Ditemukan 3762 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana
- HIDAYAT ABDUL RACHMAN
134 — 32
134 — 32
padaDakwaan yang terbukti;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu terlebin dahulumenanggapi pernyataan, pandang dan kesimpulan yang diutarakan Terdakwa,dan Penasihat Hukumnya di dalam perkara ini, sebagai akan diuraikan di bawahini;Bahwa tanggapan terhadap pernyataan, pandangan terdakwa mengenai:1) Terdakwa tidak merasa bersalah dalam melaksanakan tugas dankewajiban sebagai Ketua Pokja untuk pengadaan Bantuan LangsungBenih Unggul (BLBU) Tahun Anggaran 2012 di Kementerian Pertaniankalaupun ada ketidak sesuaian
Register : 23-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 33/Pid.sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 3 Desember 2014 — 1.SUHARMANSYAH PUTRA Bin MUHAMMAD ALI SELIAN
2.M. IRSYAD, ST Bin MAKASI
80 — 14
80 — 14
5 Mutu elemen struktur yang sesuai dengan dokumen kontrak adalah Baloklantai 2, sedangkan elemen struktur kolom lantai 1, kolom lantai 2 dan balokatap mutunya berada dibawah ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak.Bahwa terdapat 3 (tiga) macam ketidak sesuaian pada pekerjaan Pembangunan GedungKantor Kementrian Agama Kab.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg Tanggal 29 Februari 2016 — Ir. TRI BUDI PURWANTO, MT Bin HADI SUNARYO (TERDAKWA)
121 — 39
121 — 39
Kekurangan pada sheetpile adalah ada sebagian pilecap belumterpasang.Menimbang, bahwa atas ketidak sesuaian data progres pekerjaandengan kondisi di lapangan Tim PPHP menolak menandatangani PHO / Serahterima dan atas permasalahan ini kemudian PPK melaporkan kepadaPengguna Angaran dan diadakan rapat di kantor PSDA tanggal 29 Desember2014 sore yang dihadiri oleh saksi Dra. Handawati dan Terdakwa IR .
Register : 14-04-2015 — Putus : 03-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg Tanggal 3 September 2015 — YAKWILINA OEMATAN alias YENI
70 — 46
70 — 46
besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilaiharta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebutmaka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yangdiperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan Majelisterhadap unsurunsur dakwaan ketiga perkara ini, bahwa berdasarka bukti kwitansipenyaluran dana bansos kepada penerima bantuan yang ditandatangani terdakwaterdapat ketidak sesuaian
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten
Maluku Barat Daya;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
238 — 155
238 — 155
Lapangan Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahuimengenai ketidak sesuaian antara hasil pengujian lab dengan spesifikasi minimalyang diminta karena Verifikasi yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan pada tanggal 17 Oktober 2014 namun hasil verifikasitidak sadar merekatersebut belum disampaikan kepada kami dan kamimelakukan pengetesan, setahu saksi pelaksanaannya sudah sesuai denganprosedur dan tahapan tahapan yang ada;Bahwa serah terima pertama
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO;
2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
195 — 435
195 — 435
Kualitas LapanganSesuaiIN SATU PERSYARO URAIAN AN ATAN dengan Hasil KETLab yang ada1 Stability Kg/Lb > Sesuai2200 KS 998/(2200) 00 K9Flow Mm 24 3,45 SesuaiVoidin Total Mix % 34 5 Tidak sesuaiVoid Filled with of 7682 70 Tidak sesuaiBitumen5 Aspalt Content % 557 55 Sesuai6 Kepadatan of 98 % > Ratarata> SesuaiLapangan Lab 98 Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa pada mulanya Terdakwa tidakmengetahui mengenai ketidak sesuaian antara hasil pengujian lab denganspesifikasi minimal yang diminta karena Verifikasi
Putus : 27-11-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/PID.SUS/2012/PN.SBY Tanggal 27 Nopember 2012 —
164 — 49
164 — 49
melihat dokumennya danhasil penilaiannya;Bahwa untuk masingmasing obyek AO (Account Officer) mengacu pada penilaian apraisal;Bahwa penilaian kami untuk mesin yang di Malang saksi menanyakan kepada orang yangmengetahui yaitu CV Jalu Tehknik yaitu Rico Andrean, dan dibuat Berita Acara, dan membuatsurat Pernyataan dan mengenai kwitansi pembelian mesin, Rico sampaikan kalau tanda tangankertas kosong;Bahwa saksi menyimpulkan kalau kwitansi dan dengan dilihat mesin saksi lihat di lapanganmemang ada ketidak sesuaian
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
622 — 1123
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
622 — 1123
masalahnyaadalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kerugian itu secara nyatasecara tertutup dan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kerugian itubetul sebuah kerugian yang secara otentik maupun yang direkayasa, saat inkita bicara tentang kebenaran materil kalau kemudian kita bisa membuktikanfakta tersebut baru bisa ditetapkan kerugiannya;Bahwa ada perluasan dan perluasannya pada areal yang sama atauberlainan, ketentuan di Pasal 114 ayat (2) tadi itu tidak merekor atau tidakmenunjuk kepada ketidak sesuaian
Register : 26-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
Drs. DICKY RUBIANA ABDULLAH, MM
91 — 31
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
Drs. DICKY RUBIANA ABDULLAH, MM
91 — 31
Untuk rollingdoor yang terpasang tidak sesuai kualitasnya ;Bahwa tidak ada kajian teknis terhadap ketidak sesuaian antara pekerjaanyang terpasang dengan kontrak, baik oleh saksi selaku Ketua Tim Teknismaupun oleh Pihak Penyedia Jasa;Bahwa tidak ada laporan tertulis dari Konsultan Pengawas yaitu DEDESUHANDI kepada PPK dan juga saksi selaku Ketua Tim Teknis;Bahwa terhadap pekerjaan yang terpasang yang tidak sesuai dengan Kontrakdiketahui oleh Konsultan Pengawas karena yang seharihari berada dilapangan
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (âÂÂKLHKâÂÂ) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada:
1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada;
(1) ROROGO ZEGA, SH., MH.;
(2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.;
(3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.;
(4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.;
(5) RYAN PALASI, SH., MH.;
(6) ROBERT RASMI, SH., MH.;
(7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.;
(8) JEMMY SANDRA, SH., MH.;
(9) HARYONO, SH., MH;
kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.;
3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.;
4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H;
Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan;
7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam;
8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan;
Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016;
Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagaiâ¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦. â¦â¦.â¦PENGGUGAT;
Lawan:
- PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦â¦TERGUGAT;
1338 — 2224
1338 — 2224
didasarkan atas bukti telah melakukanpenelitian atau bukti telah berpengalaman, kami duaduanyaterpenuhi;Bahwa pertama perusahaan ini harus sebagaimana mengatur supayagambut ini tentunya tidak rusak, tentunya dia harus berpedoman padaandalnya itu sendiri.Bahwa betul gambut itu sangat rawan terhadap kerusakan karenasifatnya, jadi gambut itu memang kalau di kriteria sesuaikan untukcocok tanam tanaman darat itu kan tidak sesuai, dan itu dengan tidaksesuai artinya harus benarbenar hati. maka ketidak sesuaian
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm. Tanggal 8 April 2019 — - H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA,
S.Sos, S.H, M.AP., Bin GUSTI M. FARID
288 — 62
288 — 62
TARMIJI NAWAWI dan setahu Saksi upahnya Rp. 100, per lembarsurat suara;: Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian pagu upah pembayaran sortir danlipat suara untuk kegiatan Pileg pada tahun 2014 karena uang yangdibayarkan kepada para pekerja sebesar Rp.159.311.600, padahal uangdicairkan dari Bendahara sebesar Rp. 318.623.200.; Bahwa untuk sewa mobil KPU Kab.
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Yanyan Andriaman K, SH
55 — 22
55 — 22
Untuk rollingdoor yang terpasang tidak sesuai kualitasnya ; Bahwa tidak ada kajian teknis terhadap ketidak sesuaian antara pekerjaanyang terpasang dengan kontrak, baik oleh saksi selaku Ketua Tim Teknismaupun oleh Pihak Penyedia Jasa; Bahwa tidak ada laporan tertulis dari Konsultan Pengawas yaitu DEDESUHANDI kepada PPK dan juga saksi selaku Ketua Tim Teknis; Bahwa terhadap pekerjaan yang terpasang yang tidak sesuai dengan Kontrakdiketahui oleh Konsultan Pengawas karena yang seharihari berada dilapangan
Register : 04-06-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr Tanggal 16 September 2015 — TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM
61 — 24
61 — 24
Denganadanya ketidak sesuaian tersebut maka tindak lanjut saksi selaku Kepala BagianKeuangan (Kepala SKPKD) dan Bendahara Umum Daerah Pemko Dumai akanmelaporkan kepada Sekretaris Daerah untuk meminta Inspektorat Kota Dumaiuntuk menindaklanjuti adanya selisih antara Laporan Pertanggungjawaban (SPJ)dari yang ditandatangani oleh Kepala UPT Terminal Barang Sdr.
