Mengumpulkan data dan informasi mengenai kegiatan usahapertambangan ;Bahwa selama ahli menjabat sebagai kepala bidang pertambangan Umumtersebut saksi pernah mengikuti diklat tekhnis antara lain :1. Diklat tekhnis pengawasan explorasi tahun 2009 ;2. Diklat penetapan WP (Wilayah Pertmbangan ) pada tahun 2009 ;3. Diklat Pengawasan Produksi pertambangan pada tahun 2010 ;4.

Ajis selaku Pengguna Anggaran, selaku PPK (YAHYATIBERIAS THESIA,ST) secara tekhnis bertanggung jawab selakupelaksana lapangan, dan Kontraktor PT. Kakas Karya Direktur Ir.EDUARD J. NANGKA. Alm sedangkan Pelaksana lapangan PT. KakasKarya Sdr. CHRISTIAN MANDAGI;Bahwa pekerjaan tersebut berada pada Dinas PU Kab. Sorong Selatannilai sesuai Kontrak Nomor : Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PUBM/SS/ABT/X1/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Rp. 3.439.530.000,halaman23 dari 68Putusan Nomor 9/Pid.

keterangansehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana KorupsiPembangunan jalan BoldonSesor TA., 2012 pada Pemerintah Kab.Sorong Selatan.Bahwa pada saat itu. saya menjabat selaku BendaharaRutin/Pengeluaran disaat itu ditahun 2012 ada penagihanpembayaran oleh Pihak kedua dengan kelengkapan dokumen antaralain Kontrak, Laporan Kemajuan Pekerjaan, sudah ditandatanganiPPTK Rekomendasi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yangtelan Selesai yang ditandatangani Kepala Dinas setelahditandatangani oleh Direksi Tekhnis

Ardiansyah;Bahwa waktu diperiksa, Terdakwa tidak kami borgol;Bahwa sebelum diperiksa saksi tidak pernah mengatakan Maudimanusiakan atau tidak;Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 311/Pid.B/2016/PN SmnBahwa selain KUHAP, yang menjadi pedoman untuk memeriksa adalahPeraturan Kapolri;Bahwa lsi dari Peraturan Kapolri adalah mengetai tekhnis penyidikan;Bahwa saksi yang memeriksa Eko dan Veni;Bahwa saat memeriksa Eko dan Veni kami tidak ada mengancam;Bahwa kemungkinan Eko dan Veni bertemu dengan Terdakwa saat

Ardiansyah;Bahwa pada waktu diperiksa, Terdakwa tidak kami borgol;Bahwa sebelum diperiksa saksi tidak pernah mengatakan Maudimanusiakan atau tidak;Bahwa selain KUHAP, yang menjadi pedoman untuk memeriksa adalahPeraturan Kapolri;Bahwa lsi dari Peraturan Kapolri adalah mengetai tekhnis penyidikan;Bahwa saksi yang memeriksa Eko dan Veni;Bahwa saat memeriksa Eko dan Veni kami tidak ada mengancam;Bahwa kemungkinan Eko dan Veni bertemu dengan Terdakwa saat di selBahwa waktu diperiksa Terdakwa tidak ada

.- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pada SekretariatDaerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.- Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.- Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010 TentangPerubahan

kerja ULP Pejabatpengadaan sebagaimana bunyi pasal 17 ayat 2 H Perpres 70 tahun 2012tentang perubahan kedua atas perpres no 54 tahun 2010 Tentang pengadaanbarang dan jasa, tugas saksi adalah:1)menyusun rencana pemilihan penyediaan barang atau jasa.Menetapkan dokumen pengadaanMenetapkan besaran nominal jaminan penawaranMengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke LPSEMenilai kualifikasi penyediaan barang dan jasa melalui pro kualifikasi ataupasca kualifikasiMelakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Kabupaten Kepahiang;Bahwa dana kegiatan Pembangunan PLTMH tersebut adalah sebesar Rp.1.355.160.000, (satu miliar tiga ratus limapuluh lima ribu seratus enam puluhmiliar) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlahRp.1.044.000.000, (satu milyar empat puluh empat juta rupiah), dan danapendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp.311.160.000, (tigaratus sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah);e Bahwa jabatan terdakwa dalam kegiatan Pembangunan PLTMH adalah selakuPejabat Pelaksana Tekhnis

