Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-11-2013 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 49/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Tanggal 14 April 2014 — Ir. ZULKARNAIN Bin ALI ATENG
102 — 13
  • Dengan demikian unsur melakukan perbuataanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum terpenuhi, dan tidak dapat dibuktikansecara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsurpasal berikutnya tidak perlu kami buktikan lagi dan dengan sendirinya dakwaan Primair menjadi tidak terbukti.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimanaterdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 22 Nopember 2016 —
114 — 28
  • Kulonprogo adalah perbuatan melangar hokum; Bahwa dengan Terdakwa tidak membuat pembukuan keuangan yangmasuk maupun keluar serta tidak dibuatkannya kwitansi/surat perjanjiansewa tanah kas desa dan kios desa Margosari pada tahun 2011 sampaidengan tahun 2013 atas perbuatan tersebut pihak yang diuntungkanadalah Terdakwa dan pihak yang dirugikan adalah pemerintah desaMargosari dan keuangan Negara Republik Indonesia; Bahwa pernah diadakan rapat desa dan musyawarah yangmembicarakan masalah pendapatan dari
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
201 — 83
  • prosesnya majelis yang kami hormati, ketikaproses itu dibuka dan secara keperdataan kemudian disaksikan penuhdan penerima kuasa untuk mencairkan ketika kita bicara pada pasal atauesensi dari kuasa di Pasal 1792 bahwa ada pelimpahan wewenang untukmengambil dan itu sudah lazim terjadi. tentunya tidak ada akibat hukumlagi yang mana karena proses yang membuat proses pembukaanrekening itu tidak pada penerima kuasa;Bahwa ketika Pasal 1320 tidak terpenuhi dilihat dari kaca mata pidanadan tindak pidana melangar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
85 — 14
  • laporan analisis kredit) dalam pemberian kredit sesuai dengan peraturan yangberlaku dan dilakukan secara jujur, objektif, cermat dan seksama; (iii) menolakpermintaan dan atau pengaruh pihakpihak yang berkepentingan dengan pemohonkredit untuk memberikan persetujuan yang bersifat formalitas.Bahwa benar Proses pemberian kredit yang dilakukan sebelum rapat komite tidakdapat dibenarkan, karena dalam SOP perkreditan bank telah diatur prosedur pemberiankredit tersebut, sehingga Kantor Cabang Wonosalam melangar
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
216 — 115
  • Tindakan Pengrusakan Tanah Erhan oleh Para Tergugat tidakmelalui Prosedur atau Tata Cara Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum,dan melangar asasasas yang digunakan danmenjiwai pelaksanaanpengadaan tanah untuk kepentingan umumdengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak,yaitu Asas Kemanusiaan, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, AsasKepastian, Asas Keterbukaan, Asas Kesepakatan, AsasKeikutsertaan, Asas Kesejahteraan, Asas Keberlanjutan, AsasKeselarasan.h.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU
2.LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA
3.LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI
4.LA ANCO Bin LA KODA
5.LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA
6.LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI
7.LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU
8.DARSON Bin LA SAMOLIHA
9.JAIS Bin LA OTE
107 — 59
  • adalah tidak sah karena pemeriksan saksisaksi,tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelahpenetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,walaupun kami memahami bahwa sudah tidak relevan lagi kamimembahas masalah penetapan Tersangka dalam tahap persidanganpokok perkara tetapi setidaknya kami ingin menunjukan kepadaMajelis Hakim bahwa ada yang salah dalam penyelidikan danpenyidikan kasus ini dan memang sengaja dipaksakan olehpenyidik dan JPU walaupun jelasjelas melangar
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 18 April 2016 — HARTONO Bin SAPRAN
69 — 27
  • tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan Terdakwa HARTONO Bin SAPRAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi yaitu dengan tujuaan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan subsider melangar
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 15-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 32/Pid.Sus/2014/PN.Kpg
Tanggal 15 Juli 2014 — TAN JEMMY TANUJAYA Alias TAN BOEN FANG.
