalisa Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan buktitertulis baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, satudan
Pemerintah Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
Intervensi:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta
259 — 147
Desa Cokro, persil D.96, seluas 9.875m* terletak di Dukuh Cokro, Desa Cokro, KecamatanTulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.b. kemanfaatan;Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harusdiperhatikan secara seimbang antara:(1) kepentingan individu. yang satu dengankepentingan individu yang lain;(2) kepentingan individu dengan masyarakat;Halaman 21 dari 74 halaman Putusan Nomor : 49/G/2021/PTUN.SMG(3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing;(4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD TOHA Alias TOHA Bin SUMADI
91 — 43
Umardi,Sp.OG, dokter spesialis Obstetri Ginekologi Rumah Sakit Umum NurdinHamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kesimpulanhasilHalaman 18 dari 48 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Titpemeriksaan terdapat luka robek selaput dara arah jarum jam sebelas, satudan lima sampai ke dasar, kemungkinan akibat benda tumpul; Kutipan Akta Kelahiran Nomor 278/Um/2005 yang dikeluarkan di KualaTungkal pada tanggal 19 Juni 2005 dan ditanda tangani oleh Drs.
160 — 35
tidak melekat sifatpembuktian yang sempurna (volledig bewjskracht) dan juga tidak melekatdidalamnya sifat pembuktian yang mengikat dan menentukan (beslissendebewjskracht) dimana Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dankebenarannya yang melekat pada keterangannya itu dengan menerima ataumenyingkirkannya karena tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerimakebenaran setiap keterangan saksi sehingga berdasarkan keterangan saksisaksi,surat, barang bukti, kKeterangan terdakwa dipersidangan serta yang satudan
97 — 64
Menetapkan Penggugat dan Tergugat menanggung utang bersamasebagaimana dalam diktum angka 4 dimana Penggugat menanggungutang bersama sejumlah Rp 369.719.241,34,00 (tiga ratus enam puluhsembilan juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satudan tiga puluh empat perseratus rupiah) dan Tergugat menanggung utangbersama sejumlah Rp 369.719.241,34,00 (tiga ratus enam puluh sembilanjuta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh satu dan tigapuluh empat perseratus rupiah)..
187 — 66
tidak dapat diperjual belikan; Mohon dipahamisebelum Akta Nomor 4 tanggal 12 September 2007 ditanda tanganimaka telah terjadi kesepakatan antara PENGUGAT dan PARATERGUGAT tertanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana telahdinjelaskan dalam Pokok Perkara angka 6 huruf a diatas, artinyaPENGGUGAT dan TERGUGAT , memiliki persepsi yang sama, yaitumakna lkatan Jual Beli sama arrtinya dengan yang dimaksudpengalinan hak garap; sedang letak obyek telah sesuaisebagaimana dokumen yang diserahkan PENGGUGAT sendiri, satudan
72 — 5
Wajri, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukum yangdijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil;Menimbang, bahwan dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalambentuk Dakwaan alternatif, yakni Pertama Pasal 378 KUHP atau ke Dua Pasal 372 KUHPdan telah dipertimbangkan dan terbukti dalam perbuatan terdakwa dalam dakwaan ke satudan semua unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah
18 — 9
Bahwa berdasarkan uraian di atas dan buktibukti serta para saksiyang akan didengar keterangannya, Tergugat Rekonvensi mohon agarYang Muliah Majelis Hakim pemeriksa perkara kiranya dapat menolakGugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, satudan lain hal dikarenakan harta bersama/gonogini yangdisampaikan bukanlah kesemuanya perolehan bersama TergugatRekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;8.
Terbanding/Tergugat I : FIEN SOMPOTAN
Terbanding/Tergugat II : JEANE JOLANDA UNSULANGI SH
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Cq. KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
232 — 126
Menyatakan bahwa Surat tanah milik Penggugat berupa suratAFSCHRIFT NO 124/1934 (KUTIPAN NO.124/1935 ) yang diterbitkanoleh Pemerintah Belanda atas nama Nicodemus Sompotan dengan luas200.4360 M2 Nomor Vernonding Persil 1888,1889dan 1890 dengan aktatertanggal,19 Juni1929,dan tanggal, 5 Agustus 1929,3 Agustus 1929beserta lampiran berupa Peta lokasi tanah dan terjemahanresminya,serta terletak dahulu di kecamatan Bitung sekarang berada diKelurahan Madidir, Kelurahan Bitung Tengah, Kelurahan Pateten Satudan
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satudan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah Peristiwa Hukum(rechtsfeiten) yang dapat berupa:a) Perbuatan, misalnya: jual beli, utang piutang, hibah;b) Kejadian, misalnya: kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambingmakan tanaman di kebun tetangga;c) Keadaan, misalnya: pekarangan berdampingan, rumah susun,kemiringan tanah pekarangan;Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yangsatu dan pihak yang lain.
1.CITRA DEWI
2.SIU KUI
3.ANTON SUTOMO
Tergugat:
1.PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, CABANG MEDAN
2.LIONG TJAI HARIS ANGGARA
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
4.MENTERI KEUANGAN RI jo. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA jo. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Medan,
54 — 8
melakukan perjanjian kredit, dimanaTergugat selaku kreditur telah bersedia untuk memberikan fasilitas kreditkepada Tergugat II berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesarRp.14.000.000.000,(empat belas milyar rupiah), Pinjaman tetapRp.17.000.000.000,(tujuh belas milyar rupiah) dan Pinjaman Treansaksikhusus sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) seluruhnyaberjumlah Rp.41.000.000.000,(empat puluh satu miyar rupiah), hal manaperjanjian pemberian fasltas kredit tersebut merupakan perubahan ke satudan
61 — 8
jutarupiah ) tetapi yang diakuiTerdakwa adalah uang tersebutmerupakan uang kesetaraanuntuk persetujuan jual beli tanahdi Kebon Tugu dan bukan uange Bahwa Terdakwa memilikifotokopi kuitansi pembayaranuang kesetaraan sebesarRp3.000.000, (tiga juta rupiah)tersebut tetapi tidak bisamenunjukkan aslinya dan BernieMuljawati juga menyangkalbahwa tanda tangan di kuitansitersebut bukan tanda tangannya;e Bahwa Terdakwa juga menyangkalbukti kuitansi yang telah diajukanoleh Penuntut Umum berupapembayaran sewa termin satudan