dimaksud dengan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkanuntung untuk diri sendiri, untuk atau orang lain atau untuk suatu korporasi;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, danpetunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui faktafakta sebagai berikut:Bahwa jabatan terdakwa dalam kegiatan Pembangunan PLTMH adalahsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

ataukedudukan, undang undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dankedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembagahukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidanganberdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, danpetunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui faktafakta sebagai berikut:Bahwa jabatan terdakwa dalam kegiatan Pembangunan PLTMH adalahsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Jika suatuareal yang dimohonkan sebelumnya sudah ada izin pertambangandan tidak beroperasi lagi, maka Pemohon sesudahnya tidak perlu lagiuntuk mengajukan izin eksplorasi;Bahwa pertimbangan Judex Factie, yang menyatakan harus ada izineksplorasi terlebin dahulu adalah pertimbangan hukum yang kelirudan tidak membaca secara komprehensif frase yang ada pada Pasal14 UndangUndang No. 11 Tahun 1967;Bahwa menurut tekhnis perundangundangan, uruturutan pada Pasal14 huruf a s/d f UndangUndang No. 11 Tahun 1967

Maluku antara lain melaksanakan tugas penyusunan danpelaksanaaan kebijakan tekhnis di bidang Produksi dan Penjualan Mineralsesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal danuntuk tanggung jawabnya ahli sebagai Pengawas kegiatan pertambanganterutama di Bidang Produksi dan Penjulalan Mineral yang pertanggungjawaban kegiatannya dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagiandan Kepala Dinas ESDM Prov.

Keadaankeadaan tersebutsecara tekhnis menimbulkan sejumlah kerumitan untuk mengurus admmistrasipencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, mengingat karena kawin lari maka26Penggugat tentunya kesulitan melengkapi admmistrasi pernikahan seperti data dan izinorang tua serta kelengkapan administrasi lainnya. Di sisi lain, Penggugat sudah dalamkeadaan hamil dan tentunya merasa terdesak dengan keadaan tersebut untukmenyegerakan pernikahannya.

Pengadilan oleh pihak lain dalam kekuasaankehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUDNegara RI Pasal 3 Ayat (2) dan lagi pula kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan;Para pembanding mungkin lupa bahwa dari persfektif normatif, asas, danpraktek dimensi dasar hukum sistem peradilan perdata di Indonesia sangatkuat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, meski secara tekhnis

Mahkamah Agung telah menetapkan dalamBuku Il Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan ("PedomanTeknis Peradilan") bahwa suatu permohonan pailit yang diajukan olehdebitur harus disertai dengan bea meterai;Butir 3 huruf (a) halaman 114 Pedoman Teknis Peradilan:Halaman26 dari 31 hal. Put. Nomor 459 K/Pdt.SusPailit/20153.

SEFRIANUS UMBU KAMBARU NGANDJA RATU, ST;DI depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagaiberikut:Bahwa tugas dan Tanggung Jawab saya sebagai Staf pada SeksiPerencanaan Bidang Bina Marga Dinas PU adalah membatu dalam halperencanaan tekhnis (perhitungan Rencana Anggaran Biaya), terkait denganpemeliharaan jalan Tahun 2013 dan Tahun 2014 saksi sebagai perencanadalam hal ini adalah menerima Hasil Survey untuk dihitung dituangkan dalambentuk volume kerja disesuaikan dengan anggaran,

tersebut ditetapbkan anggaran, kemudian disurvey meliputi:tingkat kerusakan, item pekerjaan yang dibutuhkan di lokasi tersebutsedangkan pengolahan RAB meliputi penghitungan volume dan penyesuaianvolume dan anggaran yang dibutuhkan kemudian diserahkan kepada KasiPerencana untuk dicek kembali apabila disetujui maka selanjutnyadilaksanakan, pelaksanaannya melalui pelaksana swakelola.Bahwa pengolahan RAB berupa Penghitungan Volume, Penyesuaian Volumedan Anggaran yang dibutuhkan mengacu pada Spesifikasi Tekhnis

jalan danjembatan terhadap pelaksanaannya berdasarkan petunjuk tekhnis tentangpekerjaan swakelola.Bahwa terhadap pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 tersebutdilaksanakan secara swakelola oleh Terdakwa.Bahwa besar anggaran yang disediakan untuk pekerjaan fisik jalan tahun2013 Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) sedangkan untuk tahun 2014juga Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).Bahwa Mekanisme swakelola yang saksi tahu langsung dikerjakan olehpelaksana swakelola yang ditetapbkan