83 — 41
  • /III/2012 tanggal 27 Maret 2012 dengannilai kKontrak sebesar Rp.3.289.012.000, (tiga milyar dua ratus delapan puluhsembilan dua belas ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa, bersamasamadengan Saksi Fandi Tjiang telah melangar dan tidak sesuai dengan pasal 6huruf c, e, g dan pasal 118 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010yang telah disebutkan di atas dan perbuatan Para Terdakwa dapatdikategorikan melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padakedudukaannya sebagai pimpinan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
196 — 1193
  • menerima jaminan sertipikat baik HGB maupun HMyang dijaminkan sebagai agunan;Hal tersebut di atas disamping menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilanjuga dapat mengakibatkan ketidakmanfaatan atas terbitnya Surat KeputusanMenteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 463/MenhutII/2013 Tanggal27 Juni 2013;8 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK. 463/Menhut/2013 Tanggal 27 Juni 2013 tersebut tidak berdasarkan usulanTim Terpadu sehingga secara formal hal ini melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2012 — Upload : 09-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 K/Pdt/2011
Tanggal 10 April 2012 — KELOMPOK TANI PADANG HALABAN SEKITARNYA (KTPHS) vs 1. PT. SMART COORPORATION di Jakarta Cq. PT. SMART COORPORATION Perwakilan Medan Cq. PT. SMART COORPORATION KEBUN PADANG HALABAN,
101 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2207 K/Pdt/2011Judex Facti tersebut juga terkwalifikasi telah melangar hukum yang berlakuyaitu. melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang tidak ada mengenal daluwarsa dalammengajukan tuntutan, oleh karena itu Putusan Judex Facti tersebut patutuntuk dibatalkan ;PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT YANGDIKUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN MENGENAI"KEKUATAN BUKTI SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA ADALAH TELAHMELANGGAR HUKUM VIDE PASAL 29 UU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2014 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1217 K/PID.SUS/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — YULIUS WESA WOLEKA
75 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 1217 K/Pid.Sus/20141.144Pada halaman 177:Sepanjang tidak ada kesengajaan perbuatan melawan hukum atausengaja lalai maka kontrak adalah hukum perdata;Kerugian keuangan negara menurut Jaksa Penuntut Umum= Bahwa kesimpulan perbuatan melangar hukum yang didakwakan kepadasayaSebagaimana termuat dalam kali mat terakhir Dakwaan KesatuPRIMAIR dan SUBSIDAIR yang berbunyi : sehingga menimbulkankerugian kKeuangan negara sebesar Rp 2.233.500.000, ( Dua miliar duaratus tiga puluh tiga juta lima ratus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
374 — 141
  • hukum administrasi, apabila dia melakukan dengankewenangan maka sah secara hukumBahwa menurut ahli yang berkaitan denga perjanjian menurut hukumadministrasi ada tiga prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar
    terjadi kesalahan maka atasan bertanggunggugat sebagai pribadi dan jabatan.Bahwa menurut ahli secara teknis dari sudut pandang administrasipertanggungjawaban kewenangan pada dereksi.Halaman 234 dari 360 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2016/PN Amb Bahwa menurut ahli mal administrasi bisa diminta pertanggungjawabanbaik secara perdata, pidana dan administrasi tetapi dilihat apakahmenyimpang atau tidak sesuai dengan ADRTI maka dimintapertanggungjawaban melalui hukum tatanegara.= Bahwa menurut ahli apabila melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
502 — 402
  • Bahwa, di dalam Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, terdapat AsasKepastian Hukum, oleh karena itu ketika terdapat Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap, maka pihakpihak yang terkait dengan putusandimaksud, wajib berperan serta dalam mewujudkan kepastian hukum dariPutusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan jika tidak,tentunya bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait, telah melakukan tindakanyang melangar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik, Asas KepastianHukum
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 21-07-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Skt
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
WEMPY ARDHINATA, SIP anak dari JONATHAN
628 — 455