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI
- MEILANY, SH., MH
286 — 161
286 — 161
sebagai berikut:>Bahwa Ahli sudah beberapa kali di panggil menjadi saksi ahli, baik dalampemeriksaan penyidik maupun dalam persidangan tindak pidana korupsidi pengadilan tipikor;Bahwa Perbuatan manipulasi adalah bukan satu istilah yang pemilierdalam hukum pidana, kalau kita lihat dari arti manipulasi yaitu sebuahproses rekayasa penambahan atau kekurangan atau menghilangkandan/atau mengkaburkan, manipulasi dalam hukum pidana pasal 263 danpasal 264 KUHPidana;Bahwa manipulasi berkaitan dengan ketidak sesuaian
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda Tanggal 13 Februari 2014 — IDA ROYANTI Binti ZAKARIA YAHYA
112 — 25
112 — 25
penggunaankeuangan negara, berupa pembayaran kepada pihak ketiga atas beban APBDKota Bontang yang tidak sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundangundangan yang berlaku, berupa :261e Rekayasa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita AcaraPenerimaan Kapal Latin SMKN 2 Bontang sehingga tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya ;e Kekurangan peralatan/perlengkapan Kapal Latih SMKN 2 Bontang antarayang diserahkan oleh rekanan kepada pengguna anggaran dengan yangseharusnya menurut kontrak ;e Ketidak sesuaian
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
154 — 77
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
154 — 77
Jika terdapat ketidak sesuaian makalaporan disertai lampirannya dikembalikan ke kasir untukdilakukan perubahan sebelum dimuatkan dalam LHK. Setelahdilkukan pengecekan dan terdapat kesesuaian LPP dan LHKtersebut kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Umum danKeuangn (Yulius Watumlawar) untuk disetujui, selanjutnyaditeruskan untuk disahkan oleh Direktur (Joksan Batlayar),setelah pengesahan saksi kemudian mencatat penerimaan kassaat itu (berdasarkan LHK) dalam Jurnal Penerimaan Kas(JPK).
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
439 — 571
439 — 571
tujuh ribu tujuhratus rupiah) setelah dikurangi dengan biaya operasional dan PPN atas fee yangdisetorkan, sehingga karenanya uang sebesar Rp. 5.277.714.368, (lima milyardua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus enampuluh delapan rupiah) adalah uang milik dan hasil usaha atau keuntunganKoperasi Karyawan ;Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan (Pledo/) Penasihat HukumTerdakwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena telahterbukti bahwa terhadap ketidak sesuaian
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr Tanggal 20 Februari 2018 —
92 — 23
92 — 23
tidak ikut kelapangan namun pada saat dilakukan diskusi setelah224 Putusan No. 49/Pid.SusTPK/2017/PN Smr.pemeriksaan lapangan seluruh personil PPHP aktif mengikuti guna membahashasil pemeriksaan dilapangan yang selanjutnya kami tuangkan kedalam Beritaacara pemeriksaan administrasi dan berita acara pemeriksaan teknis visual yangditanda tangani oleh seluruh personil PPHP;Bahwa saksi memeriksa item pekerjaan pembangunan puskesmas, dimanamenurut saksi gambar tidak sesuai bangunan.Bahwa terdapat ketidak sesuaian
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
736 — 644
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
736 — 644
Yang lebih ideal lagi adalah diterbitkan oleh BKPRD olehkarena itu apabila ada perkecualian diatur didalam PP No.142 tahun 2015maka seharusnya perkecualianperkecualian itu menjadi pertimbanganBKPRD dan dituangkan di jjin prinsip ke sesuaian ruang. Jadi itu sudahmenyangkut kewenangan dari pemrakarsa, tetapi dari badan koordinasipenataan ruang daerah;Bahwa memang yang diatur dipasal 36 sampai 41 tentang UKLUPL punyakewajiban melibatkan masyarakat.
Register : 12-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 06-08-2020
Putusan PN TENGGARONG Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN Trg Tanggal 2 Agustus 2017 — ARBIANSYAH Anak dari SUDUN.
133 — 15
133 — 15
Pembuktian terhadap unsur pasal a quo terpulang pada fakta hukum baik dari keterangan-keterangan yang diperoleh selama persidangan yang bersumber dari pemeriksaan awal berupa identitas Terdakwa hingga mengkonstatir apakah orang diperhadapkan oleh Penuntut Umum sebagai orang dimaksudkan dalam dakwaannya, sehingga ternyata apabila terjadi ketidak sesuaian keterangan-keterangan baik yang bersumber dari hasil pemeriksaan awal berupa identitas serta fakta hukumnya atau dengan kata lain orang yang dihadirkan