kebutuhan dueker, rencana saluran,rencana pasangan talut pengaman serta pekerjaan sirtu unluk selanjutnyamelakukan proses pemitunganl estimasi volume kerja danjumlah biaya yangdiperlukan unluk malaksanakan pekerjaan pada ruas ruas jalan yang sudahdi survey dan membutuhkan penanganan lanjutan dari sini diperoleh kubikasi/volume kerja disesuaikan dengan anggaran yang ada.Bahwa pedoman dalam Pengolahan RAB berupa Penghitungan Volume,Penyesuaian Volume dan Anggaran yangdibutuhkan mengacu padaSpesifikasi Tekhnis

jalan dan jembatan terhadap pelaksanaannya adalahpetunjuk tekhnis tentang pekerjaan swakelola.Bahwa pekerjaan fisik jalan tahun 2013 dan tahun 2014 dilaksanakan secaraswakelola, Jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan fisik jalantahun 2013 Rp. 1. 000. 000. 000, (satu milyar rupiah) sedangkan untuk tahun2014 juga Rp. 1. 000. 000. 000, (satu milyar rupiah).Bahwa mekanisme swakelola yang saksi ketahui langsung dikerjakan olehpelaksana swakelola yang ditetapbkan berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas

No.24/Pid.SusTPK/2016/PT SMGKota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota SemarangNomor : 875.1/0262/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas Daerah Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTOROselaku Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan SuratKeputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/26/2014 tanggal 17Januari 2014, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2008 sampai

DODDYKRISTIYYANTO selaku Yang Melaksanakan Tugas Kepala Kas DaerahKota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota SemarangNomor : 875.1/0262/2004 tanggal 12 Nopember 2004 dan selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Kas Daerah Kota Semarangberdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor821.2/31/2008 tanggal 30 Desember 2008, dan saksi SUHANTOROselaku Kepala UPTD Kas Daerah Kota Semarang berdasarkan SuratKeputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/26/2014 tanggal 17Januari 2014, pada

Terang Abadi, kemudian PT. e Farm Bisnis Indonesia bekerja sama dengan pabrik pabrik pengolahan pakan antara lainyang ada di Lampung, Cirebon untuk skala besar dan Purwokerto untuk skala kecil untukmemproduksi pakan ikannya dan mengemas serta menjual ; Menimbang, bahwa yang membuat dan menentukan nilai kontrak serta berapabesarnya kebutuhan bahan baku pakan ikan adalah Terdakwa Deni Pasha Satari selakuDirektur Komersil PT. e Farm Bisnis Indonesia karena Terdakwa Deni Pasha Satariyang mengerti secara tekhnis

Sebagai Penanggungjawab Tekhnis Operasional dan layanan kinerja perseroanatas pengembangan klaster dan penjualan produkproduk, jasa pembiayaanbidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, serta efektifitas sarana produksidan sarana pengolahan hasil ; 2. Menjalin Kemitraan dengan para Stake Holder (sumber dan penggunaanpembiayaan), dan melaksanakan pemasaran yang menguntungkan melaluipenciptaan sistem pemasaran yang kreatif dan bernilai tambah ; 3.

diterbitkanSurat Perintah pengadaan barang/jasa nomor tanggal lupa yang sudahdilampiri dengan dokumen lelang, gambar dan BQ (daftar kuantitas) daftar danharga;Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai panitia lelang pada DPU KabKudus yaitu: Melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa mulai daripengumuman pembukaan lelang sampai pengumuman pemenang lelang;Bahwa rincian tugas saya yaitu mengumumkan pelelangan, menerimapendaftaran, melakukan aanwijzing (penjelasan pekerjaan) baik administrasidan tekhnis

Gebog Kab Kudus pada tanggal 29 April 2008;Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai bendehara pengeluaranadalah : melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan,mempertanggungjawabkan secara administrasi pengelolaan keuangan.mengajukan pembayaran SPP, SPM dimana SPP tersebut secara tekhnis danpenyiapan data data administrasi pengajuan SPP / SPM disiapkan olehbendara pengeluaran pembantu;Bahwa pejabat pengguna anggaran pada DPU Kab Kudus tahun 2008 adalahSdr. Ir.