  • Sktrekening bank BCA yang ternyata bukan produk dari bank BCA dannominalnyapun pada masa yang sama jauh berbeda dengan yang tercatatdalam buku tabungan debitur Deny Widjaja Santoso; sehingga dalammelengkapi dokumen telah dipergunakan adanya data palsu dalamdokumen yang dilampirkan pada proposal kredit ataupun proposalperubahan atas nama debitur Deny Widjaja Santoso;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang kurang hatihati dandalam melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen dari debiturtersebut telah melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-04-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 245/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Mei 2012 — NAZARWAN CHANDRA, MELAWAN 1. IRVAN YUSRIZAL, 2. HUTOMO MANDALA PUTERA, 3. Notaris Dan PPAT Ny. SITI PERTIWI HENNY SHIDKI, SH., 4. PT. SEKAR ARTHA SENTOSA, 5. PT. PUTRA INDONESIA BERSAMA, 6. HUTAMA KARYA (HK), 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI Cq. GUBERNUR PROPINSI DKI JAKARTA, Cq. KEPALA DINAS P2B PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA SUKU DINAS P2B JAKARTA SELATAN, 8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
123 — 71
  • pengerahanmassa untuk menghentikan pembangunan Apartemen Nifarro danmenduduki lokasi pembangunan Apartemen Nifarro adalah suatu tindakanyang jelasjelas melanggar hak subjektif atas harta kekayaan dan hakkebendaan dari Penggugat Rekonpensi II, karena Penggugat Rekonpensi IIseharusnya dapat secara bebas dan tenang melakukan pembangunanApartemen Nifarro dan menikmati hasilnya tanpa adanya ancaman daripihak manapun;Bahwa selain itu, ancaman yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensisebagaimana dimaksud telah pula melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2013 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Nopember 2013 — Ir. HARIADI SADONO, M.M
223 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur ;Bahwa perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Pemohon PeninjauanKembali ini dihadapkan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar di bawah registrasi Nomor : 27/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidiaritas,yang terdiri dakwaan Primair : melangar Pasal 2 ayat (1) (secara melawan hukummemperkaya diri sendiri) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
336 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusanJudex Facti dinilai sesuai hukum;Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan dikaitkan dengan ketentuanPasal 50 huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, perjanjian yangdibuat antara Termohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II dan III masihdalam koridor Prudential Banking Principle sebagaimana yang diamanatkanUndang Undang Perbankan dan Peratuaran Bank Indonesia tentangPenerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dalam menjalankankegiatan usahanya;Bahwa dari fakta ini Termohon Kasasi tidak melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
803 — 685 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
  • Padang membaca danmeneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor 1/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG tanggal 3 Juni 2016,memperhatikan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya, bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara besamasama melangar
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
205 — 74
  • Bergerak (roerend goederen) maupun Barang Tidak Bergerak(onroerend goederen), yang akan disusulkan kemudian;Menyatakan perjanjian jual beli ternadap Produk Reksadana yaitu DANATETAP TERPROTEKSI (Code Bilyet BB) dan DISCRETIONARY FUND(Code Bilyet DD) yang telah diperdagangkan oleh TERGUGAT kepadaPARA PENGGUGAT adalah Cacat Hukum dan Dapat dibatalkan(vernietigbaar) karena memperdagangkan barang illegaal; Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) karena telah Melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
199 — 68
  • Pasal 19 melangar persyaratan penyedia barang/jasa; 6. Pasal 2225 melanggar tata cara penyusunan perencanaan umum pengadaan; 7.Kentuan dalam Bab VI melanggar proses pengadaan melalui penyediabarang/jasa dari persiapan sampai dengan penyusunan dan pelaksanaan Halaman 30 dari 360 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pstkontrak; 8.
    negeri.Bahwa ahli berpendapat proses pengadaan alat fitness untuk SMAN danSMKN di Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Jakarta Barat tahun 2014yang dilakukan oleh Terdakwa Zunaidin Sukarman dan Terdakwa Adharmelanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 danperubahannya serta petunjuk teknisnya, khususnya Pasal 5 melanggarprinsipprinsip pengadaan, Pasal 6 melanggar etika pengadaan, Pasal 11melanggar tugas dan kewenangan PPK, Pasal 17 melanggar tugas dannkewenangan Pokja ULP, Pasal 19 melangar