Putusan Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT BNA.meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikanorang lain;Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi : Bahwa pada tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah ada mengajukan proposal tekhnis peningkatan produksidan tanaman kopi arabika yang ditujukan kepada Dirjen Perkebunan RIdengan surat pengantar nomor : 525.2.07/490/2015 tanggal 1 April2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Bener

Survindo Global.telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannyaBahwa pada tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Bener Meriah ada mengajukan proposal tekhnis peningkatan produksidan tanaman kopi arabika yang ditujukan kepada Dirjen Perkebunan RIdengan surat pengantar nomor : 525.2.07/490/2015 tanggal 1 April2015 yang ditanda tangani oleh Bupati Bener Meriah (Ruslan AbdulGani).

Batulayar 4 Masjid :(a) Masjid Ussisa Alat Taqwa, sebesar Rp. 50.000.000,(b) Masjid Riyatul Muttagien, sebesar Rp. 50.000.000,(c) Masjid AlJihad, sebesar Rp. 50.000.000,(d) Masjis Nurul Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab padamasjid pasca bencana gempa, sebagaimana Surat Direktur JenderalMasyarakat Agama Republik872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018sebagai Petunjuk Tekhnis Pemberian Bantuan Rehab Masjid PascaBimbingan Islam KementerianIndonesia

Batulayar 4 Masjid :(e) Masjid Ussisa Alat Taqwa, sebesar Rp. 50.000.000,(f) Masjid Riyatul Muttagien, sebesar Rp. 50.000.000,(g) Masjid AlJihad, sebesar Rp. 50.000.000,(h) Masjis Nurul Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000, Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab padamasjid pasca bencana gempa, sebagaimana Surat Direktur JenderalBimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RepublikIndonesia Nomor : 872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018sebagai Petunjuk Tekhnis Pemberian Bantuan Rehab Masjid

Manajer Tekhnis Teranokoko Febriany Martiana Nasel,S.Si.

Manajer Tekhnis Teranokoko Febriany Martiana Nasel, S.Si., Apt.,menyebutkan bahwa terhadap contoh yang diterima dengan hasil pengujian :Identifikasi Metamfetamin: Positif ;Kesimpulan: Contoh yang diterima di LAB. mengandung MENTAMFETAMIN(Bukan Tanaman).

Petunjuk tekhnis kredit mikro tersebut nagari tahun 2008, yang dikeluarkan olehTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulanMaret 2008;b.

Petunjuk tekhnis kredit mikro tersebut nagari tahun 2008, yang dikeluarkan olehTim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada bulanMaret 2008;d.

sebagaimana ketentuan Pasal 3Perjanjian Pengelolaan Hotel, Nomor: 003/MA/DHM/GALS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yaitu melakukan Technical Assistantatas Pembangunan Hotel milik TERGUGAT adalah tidak benardan mengadangada, karena PENGGUGAT tidak pernahmengikuti dan/atau melaksanakan tugastugas sebagaimana yangHalaman 27 dari 66 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Jmrdimaksud pada pasal 3 ayat (1) Perjanjian, karena faktanyaPENGGUGAT sama sekali tidak terlibat dan/atau tidak pernahmemberikan konsultasi tekhnis

Layanan Jasa Tekhnis termasuk didalamnya Asistensi;2. Layanan Jasa Pra Pembukaan (Pre Opening) Pembukaan Parsial(sioft Opening) dan Pembukaan Perdana (Grand Opening);3. Layanan Operasional Penuh;3. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT REKONVENSI denganTERGUGAT REKONVENSI menindaklanjuti nota kKesepahaman tersebutdengan membuat dan/atau menadantangani Perjanjian PengelolaanHotel, Nomor: 003/MA/DHM/GALS/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, yangditandatangani oleh DIDIK EDHIE selaku Presiden Direktur PT.

Datu Hasan (Alm) sebagai Pengguna Anggaran, Saksi SriHeriyani, SE Binti Datuk Husin sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan,Saksi Arfian Salman, SE Bin Salman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, SaksiEdy Agustiawan sebagai Ketua Panitia Penerima Barang dan dua orang staf dariCV Gemilang sebagai konsultan pengawas dan Iwan Nugraha (Alm) sebagaidirektur CV.